PALU - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan bahwa gempa M6,7 yang mengguncang Sulawesi Tengah (Sulteng), pada Selasa (16/6/2026), akibat aktivitas Sesar Sausu, bukan sesar Palu-Koro yang legendaris.

“Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas Sesar Sausu. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan turun atau normal fault,” ungkap Deputi Bidang Geofisika BMKG, Nelly Florida Riama saat konferensi pers.

Sementara, Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto menjelaskan bahwa di wilayah Sulawesi Tengah terdapat banyak sesar aktif yang memicu aktivitas gempa. “Memang di daerah Palu itu banyak sekali sumber gempa atau sesar-sesar aktif seperti di Sesar Sausu, di situ ada Sesar Ampana, ada Sesar Palu-Koro, itu banyak sekali,” katanya.

Wijayanto memastikan bahwa sesar yang memicu gempa M6,7 di Sulteng ini tidak memicu pembentukan sesar baru. “Dan tentunya dengan sesar-sesar aktif ini biasanya tidak memicu aktivitas sesar di sekitarnya ya. Jadi misalkan nanti memicu sesar di sekitarnya bukan berarti nanti akan memicu gempa yang lebih besar, tentunya nanti hanya memicu gempa-gempa kecil saja.”

Dia pun memastikan bahwa BMKG akan terus memonitor dan mengevaluasi distribusi aktivitas gempa susulan. “Nanti kita bisa lihat, kita bisa petakan secara spasial apakah arahnya tetap di pusat gempa itu sendiri atau nanti yang akan menyebar ke wilayah di Sesar Ampana ataukah ke Sesar Palu-Koro,” ujarnya.

“Akan terus kita monitor terus-menerus, bukan hanya 24 jam ini saja tapi nanti terus-menerus kita pantau sampai nanti kita dapatkan hasil seluruhnya sampai kondisinya stabil lagi,” paparnya.

Menutup keterangannya, Wijayanto menegaskan bahwa gempa M6,7 kali ini akibat aktivitas sesar Sausu bukan segmen Palu-Koro seperti gempa di tahun 2018 lalu. “Jadi gempa ini akibat aktivitas sesar aktif Sausu gitu ya di Sulawesi Tengah. Jadi ini bukan segmen Palu-Koro seperti yang gempa 2018.”

“Dan segmen Sausu ini sudah terpetakan, jadi bukan sesar baru. Ini sudah terpetakan, sudah ada dokumennya dalam buku PUSGEN 2024. Jadi memang ini beberapa ada beberapa sesar aktif di Palu-Koro. Jadi ini bukan sesar baru,” pungkasnya.

PALU - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan analisis gempa besar berkekuatan Magnitudo (M)6,7 yang mengguncang Palu, Sulawesi Tengah. Gempa besar ini terjadi pada Selasa 16 Juni 2026, pukul 10.27.44 WIB.

“Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas sesar aktif. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi ini memiliki mekanisme pergerakan sesar turun (normal fault) atau oblique normal,” ungkap BMKG dalam keterangannya.

BMKG pun memastikan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami di wilayah Indonesia. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 1,03° LS dan 120,24° BT, atau tepatnya berlokasi sekitar 42 km tenggara Palu, Sulawesi Tengah, pada kedalaman 10 km.

Berdasarkan estimasi peta tingkat guncangan, gempa bumi ini dirasakan dengan skala MMI VI–VII di Palu, V–VI di Sigi, III di Polewali Mandar, Mamasa, dan Mamuju, II–III di Pinrang, Parepare, Pohuwato, Boalemo, Gorontalo Utara, Majene, Kabupaten Gorontalo, Kota Gorontalo, dan Luwu Utara, serta III di Pasangkayu dan II di Wajo.

BMKG memastikan hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi tektonik tersebut. Hingga pukul 10.46 WIB, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan.

“Masyarakat diimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG,” imbau BMKG.

PALU - Gempa besar dengan kekuatan M6,7 mengguncang Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), Selasa 16 Juni 2026, pukul 10.27 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) nenyatakan, pusat gempa berada di 42 km Tenggara Palu Sulteng pada koordinat 1.04 Lintang Selatan – 120.23 Bujur Timur.

“Gempa Mag:6.7, 16-Jun-26 10:27:44 WIB, Lok:1.04 LS,120.23 BT (42 km Tenggara PALU-SULTENG), Kedlmn:10 Km, tdk berpotensi tsunami,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

Palu (ANTARA) - Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu, Sulawesi Tengah, menerima komitmen investasi senilai 20 juta dolar AS atau setara Rp342,8 miliar, dari PT Lingkar Nusantara Gas (LNG).

"​Investasi ini akan difokuskan pada pembangunan fasilitas regasifikasi LNG dan jaringan gas (jargas) pipa di dalam kawasan," kata Direktur PT Lingkar Nusantara Gas Leonard Hastabrata dalam keterangan tertulis di Palu, Minggu.

Dia menjelaskan proyek itu dirancang untuk memenuhi kebutuhan energi tenant secara presisi. Pembangunan jargas dimulai tahun ini dengan target rampung total pada 2027.

Sementara pengembangan lanjutan untuk fasilitas receiving terminal dijadwalkan tuntas pasca2028.

Selain jaringan pipa fisik, perusahaan rencananya akan menggunakan metode virtual pipeline untuk menjangkau pelanggan di luar wilayah KEK.

​“Kami membangun infrastruktur yang adaptif, mengikuti titik lokasi para tenant. Ini adalah komitmen kami untuk menyediakan solusi energi yang efisien dan andal,” katanya menegaskan.

Menurut dia, untuk menjamin keberlangsungan operasional, pasokan LNG akan bersumber utama dari proyek CIMC di Morowali dengan kapasitas awal 10 MMSCFD.

Sebagai langkah kontigensi, PT Lingkar Nusantara Gas juga tengah menyiapkan opsi dari salah satu fasilitas LNG mandiri di Pulau Jawa, yang ditargetkan beroperasi pada akhir 2026 untuk memperkuat ketahanan cadangan energi bagi KEK Palu.

Langkah strategis itu dikukuhkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Jakarta, antara PT LNG dengan PT Bangun Palu Sulawesi Tengah (BPST), selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pengembang KEK Palu. Seremoni penandatanganan itu turut dihadiri Wali Kota Palu Hadianto Rasyid.

Hadianto Rasyid menyambut hangat kolaborasi tersebut. Menurutnya, keberanian investor masuk ke sektor fundamental seperti energi adalah testimoni atas potensi besar Kota Palu.

​"Masuknya investasi ini adalah sinyal positif bagi iklim bisnis kami. Hal tersebut menunjukkan bahwa Palu memiliki ruang dan peluang investasi yang sangat baik," katanya.

Dia berharap pembangunan infrastruktur itu akan menjadi magnet, untuk membuka pintu bagi masuknya investasi-investasi lain ke depannya.

​Lanjut dia, suplai energi yang stabil merupakan prasyarat mutlak bagi pertumbuhan kawasan industri. Jika kebutuhan energi tercukupi, KEK Palu akan semakin berkembang dan memberikan dampak domino bagi pertumbuhan ekonomi daerah secara luas.

Menanggapi kerja sama itu, Direktur Utama BPST Sony Panukma Widianto menekankan bahwa perbaikan aspek utilitas yakni gas, listrik, air, dan infrastruktur sipil merupakan prioritas utama, untuk menarik minat investor internasional.

​“Kami memilih mitra yang memiliki reputasi baik. PT LNG saat ini dalam proses akuisisi oleh perusahaan multinasional ternama. Kebetulan kami mengikuti dan support proses akuisisi ini. Sehingga kami optimis, standar teknis dan komersial yang dihasilkan akan memenuhi kualifikasi industri global,” katanya.

Pewarta: Fauzi
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

PALU - Ratusan warga Kota Palu diajak nonton bareng (nobar) Film "Teman Tegar: Maira - Whisper From Papua" dalam rangkaian Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Bioskop XXI Palu Grand Mall, Jumat, 17 April 2026.

Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dan Anggota MPR RI Nilam Sari Lawira sengaja dirangkai dengan pemutaran Film Maira. Film tersebut dianggap memiliki nilai yang dapat mengajarkan masyarakat untuk peduli terhadap alam.

"Bukan tanpa alasan film ini diputar. Menjaga bangsa adalah menjaga seluruh makhluk, termasuk alam dan lingkungan," ujar Rerie, sapaan akrab Lestari Moerdijat.

Film Teman Tegar: Maira - Whisper from Papua, berfokus pada kisah persahabatan dan perjuangan menjaga lingkungan di Papua. Film ini mengikuti Maira (Elisabeth Sisauta), gadis lokal yang mencintai hutan, dan Tegar (M Aldifi Tegarajasa), anak kota yang berkunjung.

Ceritanya berfokus pada perjuangan Maira dan Tegar melindungi hutan Papua dari ancaman ekspansi besar-besaran. Film ini menonjolkan pesan tentang cinta alam, persahabatan, dan kearifan lokal.

Sementara, Nilam Sari Lawira menuturkan kegiatan ini sebagai bentuk implementasi empat pilar kebangsaan salah satunya peduli dan menjaga alam serta lingkungan untuk kelangsungan masa depan bangsa.

Dia mengajak masyarakat memulai dengan peduli lingkungan sekitar seperti ikut melestarikan mangrove sebagai penjaga di tepi Teluk Palu.

"Di daerah kita ini banyak hutan-hutan, gunung-gunung yang sudah tergerus karena tetangga kita Kalimantan membutuhkan pasir-pasir kita, batu-batu kita. Itu tidak apa-apa, tapi harus dikelola dengan bijak. Misalnya setelah diolah, ditanami pohon lagi," ungkapnya.

Dia berharap pemutaran Film Maira memberikan pelajaran dan menambah kesadaran kepada anak muda untuk ikut menjaga bumi. "Kita mulai dari langkah kecil dengan tidak buang sampah sembarangan tapi konsisten tentu itu akan memberikan dampak signifikan," ucapnya.

Palu (ANTARA) - Balai Karantina Indonesia (Barantin) mengatakan nilai pasar durian asal Sulawesi Tengah (Sulteng) pada kegiatan yang dikemas dalam ekspor raya ke Tiongkok sebesar Rp42,5 miliar.

"Kami ingin Sulteng menjadi daerah eksportir komoditas durian nasional, maka konsistensi itu harus dijaga dan dikembangkan," kata Kepala Balai Karantina Indonesia Sahat M Panggabean saat menyampaikan sambutan dalam kegiatan Berani Ekspor Raya Durian ke Tiongkok di Palu, Kamis.

Ia mengemukakan volume durian pada kegiatan Berani Ekspor Raya mencapai 459 ton atau sebanyak 17 kontainer.

Kemudian sejak Januari hingga April 2026, Sulteng telah mengirim durian beku ke pasar negeri tirai bambu sebanyak 151 kontainer dengan nilai ekspor mencapai Rp377,5 miliar.

"Durian menjadi sumber ekonomi baru, maka Sulteng harus mempertahankan sebagai daerah sentra, kami di pemerintah pusat siap mendukung kelancaran ekspor hortikultura," ujarnya.

Sebagai implementasi dukungan itu, ia menginstruksikan pihaknya di daerah membentuk tim satuan tugas (satgas) mengawal proses ekspor, karena tidak menutup kemungkinan ada pihak-pihak yang mencoba menggagalkan kelancaran ekspor.

Ia juga meminta peran aktif pemerintah daerah (pemda) mengawal setiap proses pengiriman produk, sekaligus memberdayakan petani tentang budi daya durian yang baik dan benar, termasuk membatu sertifikasi kebun durian.

"Target ekspor Durian Montong asal Sulteng tahun 2026 dengan volume 8.100 ton atau senilai Rp750 miliar," ucap Sahat.

Ia menambahkan permintaan durian di Tiongkok sangat besar mencapai 8 miliar dolar AS atau setara Rp137 triliun per tahun dengan varietas unggulan, maka Indonesia sebagai pemain ekspor komoditas durian harus memanfaatkan peluang tersebut.

"Indonesia optimistis mampu merebut 5-10 persen pangsa pasar di sana dengan potensi devisa Rp6,4 hingga Rp12,8 triliun per tahun," paparnya.

Ia menambahkan sejak Januari 2025 total jumlah pohon durian di Sulteng sekitar 3,7 juta pohon dengan populasi produktif sejumlah 1,2 juta pohon dan belum produktif sejumlah 2,2 juta pohon.

"Potensi produksi durian di provinsi itu sebanyak 95.140 ton tersebar di seluruh Kabupaten/Kota dengan dominasi sentra durian berada di Kabupaten Poso dan Parigi Moutong, menurut data BPS Sulteng 2025," kata dia.

Pewarta: Mohamad Ridwan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

PALU - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid bersama Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Lukman S. Thahir menandatangani Nota Kesepahaman/MoU terkait pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik di bidang Pertanahan. Kerja sama ini menjadi langkah konkret mendorong keterlibatan mahasiswa untuk membantu menyelesaikan legalisasi tanah wakaf.

“Melalui KKN Tematik, kami mengajak mahasiswa untuk turun langsung ke masyarakat, membantu menyisir tanah-tanah wakaf yang belum memiliki kepastian hukum, mulai dari pengurusan Akta Ikrar Wakaf hingga sertipikasi tanah wakaf,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN saat mengisi Kuliah Umum di UIN Datokarama Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (1/4/2026).

Nusron mengungkapkan, hingga saat ini masih banyak tanah wakaf yang belum tercatat secara resmi. Untuk itu, bersama dengan ditekennya MoU tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat, ini ia yakin kontribusi mahasiswa dapat mendongkrak jumlah pendaftaran tanah wakaf di Indonesia.

“Kami percaya mahasiswa memiliki peran strategis sebagai agen perubahan. Dengan turun langsung ke lapangan, mereka tidak hanya belajar, tetapi juga berkontribusi nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Rektor UIN Datokarama Palu Lukman S. Thahir menyambut baik kolaborasi bersama Kementerian ATR/BPN. Ia menegaskan kesiapan pihak kampus untuk terlibat aktif dalam program KKN Tematik yang menyasar persoalan pertanahan di masyarakat.

“Insyaallah mungkin di bulan April ini, akan mulai KKN Tematik yang menyangkut tentang pertanahan. Jadi tanah wakaf kita akan bantu juga untuk identifikasi, terutama masjid-masjid yang mungkin belum terselesaikan untuk sertipikat tanahnya,” ungkapnya.

Selain penandatanganan MoU, dalam kegiatan tersebut Menteri ATR/Kepala BPN juga menyerahkan Sertipikat Hak Pakai kepada Rektor UIN Datokarama Palu. Penyerahan sertipikat menjadi bentuk komitmen pemerintah memberikan kepastian hukum atas aset negara, khususnya di sektor pendidikan, sekaligus mendukung pengembangan kampus ke depan.

PALU - Respons cepat Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut tambang emas ilegal di Sumatera Barat diapresiasi Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Muhammad Safri. Dia meminta institusi Polri untuk turun tangan mengusut dugaan praktik penambangan ilegal di kawasan Poboya, Kota Palu.

Selain itu, Safri juga mendorong agar Bareskrim Polri mengambil alih penanganan laporan yang telah dilayangkan PT Citra Palu Minerals (CPM) selaku pemegang konsesi pertambangan kepada Polda Sulawesi Tengah.

Menurut Safri, langkah ini diperlukan guna memastikan penegakan hukum berjalan objektif, transparan, menyeluruh dan profesional. Dia menekankan jika ini bukan soal menyalahkan pihak tertentu, tetapi memastikan setiap laporan ditindaklanjuti sesuai mekanisme hukum.

“Untuk menjaga objektivitas dan kepercayaan publik, kami meminta Bareskrim Polri melakukan penyelidikan secara menyeluruh dan profesional atas dugaan aktivitas penambangan ilegal di Poboya, termasuk menelaah laporan yang telah disampaikan oleh PT CPM,” ujar Safri, Senin (19/1/2026).

Dia menyebut permintaan kepada Bareskrim Polri untuk turun tangan mengusut aktivitas pertambangan ilegal di Poboya untuk membuktikan adanya aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah tersebut.

Apalagi Gubernur Sulawesi Tengah dan Wali Kota Palu secara resmi telah melaporkan maraknya aktivitas PETI di Poboya kepada Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

"Perbedaan pernyataan antar pejabat kita hari ini, harus diluruskan secara objektif melalui penegakan hukum yang transparan agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat," katanya.

Legislator PKB ini merujuk pernyataan GM External Affairs and Security PT CPM Amran Amier yang mengakui adanya aktivitas pihak ketiga di wilayah Kontrak Karya (KK) CPM.

Pihak perusahaan juga secara rutin telah melaporkan keberadaan aktivitas pihak ketiga tersebut kepada Kementerian ESDM, Polresta Palu, dan Polda Sulawesi Tengah, serta telah memberikan keterangan terkait informasi pihak-pihak yang diduga beraktivitas di wilayah konsesi.

Berkaca dari hal tersebut, Safri mendesak Kapolda Sulteng memberikan penjelasan terbuka kepada publik terkait perkembangan penanganan laporan PT CPM. Ia menilai transparansi diperlukan agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

“Publik berhak mendapat penjelasan resmi, sejauh mana laporan tersebut ditindaklanjuti dan apa kendala yang dihadapi. Ini penting agar tidak muncul kecurigaan dan penilaian negatif terhadap institusi kepolisian,” tegasnya.

Selain itu, Safri juga meminta Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri untuk melakukan pengawasan internal.

Mantan aktivis PMII ini menegaskan, apabila dalam proses penelusuran ditemukan adanya oknum anggota Polri yang terlibat atau diduga melindungi aktivitas penambangan tanpa izin (PETI), maka sanksi tegas harus diberikan sesuai ketentuan hukum dan kode etik.

“Jika nantinya terbukti ada oknum yang menyalahgunakan kewenangan atau melanggar hukum, Propam harus bertindak tegas. Penegakan hukum yang adil dan transparan adalah kunci menjaga kepercayaan masyarakat,” tegasnya.

Terkait penggunaan sianida, Safri menegaskan apabila terbukti PT CPM melakukan aktivitas operasional pertambangan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka wajib ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku.

"Tidak boleh ada toleransi terhadap pelanggaran, bahkan PT CPM selaku pemegang konsesi di wilayah tersebut. Mengingat penggunaan sianida memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan lingkungan dan masyarakat," tegasnya.

Safri menyinggung soal dampak penggunaan sianida yang memiliki risiko tinggi terhadap kesehatan manusia dan keselamatan lingkungan apabila tidak dikelola secara ketat sesuai standar keselamatan.

"Paparan sianida akibat pencemaran dari aktivitas pertambangan berisiko bagi ratusan ribu warga di Kota Palu melalui jalur air, udara, dan makanan. Selain itu, aktivitas tambang baik legal maupun ilegal menjadi faktor signifikan yang memicu bencana hidrometeorologi," ucapnya.

JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ( Kemendikdasmen ) menggelar Workshop Wajib Belajar 13 Tahun melalui Penanganan Anak Tidak Sekolah di Hotel Aston Palu, Sulawesi Tengah selama dua hari, 22–23 Oktober 2025. Kegiatan ini diikuti guru serta tenaga pendidik dari Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala.

Tujuannya memperkuat pemahaman dan strategi implementasi kebijakan wajib belajar 13 tahun yang mencakup jenjang PAUD, pendidikan dasar, hingga menengah. Workshop ini menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah dalam menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) serta memastikan seluruh anak Indonesia memperoleh akses pendidikan yang merata dan berkualitas.

Dalam kesempatan tersebut, hadir Anggota Komisi X DPR Nilam Sari Lawira yang memberikan keynote speech. Dalam sambutannya, Nilam menyoroti masih adanya tantangan besar dalam pemerataan pendidikan di wilayah Sulawesi Tengah, khususnya di Kabupaten Sigi dan Donggala.

“Kita masih menghadapi fakta bahwa sebagian anak di Sigi dan Donggala belum dapat menikmati pendidikan hingga jenjang menengah. Faktor ekonomi, jarak antarwilayah, serta keterbatasan sarana pendidikan menjadi kendala utama yang harus kita tangani bersama,” kata Nilam Sari Lawira.

Ia juga menegaskan bahwa pendidikan merupakan kunci utama pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan. “Wajib belajar 13 tahun bukan sekadar program, melainkan komitmen moral dan konstitusional untuk memastikan tidak ada anak yang tertinggal dari hak pendidikannya. Saya mengapresiasi langkah Kemendikdasmen yang terus mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan para pendidik untuk mencapai tujuan ini,” tambahnya. Pendaftaran PPG Guru Tertentu Periode 4 2025 Resmi Dibuka, Cek Syarat dan Jadwalnya

Melalui workshop ini, para peserta memperoleh materi tentang strategi identifikasi anak tidak sekolah (ATS), pemetaan wilayah pendidikan, serta model intervensi sosial dan pendidikan yang dapat diterapkan di tingkat sekolah maupun masyarakat. Kegiatan diakhiri dengan sesi diskusi kelompok dan perumusan rencana tindak lanjut. Ini akan menjadi pedoman bagi sekolah dan dinas pendidikan daerah dalam mengimplementasikan kebijakan wajib belajar 13 tahun di masing-masing wilayah.

Kemendikdasmen berharap kegiatan ini dapat menjadi momentum memperkuat sinergi lintas sektor dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.