Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi (YF) dituntut hukuman 14 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produk kilang.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menilai Yoki telah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam perkara itu.

"Menuntut menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yoki Firnandi dengan pidana penjara selama 14 tahun," ujar jaksa di PN Jakarta Pusat, Rabu (13/2/2026).

Yoki juga diminta untuk membayar denda Rp1 miliar dalam perkara ini. Selain pidana badan, dia juga dituntut untuk membayar uang pengganti Rp5 miliar. Namun, apabila Yoki tidak dapat membayar denda, maka diganti dengan pidana penjara selama tujuh tahun pidana.

Selain Yoki, terdapat nama Sani Dinar Saifuddin (SDS) selaku eks Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional dan Agus Purwono (AP) selaku eks VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional telah dituntut dalam kesempatan ini.

Keduanya sama-sama dituntut untuk menjalani pidana 14 tahun dengan denda Rp1 miliar. Selain itu, keduanya juga didenda untuk membayar uang pengganti Rp5 miliar dengan subsider tujuh tahun.

Sejauh ini, Yoki dan delapan terdakwa lainnya telah didakwa merugikan keuangan negara Rp285 triliun. Perinciannya, komponen kerugian keuangan negara yang dihitung oleh BPK sebesar US$2,7 miliar dolar dan Rp25,4 triliun. Kerugian itu ditambah dengan perhitungan kerugian perekonomian negara.

Temuan BPK ini didasarkan pada tujuh klaster penyimpangan utama, yang mencakup sektor ekspor dan impor minyak mentah, impor produk kilang, penyewaan kapal, penyewaan terminal BBM, pembayaran kompensasi pemerintah yang tidak seharusnya, hingga penyimpangan pada penjualan solar subsidi.

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama menyinggung agar jaksa bisa memeriksa Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) terkait persoalan di Pertamina.

Hal tersebut disampaikan Ahok saat dihadirkan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak di PN Tipikor, Jakarta, Senin (27/1/2026).

Mulanya, jaksa mendalami soal berita acara pemeriksaan (BAP) Ahok yang menyatakan dua direksi pada anak perusahaan Pertamina. Mereka yakni, eks Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Djoko Priyono dan Mas'ud Khamid selaku eks direktur PT Pertamina Patra Niaga (PPN).

"Satu KPI, satu PPN. Ini istilah saudara sebut di sini yang sudah dicopot ini. Nah, ini ada persoalan tidak dengan dua orang ini sehingga kemudian ini disebut sebut sebagai mantan yang sudah dicopot? Ada masalah tidak?" tanya jaksa.

Kemudian, Ahok mengaku heran dengan pencopotan Djoko dan Mas'ud. Sebab, menurut Ahok, keduanya merupakan pejabat terbaik yang pernah Pertamina miliki.

Alasannya, baik Djoko maupun Mas'ud memiliki kepedulian untuk memperbaiki kinerja pada sektor migas lewat PT PPN dan PT KPI.

"Bagi saya dua Saudara ini adalah Dirut yang terhebat yang Pertamina punya, untuk mau perbaiki produksi kilang termasuk perbaiki Patra Niaga. Makanya saya sangat senang dengan mereka, semua yang saya arahkan, dia kerjakan," imbuhnya.

Namun demikian, kepiawaian Djoko maupun Mas'ud tidak membuat keduanya bertahan lama menjadi bagian di Pertamina. Bahkan, Ahok sempat ingin menangis saat mendapatkan kabar Djoko dan Mas'ud dari jajaran direksi.

Dia pun menilai bahwa cara Kementerian BUMN memecat keduanya dinilai keterlaluan. Apalagi, kabar saat terjadi pencopotan itu tidak pernah diterima Ahok selaku Komut.

Oleh sebab itu, Ahok menyatakan bahwa dirinya ingin melaporkan soal polemik perombakan direksi ini ke Kejaksaan RI. Dia juga menyarankan agar pihak Kementerian BUMN dan Presiden bisa diperiksa terkait persoalan ini.

"Makanya saya selalu bilang sama pak jaksa, kenapa saya mau laporin ke jaksa? periksa tuh sekalian BUMN, periksa tuh Presiden bila perlu, kenapa orang terbaik dicopot?" imbuhnya.

Setelah menyatakan itu, Ahok mendapatkan tepuk tangan dari pengunjung sidang. Namun, Ketua Majelis Hakim, Fajar Kusuma meminta agar pengunjung tetap tenang dan menghargai persidangan.

"Tolong tolong pengunjung, bisa tertib pengunjung, pengunjung. Ini persidangan ya, ini bukan hiburan. Tolong jangan bertepuk tolong," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri ESDM periode 2016-2019, Ignasius Jonan batal hadir sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah karena sakit.

Hal tersebut disampaikan jaksa saat sidang lanjutan kasus korupsi tata kelola minyak di PN Tipikor, Jakarta Pusat pada hari ini Kamis (22/1/2026).

"Yang rencana dua orang, cuman satu orang?" tanya ketua majelis hakim Fajar Kusuma Aji.

"Izin Yang Mulia, Pak Ignasius Jonan sedianya untuk hadir tapi ada informasi sedang sakit dan berobat ke luar negeri," jawab jaksa.

Dengan demikian, jaksa pun hanya bisa menghadirkan satu orang saksi yakni Wakil Menteri ESDM periode 2016-2019, Arcandra Tahar.

Sekadar informasi, Arcandra dihadirkan sebagai saksi untuk sembilan terdakwa dalam perkara ini mulai dari Riva Siahaan (RS) selaku eks Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga.

Sani Dinar Saifuddin (SDS) selaku eks Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional; Maya Kusmaya (MK) selaku eks Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga; Edward Corne (EC) selaku eks VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga; dan Yoki Firnandi (YF) selaku eks Direktur Utama PT Pertamina International Shipping.

Selanjutnya Agus Purwono (AP) selaku eks VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional; Muhamad Kerry Adrianto Riza (MKAR) selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa; Dimas Werhaspati (DW) selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim; dan

Gading Ramadhan Joedo (GRJ) selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tahun 2025 menjadi periode penuh dinamika bagi sektor bahan bakar minyak nasional. Isu Pertamax oplosan yang mengguncang kepercayaan publik berujung pada kelangkaan BBM, hingga kelahiran Bobibos di akhir tahun sebagai alternatif energi dan harapan baru.

Pertamax oplosan di awal tahun

Kasus dugaan “Pertamax oplosan” mencuat di Indonesia pada awal 2025, tepatnya di Februari. Publik ramai membicarakan klaim BBM Pertamax (RON 92) dicampur atau dioplos dengan bahan bakar beroktan lebih rendah seperti Pertalite (RON 90), bahkan disebut tercampur air di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Ini memicu keresahan pengguna kendaraan serta penurunan kepercayaan terhadap produk BBM yang dikelola pemerintah.

Isu Pertamax oplosan bermula dari pernyataan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Abdul Qohar, yang menyederhanakan istilah blending menjadi “oplos”. “BBM berjenis RON 90, tetapi dibayar seharga RON 92, kemudian dioplos, dicampur,” ujarnya di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (25/2/2025), saat membahas kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018–2023.

Pertamina Patra Niaga, Subholding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero), langsung membantah pernyataan tersebut dan menegaskan tidak ada pengoplosan BBM Pertamax. Kualitas Pertamax dipastikan sesuai dengan spesifikasi pemerintah, yakni RON 92.

“Produk yang masuk ke terminal BBM Pertamina merupakan produk jadi yang sesuai dengan RON masing-masing. Pertalite memiliki RON 90 dan Pertamax memiliki RON 92. Spesifikasi yang disalurkan ke masyarakat sejak awal penerimaan produk di terminal Pertamina telah sesuai dengan ketentuan pemerintah,” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari.

Pelaksana Tugas Harian Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo juga menyebutkan penambahan zat aditif pada Pertamax bersifat meningkatkan performa. “Penambahan aditif tersebut bertujuan menambah nilai performa produk. Skema ini juga sama dengan badan usaha lain,” ujar Ega.

Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia turut merespons kekhawatiran masyarakat terkait kualitas BBM Pertamina. “Kami akan menyusun tim dengan baik untuk memberikan kepastian agar masyarakat membeli berdasarkan spesifikasi dan harga. Jadi, tidak ada masalah,” kata Bahlil.

Bisnis.com, JAKARTA — Hamdan Zoelva selaku pengacara dari Muhammad Kerry Adrianto Riza menyebut kegiatan sewa menyewa terminal BBM antara PT Orbit Terminal Merak (OTM) dan Pertamina tak merugikan negara.

Hal itu dia sampaikan di sela-sela persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (16/12/2025). Persidangan ini merupakan lanjutan dari kasus korupsi tata kelola minyak mentah yang menyeret Kerry selaku pemilik OTM.

Hamdan pun mengklaim kerja sama antara Pertamina dengan OTM malah menguntungkan negara. Pasalnya, OTM memberikan efisiensi bagi Pertamina dan juga menghilangkan ketergantungan impor BBM dari Singapura.

Dia bahkan mengklaim, kegiatan penyewaan terminal BBM masih berlangsung atau digunakan Pertamina.

"Jadi faktanya OTM ini sangat bermanfaat, masih dipakai sampai sekarang, menghilangkan ketergantungan impor dari Singapura selama berpuluhan tahun dan memberikan untung pada Pertamina yang luar biasa besarnya," ucap Hamdan.

Hamdan juga membantah penunjukan langsung OTM sebagai terminal BBM yang disewa Pertamina melanggar aturan. Menurutnya, belasan terminal BBM swasta lain yang disewa oleh Pertamina juga dilakukan dengan cara penunjukan langsung.

"Faktanya itu dari belasan terminal BBM swasta yang disewa oleh Pertamina, hampir semuanya itu proses pengadaan sewanya itu melalui penunjukan langsung," katanya.

Dalam sidang sebelumnya, Kerry juga mengungkapkan hal serupa. Dia mengklaim kegiatan sewa menyewa terminal BBM ini justru telah menguntungkan PT Pertamina. Sebab, perusahaan pelat merah itu bisa melakukan efisiensi Rp145 miliar per bulan.

“Usaha ini memberikan manfaat yang besar kepada Pertamina, sebagaimana saksi dari Pertamina di persidangan yang menyatakan bahwa dengan menggunakan terminal saya, Pertamina mendapatkan efisiensi sampai Rp145 miliar per bulan,” katanya pada persidangan Selasa (25/11/2025).

Kerry sebelumnya disebut mendapatkan keuntungan sekitar Rp3 triliun dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS periode 2018-2023. Hal tersebut terungkap dalam sidang pembacaan dakwaan Kerry di PN Tipikor Jakarta Pusat, Senin (13/10/2025).

Selain Kerry, tersangka yang didakwa dalam sidang ini adalah Agus Purwono selaku eks VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional; Yoki Firnandi selaku eks Direktur Utama PT Pertamina International Shipping; Dimas Werhaspati selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim; serta Gading Ramadhan Joedo selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.

Mulanya, Agus Purwono dan Sani Dinar Saifuddin selaku eks Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional telah menerima permintaan Kerry Adrianto dan Dimas Werhaspati.

Permintaan itu berkaitan dengan pengaturan sewa kapal Suezmax milik PT Jenggala Maritim Nusantara (JMN) dengan cara menambahkan kalimat kebutuhan “pengangkutan domestik” agar kapal tersebut hanya bisa disewa PT Pertamina International Shipping (PIS).

"Dengan maksud agar dalam proses pengadaan tersebut kapal asing tidak dapat mengikuti tender, yang tujuannya untuk memastikan hanya kapal Suezmax milik PT JMN yang dapat disewa PT PIS," ujar jaksa dalam dakwaan Kerry Adrianto.

Selanjutnya, Agus dan Sani bersama Kerry dan Dimas melakukan proses pengadaan sewa kapal Jenggala Bango jenis MRGC yang bersifat formalitas untuk syarat izin usaha pengangkutan migas. Padahal, kapal Jenggala Bango itu tidak memiliki izin usaha pengangkutan migas.

Selain Jenggala Bango, kapal VLGC Gas Beryl dan Suezmax Ridgebury Lessley B juga turut disewakan dalam dugaan proses tender fiktif ini.

Dalam kegiatan sewa kapal ini, Kerry dan Dimas didakwa telah mendapatkan untung melalui perusahaannya PT JMN sebesar US$9,8 juta (Rp163 miliar dalam kurs Rp16.560) dan Rp1,07 miliar.

"Memperkaya terdakwa Muhammad Kerry Adrianto Riza dan Dimas Werhaspati melalui PT Jenggala Maritim Nusantara sebesar US$9.860.514,31 dan Rp1.073.619.047,00 dalam pengaturan Pengadaan Sewa Tiga Kapal Milik PT. Jenggala Maritim Nusantara," dalam dakwaan jaksa.

Selanjutnya, Kerry bersama ayahnya Riza Chalid melalui Gading selaku direktur PT Tangki Merak, menawarkan kerja sama ke pihak Pertamina melalui Hanung Budya selaku direktur pemasaran.

Kerry dkk kemudian mendesak Hanung dan Alfian Nasution untuk mempercepat proses kerja sama ini dengan meminta dirut PT Pertamina untuk melakukan penunjukan langsung kepada PT Oiltanking Merak meskipun kerja sama terminal dengan PT OTM tidak memenuhi kriteria pengadaan.

Tak hanya itu, Kerry dan Gading juga telah meminta kepada Hanung agar memasukkan seluruh aset PT Oiltanking Merak sebagai komponen dalam perhitungan biaya thruput fee yang harus dibayar Pertamina. Namun, hal itu justru mengakibatkan biaya penyewaan BBM menjadi lebih mahal.

Kerry dan Gading juga meminta Alfian Nasution agar menghilangkan klausul kepemilikan aset OTM dalam kerja sama dengan Pertamina agar pada akhir perjanjian aset terminal BBM itu tidak menjadi milik Pertamina.

Dalam hal ini, jaksa telah mendakwa Kerry, Gading, dan Riza Chalid melalui PT OTM telah diuntungkan Rp2,9 triliun dalam kegiatan sewa terminal bahan bakar Merak.

Alhasil, jika ditotal dengan keuntungan saat penyewaan tiga kapal dan penyewaan terminal BBM, total keuntungan yang diperoleh Kerry Cs ini mencapai sekitar Rp3 triliun.

Selain itu, seluruh terdakwa juga telah didakwa merugikan negara Rp285 triliun akibat dari praktik dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS periode 2018-2023 ini.