Bisnis.com, JAKARTA - Gerakan kope rasi desa bukan sekadar warisan ekonomi masa lalu, melainkan fondasi baru bagi inovasi sosial, ketahanan pangan, dan demokrasi ekonomi.

Di balai desa di lereng Merapi, sekelompok petani, perajin, dan ibu rumah tangga duduk melingkar. Mereka berdiskusi tentang harga pupuk, hasil panen, dan peluang penjualan lewat daring. Dari ruang sederhana inilah, gagasan tentang inovasi ekonomi rakyat kerap muncul bukan dari rapat formal di kota, melainkan dari dialog yang berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat desa.

Fenomena ini kian relevan di tengah tekanan ekonomi global dan krisis pangan yang menekan kehidupan perdesaan. Awal 2025 ditandai dengan kenaikan harga beras dan anjloknya harga hasil pertanian. Namun, di tengah situasi yang tidak mudah itu, muncul energi sosial baru: koperasi desa bangkit menjadi tumpuan ekonomi lokal dan wadah inovasi sosial berbasis gotong royong.

Pemerintah saat ini menggencarkan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dengan target pembentukan 80.000 koperasi aktif hingga 2030. Program ini merupakan bagian dari strategi besar menuju Indonesia Emas 2045, yang menempatkan kemandirian ekonomi berbasis komunitas sebagai fondasi utama pembangunan nasional.

Data Kementerian Koperasi dan UKM mencatat, koperasi aktif pada 2024 mencapai 131.617 unit. Kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB) sekitar Rp1.373 triliun (6,2%). Angka ini memperlihatkan, koperasi bukan sekadar romantika masa lalu, tetapi kekuatan ekonomi yang hidup dan ber-potensi tumbuh lebih besar.

Hanya, di lapangan masih banyak kopdes yang meng-hadapi tantangan klasik: rendah literasi manajerial, partisipasi anggota terbatas, dan tumpang tindih peran dengan BUMDes. Sebagian koperasi bahkan mengalami stagnasi karena dikelola secara top-down dan kehilangan roh partisipasi anggota.

Namun, di tengah keter-batasan itu, lahir banyak inisiatif baru. Di Kulon Progo, kopdes dikembangkan melalui jaringan Toko Milik Rakyat (Tomira) hasil kolaborasi antara koperasi, UMKM, dan pemerintah daerah. Produk lokal kini bisa menembus pasar modern dan didukung pelatihan Digital Entrepreneurship Academy (DEA) untuk memperkuat pemasaran daring.

Di Banyumas, KDMP Dawuhan yang berdiri pada 2025 menjadi contoh bagai-mana koperasi dapat memperkuat ekonomi perempuan desa melalui usaha bersa-ma dan layanan keuangan mikro. Rasio kredit macetnya di bawah 1% menunjukkan tingkat kepercayaan dan kedisiplinan tinggi anggota.

Contoh-contoh itu menggambarkan bahwa inovasi di koperasi desa tidak sela-lu berarti teknologi tinggi. Inovasi bisa lahir dari cara pandang baru, sistem yang lebih transparan, dan praktik sosial yang lebih inklusif.

Hasil riset kami di UGM menunjukkan bahwa kekuatan utama koperasi terletak pada nilai-nilai sosialnya. Koperasi yang memberi ruang bagi perempuan dalam pengambilan keputusan, misalnya, terbukti lebih adaptif terhadap perubah-an pasar dan lebih tangguh menghadapi krisis. Modal sosial berupa kepercayaan, rasa memiliki, dan tanggung jawab kolektif adalah fondasi yang membedakan koperasi dari bentuk usaha lain.

Dalam konteks global, koperasi desa memainkan peran penting dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), mulai dari energi terbarukan, pangan lokal berkelanjutan, hingga inklusi keuangan. Di tengah tengah perubahan iklim dan ketimpangan ekonomi, koperasi menjadi aktor yang mampu mengelola sumber daya bersama dan menggerakkan ekono-mi sirkular dari bawah.

Namun, tahun ini membawa paradoks bagi gerakan koperasi. Di satu sisi, digitali-sasi membuka peluang besar: akses ke pasar melalui e-com-merce, keuangan digital, dan transparansi laporan keuangan. Di sisi lain, muncul krisis kepercayaan akibat marak koperasi abal-abal yang men-janjikan imbal hasil tinggi tapi berujung gagal bayar.

Fenomena elite capture ketika koperasi dikuasai oleh segelintir tokoh lokal juga masih menjadi tantangan. Prinsip “dari anggota, oleh anggota, untuk anggota” sering tergeser oleh kepentingan politik jangka pendek. Untuk menghindari jebakan ini, koperasi desa perlu memperkuat transparansi berbasis digital, menerapkan audit terbuka, dan memastikan anggota terlibat aktif dalam pengambilan keputusan. Pemerintah daerah sebaiknya hadir sebagai fasilitator, bukan pengendali, dengan menghadirkan empat langkah strategis.

Pertama, pendampingan dan literasi bisnis berkelanjutan. Universitas dan lem-baga pelatihan harus hadir di tengah koperasi untuk memperkuat kemampuan manajerial dan kewirausahaan sosial. Kedua, digitalisasi akuntabel melalui sistem keuangan daring dan pelaporan terbuka agar keperca-yaan publik terjaga.

Ketiga, kemitraan lintas sektor yang menghubungkan koperasi dengan BUMDes, sektor swasta, dan lembaga pembiayaan hijau untuk memperluas akses modal dan pasar. Keempat, insentif berbasis kinerja dan dampak sosial. Pemerintah sebaiknya memberikan penghargaan kepada koperasi yang menunjukkan inovasi dan kontribusi nyata bagi kesejahteraan anggota, bukan sekadar menyalurkan bantuan modal.

Dengan langkah-langkah tersebut, koperasi desa dapat menjadi ruang belajar sosial yang menumbuhkan kepercayaan, partisipasi, dan tang-gung jawab kolektif nilai-nilai yang kini langka dalam ekosistem ekonomi modern.

Sejarah menunjukkan, ketika ekonomi nasional goyah, kekuatan rakyat kerap muncul dari desa. Di tengah krisis iklim, digitalisasi, dan ketimpangan global, koperasi desa kembali menjadi tumpuan untuk membangun ekonomi yang manusiawi dan berkelanjutan.

Bung Hatta pernah berpesan, koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib ekonomi berdasarkan semangat tolong-menolong. Kini, pesan itu menemukan relevansinya kembali. Dari ruang-ruang rapat sederhana di desa-desa Nusantara, masa depan ekonomi Indonesia sedang ditulis dengan tinta gotong royong dan semangat inovasi dari akar rumput.