Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami tekanan di tengah spekulasi pasar mengenai rencana pembentukan badan khusus ekspor. Badan baru seperti di China itu disebut akan mengoordinasikan ekspor komoditas strategis guna mengendalikan aliran modal dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Media sosial dengan identitas pelaku pelaku pasar menilai wacana tersebut memunculkan kekhawatiran terkait potensi peningkatan kontrol pemerintah terhadap aktivitas ekspor komoditas, sekaligus menambah ketidakpastian kebijakan bagi eksportir komoditas seperti batu bara, mineral, dan minyak sawit mentah (CPO).

Kekhawatiran investor terutama berkaitan dengan kepastian hukum dan arah kebijakan pemerintah terhadap mekanisme perdagangan komoditas ke depan. Sentimen itu dinilai ikut menekan pergerakan pasar saham domestik.

Meski demikian, pemerintah belum memberikan penjelasan resmi mengenai rencana pembentukan badan ekspor tersebut.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tri Winarno mengaku belum mengetahui informasi terkait pembentukan badan ekspor dimaksud.

“Saya enggak tahu,” ujar Tri saat ditemui di kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Saat ditanya lebih lanjut mengenai kabar bahwa ekspor batu bara, mineral, dan CPO akan dilakukan melalui badan ekspor khusus, Tri kembali menyatakan belum mengetahui informasi tersebut.

IHSG pada perdagangan hari ini Selasa (19/5/2026) sempat melemah tajam ke level 6.323,26 di tengah meningkatnya kekhawatiran investor terhadap dinamika global dan sentimen domestik. Pelaku pasar menilai ketidakjelasan arah kebijakan berpotensi memengaruhi iklim investasi dan arus modal di pasar keuangan nasional.

Indeks sedikit membalik menjadi 6.369,58 pada perdagangan pukul 15.28 WIB.

Bisnis.com, JAKARTA — Skema baru kuota impor BBM untuk badan usaha SPBU swasta secara bertahap berisiko membuat peredaran bahan bakar minyak (BBM) di masyarakat menjadi makin langka jika tidak dilakukan secara hati-hati.

Skema pemberian kuota impor BBM itu diambil oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berdasarkan hasil evaluasi pengadaan impor BBM untuk SPBU swasta pada 2025. Pada saat itu, kuota impor BBM SPBU swasta habis lebih awal lantaran tingginya permintaan.

Kendati demikian, Kementerian ESDM tak memerinci berapa lama periode impor tersebut. Pemerintah enggan mengungkapkan apakah periode pemberian kuota tersebut dipatok per 3 bulan ataupun per 6 bulan.

Ketua Kelompok Kajian Ketahanan Energi untuk Pembangunan Berkelanjutan (K3EPB) Universitas Indonesia (UI) Ali Ahmudi Achyak berpendapat, skema periodik itu bisa berjalan efektif untuk menghindari kelangkaan. Namun, terdapat beberapa catatan penting.

Menurutnya, kontrol pemerintah harus lebih kuat. Ali menjelaskan, skema periodik memberi ruang bagi Kementerian ESDM untuk mengevaluasi realisasi impor, stok, dan distribusi secara berkala.

"Kalau ada BU yang tidak optimal atau terjadi anomali pasar, pemerintah bisa cepat melakukan penyesuaian," ucap Ali kepada Bisnis, Jumat (23/1/2026).

Selain itu, dia menilai skema bertahap bisa menekan potensi penimbunan atau spekulasi pasokan. Hal ini berbeda dengan skema tahunan yang berisiko dimanfaatkan tidak proporsional, apalagi saat harga global fluktuatif. Ali juga berpendapat, skema periodik fleksibel terhadap kondisi global.

"Harga minyak dan geopolitik sangat dinamis. Kuota periodik memberi fleksibilitas kebijakan tanpa harus menunggu 1 tahun penuh," imbuhnya.

Ali pun mengingatkan skema pemberian impor secara periodik memiliki risiko tersendiri jika tidak diatur secara detail.

Dia menyebut, BU SPBU swasta sangat bergantung pada kepastian pasokan. "Oleh karena itu, kalau ada jeda sedikit saja antara satu periode kuota ke periode berikutnya, langsung terasa di lapangan, stok menipis, SPBU tutup, dan konsumen panik," katanya.

Ali menyebut, agar kejadian kelangkaan tidak terulang lagi, maka minimal harus ada beberapa hal. Pertama, kepastian jadwal periode kuota, misalnya triwulanan dan otomatis bergulir.

Kedua, buffer stok wajib untuk BU SPBU swasta. Ketiga, early warning system (EWS) jika realisasi kuota mendekati batas. Ketiga, transparansi komunikasi ke publik dan pelaku usaha.

"Kalau skema periodik ini hanya bertahap tapi tanpa kepastian teknis, justru berpotensi menciptakan kelangkaan baru. Hal itu terjadi bukan karena BBM tidak ada, tapi karena izin dan timing yang terlambat," kata Ali mengingatkan.

Sementara itu, Praktisi Migas Hadi Ismoyo menilai, penerapan skema periode untuk impor BBM SPBU swasta tidak efektif mencegah kelangkaan di lapangan.

Menurutnya, kebijakan itu malah berisiko menimbulkan kelangkaan jika implementasinya dilakukan serampangan.

"Mengurus kertas kerja setiap kali mengajukan impor dan mengurus surat rekomendasi butuh waktu, jika terlambat sedikit maka shipping proses ke dalam negeri juga tertunda. Potensi kelangkaan di SPBU swasta bisa terulang seperti 2025," kata Hadi.

Mantan sekjen Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) itu mengingatkan, jika pemerintah tetap menerapkan skema periodik, maka proses persetujuan impor pun harus dilakukan secara cepat dan tepat.

"Setiap kali ada pengajuan izin impor sesuai dengan periode waktu tertentu harus cepat di-approve. Jangan sampai terlambat," ucapnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kebebasan internet secara global merosot tajam. Laporan Freedom on the Net yang dirilis Freedom House menunjukkan bahwa untuk tahun ke-15 berturut-turut, ruang digital dunia semakin tertekan oleh kontrol pemerintah hingga manipulasi informasi. Laporan tahun ini bertajuk "An Uncertain Future for the Global Internet".

Laporan Freedom House menunjukkan kondisi yang semakin mengkhawatirkan. Dari 72 negara yang dinilai, kebebasan internet menurun di 27 negara.

Kenya mencatat penurunan terbesar, sementara Bangladesh menjadi negara dengan peningkatan paling signifikan setelah gerakan mahasiswa menggulingkan rezim represif pada Agustus 2024.

China dan Myanmar tetap menjadi negara dengan kondisi kebebasan internet terburuk, sementara Islandia menjadi yang paling bebas.

Situasi global pun tak kalah mengkhawatirkan. Sembilan dari 18 negara yang dikategorikan "Bebas" justru mengalami penurunan, termasuk Georgia, Jerman, dan Amerika Serikat.

Freedom House juga mencatat rekor baru, warga di setidaknya 57 negara ditangkap atau dipenjara karena ekspresi daring terkait isu sosial, politik, maupun agama selama periode Juni 2024 hingga Mei 2025.

Negara seperti Mesir, Pakistan, Rusia, Turki, dan Venezuela, yang selama 15 tahun terakhir mengalami kemunduran paling parah karena semakin memperketat kontrolnya.

Otoritas di negara-negara itu meningkatkan pengawasan komunikasi elektronik dan menjatuhkan hukuman lebih berat bagi masyarakat yang menyuarakan kritik, terutama selama momen pemilu dan aksi protes.

Manipulasi ruang digital juga meningkat signifikan. Indikator terkait penipuan daring mengalami penurunan paling konsisten selama 15 tahun terakhir.

Laporan mencatat lonjakan konten buatan AI serta influencer yang menyebarkan pesan pro-pemerintah tanpa transparansi. Kini, 70% populasi dunia hidup di negara yang pemerintahnya aktif berupaya memanipulasi informasi di internet.

Laporan itu juga memperingatkan anonimitas di internet memasuki fase krisis. Teknologi verifikasi identitas yang diadopsi luas, sebagian dengan alasan melindungi anak, dinilai mengancam kebebasan dan keamanan pengguna di ruang digital.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah memusatkan tata kelola ekspor sejumlah komoditas berbasis sumber daya alam (SDA) melalui badan usaha milik negara (BUMN) memunculkan kekhawatiran baru di industri kelapa sawit nasional.

Di tengah tekanan global dan persaingan ekspor yang makin ketat, kebijakan ekspor satu pintu dinilai berisiko memperpanjang birokrasi perdagangan, mempersempit ruang gerak eksportir, hingga menekan daya tawar petani sawit.