Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan sejumlah permasalahan dalam sistem perpajakan terbaru, Coretax. Salah satu masalah yang menjadi sorotan adalah hasil kerja kontraktor pengembang Coretax, yakni perusahaan asal Korea Selatan, LG CNS Qualysoft Consortium.

Menurut Purbaya, permasalahan ini ditemukan adalah quality control yang terlewat ketika LG menyerahkan hasil pekerjaannya.

"Tapi yang jelas pada waktu delivery-nya, mungkin dugaan saya sih enggak dicek dengan baik, sehingga sebelum dipakai itu belum dicoba dulu. Harusnya sebelum dipakai dirilis betulan diuji coba," kata Purbaya dalam media briefing, Jumat (24/10/2025).

Padahal, Purbaya menilai program komputer harus terus menerus diuji dan diperbaiki dari tahapan perancangan, pembuatan, hingga setelah beroperasi. Meskipun permasalahan tidak bisa dihindari 100%, harus dipastikan permasalahan yang muncul saat software diluncurkan seminim mungkin.

Tak hanya itu, Purbaya mengungkapkan pihak LG juga kerap tidak responsif terhadap permintaan pemerintah.

"Jadi sebelumnya LG itu, sebelum kita jalankan tim special task force ini, mereka itu kalau ditanya, gak peduli. Ditanya disana, cuek dan, responnya lama," ujarnya

Maka dari itu, Purbaya berencana untuk memutuskan kontrak dengan pihak LG agar tidak lagi ketergantungan dengan pihak asing.

"On techniques, adanya ketergantungan pada pihak asing, nanti ke depan akan kita putus, apalagi kualitas jelek seperti itu," tegasnya.

Menurut Purbaya, Indonesia memiliki sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengembangkan dan memperbaiki sistem secara mandiri.

"Pada dasarnya, orang Indonesia punya kemampuan, dan kita akan memanfaatkan itu dengan serius ke depan," ujarnya.

Nantinya, setelah kode sumber (source code) dari pihak kontraktor diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah Indonesia, tim lokal akan bisa memperbaiki sistem dengan lebih cepat dan mandiri.

"Saya yakin begitu (source) kodenya dikasih ke kita, dan kita bisa rubah sendiri, itu akan cepat diberesin," kata Purbaya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Startup teknologi pertahanan asal Amerika Serikat, Govini, mendadak jadi sorotan setelah berhasil menembus pendapatan berulang tahunan (annual recurring revenue/ARR) lebih dari US$100 juta (Rp1,6 triliun). Tak hanya itu, perusahaan ini juga baru mendapat suntikan dana segar senilai US$150 juta atau sekitar Rp2,4 triliun dari Bain Capital.

Govini selama ini dikenal sebagai pemain baru yang menantang raksasa industri seperti Palantir, Boeing, Lockheed Martin, dan Northrop Grumman. Namun, dengan lonjakan pendapatan dan dukungan investor besar, startup ini mulai menunjukkan tajinya di industri pertahanan global.

"Kami tumbuh lebih dari 100% dalam tiga tahun terakhir, dan saya memperkirakan tahun depan kami akan terus tumbuh dengan laju yang sama," ujar CEO Govini, Tara Murphy Dougherty, dikutip dari CNBC Internasional, Selasa (14/10/2025).

"Pasar ini sangat besar, dan kami punya ruang tumbuh yang panjang dan menarik," imbuhnya.

Dana segar dari Bain Capital akan digunakan untuk memperluas tim dan memperkaya lini produk perusahaan. Langkah ini dilakukan untuk menjawab meningkatnya permintaan terhadap sistem keamanan dan modernisasi militer di tengah ketegangan geopolitik dunia.

Startup yang berbasis di Arlington, Virginia ini sebelumnya telah mengantongi sejumlah kontrak besar, termasuk kesepakatan senilai lebih dari US$900 juta dengan pemerintah Amerika Serikat dan proyek dengan Departemen Pertahanan.

Govini dikenal lewat perangkat lunak berbasis kecerdasan buatan (AI) bernama Ark, yang dirancang untuk membantu militer mengelola rantai pasok dan siklus hidup produk pertahanan secara lebih efisien. Menurut Dougherty, sistem akuisisi yang efektif dapat menjadi keunggulan strategis bagi Amerika Serikat di masa depan.

"Jika Amerika bisa membenahi sistem pengadaan militernya, itu bisa menjadi keunggulan yang menentukan," kata Dougherty.

Meski begitu, ia memperingatkan adanya potensi hambatan akibat ancaman penutupan pemerintahan (government shutdown) yang bisa berdampak besar pada kontrak pertahanan, khususnya di lingkungan Angkatan Laut.

Dougherty juga menyoroti dominasi China dalam kapasitas pembangunan kapal dan penguasaan logam tanah jarang (rare earths) yang menjadi komponen penting dalam industri pertahanan.

"Krisis logam tanah jarang yang sedang kita hadapi ini sangat serius," ujarnya.

Data mereka menunjukkan bahwa banyak program keamanan nasional bergantung pada bahan mentah tersebut.