JAKARTA - Pemerintah memutuskan menunda akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun. Kebijakan baru ini sebagai langkah perlindungan anak dari berbagai risiko di ruang digital. Mulai dari anak kecanduan gawai hingga paparan konten berbahaya.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas). Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan kebijakan ini bukan bertujuan melarang anak menggunakan teknologi, melainkan memastikan mereka memiliki kesiapan mental dan psikologis sebelum memasuki ruang media sosial yang kompleks.

“Usia yang dinilai paling tepat untuk mulai mengakses media sosial adalah sekitar 16 tahun. Ini bukan keputusan sepihak pemerintah, tetapi hasil diskusi panjang dengan para psikolog, pemerhati tumbuh kembang anak, serta berbagai penelitian mengenai dampak media sosial terhadap perkembangan anak,” ujar Meutya dalam kegiatan Kelas Digital Sahabat Tunas: Tunggu Anak Siap di Garuda Spark Innovation Hub di Jakarta, dikutip Selasa (10/3/2026).

Menurut Meutya, pemerintah menerima banyak masukan dari masyarakat mengenai meningkatnya risiko penggunaan media sosial bagi anak. Dia menjelaskan bahwa risiko tersebut mencakup kecanduan digital, paparan konten negatif, perundungan siber, hingga penipuan daring yang kerap menyasar pengguna usia muda.

“Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian menghadapi kekuatan algoritma,” ungkapnya.

Meutya menambahkan perkembangan teknologi kecerdasan artifisial (AI) juga memperbesar tantangan di ruang digital karena memungkinkan manipulasi konten yang semakin sulit dibedakan dari informasi asli.

“Dengan perkembangan AI, konten digital akan makin sulit dibedakan antara yang asli dan yang dimanipulasi. Anak-anak tentu akan semakin kesulitan memilah mana informasi yang benar dan mana yang tidak,” jelasnya.

Melalui kebijakan Tunggu Anak Siap, pemerintah menekankan bahwa akses penuh ke media sosial sebaiknya diberikan secara bertahap sesuai kesiapan anak.

Sementara itu, pendiri Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan Najeela Shihab menilai kebijakan dalam PP Tunas merupakan langkah penting untuk memperkuat pelindungan anak di era digital. Menurutnya, regulasi tersebut lahir dari proses panjang yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari peneliti, pemerhati pendidikan, hingga komunitas pelindungan anak.

“Yang diatur bukan penggunaan teknologi secara keseluruhan. Anak-anak tetap bisa menggunakan internet untuk belajar atau berkreasi. Yang dibatasi adalah platform dengan risiko tinggi seperti media sosial atau permainan daring tertentu,” ujar Najeela.

Berbagai penelitian, lanjutnya, menunjukkan penggunaan media sosial yang berlebihan dapat berdampak pada meningkatnya kecanduan gawai, kekerasan daring, hingga menurunnya konsentrasi belajar.

Sedangkan salah seorang siswa SMAN 3 Jakarta, Yasser Baihaqi Balny, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan penundaan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun. Menurutnya, banyak pelajar seusianya mulai terpapar konten yang tidak sesuai ketika menggunakan media sosial.

“Kadang muncul juga konten yang sebenarnya tidak pantas dilihat oleh anak di bawah 16 tahun. Karena itu menurut saya aturan ini memang perlu diterapkan,” ujarnya.

Yasser menilai kebijakan tersebut bukan untuk membatasi kebebasan anak, tetapi sebagai bentuk perlindungan agar generasi muda dapat menggunakan teknologi secara lebih sehat.

“Kalau melihat pengalaman sendiri dan teman-teman di sekitar, aturan ini sebenarnya sangat positif,” katanya.

Dalam kegiatan Kelas Digital Sahabat Tunas, sekitar 500 pelajar tingkat SMP hingga SMA hadir untuk berdiskusi mengenai keamanan digital dan penggunaan teknologi secara sehat.

Menkomdigi juga mengajak para pelajar menjadi “Duta Tunas” di sekolah dan lingkungan keluarga guna menyebarkan pesan penggunaan teknologi yang lebih bijak. Turut hadir mendampingi Menkomdigi, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Fifi Aleyda Yahya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Netflix menjajaki akuisisi atas Warner Bros Discovery, perusahaan media pemilik HBO dan studio film di balik film superhero DC seperti Batman dan Superman.

Reuters melaporkan bahwa Netflix tengah mencari konsultan keuangan dan telah meminta akses ke catatan finansial Warner Bros Discovery. Moelis & Co., bank investasi yang sukses membantu Skydance Media mencaplok Paramount Global ditunjuk Netflix untuk mengkaji penawaran akuisisi.

Kepemilikan atas studio milik Warner Bros bakal memberikan Netflix sederet karakter dan franchise terkenal, termasuk Harry Potter, Games of Thrones, dan DC Comics.

CEO Netflix Ted Sarandos pekan lalu menyatakan Netflix biasanya lebih memiliki tradisi "membangun daripada pembeli." Namun, dia memastikan Netflix akan mengevaluasi potensi akuisisi berdasarkan kriteria seperti potensi dan dampaknya ke penawaran konten kepada pelanggan.

Ia juga mengindikasikan bahwa Netflix tidak tertarik membeli jaringan televisi kabel milik Warner Bros Discovery yang mencakup CNN, TNT, dan Animal Planet.

"Kami sangat tegas bahwa tidak tertarik memiliki jaringan media legacy," kata Sarandos.

Warner Bros Discovery pekan lalu mengumumkan bahwa perusahaan mempertimbangkan beberapa opsi setelah tiga kali menerima tawaran akuisisi dari Paramount Skydance.

Opsi yang dipertimbangkan adalah memisahkan bisnis televisi dari bisnis film, studio, HBO, dan streaming HBO Max atau menjual sebagian atau seluruh perusahaan.

Perusahaan lain yang dikabarkan tertarik mengakuisisi Warner Bros Discovery adalah Comcast. Presiden Comcast Mike Cavanang menyatakan bahwa perusahaan mengkaji aset media yang bakal melengkapi bisnis Comcast.

(dem/dem)
[Gambas:Video CNBC]