Bisnis.com, JAKARTA - Harga minyak dunia terpantau menguat pada perdagangan Senin (1/6/2026) setelah Israel memperluas operasi militer di Lebanon yang memicu kekhawatiran gangguan pasokan energi dari Timur Tengah.

Berdasarkan data CNBC International, harga minyak jenis Brent yang menjadi acuan pasar global naik 2,45% menjadi US$93,35 per barel. Sementara itu, harga minyak berjangka jenis West Texas Intermediate (WTI) menguat 2,8% ke level US$89,78 per barel.

Peningkatan eskalasi konflik terjadi setelah perundingan yang dimediasi Amerika Serikat antara Israel dan Lebanon di Washington pada Jumat (29/5/2026).

Kondisi tersebut meredupkan harapan pasar bahwa Washington dan Teheran semakin dekat untuk memperpanjang kesepakatan gencatan senjata yang selama ini membantu meredakan ketegangan di kawasan.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Minggu (31/5/2026) mengatakan telah memerintahkan militer Israel memperluas operasi di Lebanon.

“Bersama Menteri Pertahanan Yisrael Katz, saya menginstruksikan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) untuk memperluas manuver di Lebanon,” ujar Netanyahu.

Perintah tersebut dikeluarkan meskipun gencatan senjata telah diumumkan pada April lalu.

Di sisi lain, Goldman Sachs menyatakan risiko terhadap proyeksi harga minyak Brent dan WTI pada kuartal IV/2026 masing-masing sebesar US$90 dan US$83 per barel masih bersifat dua arah.

Goldman memperingatkan bahwa gangguan pasokan minyak yang berkepanjangan di Timur Tengah berpotensi mendorong harga lebih tinggi. Namun, pelemahan permintaan global juga dapat menimbulkan risiko penurunan harga yang signifikan.

Menurut Goldman, data penjualan ritel bahan bakar minyak yang lemah pada April di China dan Eropa Barat mengindikasikan potensi penurunan permintaan sekitar 2 juta barel per hari dibandingkan dengan proyeksi permintaan yang sebelumnya telah direvisi lebih rendah.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa prospek konsumsi minyak global masih menghadapi tekanan meskipun risiko geopolitik terus meningkat.

Bisnis,com, JAKARTA — Pemerintah Prancis melayangkan permintaan untuk menggelar sidang darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) sebagai respons atas perluasan operasi militer Israel di wilayah Lebanon selatan.

Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot menegaskan serangan Israel ke Lebanon Selatan tidak dapat diterima dan berpotensi memicu ketidakstabilan masif di kawasan Timur Tengah.

"Saya telah meminta dilakukan sidang darurat Dewan Keamanan PBB," kata Menlu Barrot dikutip dari Antara, Minggu (31/5/2026)

Dia menilai tindakan invasi ke negara tetangga merupakan suatu kesalahan serius. Menurutnya, tidak ada alasan kuat yang dapat membenarkan kelanjutan aksi militer maupun penguasaan wilayah lebih jauh oleh pasukan Israel di tanah Lebanon.

Langkah diplomatik Prancis ini dipicu oleh kebijakan Kepala Otoritas Bidang Pertahanan Israel yang mengumumkan keberhasilan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) merebut Kastil Beaufort, sebuah titik strategis di Lebanon Selatan.

Menyusul klaim tersebut, Kepala Otoritas Israel Benjamin Netanyahu langsung memerintahkan jajaran militer untuk memperluas skala operasi melawan gerakan Hizbullah, sekaligus memperketat kontrol pengawasan di wilayah selatan Lebanon.

Sepanjang Januari hingga Mei 2026, akumulasi serangan Israel ke wilayah Lebanon terus menunjukkan grafik peningkatan yang signifikan dengan ratusan gelombang bombardir udara menyasar basis pertahanan dan fasilitas publik.

Perluasan agresi ini memicu aksi balasan berupa serangan roket yang kian gencar dari pihak Hizbullah ke sejumlah wilayah perkotaan Israel.

Dampak dari saling balas serangan ini menyebabkan sirine peringatan bahaya udara terus berdengung di kota-kota seperti Kiryat Shmona, Nahariya, Safed, dan Karmiel.

Menanggapi ancaman keamanan yang kian nyata, Komando Front Dalam Negeri Israel kini memperketat regulasi aktivitas publik, termasuk pembatasan kegiatan berkumpul dan operasional lembaga pendidikan di wilayah utara.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Israel dan Lebanon sepakat melakukan gencatan senjata selama 10 hari setelah pejabat kedua negara bertemu di Washington.

Dalam unggahan di Truth Social, Trump menyebut gencatan senjata sementara itu akan mulai berlaku pukul 17.00 waktu setempat (ET).

Dalam pernyataan lanjutan, Trump mengungkapkan rencananya mengundang Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Lebanon Joseph Aoun ke Gedung Putih.

Pertemuan tersebut disebut akan menjadi pembicaraan bermakna pertama antara kedua negara sejak 1983.

“Kedua pihak ingin melihat perdamaian, dan saya yakin itu akan terjadi dengan cepat,” tulis Trump dikutip dari CNBC, Kamis (16/4/2026).

Kesepakatan ini menambah optimisme terhadap peluang berakhirnya konflik di Timur Tengah, yang sebelumnya meningkat setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi militer terhadap Iran pada 28 Februari.

Di sisi lain, eskalasi sempat terjadi setelah serangan militer Israel ke Lebanon pekan lalu. Iran bahkan menuding gencatan senjata rapuh yang sempat berlangsung selama dua minggu telah dilanggar.

Meski perundingan damai antara AS dan Iran belum menghasilkan kesepakatan pada akhir pekan lalu, Trump menyatakan konflik tersebut kini berada dalam fase mendekati akhir.

Gedung Putih juga menyampaikan optimisme terhadap prospek tercapainya kesepakatan damai dalam waktu dekat.

Trump menambahkan bahwa dirinya telah melakukan pembicaraan yang konstruktif dengan Netanyahu dan Aoun sebelum tercapainya kesepakatan gencatan senjata tersebut.

Lebih lanjut, Wakil Presiden JD Vance, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, serta Ketua Kepala Staf Gabungan Dan Caine akan terlibat dalam upaya lanjutan untuk mendorong terciptanya perdamaian yang berkelanjutan antara Israel dan Lebanon.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengkhawatirkan keselamatan prajurit TNI yang saat ini bertugas dalam pasukan perdamaian PBB atau UNIFIL di Lebanon Selatan.

Sebab, tiga prajurit TNI kembali menjadi korban luka karena terdampak serangan Israel pada Jumat (3/4/2026) di El Addaiseh, Lebanon selatan. Dua di antaranya luka berat.

Pemerintah Indonesia menyatakan kejadian ini tidak bisa diterima setelah rentetan korban berjatuhan dalam satu pekan.

"Serangan atau insiden yang terjadi berulang kali seperti ini tidak dapat diterima. Terlepas dari apapun penyebabnya, kejadian ini menggarisbawahi pentingnya penguatan segera perlindungan bagi pasukan perdamaian PBB di tengah situasi konflik yang semakin berbahaya," tulis Kemlu di akun X resminya, Sabtu (4/4/2026).

Lebih lanjut, Pemerintah Indonesia menyatakan kembali agar Dewan Keamanan PBB segera mengusut seluruh insiden terhadap UNIFIL dan segera dilakukan pertemuan antara negara kontributor pasukan untuk UNIFIL untuk melakukan review dan mengambil tindakan penguatan perlindungan terhadap pasukan yang bertugas di UNIFIL.

Indonesia juga kembali menyerukan dilakukannya penyelidikan segera, menyeluruh, dan transparan untuk mengungkap fakta, termasuk kronologi kejadian serta pihak yang bertanggung jawab, dan menegaskan bahwa akuntabilitas penuh harus ditegakkan.

"Insiden ini terjadi di tengah serangan Israel ke Lebanon. Operasi militer Israel yang terus berlanjut di Lebanon selatan, termasuk pernyataan untuk mempertahankan keberadaan Israel, berisiko mendestabilisasi situasi dan terus membahayakan personel pasukan perdamaian PBB," sambung pernyataan Kemlu.

Kemlu menegaskan bahwa keselamatan dan keamanan peacekeepers PBB tidak dapat ditawar.

Sebab, setiap tindakan yang membahayakan pasukan UNIFIL merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan tidak bisa dibiarkan tanpa pertanggungjawaban.

"Indonesia mendoakan pemulihan yang cepat bagi para personel yang terluka dan menyampaikan solidaritas kepada para personel beserta keluarganya," tandas Kemlu.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya tiga prajurit gugur dalam misi perdamaian.

Satu prajurit TNI yakni Praka Farizal Rhomadhon gugur dalam misi UNIFIL di Lebanon Selatan pada Minggu (29/3/2026).

Insiden tersebut terjadi akibat tembakan artileri tidak langsung di sekitar posisi kontingen Indonesia dekat Adchit Al Qusayr, di tengah eskalasi konflik antara militer Israel dan kelompok bersenjata setempat.

Pada Senin (30/03/2026), dua prajurit TNI yakni Kapten Inf Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ichwan pun gugur setelah sebuah ledakan menghantam konvoi logistik UNIFIL.

Bisnis.com, JAKARTA — Gugurnya tiga prajurit TNI saat menjalankan tugas sebagai anggota penjaga perdamaian di Lebanon (UNIFIL) membawa desakan agar Indonesia mengevaluasi keikutsertaannya di Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace (BoP). Indonesia sendiri memang direncanakan akan mengirimkan pasukan dalam International Stabilization Force (ISF) seiring dengan keikutsertaannya di BoP.

Sebagaimana diketahui, satu prajurit TNI yakni Praka Farizal Rhomadhon gugur dalam misi UNIFIL di Lebanon Selatan pada Minggu (29/3/2026). Insiden tersebut terjadi akibat tembakan artileri tidak langsung di sekitar posisi kontingen Indonesia dekat Adchit Al Qusayr, di tengah eskalasi konflik antara militer Israel dan kelompok bersenjata setempat.

Pada Senin (30/03/2026), dua prajurit TNI yakni Kapten Inf Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ichwan pun gugur setelah sebuah ledakan menghantam konvoi logistik UNIFIL.

Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana mengatakan atas gugurnya tiga prajurit TNI saat sedang bertugas di UNIFIL, Pemerintah Indonesia perlu mendorong PBB untuk melakukan investigasi. Kemudian, mencari tahu siapa pihak yang bertanggung jawab dan bila perlu menuntut ganti rugi.

Menurutnya, tindakan penyerangan terhadap markas dan area tugas UNIFIL merupakan kejahatan perang karena bertentangan dengan hukum humaniter internasional.

Dia menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak dapat menarik secara sepihak pasukan yang telah dikontribusikan dalam Operasi Menjaga Perdamaian PBB. Mengingat kendali ada PBB.

Dalam konteks tersebut, pemerintah hanya bisa meminta Sekjen PBB untuk mengevaluasi apakah keberadaan UNIFIL masih dibutuhkan dalam situasi Israel menyerang Hezbullah di Lebanon atau harus segera diakhiri. Bila diakhiri barulah pasukan asal Indonesia dapat dipulangkan.

"Kejadian gugurnya tiga prajurit harus menjadi pertimbangan serius bila pemerintah akan mengirim pasukan ke International Stabilization Force yang berada dibawah BoP. Idealnya pemerintah tidak perlu mengirim pasukan," kata Hikmahanto dalam keterangan tertulisnya yang diterima Bisnis pada Jumat (3/4/2026).

Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid juga mengutuk keras serangan Israel yang mengakibatkan gugurnya pasukan penjaga perdamaian tersebut. Menurutnya, tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional.

“Kejadian ini bukan hanya kehilangan besar bagi Indonesia, tetapi juga menjadi peringatan bahwa sistem perdamaian global sedang berada dalam ancaman serius,” kata Kholid dalam keterangan tertulisnya.

PKS pun mendesak Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI untuk mengambil langkah diplomatik yang lebih tegas di forum internasional, termasuk mendesak PBB dan dunia internasional memberi sanksi berat kepada Israel.

Selain itu, PKS menilai perlu adanya evaluasi serius terhadap posisi Indonesia dalam berbagai forum perdamaian internasional, termasuk kemungkinan meninjau kembali keterlibatan dalam BoP apabila tidak lagi efektif dalam menjaga perdamaian dan keadilan global.

PKS juga menegaskan bahwa keselamatan pasukan penjaga perdamaian harus menjadi prioritas utama.

“Jika tidak ada jaminan keamanan bagi prajurit TNI yang memadai dari PBB, maka pemerintah perlu mempertimbangkan langkah strategis, termasuk evaluasi terhadap keberlanjutan penugasan pasukan Indonesia dalam misi UNIFIL,” ujar Kholid.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia melalui Wakil Tetap RI untuk PBB Umar Hadi mengecam keras serangan insiden penyerangan di Lebanon yang menyebabkan gugurnya tiga prajurit TNI.

Umar menyatakan kecaman itu dalam sidang Darurat Dewan Keamanan PBB (DK PBB) mengenai situasi di Lebanon, pada Selasa (31/3/2026). Dalam sidang itu pun, Umar mendesak PBB melakukan penyelidikan secara menyeluruh.

"Biar saya perjelas, kami menuntut penyelidikan langsung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, bukan sekadar alasan-alasan dari Israel," ujar Umar.

Dia menjelaskan bahwa eskalasi ini berakar dari serangan militer Israel yang berulang kali melanggar kedaulatan Lebanon dan menargetkan wilayah tersebut. Serangan itu dinilai sebagai ancaman langsung terhadap perdamaian dunia. Bahkan, serangan itu dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang di bawah hukum internasional. Terlebih, saat ini korbannya merupakan pasukan pemelihara perdamaian (peacekeepers) Indonesia di UNIFIL.

Dalam sidang tersebut, Umar menyampaikan tiga tuntutan utama terkait gugurnya prajurit TNI di Lebanon, yakni percepatan pemulangan jenazah tiga personel yang gugur secara aman dan bermartabat serta pemberian perawatan medis terbaik bagi lima prajurit yang terluka.

Selain itu, dia meminta jaminan dari semua pihak yang terlibat, termasuk Israel, untuk mematuhi hukum internasional dan menghentikan tindakan agresif yang membahayakan personel serta aset PBB.

Umar juga mendesak DK PBB dan Sekretaris Jenderal PBB untuk segera menerapkan langkah darurat guna memastikan perlindungan penuh bagi personel UNIFIL, termasuk meninjau protokol keamanan dan rencana evakuasi jika situasi memburuk.

UNIFIL sendiri merupakan pasukan perdamaian bentukan PBB pada 1978. Indonesia baru bergabung dalam UNIFIL pada 2006 lewat Kontingen Garuda (Konga).

Tujuan pasukan ini dibentuk adalah untuk memantau penarikan pasukan Israel dari Lebanon. Kemudian, pasukan juga dibentuk untuk memulihkan perdamaian dan keamanan internasional serta mendukung pemerintah Lebanon dalam menegakkan otoritasnya di wilayah tersebut.

Selain di Lebanon, pasukan Indonesia pun telah berkiprah di pasukan perdamaian bentukan PBB untuk berbagai negara. Indonesia misalnya pernah mengirimkan pasukan perdamaian di Republik Demokratik Kongo pada 2020.

Selain itu, pasukan Indonesia pernah ambil bagian dalam pasukan perdamaian United Nations Transitional Authority in Cambodia (UNTAC) di Kamboja pada 1992-1993.

Ancang-ancang Kirim Pasukan Perdamaian Gaza

Terbaru, Indonesia direncanakan akan mengirim pasukan perdamaian ke Gaza seiring dengan keikutsertaan Indonesia di BoP. Dalam KTT BoP pertama di AS pada awal tahun ini, Mayor Jenderal Amerika Serikat Jasper Jeffers mengumumkan komitmen sejumlah negara untuk mengirimkan pasukan dalam ISF bagi perdamaian Palestina.

Dalam pernyataannya, Jeffers menyampaikan bahwa lima negara pertama telah berkomitmen mengerahkan pasukan militer guna menjaga implementasi gencatan senjata dan stabilitas jangka panjang di Gaza, Palestina.

"Saya dengan sangat senang mengumumkan hari ini bahwa lima negara pertama telah berkomitmen mengirimkan pasukan untuk bertugas dalam International Stabilization Force yaitu Indonesia, Maroko, Kazakhstan, Kosovo, dan Albania. [Sedangkan] Mesir dan Yordania berkomitmen mengirimkan polisi terlatih,” ujar Jeffers.

Jeffers juga menegaskan bahwa Indonesia menerima posisi strategis sebagai Wakil Komandan ISF dalam misi stabilisasi internasional di Gaza.

“Indonesia telah menerima tugas sebagai wakil komandan ISF,” kata Jeffers.

Dalam agenda yang sama, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan kesiapan Indonesia untuk mengerahkan hingga 8.000 personel guna mendukung misi Pasukan Stabilisasi Internasional dalam menjaga perdamaian di Gaza.

“Kami menegaskan kembali komitmen kami untuk menyumbangkan sejumlah besar pasukan, hingga 8.000 personel atau lebih jika diperlukan. Kami siap mengerahkan pasukan untuk mengambil bagian secara aktif dalam Pasukan Stabilisasi Internasional demi mewujudkan perdamaian ini,” kata Prabowo.

Komitmen tersebut menunjukkan kesiapan Indonesia untuk berperan langsung dalam menjaga keamanan, mendukung distribusi bantuan kemanusiaan, serta memastikan implementasi gencatan senjata berjalan efektif.

Namun, kini wacana pengiriman pasukan perdamaian dari Indonesia ke Gaza terhenti. Sebab, konflik di Timur Tengah antara Iran dengan AS-Israel sedang meningkat.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menjelaskan bahwa semua pembicaraan terkait BoP ditunda. Semua negara saat ini beralih fokus terhadap situasi di Timur Tengah, di mana terjadi perang antara Iran dengan Israel-AS.

"Semua pembicaraan BoP on hold. Semua perhatian shifted ke situasi di Iran," ujar Sugiono di Kompleks Istana Kepresidenan pada bulan lalu (3/3/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Mabes TNI telah membeberkan identitas empat prajurit TNI yang menjadi korban serangan konflik antara Israel dengan kelompok bersenjata di Lebanon pada Minggu (29/3/2026).

Kapuspen TNI, Mayjen Aulia Dwi Nasrullah mengatakan satu dari empat korban telah dinyatakan gugur yakni Praka Farizal Rhomadhon.

"Dalam kejadian tersebut, Praka Farizal Rhomadhon dinyatakan gugur," ujar Aulia dalam keterangan tertulis, Senin (30/3/2026).

Kemudian, Aulia juga mengemukakan korban lainnya dalam peristiwa ini mulai dari Praka Rico Pramudia mengalami luka berat. Sisanya, Praka Bayu Prakoso dan Praka Arif Kurniawan mengalami luka ringan.

Khusus korban luka, kata Aulia, saat ini tengah mendapatkan penanganan medis secara intensif. Perinciannya, dua orang luka ringan ditangani di Hospital Level I UNIFIL.

"Sementara itu, satu org prajurit dengan luka berat telah dievakuasi menggunakan helikopter menuju Rumah Sakit St. George di Beirut untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan," imbuhnya.

Adapun, khusus Praka Farizal saat ini telah disemayamkan terlebih dahulu di East Sector Headquaters. Nantinya, prajurit yang tergabung dalam Kompi C UNP 7-1 Satgas Yonmek XXIII-S/ UNIFIL bakal diterbangkan ke Indonesia.

"Prajurit yang gugur saat ini disemayamkan di East Sector Headquaters dan dalam penyelesaian administrasi pemulangan ke Indonesia dengan dibantu oleh pihak KBRI Beirut," pungkasnya.

Sekadar informasi, Mabes TNI saat ini telah meningkatkan kewaspadaan sesuai dengan prosedur Unifil. Di samping itu, penyebab kejadian saling serang antara Israel dengan kelompok bersenjata di Lebanon saat ini masih dalam investigasi Unifil.