Bisnis.com, JAKARTA - Politisi Partai Nasdem Ahmad Sahroni kembali menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR berdasarkan hasil rapat pleno, Kamis (19/2/2026).

Padahal, Sahroni sempat disidang oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI karena disinyalir memicu aksi demonstrasi yang pecah pada akhir Agustus 2025.

Berdasarkan putusan MKD, Sahroni dinyatakan tidak melanggar kode etik DPR, tetapi dinonaktifkan selama 6 bulan sesuai keputusan DPP Partai NasDem.

Kembali ke rapat pleno, rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Dia mengatakan pimpinan DPR telah menerima surat dari pimpinan fraksi Partai NasDem nomor F-NasDem/107/DPR RI/II/2026 tanggal 12 Februari 2026 perihal penyampaian pergantian nama Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Kapoksi Banggar, dan Anggota Banggar dari fraksi NasDem DPR RI.

"Saudara Ahmad Sahroni, S.E., M.I.Kom. (A-384) Akan ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI menggantikan Saudara H. Rusdi Masse Mappasessu (A-424)," kata Dasco.

Dasco kemudian meminta pendapat kepada anggota rapat pleno dan para anggota menyatakan setuju atas diangkatnya Sahroni menjadi Wakil Ketua Komisi III DPR RI.

Susunan Pimpinan Komisi III DPR RI

Dengan dilantiknya Sahroni maka susunan pimpinan Komisi III DPR RI, sebagai berikut:

1. Dr. H. Habiburokhman, S.H., M.H. (Ketua) dari Fraksi Partai Gerindra.

2. Dede Indra Permana Soediro, S.H., M.H. (Wakil Ketua) dari Fraksi PDIP.

3. Dr. H. Ahmad Sahroni, S.E., M.I.Kom. (Wakil Ketua) dari Fraksi Partai NasDem.

4. Moh. Rano Alfath, S.H., M.H. (Wakil Ketua) dari Fraksi PKB.

Dalam kesempatan itu, Sahroni menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan rekan-rekan di parlemen yang telah mendukungnya. Dia tidak banyak menyampaikan sambutan dan menyebutnya aneh jika harus berkenalan kembali.

"Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, selamat berpuasa dan terima kasih, Pak Ketua dan teman-teman. Srasanya aneh kalau kenalan lagi, ya. Dan terima kasih buat pimpinan MKD yang telah menyidangkan saya dan mudah-mudahan saya menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Surya Utama alias Uya Kuya menilai putusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR kepada dirinya telah dilakukan secara profesional.

Uya menghargai dan menerima keputusan MKD yang menyatakan bahwa dirinya tidak melanggar kode etik, serta diaktifkan kembali menjadi anggota DPR RI.

Meskipun salah satu rekannya yakni Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dinonaktifkan dari anggota DPR untuk beberapa bulan, Uya menilai hakim sudah objektif dalam memutuskan sanksi.

"Sangat objektif dan apa yang dibutuhkan itu memang sesuai dengan bukti-bukti dan juga saksi ahli yang sudah memberikan keterangan," ujar Kader Partai PAN, dikutip Kamis (6/11/2025).

Uya mengatakan perbuatan sebelumnya akan menjadi pembelajaran untuk kedepannya. Putusan ini nantinya disampaikan kepada Mahkamah Partai.

Sebelumnya, Wakil Ketua MKD DPR Adang Daradjatun membacakan amar putusan sidang etik, Rabu (5/11/2025).

Pertama, Adies Kadir tidak terbukti melanggar kode etik, diminta untuk berhati-hati dalam memberikan informasi dan menjaga perilaku untuk kedepannya, serta diaktifkan kembali menjadi anggota DPR.

Kedua, Nafa Urbach dinyatakan terbukti melanggar kode etik, diminta berhati-hati menyampaikan informasi, dan dinonaktifkan selama tiga bulan sejak tanggal putusan ini dibacakan yang dihitung sejak penonaktifan Nafa Urbach sesuai keputusan DPP Partai Nasdem.

Adapun bagi Ahmad Sahroni dinyatakan terbukti melanggar kode etik DPR dan dinonaktifkan selama 6 bulan sejak tanggal putusan dibacakan yang dihitung sejak penonaktifan Sahroni sesuai keputusan DPP Partai NasDem.

Bisnis.com, JAKARTA – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memutuskan sanksi terhadap lima anggota DPR yang menjadi salah satu pemicu masyarakat menggelar demo besar-besar pada akhir Agustus 2025.Sidang dilaksanakan pada Rabu (5/11/2025).

Kelima anggota DPR tersebut adalah Adies Kadir teradu I, Nafa Indria Urbach teradu II, Surya Utama (Uya Kuya) teradu III, Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) teradu IV, dan Ahmad Sahroni teradu V

Wakil Ketua MKD DPR RI Adang Daradjatun mengatakan bahwa MKD mendukung putusan masing-masing mahkamah partai politik dalam memberikan sanksi berupa penonaktifan kepada kelima anggota DPR.

Dalam amar putusan yang dibacakan Adang, MKD memutuskan dan mengadili kepada Adies Kadir tidak terbukti melanggar kode etik, diminta untuk berhati-hati dalam memberikan informasi dan menjaga perilaku untuk kedepannya.

“Menyatakan teradu I Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum., diaktifkan sebagai anggota DPR RI sejak putusan ini dibacakan,” kata Adang, Rabu (5/11/2025).

Kemudian bagi Nafa Urbach dinyatakan terbukti melanggar kode etik, diminta berhati-hati menyampaikan informasi, dan dinonaktifkan selama tiga bulan sejak tanggal putusan ini dibacakan yang dihitung sejak penonaktifan Nafa Urbach sesuai keputusan DPP Partai NasDem.

Bagi Surya Utama alias Uya Kuya dinyatakan tidak terbukti melanggar kode etik dan diaktifkan sebagai anggota DPR terhitung sejak keputusan ini dibacakan.

Lalu, putusan untuk Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dinyatakan terbukti melanggar kode etik DPR RI. “Menghukum teradu IV Eko Hendro Purnomo nonaktif selama 4 bulan berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP PAN,” ujar Adang.

Adapun bagi Ahmad Sahroni dinyatakan terbukti melanggar kode etik DPR dan dinonaktifkan selama 6 bulan sejak tanggal putusan dibacakan yang dihitung sejak penonaktifan Sahroni sesuai keputusan DPP Partai Nasdem.