Kehadiran Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) di kawasan pesisir merupakan bagian upaya penguatan ekonomi daerah melalui akses bahan bakar minyak (BBM) yang lebih mudah, terjangkau, dan tepat sasaran bagi nelayan.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono dalam peresmian SPBUN Koperasi Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) di Kecamatan Bakongan Timur, Aceh Selatan. Ia menyatakan bahwa SPBUN merupakan wujud kehadiran pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para nelayan.

SPBUN berbasis koperasi ini dinilai mampu menekan biaya operasional, meningkatkan kesejahteraan nelayan, serta mendorong pengelolaan potensi kelautan secara modern dan berkelanjutan, dengan koperasi sebagai pilar utama penguatan ekonomi rakyat.

"Kehadiran negara (melalui pendirian SPBUN) ini InsyaAllah dapat mengubah tatanan ekonomi yang ada di sini dan harapannya nanti bisa mengubah fakta-fakta yang menyedihkan sebelumnya," kata Ferry, Selasa (28/04).

Ferry kemudian mendorong penyelenggaraan lebih banyak SPBUN, khususnya di wilayah-wilayah pantai atau pesisir yang memiliki banyak nelayan.

Ia mengingatkan, dalam upaya menghadirkan SPBUN itu, dibutuhkan sinergi antara program Kampung Nelayan Merah Putih dengan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Keduanya diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi desa, serta berperan sebagai penyangga distribusi kebutuhan pokok dan hasil produksi masyarakat.

"Kelompok masyarakat nelayan yang tinggal di pesisir pantai itu merupakan kelompok masyarakat yang relatif miskin sehingga lebih butuh dukungan, butuh bantuan dari semua pihak termasuk dari pemerintah (melalui pembangunan SPBUN)," katanya.

Lebih jauh, Ferry mengapresiasi kolaborasi lintas kementerian, khususnya dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta PT Pertamina (Persero) melalui entitas usahanya PT Pertamina Patra Niaga. Ia memastikan bahwa konsep pembangunan SPBUN yang disatukan di dalam ekosistem KDKMP akan direplikasi lebih banyak untuk berbagai wilayah lainnya di Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf menjelaskan peresmian SPBU Nelayan di Aceh Selatan merupakan langkah mewujudkan keadilan energi bagi nelayan.

"SPBUN ini hadir untuk memberikan keadilan energi, menurunkan biaya operasional, dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir di wilayah Aceh Selatan," kata Didit.

Sementara itu, Bupati Aceh Selatan Mirwan menjelaskan bahwa wilayahnya memiliki potensi luar biasa di sektor kelautan dan perikanan, terdapat 71 desa pesisir dengan jumlah nelayan sekitar 7.000 orang. Para nelayan itu menjadi salah satu urat nadi bagi perekonomian Aceh Selatan guna pemenuhan pangan produk perikanan dan kelautan.

Untuk itu, masih dibutuhkan keberpihakan dan dukungan dari pemerintah agar kehidupan para nelayan dapat turut meningkat, sejalan dporsi kontribusi mereka terhadap perekonomian daerah dan nasional.

Jakarta (ANTARA) - Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) meminta pemerintah tetap konsisten memperjuangkan subsidi bagi nelayan kecil dalam perundingan Perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) tentang Subsidi Perikanan atau WTO Agreement on Fisheries Subsidies.

Ketua Umum KNTI Dani Setiawan menegaskan bahwa mandat konstitusi dan undang-undang nasional jelas mengamanatkan perlindungan terhadap nelayan tradisional, sehingga pemerintah tidak boleh tunduk pada tekanan negara-negara maju.

“Subsidi perikanan kami meyakini ini merupakan kewajiban pemerintah Indonesia yang diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945 dan UU Nomor 7 Tahun 2016,” kata Dani dalam diskusi virtual yang diikuti di Jakarta, Kamis.

“Oleh karena itu, saya kira negosiasi mengenai subsidi perikanan di WTO itu harus terus diarahkan untuk melindungi hak-hak nelayan kecil dan nelayan tradisional Indonesia,” katanya menambahkan.

Konferensi Tingkat Menteri ke-12 WTO di Jenewa pada Juni 2022 menyepakati WTO Agreement on Fisheries Subsidies yang resmi berlaku pada 15 September 2025 setelah diratifikasi oleh 116 negara.

Tahap pertama perjanjian melarang pemberian subsidi kepada kapal maupun operator yang terlibat dalam praktik penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur.

Tahap kedua, yang sampai saat ini masih dalam tahap perundingan, memperluas larangan terhadap subsidi yang berkontribusi pada kelebihan kapasitas dan kondisi perikanan yang sudah mengalami eksploitasi berlebih.

Bentuk subsidi yang dilarang antara lain pembangunan atau modernisasi kapal, pembelian mesin dan peralatan, biaya bahan bakar, es, umpan, serta dukungan pendapatan dan harga ikan.

Subsidi atas biaya personel, asuransi, maupun kerugian operasional juga termasuk dalam kategori yang dilarang.

Meski demikian, terdapat ketentuan khusus bagi negara berkembang. Mereka masih diperbolehkan memberikan subsidi untuk kegiatan penangkapan ikan di wilayah ZEE maupun area di bawah kompetensi organisasi pengelola perikanan regional selama masa transisi maksimal tujuh tahun sejak perjanjian berlaku, yakni hingga 2030.

Namun, Dani menilai aturan tersebut tetap berpotensi merugikan nelayan kecil Indonesia.

Ia juga menyoroti ketimpangan antara negara maju dan berkembang, karena subsidi perikanan di negara maju jauh lebih besar.

“Menurut perkiraan OECD untuk subsidi, Indonesia hanya memberikan sekitar 92 dolar per nelayan, sementara Amerika mencapai 4.956 dolar dan Kanada bahkan 31.800 dolar per nelayan. Jadi itu sangat timpang,” ujar dia.

Dani menegaskan subsidi perikanan adalah instrumen penting untuk menjaga mata pencarian dan ketahanan pangan perikanan nasional.

“Negosiasi WTO harus diarahkan untuk melindungi hak-hak nelayan kecil dan tradisional Indonesia … Ini ujian konkret bagi pemerintah untuk membuktikan komitmen terhadap Pasal 33 dan UU Nomor 7 Tahun 2016,” kata Dani.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan Syahril Abd Raup menyampaikan dukungan subsidi seperti bahan bakar, alat tangkap, maupun kapal masih sangat dibutuhkan oleh mayoritas nelayan di Indonesia.

Ia menegaskan Indonesia akan memperjuangkan hak special and differential treatment (S&DT) atau perlakuan khusus dan berbeda guna melindungi nelayan kecil dan ruang kebijakan domestik dalam proses ratifikasi perjanjian WTO tentang subsidi perikanan.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Ini yang juga sangat krusial adalah sedikitnya atau minimnya jumlah stasiun pengisian bahan bakar umum untuk nelayan atau SPBUN,

Jakarta (ANTARA) - Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mengusulkan agar Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan atau SPBUN dapat lebih diperbanyak.

"Ini yang juga sangat krusial adalah sedikitnya atau minimnya jumlah stasiun pengisian bahan bakar umum untuk nelayan atau SPBUN," ujar Ketua Umum KNTI Dani Setiawan dalam diskusi daring di Jakarta, Jumat.

Jika SPBUN ini ditambah maka penyaluran BBM untuk nelayan akan lebih mudah dan nelayan dapat memperoleh BBM di daerah yang terjangkau sehingga tidak menambah beban ongkos bagi nelayan.

"Jadi salah satu yang menyebabkan serapan BBM bersubsidi yang sangat rendah setiap tahun untuk sektor perikanan, menurut kami atau keyakinan kami, itu juga disebabkan karena titik-titik distribusi BBM bersubsidi itu sangat sedikit," kata Dani.

KNTI juga mengusulkan penyederhanaan birokrasi terhadap syarat-syarat administratif bagi para nelayan tradisional dan juga terkait dengan pengurusan untuk pendirian SPBUN.

"Ini terjadi karena adanya birokratisasi dalam pengurusan surat administrasi rekomendasi BBM bersubsidi bagi nelayan kecil. Selain mendapatkan surat rekomendasi, juga ada urusan surat kapal dan sebagainya yang sejak 3-4 tahun terakhir kami dorong agar ada semacam penyederhanaan terhadap pengurusan syarat-syarat administratif semacam ini," kata Dani.

Sebagai informasi, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyebutkan keberadaan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) khusus nelayan telah menghadirkan keadilan energi hingga ke wilayah pesisir Tanah Air.

Anggota Komite BPH Migas Erika Retnowati menyampaikan, setelah adanya SPBU, nelayan memperoleh BBM dengan harga seusai ketetapan pemerintah dan juga lebih dekat dari tempat tinggal.

SPBU nelayan tersebut dikelola koperasi nelayan dengan dukungan kredit permodalan dari pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) berharap perlindungan negara menyusul cuaca ekstrem yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir yang disebut mengancam keberlangsungan hidup nelayan kecil di berbagai wilayah pesisir Indonesia.

Ketua Umum KNTI Dani Setiawan dalam keterangan di Jakarta, Sabtu, menyampaikan cuaca ekstrem tidak hanya membahayakan nelayan, tetapi juga menyebabkan kerusakan infrastruktur pesisir serta menurunkan produksi perikanan tangkap.

Kondisi ini dinilai semakin memperberat beban nelayan kecil yang selama ini bergantung pada hasil laut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

KNTI mencatat 95 persen nelayan di lebih dari 350 desa pesisir terdampak cuaca buruk, sementara 63 persen di antaranya terpaksa menghentikan aktivitas melaut karena tingginya risiko keselamatan.

Data tersebut diperoleh dari survei kampung nelayan basis KNTI yang dilakukan di 41 kabupaten/kota di 14 provinsi pada 23–24 Januari 2026.

Dani menegaskan perlunya kehadiran negara untuk memberikan perlindungan lebih kuat bagi nelayan kecil.

“Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016, pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada nelayan. Di tengah cuaca ekstrem, risiko melaut semakin tinggi dan tidak bisa ditanggung nelayan seorang diri,” ujarnya.

Menurut Dani, nelayan kecil di wilayah pesisir tidak cukup hanya dibekali informasi prakiraan cuaca.

Lebih dari itu, menurutnya, mereka membutuhkan skema perlindungan sosial dan ekonomi yang lebih kuat dan konkret agar tidak terpaksa melaut dalam kondisi berbahaya.

“Nelayan memerlukan perlindungan sosial dan ekonomi, sehingga mereka tidak lagi memaksakan diri melaut saat cuaca ekstrem demi memenuhi kebutuhan sehari-hari,” kata Dani.

Dampak cuaca ekstrem dirasakan hampir merata di berbagai daerah.

Sekretaris KNTI Kota Ternate, Maluku Utara, Gafur Kaboli, menyebut nelayan tuna di wilayahnya hampir dua bulan tidak dapat melaut normal akibat angin kencang dan gelombang tinggi.

Kondisi serupa juga dialami nelayan di Maluku Tengah dan Halmahera Selatan.

Di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, Ketua KNTI Hariyanto mengatakan nelayan kecil hanya bisa melaut di sekitar pesisir atau sungai yang lebih aman, namun hasil tangkapan menjadi tidak menentu.

Sementara di Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, seorang nelayan dilaporkan hilang setelah terbawa arus laut saat memaksakan diri melaut di tengah cuaca ekstrem.

Selain perikanan tangkap, sektor budidaya dan produksi garam juga terdampak.

Petambak ikan di Tegal, Pemalang, Kendal, Karawang, dan Bekasi mengalami kerugian akibat tambak terendam banjir. Petambak garam di Lombok Timur dan Jepara pun mengalami penurunan produksi.

KNTI mendorong adanya respons terpadu antara pemerintah pusat dan daerah melalui penguatan perlindungan nelayan, penyaluran bantuan tepat sasaran, dukungan adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim, serta percepatan pemulihan ekonomi dan perbaikan infrastruktur pesisir.

“Menurunnya produksi perikanan tangkap, budidaya, serta garam akan berdampak langsung pada rantai perikanan lainnya dan berpotensi mengganggu penyediaan pangan nasional,” kata Dani.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026