Transformasi yang kami jalankan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kinerja bisnis, tetapi juga memperkuat kemampuan perusahaan dalam menghadapi perubahan dan menangkap peluang pertumbuhan

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menjalankan transformasi yang diarahkan untuk memperkuat kinerja dan daya saing perseroan dalam menangkap peluang pertumbuhan baru, seiring dengan momentum HUT Ke-80 perseroan.

Direktur Finance & Strategy BNI Hussein Paolo Kartadjoemena mengatakan langkah tersebut sejalan dengan penguatan tata kelola BUMN oleh Danantara Indonesia yang berfokus pada penciptaan nilai jangka panjang.

"Transformasi yang kami jalankan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kinerja bisnis, tetapi juga memperkuat kemampuan perusahaan dalam menghadapi perubahan dan menangkap peluang pertumbuhan. Dengan fundamental yang semakin kuat, BNI dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi nasabah, masyarakat dan perekonomian nasional," kata Paolo dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Perseroan menjalankan transformasi secara menyeluruh di berbagai lini bisnis, mulai dari penguatan kapabilitas digital, peningkatan produktivitas organisasi, optimalisasi jaringan layanan, hingga penguatan manajemen risiko.

Strategi tersebut diarahkan untuk menciptakan pertumbuhan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Pada sisi digitalisasi, BNI terus mengembangkan wondr by BNI sebagai platform layanan digital ritel. Hingga akhir 2025, platform tersebut telah digunakan oleh lebih dari 12 juta nasabah.

Perseroan mencatat, peningkatan aktivitas transaksi pada wondr by BNI turut mendukung pertumbuhan tabungan ritel dan penguatan dana murah perseroan.

Sementara pada segmen wholesale banking, BNI memperkuat BNIdirect yang menyediakan layanan cash management, trade finance, bank guarantee, dan supply chain financing bagi nasabah bisnis.

Sepanjang 2025, jumlah pengguna dan nilai transaksi BNIdirect tumbuh lebih dari 25 persen secara tahunan, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan giro korporasi dan kualitas layanan transaksi bisnis.

Menurut perseroan, hasil transformasi tersebut tercermin pada kinerja keuangan perseroan sepanjang 2025 dengan laba bersih yang dibukukan sebesar Rp20 triliun.

Pada saat yang sama, kualitas aset terus membaik, dengan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) bruto turun menjadi 1,9 persen dan loan at risk (LaR) membaik menjadi 8,5 persen.

Momentum positif berlanjut pada 2026. Hingga akhir Mei 2026, BNI mencatatkan total aset sebesar Rp1.365,36 triliun dan dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp1.063,92 triliun.

Perseroan juga membukukan laba bersih Rp9,05 triliun dengan posisi permodalan yang tetap kuat, tercermin dari total ekuitas sebesar Rp160,99 triliun.

Paolo mengatakan bahwa fondasi bisnis yang semakin kuat menjadi modal penting bagi BNI untuk terus menciptakan nilai bagi pemegang saham, nasabah, masyarakat, maupun perekonomian nasional.

“Kami meyakini bahwa perusahaan yang sehat dan bertumbuh akan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi pemegang saham, mendukung agenda pembangunan nasional, serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang,” kata Paolo.

Kehadiran Danantara juga diharapkan dapat semakin memperkuat upaya BUMN, termasuk BNI, dalam menciptakan nilai jangka panjang melalui pengelolaan investasi yang terintegrasi, peningkatan produktivitas, serta penguatan daya saing perusahaan.

Perseroan pun menegaskan bahwa agenda transformasi akan terus dilanjutkan untuk memperkuat daya saing dan meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

perbankan perlu menerapkan strategi penyaluran kredit yang lebih selektif dan produktif dengan memprioritaskan sektor-sektor produktif

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) Hery Gunardi menekankan bahwa konsistensi perbankan dalam membangun dana murah, yakni tabungan dan giro, menjadi fondasi yang tidak boleh diabaikan dalam menghadapi ketatnya likuiditas.

Di samping itu, ia juga menegaskan pentingnya menjaga disiplin manajemen aset dan liabilitas di tengah likuiditas yang menyempit.

“Ketahanan likuiditas adalah non-negotiable,” kata Hery yang juga merupakan Direktur Utama BRI dalam acara Mid Year Economic Outlook 2026 di Jakarta, Jumat.

Selain menjaga likuiditas, Hery mengatakan perbankan perlu menerapkan strategi penyaluran kredit yang lebih selektif dan produktif dengan memprioritaskan sektor-sektor produktif.

Hal ini dilakukan dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian (prudent), menetapkan risk appetite sektoral yang sesuai dengan kondisi makroekonomi terkini, serta membangun pipeline kredit berkualitas melalui pendekatan ekosistem yang lebih komprehensif.

Hery juga menekankan pentingnya pengelolaan kualitas aset secara proaktif melalui proses underwriting yang ketat, sistem early warning yang lebih granular, serta kesiapan fungsi penagihan (collection readiness) apabila kualitas kolektibilitas mulai menurun.

Selain itu, akselerasi transformasi digital dan pemanfaatan analitik data dinilai bukan lagi sekadar strategi jangka menengah, melainkan telah menjadi kebutuhan bisnis bagi industri perbankan saat ini.

Seiring dengan kenaikan BI-Rate sebesar 100 basis poin (bps) pada Mei-Juni 2026, Hery mengatakan kondisi tersebut secara struktural akan meningkatkan tekanan repricing dana pihak ketiga (DPK).

Kenaikan suku bunga simpanan yang terjadi belakangan juga diperkirakan akan menekan net interest margin (NIM) perbankan.

Ia menambahkan bahwa cost of fund perbankan juga diperkirakan cenderung meningkat sehingga disiplin dalam pengelolaan bisnis menjadi kunci. Menurutnya, industri perbankan kini memasuki era selective growth atau pertumbuhan yang lebih selektif.

Meski secara umum industri perbankan masih tergolong solid, ia menilai mulai muncul sejumlah tekanan. Pertumbuhan DPK mulai melambat, NIM terkompresi, dan rasio kecukupan modal (CAR) sedikit menurun dibandingkan bulan sebelumnya.

“Dengan kata lain, perbankan masih kuat, tetapi operating environment perbankan sekarang menjadi cukup challenging,” kata Hery.

Sementara dari sisi penyaluran kredit, nilai undisbursed loan juga masih cukup besar. Menurutnya, fokus perbankan tidak cukup hanya pada pemberian persetujuan fasilitas kredit, tetapi juga harus mendorong agar plafon kredit yang telah disetujui benar-benar dimanfaatkan debitur untuk ekspansi usaha.

Hery juga melihat adanya paradoks di industri perbankan. Di satu sisi, standar pemberian kredit semakin longgar sehingga bank menjadi lebih akomodatif dalam menyalurkan pembiayaan. Namun di sisi lain, permintaan kredit baru justru mengalami penurunan sebagaimana ditunjukkan dalam hasil Survei Perbankan oleh Bank Indonesia pada triwulan I 2026.

Di sisi lain, pertumbuhan kredit juga belum merata antar kelompok bank. Bank KBMI 3 dan KBMI 4 masih menjadi penopang utama pertumbuhan kredit industri, sementara KBMI 1 dan KBMI 2 menunjukkan tren yang lebih volatil, bahkan sebagian masih mencatatkan pertumbuhan negatif.

Jika dilihat berdasarkan segmen, ia mencatat penurunan permintaan kredit paling tajam terjadi pada kredit modal kerja, kredit konsumsi, dan kredit UMKM khususnya KUR. Ketiga segmen tersebut dinilai paling sensitif terhadap pelemahan daya beli, sentimen dunia usaha, serta ketidakpastian ekonomi.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa kualitas aset juga harus terus dijaga. Meskipun rasio loan at risk (LAR) perbankan pada awal 2026 menunjukkan tren penurunan secara bertahap, kenaikan BI-Rate, pelemahan nilai tukar rupiah, dan tekanan terhadap daya beli berpotensi membalikkan tren positif tersebut apabila tidak direspons dengan tepat.

Karena itu, menurut Hery, setiap bank juga perlu memiliki watch list debitur yang berpotensi terdampak pelemahan nilai tukar, disertai strategi mitigasi yang siap dieksekusi sebelum permasalahan berkembang lebih besar.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

merupakan hasil dari eksekusi strategi yang terukur dan konsisten di seluruh lini bisnis, dengan pengelolaan risiko yang disiplin dan penuh kehati-hatian untuk menjaga pertumbuhan tetap sehat dalam jangka panjang

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mencatat kinerja penyaluran kredit secara bank only tumbuh sebesar 20,6 persen secara tahunan (year on year/yoy) mencapai Rp1.580 triliun per Mei 2026 yang mayoritas tersalurkan ke sektor produktif.

Sektor tersebut mulai dari hilirisasi industri hingga segmen UMKM yang menopang pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan perluasan lapangan kerja di berbagai daerah di Indonesia.

“Kinerja ini merupakan hasil dari eksekusi strategi yang terukur dan konsisten di seluruh lini bisnis, dengan pengelolaan risiko yang disiplin dan penuh kehati-hatian untuk menjaga pertumbuhan tetap sehat dalam jangka panjang,” kata Direktur Finance & Strategy Bank Mandiri Novita Widya Anggraini dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Sementara dari sisi penghimpunan dana, Bank Mandiri mencatatkan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) secara bank only sebesar 22,0 persen (yoy) menjadi Rp1.716 triliun.

Pertumbuhan ini ditopang oleh dana murah (current account and saving account/CASA) dengan giro mencapai Rp664 triliun dan tabungan sebesar Rp559 triliun.

Adapun total aset bank only Bank Mandiri tercatat Rp2.306 triliun, tumbuh 20,0 persen (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara laba bersih yang dibukukan Bank Mandiri per akhir Mei 2026 mencapai Rp23,3 triliun, tumbuh 18,6 persen (yoy).

Tren pertumbuhan profitabilitas yang positif tersebut turut mendorong return on equity (ROE) Bank Mandiri terjaga stabil di kisaran 20 persen.

Perseroan menyampaikan kinerja positif tersebut tidak terlepas dari kinerja berkelanjutan layanan digital melalui Livin’ by Mandiri dan Kopra by Mandiri yang terus mencatat peningkatan penggunaan.

Selain mendorong pertumbuhan transaksi digital, menurut perseroan, peningkatan pengguna kedua platform tersebut turut memperkuat literasi keuangan, serta memperluas akses terhadap layanan keuangan berbasis teknologi.

Hal ini sejalan dengan visi Danantara dalam memastikan aset negara dikelola secara efektif, produktif, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia.

Novita menambahkan bahwa sinergi yang terintegrasi antara ekosistem digital dan jaringan fisik memungkinkan nasabah mengelola keuangan secara menyeluruh dalam satu platform layanan.

Perseroan pun menyatakan akan terus memperkuat peran sebagai mitra strategis pemerintah melalui pembiayaan program prioritas nasional, mencakup KUR, penguatan UMKM dan koperasi, KPR subsidi, serta sektor strategis dan hilirisasi industri guna mendorong penciptaan lapangan kerja.

"Melalui sinergi integrasi ekosistem Bank Mandiri yang menghubungkan layanan digital, jaringan distribusi, dan pembiayaan produktif, kami berkomitmen untuk terus hadir bagi seluruh lapisan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan," kata Novita.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Pencabutan izin usaha PT BPR Ceper Permata Artha merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus memperkuat industri perbankan serta menjaga kepercayaan masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memutuskan untuk mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Ceper Permata Artha yang berlokasi di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, setelah pengurus dan pemegang saham tidak dapat melakukan penyehatan BPR itu.

Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEPR-111/D.03/2026 tanggal 25 Juni 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Ceper Permata Artha.

“Pencabutan izin usaha PT BPR Ceper Permata Artha merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus memperkuat industri perbankan serta menjaga kepercayaan masyarakat,” kata Kepala OJK Solo Mohammad Mufid dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Pada 18 Juni 2025, OJK telah menetapkan status bank dalam penyehatan (BDP) terhadap PT BPR Ceper Permata Artha karena memiliki rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) kurang dari 12 persen serta tingkat kesehatan (TKS) dengan predikat “tidak sehat”.

Selanjutnya, pada 12 Juni 2026, OJK menetapkan BPR tersebut dalam status pengawasan bank dalam resolusi (BDR).

Perubahan status ini dengan pertimbangan bahwa OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada pengurus dan pemegang saham BPR terkait untuk melakukan upaya penyehatan, khususnya dalam mengatasi permasalahan permodalan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 28 Tahun 2023.

Namun demikian, pengurus dan pemegang saham PT BPR Ceper Permata Artha tidak dapat melakukan penyehatan BPR.

Kemudian, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap PT BPR Ceper Permata Artha.

Hal ini berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank LPS Nomor S-R.8/ADK3/2026 tanggal 17 Juni 2026 Perihal Cara Penanganan Bank Dalam Resolusi PT BPR Ceper Permata Artha.

Atas hal tersebut, LPS meminta OJK untuk mencabut izin usaha PT BPR Ceper Permata Artha.

Menindaklanjuti permintaan LPS tersebut, OJK berdasarkan Pasal 19 POJK 28 Tahun 2023, melakukan pencabutan izin usaha (CIU) PT BPR Ceper Permata Artha.

Dengan pencabutan izin usaha ini, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

“OJK mengimbau kepada nasabah PT BPR Ceper Permata Artha agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Mohammad.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Melalui penggabungan usaha, BPR dapat memperkuat permodalan dan meningkatkan daya saing, serta memperkuat penerapan tata kelola dan manajemen risiko.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyetujui penggabungan PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Ophir ke dalam PT BPR Swadaya Anak Nagari yang berlokasi di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar), sebagai bagian dari konsolidasi industri perbankan yang berkelanjutan.

Konsolidasi ini guna memperkuat permodalan, meningkatkan daya saing, dan memperkokoh ketahanan industri BPR dalam mendukung pembiayaan sektor riil, khususnya UMKM.

Kepala OJK Provinsi Sumbar Roni Nazra dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis, mengatakan penggabungan ini diharapkan dapat memperkuat permodalan dan meningkatkan daya saing serta memperkuat penerapan tata kelola dan manajemen risiko.

Dengan demikian, BPR dapat mengembangkan bisnis dan melayani nasabahnya secara lebih baik dengan senantiasa berpedoman pada prinsip kehati-hatian.

“Melalui penggabungan usaha, BPR dapat memperkuat permodalan dan meningkatkan daya saing, serta memperkuat penerapan tata kelola dan manajemen risiko. Hal tersebut diharapkan dapat mendukung BPR dalam pengembangan bisnis dan peningkatan kualitas pelayanan kepada nasabah, tentunya dengan tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian,” kata Roni Nazra.

Adapun persetujuan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-44/D.03/2026 tanggal 19 Juni 2026 tentang Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Perekonomian Rakyat Ophir ke dalam PT Bank Perekonomian Rakyat Swadaya Anak Nagari.

Aksi penggabungan tersebut merupakan wujud dari komitmen BPR untuk memenuhi ketentuan POJK 7 Tahun 2024 tentang BPR dan BPR Syariah.

Hal itu, juga sejalan dengan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR-BPR Syariah tahun 2027, salah satu pilarnya adalah penguatan struktur dan daya saing melalui akselerasi konsolidasi BPR dan BPR Syariah.

Dengan realisasi penggabungan tersebut, jumlah BPR dan BPR Syariah di wilayah kerja OJK Provinsi Sumbar per Mei 2026 menjadi 59 BPR dan 14 BPR Syariah.

Jumlah tersebut menurun dari tahun sebelumnya sebanyak 63 BPR dan 14 BPR Syariah, terutama karena adanya aksi konsolidasi serupa oleh grup BPR di wilayah pengawasan OJK Provinsi Sumbar dan berhentinya operasional beberapa BPR lainnya.

OJK mengimbau kepada seluruh nasabah dan masyarakat untuk tetap tenang serta mempercayakan layanan kepada industri BPR yang terus diperkuat melalui kebijakan konsolidasi yang sehat dan terarah.

OJK juga menyatakan akan terus mendorong penguatan kelembagaan BPR dan BPR Syariah melalui konsolidasi dan transformasi industri guna menciptakan industri BPR dan BPR Syariah yang lebih efisien, kompetitif, dan berdaya tahan, serta mampu memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian daerah maupun nasional.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengantisipasi peningkatan kompetisi suku bunga simpanan antarbank di tengah perkembangan likuiditas perbankan dengan menaikkan tingkat bunga penjaminan (TBP) rupiah sebesar 25 basis poin (bps).

Dengan penyesuaian tersebut, TBP rupiah pada bank umum dan bank perekonomian rakyat (BPR) masing-masing menjadi sebesar 3,75 persen dan 6,25 persen. Sementara TBP simpanan valas pada bank umum tetap 2 persen.

“Sejauh ini kondisi likuiditas perbankan masih terjaga di semua kelompok bank, namun terdapat indikasi peningkatan kompetisi suku bunga di antara berbagai kelompok bank tersebut,” kata Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank LPS Doddy Zulverdi dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

Doddy menjelaskan suku bunga simpanan rupiah dalam beberapa waktu terakhir terus meningkat di seluruh kelompok bank sebagai respons terhadap perkembangan suku bunga kebijakan dan kondisi pasar keuangan.

Pascapenetapan TBP periode reguler pada Mei lalu, LPS secara berkala mengevaluasi pergerakan suku bunga pasar (SBP) simpanan di bank umum maupun BPR.

Hasil asesmen menunjukkan bahwa SBP rupiah terus meningkat pada seluruh kelompok bank. Pada periode observasi Juni 2026, SBP rupiah rata-rata naik 14 bps sejak awal tahun menjadi 3,28 persen.

“Tren peningkatan ini juga kalau kita lihat sejalan dengan kenaikan suku bunga kebijakan, juga kenaikan imbal hasil instrumen keuangan domestik, dan juga kompetisi di antara perbankan,” kata Doddy.

Di sisi lain, SBP simpanan valas masih berada pada level tinggi meski menunjukkan tren penurunan. Hingga Juni 2026, SBP valas tercatat turun sekitar 7 bps sejak awal tahun, yang dipengaruhi strategi dan kompetisi penghimpunan dana valas antarbank.

Pada Mei 2026, dana pihak ketiga (DPK) perbankan tumbuh 13,47 persen secara tahunan (year on year/yoy), lebih tinggi dibanding pertumbuhan kredit sebesar 11,51 persen. Pertumbuhan DPK rupiah tercatat 12,37 persen, sedangkan DPK valas tumbuh 8,91 persen.

LPS memperkirakan pertumbuhan simpanan rupiah berpotensi melambat ke depan seiring perkembangan likuiditas dan pasar keuangan. Sebaliknya, pertumbuhan simpanan valas diperkirakan meningkat.

“Meski demikian, secara keseluruhan kami melihat risiko perlambatan pertumbuhan simpanan tersebut belum akan atau tidak akan membuat kondisi likuiditas perbankan menjadi bermasalah. Jadi masih relatif terjaga,” kata Doddy.

Dalam penetapan TBP, Doddy menambahkan bahwa LPS juga memperhitungkan ketidakpastian ekonomi global yang masih tinggi.

Prospek pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan melambat, sementara volatilitas pasar keuangan masih relatif tinggi meski mulai mereda dan suku bunga global diperkirakan tetap tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama (higher for longer).

Sementara di pasar keuangan domestik, sejumlah indikator dinilai menunjukkan perbaikan meski masih berfluktuasi. Perbaikan tersebut juga belum sepenuhnya diikuti pemulihan aliran dana asing ke instrumen pasar keuangan domestik.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai dampak langsung pelemahan nilai tukar terhadap Bank Perekonomian Rakyat (BPR) relatif lebih terbatas karena bank ini menghimpun dana dan menyalurkan kredit dalam mata uang rupiah serta melayani masyarakat dan UMKM di daerah.

Selain itu, BPR juga tidak melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing sehingga tidak memiliki eksposur langsung terhadap risiko nilai tukar sebagaimana bank umum yang memiliki transaksi valas.

“Namun demikian, BPR tetap berpotensi menghadapi dampak tidak langsung (indirect impact),” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam jawaban tertulis di Jakarta, Rabu.

Dian merinci, dampak tidak langsung tersebut antara lain menurunnya kemampuan bayar debitur UMKM yang bergantung pada bahan baku impor atau produk impor, meningkatnya biaya produksi dan operasional pelaku usaha kecil akibat kenaikan harga bahan baku impor, serta tekanan inflasi yang berpotensi menurunkan daya beli masyarakat sehingga memengaruhi kinerja usaha debitur BPR.

“OJK senantiasa mendorong BPR untuk memperkuat ketahanan dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menghadapi berbagai dinamika ekonomi, termasuk volatilitas nilai tukar,” kata Dian.

OJK meminta BPR untuk meningkatkan pemantauan terhadap debitur yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap perubahan nilai tukar, terutama pelaku usaha yang bergantung pada kegiatan impor atau memiliki keterkaitan dengan rantai pasok global.

Selain itu, BPR diminta untuk mengidentifikasi lebih dini terhadap debitur yang mulai mengalami tekanan arus kas sehingga langkah mitigasi dan penanganan dapat dilakukan sebelum kualitas kredit memburuk dengan menerapkan early warning system yang ketat.

“Pada akhirnya, permodalan yang kuat menjadi bantalan utama dalam menghadapi peningkatan risiko. Oleh karena itu, BPR perlu memastikan tingkat permodalan dan pembentukan CKPN telah memadai,” kata Dian.

Ia menyampaikan bahwa OJK terus mencermati perkembangan perekonomian global yang saat ini masih dibayangi gejolak geopolitik dan harga minyak yang berdampak pada eskalasi volatilitas di pasar keuangan global serta penguatan indeks dolar AS yang membuat peningkatan fluktuasi nilai tukar negara emerging markets.

Secara berkesinambungan, OJK juga terus melakukan monitoring intensif terhadap perkembangan kinerja industri perbankan.

Pelemahan nilai tukar rupiah dapat memicu peningkatan biaya produksi dan inflasi, akibat meningkatnya biaya barang impor, yang selanjutnya dapat mempengaruhi daya beli masyarakat.

Secara keseluruhan, Dian mengatakan bahwa pelemahan rupiah belum berdampak langsung dan signifikan terhadap stabilitas sistem jasa keuangan.

Khusus di sektor perbankan, kondisi ini antara lain ditopang oleh Posisi Devisa Neto (PDN) yang rendah dan berada jauh di bawah ambang batas yang ditetapkan. Pada April 2026, PDN berada pada level 1,63 persen dan posisi long, jauh di bawah threshold sebesar 20 persen.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - PT Indonesia Asahan Aluminium ( INALUM )menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ( RUPST ) Tahun Buku 2025 di Kantor INALUM, Gedung Energi, Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta, Senin (19/6/2026). Dalam rapat tersebut, para pemegang saham menyetujui lima mata acara, di antaranya pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian, penggunaan laba bersih Perseroan, serta perubahan susunan pengurus Perseroan.

RUPST menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2025 dengan opini wajar dalam semua hal yang material dari Kantor Akuntan Publik Purwanto, Susanti dan Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited). Atas pengesahan tersebut, RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada seluruh anggota direksi dan dewan komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan selama Tahun Buku 2025.

Corporate Secretary PT INALUM, Mahyaruddin AR mengatakan, pencapaian Tahun Buku 2025 merupakan hasil dari konsistensi transformasi operasional, peningkatan efisiensi, serta kolaborasi seluruh insan INALUM dan dukungan Grup MIND ID. ”Kinerja terbaik sepanjang sejarah perusahaan ini menjadi bukti bahwa strategi penguatan daya saing dan hilirisasi yang kami jalankan telah memberikan hasil yang nyata," katanya.

Sepanjang Tahun Buku 2025, INALUM membukukan kinerja keuangan terkuat sepanjang 50 tahun berdirinya Perusahaan. Pendapatan Perseroan tercatat tumbuh 10% dibandingkan tahun sebelumnya, didorong oleh peningkatan volume penjualan dan harga jual komoditas yang lebih baik. Laba bersih konsolidasian naik 15% secara year-on-year, sementara EBITDA tumbuh sebesar 17%.

Di sisi operasional, INALUM mencatatkan produksi sebesar 280.082 mt atau meningkat sekitar 2% dibandingkan tahun sebelumnya (yoy). Sementara pada aspek penjualan sebesar 280.141 mt pada Tahun Buku 2025 atau meningkat meningkat sekitar 1% dibandingkan tahun sebelumnya (yoy).

Kedua pencapaian tersebut merupakan capaian tertinggi sepanjang 50 tahun (all-time-high) Perusahaan berdiri. Capaian ini ditopang oleh penyelesaian Proyek Pot Upgrading, yang meningkatkan kapasitas produksi terpasang menjadi sekitar 274.000 ton per tahun melalui peningkatan teknologi tungku reduksi ke arus 235 kA pada 170 tungku di Potline 2.

Kinerja INALUM turut tercermin dari penilaian tata kelola dan kesehatan Perusahaan. Perseroan memperoleh Tingkat Kesehatan kategori "AA" dengan klasifikasi "Sehat", didukung Final Rating idAA-/Stable dan Standalone Rating idA+(sa) dari PEFINDO. Pencapaian Key Performance Indicators (KPI) Kolegial Tahun 2025 tercatat sebesar 85,54% (Audited), dengan Peringkat Komposit Risiko berada pada Peringkat 2.

Pada aspek penerapan Good Corporate Governance (GCG), tingkat pengadopsian prinsip ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) INALUM diproyeksikan meningkat menjadi 87,54% pada Tahun Buku 2025, dari 81,01% pada tahun sebelumnya, seiring tindak lanjut atas seluruh rekomendasi perbaikan.

Sepanjang 2025, INALUM merealisasikan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) secara terintegrasi dan terukur dampaknya. Program prioritas mencakup pemberian beasiswa kepada 145 penerima, pelatihan bagi 110 guru, penanaman 15.000 pohon mangrove, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di tiga lokasi, serta penyaluran pendanaan bagi usaha mikro dan kecil. Program-program ini dijalankan melalui pendekatan Strategic Empowerment dan Strategic Engagement yang selaras dengan praktik terbaik internasional.

Dalam RUPST Tahun Buku 2025, pemegang saham juga menyetujui perubahan susunan pengurus Perseroan. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT INALUM hasil RUPST Tahun Buku 2025 adalah:

Dewan Komisaris

1. Komisaris Utama dan Komisaris Independen : Musa Bangun

2. Komisaris: Indra Simarta

3. Komisaris: Ali Said

4. Komisaris Independen: Hari Soebagijo

5. Komisaris : Kardwiyana Ukar

Direksi

1. Direktur Utama: Melati Sarnita

2. Direktur Keuangan: Ken Permana

3. Direktur Operasi: Ivan Ermisyam

4. Direktur Strategi Korporasi, Pengembangan Usaha, dan Komersial: Arif Haendra

5. Direktur Sumber Daya Manusia & Transformasi Bisnis: Kemal Sudiro

Kelas usaha kecil dan menengah ini menjadi salah satu yang dibidik karena potensi mereka sangat besar jika dibina dan diberikan akses pembiayaan yang tepat

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk mencatat penyaluran pembiayaan usaha kecil dan menengah (small and medium-sized enterprises/SME) tumbuh dua digit yakni 13,67 persen secara tahunan (yoy) sehingga berada pada posisi Rp25,69 triliun per April 2026.

Menurut perseroan, berbagai sektor masih tumbuh terutama sektor-sektor yang mendukung aktivitas sehari-hari masyarakat di antaranya pertanian dan perkebunan, perdagangan besar dan eceran, serta jasa pendidikan dan lainnya.

Direktur Retail Banking BSI Kemas Erwan Husainy dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, menyatakan pihaknya siap mendorong segmen kecil dan menengah, sejalan dengan komitmen perseroan untuk berkontribusi terhadap perekonomian nasional, terutama sektor-sektor pro-kerakyatan yang memperluas lapangan kerja.

“Kelas usaha kecil dan menengah ini menjadi salah satu yang dibidik karena potensi mereka sangat besar jika dibina dan diberikan akses pembiayaan yang tepat,” kata Erwan.

Di tengah kondisi yang dinamis, perseroan menyatakan tetap optimistis pada segmen UMKM yang masih mampu tumbuh solid.

Ekspansi pembiayaan yang masif dan solid juga diiringi dengan langkah menjaga prinsip kehati-hatian sehingga penyaluran pembiayaan tepat sasaran, berkelanjutan (sustain), dan mampu bertahan dengan usaha yang sudah mapan.

Menurut catatan perseroan, kualitas pembiayaan (non-performing financing) BSI terjaga pada posisi 1,80 persen atau membaik dari posisi sebelumnya sebesar 1,88 persen.

Erwan menambahkan, perseroan juga terus mengakselerasi transformasi digital untuk segmen UKM atau SME guna meningkatkan kapasitas usaha dan transparansi akuntabilitas pencatatan keuangan usaha.

“Salah satunya kami menyiapkan cash management system teintegrasi BEWIZE by BSI yang memudahkan mobilitas pengelolaan usaha mereka,” kata dia.

Selain itu, perseroan memperkuat UMKM agar naik kelas melalui berbagai langkah strategis mulai dari pendampingan usaha, pelatihan, business matching, hingga penyediaan layanan BSI UMKM Center, serta juga pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM binaan.

Menurut perseroan, upaya ini tidak hanya bertujuan untuk mendorong UMKM naik kelas melainkan juga meningkatkan daya saing di pasar domestik maupun global.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

KUR bukan sekadar instrumen pembiayaan, tetapi bagian dari upaya bersama untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional dari tingkat akar rumput

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mencatat realisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) sepanjang Januari hingga Mei 2026 telah mencapai Rp84,36 triliun atau setara 46,87 persen dari total alokasi 2026 yang sebesar Rp180 triliun.

Direktur Micro BRI Akhmad Purwakajaya dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, menyampaikan bahwa mayoritas penyaluran tersebut diarahkan ke sektor-sektor produktif yang memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, dengan porsi mencapai 67,18 persen dari total KUR yang telah disalurkan

Sejalan dengan upaya memperkuat ketahanan pangan nasional, catat perseroan, sektor pertanian menjadi kontributor terbesar penyaluran KUR BRI dengan nilai pembiayaan mencapai Rp35,91 triliun.

Menurut perseroan, capaian tersebut mencerminkan komitmen dalam mendukung produktivitas petani sekaligus memperkuat sektor yang menjadi fondasi ketahanan pangan dan penggerak ekonomi di berbagai daerah.

Perseroan menyampaikan, penyaluran KUR memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi kerakyatan melalui peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku usaha di berbagai daerah.

Menurut Akhmad, fokus penyaluran KUR pada sektor-sektor produktif sejalan dengan upaya mendukung Asta Cita Pemerintah, khususnya dalam memperkuat ketahanan pangan, mendorong kewirausahaan serta memperkuat pemerataan ekonomi melalui pemberdayaan UMKM.

“KUR bukan sekadar instrumen pembiayaan, tetapi bagian dari upaya bersama untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional dari tingkat akar rumput,” kata Akhmad.

Ia menambahkan bahwa penyaluran yang diarahkan ke sektor-sektor produktif, khususnya pertanian, diharapkan mampu meningkatkan produktivitas usaha masyarakat sekaligus memperkuat basis ekonomi daerah dan mendukung agenda ketahanan pangan nasional.

“Melalui akses pembiayaan yang semakin inklusif dan tepat sasaran, UMKM dan pelaku usaha dapat tumbuh lebih kuat, menciptakan lapangan kerja, serta memberikan kontribusi yang berkelanjutan bagi perekonomian nasional,” ujar Akhmad.

Adapun secara kumulatif sejak 2015 hingga Mei 2026, BRI telah menyalurkan KUR sebesar Rp1.520 triliun kepada lebih dari 48,1 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Menurut perseroan, capaian tersebut merefleksikan konsistensi dalam memperluas inklusi keuangan sekaligus memperkuat peran UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Melalui penyaluran KUR, perseroan mengambil peran dalam memperkuat fondasi ekonomi rakyat di berbagai daerah.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan tetap terjaga dan fungsi intermediasi berjalan dengan baik

Jakarta (ANTARA) - Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) menilai sektor perbankan Indonesia tetap berada dalam kondisi yang sehat di tengah dinamika ekonomi global dan domestik.

Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan kredit yang tetap kuat, likuiditas yang terjaga, serta permodalan yang memadai untuk mendukung fungsi intermediasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Ketua Umum Perbanas sekaligus Direktur Utama BRI Hery Gunardi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, menyatakan bahwa perbankan nasional masih mampu menjalankan perannya sebagai penggerak perekonomian melalui penyaluran kredit yang terus tumbuh dan penghimpunan dana masyarakat yang tetap meningkat.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga akhir April 2026 penyaluran kredit perbankan tumbuh 9,98 persen secara tahunan (year on year/yoy), sedangkan dana pihak ketiga tumbuh 11,40 persen.

“Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan tetap terjaga dan fungsi intermediasi berjalan dengan baik," ujar Hery.

Dari sisi likuiditas, loan to deposit ratio (LDR) tercatat sebesar 86,88 persen. Sementara itu, rasio gross non-performing loan (NPL) berada pada level 2,17 persen.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa industri perbankan masih memiliki kapasitas yang memadai untuk mendukung pembiayaan ekonomi dengan tetap menjaga kualitas aset.

Menurut Hery, kinerja tersebut menjadi modal penting bagi perbankan untuk terus mendukung aktivitas ekonomi dan berbagai program pembangunan nasional.

Meski demikian, kewaspadaan tetap diperlukan mengingat ketidakpastian global masih cukup tinggi. Ketegangan geopolitik, volatilitas harga energi, serta perlambatan ekonomi di sejumlah negara berpotensi memengaruhi aktivitas usaha dan sentimen pasar keuangan.

“Karena itu, pengelolaan risiko yang prudent, kecukupan likuiditas, serta kualitas pertumbuhan kredit harus terus menjadi perhatian utama agar ketahanan industri tetap terjaga,” jelas Hery.

Untuk memperkuat ketahanan tersebut, perbankan perlu terus meningkatkan berbagai langkah mitigasi risiko.

Penguatan manajemen risiko menjadi aspek yang penting, antara lain melalui pelaksanaan stress test sektoral pada portofolio yang sensitif terhadap kenaikan biaya energi, penguatan sistem peringatan dini (early warning system) terhadap potensi pemburukan kualitas kredit, serta penerapan disiplin kredit yang lebih kuat sesuai profil risiko masing-masing debitur.

Selain itu, perbankan juga perlu memastikan kecukupan likuiditas untuk menghadapi potensi volatilitas pasar dan pergerakan dana masyarakat.

Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penguatan indikator likuiditas, termasuk liquidity coverage ratio (LCR) dan net stable funding ratio (NSFR).

Di saat yang sama, pengelolaan risiko nilai tukar dan likuiditas valuta asing tetap menjadi perhatian.

Hal ini dilakukan melalui pengelolaan Posisi Devisa Neto (PDN) secara prudent, penguatan strategi lindung nilai (hedging), serta pengelolaan jatuh tempo aset dan kewajiban valuta asing secara hati-hati.

Menurut Hery, langkah-langkah tersebut penting untuk menjaga stabilitas sektor keuangan, sekaligus memastikan dukungan pembiayaan bagi dunia usaha dan sektor-sektor strategis tetap berjalan dengan baik.

Di sisi lain, Perbanas menyambut positif hasil Survei Perbankan Bank Indonesia yang menunjukkan ekspektasi peningkatan permintaan kredit baru pada kuartal II 2026.

Perkembangan tersebut memberikan sinyal bahwa aktivitas ekonomi domestik masih memiliki momentum yang baik.

Ke depan, Perbanas meyakini sektor perbankan akan tetap menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung agenda pembangunan nasional, termasuk pembiayaan sektor produktif, penguatan UMKM, hilirisasi industri, serta berbagai program prioritas pemerintah.

“Perbankan nasional berkomitmen untuk terus menjalankan fungsi intermediasi secara sehat dan berkelanjutan. Dengan kondisi industri yang tetap kuat dan didukung pengelolaan risiko yang baik, kami optimistis perbankan dapat terus berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan nasional,” tutup Hery.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede memandang industri perbankan perlu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan kehati-hatian di tengah gejolak pasar keuangan yang terjadi belakangan ini.

Menurutnya, bank sebaiknya tidak terlalu agresif mengejar pertumbuhan kredit di tengah gejolak, tetapi juga tidak terlalu defensif hingga menghambat pembiayaan ekonomi.

"Strategi yang tepat adalah menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kredit perlu diarahkan ke sektor yang memiliki arus kas kuat, permintaan domestik stabil, pendapatan ekspor, atau keterkaitan dengan program produktif pemerintah," kata Josua saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.

Di sisi lain, menurutnya, pemerintah dan otoritas juga perlu menjaga kepercayaan pasar melalui komunikasi kebijakan yang konsisten, disiplin fiskal, stabilitas rupiah, dan kepastian regulasi.

"Jika kepercayaan pasar pulih, kinerja perbankan pada paruh kedua tahun ini masih berpeluang tetap solid," kata dia.

Secara umum, Josua menilai kemampuan perbankan saat ini untuk meredam gejolak jauh lebih kuat dibandingkan periode krisis besar sebelumnya.

Setelah krisis 1998 dan berbagai penguatan pengawasan sektor keuangan, catat dia, bank memiliki modal lebih tebal, pengelolaan risiko lebih baik, cadangan kerugian lebih memadai, serta pengawasan yang lebih ketat dari otoritas.

Rasio kecukupan modal yang masih tinggi dinilai menjadi bantalan penting apabila terjadi penurunan kualitas kredit atau tekanan pasar surat berharga.

Selain itu, likuiditas juga masih memadai, sehingga bank tidak berada dalam posisi terpaksa menarik pembiayaan dari sektor riil secara mendadak.

"Ini menjadi pembeda utama dibandingkan periode krisis ketika perbankan jauh lebih rapuh," jelas dia.

Meski demikian, Josua mengingatkan ketahanan perbankan tidak boleh membuat pelaku pasar lengah. Menurutnya, risiko terbesar saat ini bukan berasal dari kelemahan perbankan itu sendiri, tetapi dari penurunan kepercayaan terhadap aset rupiah dan arah kebijakan ekonomi.

Jika kepercayaan pasar terhadap rupiah, fiskal, dan stabilitas kebijakan melemah, ia mengatakan bahwa tekanan dapat menjalar ke biaya dana, bunga kredit, permintaan kredit, dan kualitas debitur.

"Karena itu, perbankan perlu menjaga likuiditas secara konservatif, memperketat pemantauan debitur yang rentan kurs dan suku bunga, meningkatkan cadangan kerugian secara memadai, serta tetap menyalurkan kredit secara selektif ke sektor produktif," kata Josua.

Kredit perbankan pada April 2026 tumbuh sebesar 9,98 persen secara tahunan (yoy) menjadi sebesar Rp8.755 triliun, merujuk data Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berdasarkan jenis penggunaan, kredit investasi tumbuh tertinggi yaitu sebesar 19,48 persen, diikuti oleh kredit konsumsi sebesar 6,13 persen, sedangkan kredit modal kerja sebesar 6,04 persen.

Di sisi lain, dana pihak ketiga (DPK) tumbuh sebesar 11,39 persen (yoy) menjadi Rp10.077 triliun, dengan giro, deposito dan tabungan masing-masing tumbuh sebesar 16,99 persen (yoy), 8,65 persen (yoy), dan 9,00 persen (yoy).

Kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio NPL gross sebesar 2,17 persen dan NPL net terjaga di level 0,84 persen. Sementara itu, capital adequacy ratio (CAR) sebesar 23,97 persen, menandakan ketahanan permodalan perbankan yang kuat sebagai bantalan mitigasi risiko yang memadai.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026