Bisnis.com, JAKARTA - Gerakan Panglima TNI yang menerapkan siaga 1 di Indonesia menimbulkan berbagai pertanyaan, salah satunya muncul dari anggota DPR.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk menjelaskan kepada publik, secara transparan terkait isu status Siaga 1.

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengatakan, isu yang berkaitan dengan kesiapsiagaan militer sering kali sensitif dan mudah menimbulkan spekulasi jika tidak dijelaskan dengan baik. Terlebih lagi, kata dia, ada perbedaan pernyataan di tubuh militer itu sendiri soal Siaga 1.

“Karena itu saya berharap TNI dapat menyampaikan informasi secara lebih terkoordinasi agar masyarakat memperoleh penjelasan yang utuh dan tidak menimbulkan berbagai penafsiran,” kata Hasanuddin dikutip dari Antara, Minggu (8/3/2026).

Menurut dia, status siaga di lingkungan TNI pada dasarnya merupakan mekanisme standar kesiapan prajurit, yang dapat diberlakukan untuk berbagai kepentingan, baik latihan maupun antisipasi terhadap kemungkinan penugasan.

Sebagai purnawirawan perwira tinggi militer, dia menjelaskan bahwa TNI mengenal tiga tingkat kesiapan, yaitu Siaga 3, Siaga 2, dan Siaga 1.

Dia menjelaskan, Siaga 3 merupakan kondisi yang masih relatif normal. Dalam kondisi ini kegiatan satuan berjalan seperti biasa tanpa adanya konsentrasi pasukan secara khusus.

Sementara itu, menurut dia, Siaga 2 menunjukkan tingkat kesiapan yang lebih tinggi. Biasanya sebagian kekuatan sudah dalam kondisi stand by, sedangkan sebagian lainnya tetap menjalankan kegiatan rutin.

Kemudian, dia menjelaskan bahwa status Siaga 1 merupakan tingkat kesiapan tertinggi. Pada kondisi ini seluruh pasukan telah berkonsentrasi, alutsista sudah disiapkan, serta logistik perorangan telah dipersiapkan.

Pada 2 hari silam, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto telah mengeluarkan telegram siaga tingkat 1 bagi seluruh jajaran TNI terkait konflik di kawasan Timur Tengah.

Perintah siaga 1 itu tertuang dalam Telegram Panglima TNI Nomor TR/283/2026. Surat ini juga telah ditandatangani oleh Asisten Operasi Panglima TNI Letjen Bobby Rinal Makmun pada 1 Maret 2026.

Dalam hal ini, Kapuspen TNI Brigjen Aulia Dwi Nasrullah mengatakan bahwa TNI mengemban amanat untuk melindungi bangsa dari ancaman yang mengganggu keutuhan negara.

"Perlu saya sampaikan bahwa sesuai yang diamanatkan dalam UU TNI, salah satu tugas pokok TNI adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan Bangsa dan Negara," ujar Aulia saat dihubungi, Sabtu (7/3/2026).

Dia menambahkan, prajurit senantiasa bertugas secara profesional dan responsif untuk mengantisipasi perkembangan di lingkungan strategis internasional, regional, maupun nasional.

"Dengan demikian TNI harus memiliki kesiapsiagaan operasional yang tinggi, salah satunya adalah dengan melaksanakan Apel pengecekan kesiapan secara rutin," pungkasnya.

Simak 7 instruksi Panglima TNI Jenderal Agus untuk siaga 1 terkait situasi di Timur Tengah :

1. Panglima Komando Utama Operasi (Pangkotamaops) TNI siagakan personel dan alat utama sistem persenjataan (alutsista) di objek vital strategis, pusat perekonomian, bandara, pelabuhan laut maupun sungai, stasiun kereta, terminal bus, hingga kantor perusahaan listrik negara (PLN) dll.
2. Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) melaksanakan deteksi dini dan pengamatan udara secara terus-menerus selama 24 jam.
3. Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI memerintahkan atase pertahanan RI di negara yang terdampak untuk mendata dan memetakan serta merencanakan evakuasi WNI jika diperlukan. BAIS juga diminta agar berkoordinasi dengan Kemlu RI, KBRI hingga otoritas terkait sesuai eskalasi di kawasan Timur Tengah.
4. Kodam Jaya diminta melaksanakan patroli di tempat-tempat objek vital strategis dan kawasan kedutaan besar di wilayah Jakarta guna menjaga situasi keamanan tetap kondusif.
5. Satuan intelijen TNI juga diperintahkan melakukan deteksi dini dan pencegahan terhadap potensi gangguan keamanan di objek vital serta kawasan kedutaan.
6. Seluruh badan pelaksana pusat (Balakpus) TNI diminta melaksanakan kesiapsiagaan di satuan masing-masing
7. Ssetiap laporan perkembangan situasi yang terjadi harus segera dilaporkan kepada Panglima TNI.

Adapun instruksi sudah dikeluarkan sejak 1 Maret 2026 sampai dengan waktu yang belum ditentukan. (Antara)