REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto mengungkapkan pesatnya peningkatan jumlah nasabah bank emas atau bullion bank. Seiring dengan perkembangan harga emas dunia yang melonjak, jumlah nasabah bank emas di Indonesia tercatat tembus 5,7 juta, naik 78 persen dibandingkan setahun yang lalu.

“Bank bullion itu di Februari tahun lalu jumlah nasabahnya 3,2 juta, sekarang sudah mencapai 5,7 juta, jadi meningkat dengan pesat,” kata Airlangga saat hadir dalam acara peluncuran aksi kuatkan literasi dan inklusi keuangan untuk kesejahteran (KLIK) dan gerakan akses keuangan melalui business matching dan literasi untuk kesejahteraan keuangan (Gerakan Aku Bisa Sejahtera) di Kompleks Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (6/3/2026).

Airlangga juga menyebut, jumlah emas yang digadaikan di Pegadaian juga melonjak menjadi 144,7 ton dari sebelumnya sebanyak 94 ton. Lalu, pinjaman emas juga tercatat naik sebesar 38,5 ton atau senilai Rp 102 triliun. Di BSI sendiri telah mencapai 22 ton.

Diketahui, saat ini ada dua penyelenggara bullion bank di Indonesia yang memperoleh izin, yakni PT Pegadaian (Persero) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS). “Memang salah satu inflasi diakibatkan daripada pembelian emas, dan memang harga emas pada saat pelucuran bank bullion itu masih di angka 3.000 dolar AS (per troy ons), dan sekarang sudah 5.000 dolar AS (per troy ons), ini karena pengaruh perang,” terangnya.

Sebagai salah satu aset aman (safe haven), tak ayal emas menjadi incaran di tengah gonjang ganjing tensi geopolitik yang terjadi di berbagai wilayah di dunia, terutama Timur Tengah.

Diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, emas menjadi salah satu komoditas yang memberikan kontribusi besar terhadap inflasi. Inflasi emas perhiasan pada Februari 2026 mencapai 8,42 persen dengan andil sebesar 0,19 persen.

Emas perhiasan mengalami inflasi secara month to month (mtm) selama 30 bulan berturut-turut. Lonjakan harga emas perhiasan terjadi seiring dengan kenaikan harga emas dunia. Per Jumat (6/3/2026), harga emas Antam saat ini berada di level Rp 3,024 juta per gram. Angka tersebut meningkat tajam dibandingkan harga pada sekitar satu tahun yang lalu sekitar Rp 1,7 juta per gram.

Pemerintah menyiapkan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan sebagai terobosan baru untuk memperkuat kemandirian finansial masyarakat mulai 2026. Lembaga ini akan menjadi transformasi dari Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) dengan mandat yang lebih luas.

Analis Kebijakan Ahli Madya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Satrio Adhitomo, mengatakan pembentukan dewan tersebut tengah difinalisasi melalui penyusunan payung kebijakan.

“Yang tadinya kita DNKI, kita akan bertransformasi menjadi Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan. Ini memang sedang dirumuskan. Ke depan pemerintah berharap ada kemandirian finansial masyarakat,” ujar Satrio dalam acara PROMISE II IMPACT oleh ILO, Kamis (12/2).

Ia menjelaskan, pemerintah ingin masyarakat tidak sekadar memiliki rekening bank, tetapi juga aktif memanfaatkan produk keuangan formal seperti asuransi kesehatan, pendidikan, jiwa, hingga dana pensiun. Dengan begitu, setiap individu memiliki perlindungan dan stabilitas keuangan jangka panjang.

“Artinya, masyarakat punya kestabilan finansial. Mereka terakses lembaga keuangan formal, punya asuransi, dana pensiun, dan instrumen lainnya,” katanya.

Dari sisi akses, capaian inklusi keuangan Indonesia dinilai sudah cukup tinggi. Satrio menyebut tingkat inklusi telah mencapai sekitar 93,9%, mendekati target nasional periode 2020–2030. Namun, tantangan utama kini bergeser ke aspek literasi.

Menurut dia, tingkat literasi keuangan masyarakat masih tertinggal, berada di kisaran 50–58%. Angka ini menunjukkan masih banyak masyarakat yang telah memiliki akses layanan keuangan, tetapi belum sepenuhnya memahami manfaat, risiko, dan cara pemanfaatannya secara optimal.

“Gap literasi ini yang masih dikejar. Dengan literasi, masyarakat tahu gunanya apa, manfaatnya apa, dan bagaimana memaksimalkan akses ke lembaga keuangan,” ujarnya.

Momentum Perkembangan Keuangan Digital

Pemerintah pun melihat perkembangan keuangan digital sebagai momentum untuk mempercepat edukasi dan pemanfaatan layanan keuangan. Transaksi non-tunai kini semakin mudah, bahkan sudah menjangkau pelaku usaha kecil di daerah.

“Sekarang jamannya digital. Orang mungkin lebih khawatir ketinggalan handphone daripada dompet. Semua bisa bayar pakai QRIS. Pedagang di pinggiran pun sudah banyak yang terakses,” kata Satrio.

Sebagai informasi sebelumnya Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk dewan baru, yang diberi nama Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan atau Financial Health Council.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, rencana pembentukan dewan yang itu muncul setelah Prabowo mengadakan pertemuan dengan Ratu Belanda sekaligus Penasihat Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Kesehatan Finansial (UNSGSA) Maxima.

Airlangga menjelaskan, badan baru ini akan melibatkan banyak stakeholder untuk mempersiapkan data keuangan yang bisa diakses oleh masyarakat, termasuk melakukan edukasi terkait literasi keuangan

Pemerintah tengah membentuk Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) sebagai upaya memperkuat literasi, inklusi, serta kemampuan pengelolaan keuangan masyarakat. Pembentukan lembaga baru tersebut ditargetkan selesai pada tahun ini.

Analis Kebijakan Ahli Madya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Satrio Adhitomo, mengatakan DNKK berawal dari arahan Presiden Prabowo Subianto usai pertemuan dengan Ratu Máxima dari Belanda yang selama ini dikenal sebagai advokat global keuangan inklusif.

“Dengan adanya nanti Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan itu diharapkan lebih tajam lagi memberikan pandangan terkait kemampuan finansial masyarakat,” kata Satrio dalam acara PROMISE II IMPACT oleh ILO, Kamis (12/2).

Ia menjelaskan, dewan ini akan membantu masyarakat meningkatkan kemampuan mengatur keuangan, mulai dari menabung, mengakses kredit, hingga memanfaatkan produk asuransi.

Dengan begitu, sektor jasa keuangan diharapkan ikut tumbuh dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

Menurut dia, penguatan sektor keuangan menjadi salah satu strategi pemerintah untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi hingga 8% pada 2028. Saat ini, tingkat akses keuangan masyarakat sudah mencapai sekitar 93%, namun pemanfaatannya dinilai masih belum optimal.

“Literasinya masih rendah, sehingga ke depan diharapkan bisa lebih seimbang antara akses dan pemanfaatannya,” ujarnya.

DNKK nantinya juga akan mendorong percepatan akses keuangan di daerah melalui penguatan tim percepatan akses keuangan daerah (TPAKD) serta kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).

Transformasi dari DNKI

Satrio mengatakan, DNKK merupakan transformasi dari Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang sebelumnya sudah ada. Namun, struktur kerjanya akan dibuat lebih spesifik sesuai sektor.

“Jadi ada yang mengurus UMKM, literasi, keuangan digital, syariah, asuransi, dan lain sebagainya. Akan lebih spesifik,” jelasnya.

Fokus utama DNKK adalah memperluas pembiayaan yang murah dan mudah diakses, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Bagaimana membuat atau menyalurkan kredit murah dan mudah bagi UMKM, itu akan jadi isu utama di DNKK,” kata dia.

Pemerintah saat ini masih mematangkan rancangan kelembagaan tersebut bersama OJK dan sejumlah pemangku kepentingan. “Harusnya tahun ini selesai,” ujar Satrio.

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI), yang masuk dalam jajaran Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), berkomitmen memperkuat inklusi dan kesehatan keuangan sebagai bagian terintegrasi dari agenda pembangunan nasional.

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti, sebagaimana dalam keterangan di Jakarta, Jumat, menjelaskan bahwa komitmen itu diwujudkan melalui berbagai kebijakan yang mendorong peningkatan literasi keuangan, memperluas akses terhadap layanan keuangan yang berkualitas, serta memperkuat pelindungan konsumen bagi seluruh kelompok masyarakat.

Dalam agenda memperkuat inklusi keuangan dan kesehatan keuangan, BI mendorong ketahanan sektor rumah tangga melalui berbagai kebijakan, antara lain insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) untuk sektor prioritas dan pelonggaran rasio loan-to-value/financing-to-value (LTV/FTV) bagi pembiayaan properti dan kendaraan bermotor.

Sejalan dengan itu, BI mengakselerasi berbagai inisiatif makroprudensial dan digitalisasi sistem pembayaran untuk memperkuat ekosistem keuangan yang sehat dan berkelanjutan.

BI juga menegaskan komitmennya memperkuat pelindungan konsumen melalui penguatan keamanan transaksi digital dan peningkatan literasi keuangan.

Pada Kamis (27/11) di Jakarta, Destry menghadiri pertemuan Ministerial Group Meeting yang merupakan rangkaian kunjungan Ratu Maxima dari Kerajaan Belanda sebagai Advokat Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Kesehatan Finansial (UNSGSA)

Pertemuan tersebut diikuti oleh BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta sejumlah otoritas sektor keuangan sebagai wujud sinergi erat dalam mewujudkan kesehatan keuangan di Indonesia.

Ratu Maxima turut menyampaikan kesan positif atas penerapan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai contoh perluasan akses layanan keuangan yang inklusif dan mudah dijangkau masyarakat.

Sebelumnya pada Selasa (25/11), Ratu Maxima meninjau Kampung Batik Laweyan di Solo, Jawa Tengah, dan menyaksikan langsung penggunaan QRIS dalam transaksi.

Ratu Maxima menyampaikan bahwa kesehatan keuangan masih menjadi tantangan di banyak negara, termasuk risiko beban utang rumah tangga yang dapat menghambat pemenuhan kebutuhan dasar.

Ia juga menyoroti pentingnya peran sektor swasta dan regulator dalam merancang produk dan kebijakan yang mendukung financial health, serta perlunya koordinasi antarotoritas, pertukaran data, dan penguatan pelindungan terhadap risiko digital seperti penipuan dan scam.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto bakal membentuk dewan nasional yang berfokus pada kesejahteraan keuangan.

Pembentukan dewan baru ini untuk melengkapi sekaligus menyempurnakan peran Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang telah ada.

Pengumuman tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto setelah mendampingi Presiden Prabowo bertemu dengan Ratu Maxima dari Kerajaan Belanda di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

Ratu Maxima berkunjung dalam kapasitasnya sebagai Advokat Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Kesehatan Finansial (UNSGSA).

Airlangga menjelaskan, dalam pertemuan bilateral tersebut, Presiden menyampaikan perlunya wadah baru yang menangani isu kesehatan finansial secara lebih komprehensif.

"Bapak Presiden meminta agar dibentuk dewan nasional terkait kesejahteraan keuangan ataupun financial health," kata Airlangga.

Menurut Airlangga, dewan nasional baru ini nantinya akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Salah satu fokus utamanya adalah menyiapkan sistem data keuangan yang terbuka atau open data sehingga dapat dimanfaatkan secara lebih luas.

Dia menekankan pentingnya literasi keuangan yang harus terus ditingkatkan, serta perlunya ketersediaan data yang dapat diakses bukan hanya oleh perbankan, tetapi juga oleh para konsumen.

“Nantinya didorong agar data keuangan dapat diakses secara lebih terbuka, termasuk pengembangan digital ID, knowledge sharing, serta pendalaman sektor asuransi,” tutur Airlangga.

Airlangga menuturkan, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi terhadap peran Ratu Maxima yang konsisten mendorong inklusi dan kesehatan keuangan di tingkat global.

Kontribusi Ratu Maxima juga dinilai membantu memperkuat pengembangan sektor keuangan di Indonesia. Termasuk dalam mendorong inklusi dan kesehatan finansial secara global, termasuk di Indonesia.

Presiden, kata Airlangga, juga menerima laporan perkembangan terkini mengenai capaian inklusi dan literasi keuangan nasional, termasuk upaya mendorong 88,7 juta rumah tangga memiliki rekening bank untuk memperkuat penyaluran bantuan dan akses layanan keuangan.

Airlangga menyebut, tingkat inklusi keuangan Indonesia kini telah mencapai 92,7 persen, sementara literasi keuangan berada pada 66,64 persen lebih tinggi dibanding rata-rata negara OECD.

“Dengan 88,7 juta rumah tangga di seluruh Indonesia, itu yang terus didorong untuk memiliki rekening,” ujar Airlangga.

(DESI ANGRIANI)

Pemahaman terkait dengan financial health bukan hanya dengan pendekatan yang biasa atau menyasar pada kelompok-kelompok tertentu saja, tapi justru harus ada inovasi pengembangan produk yang cocok bagi berbagai kelompok masyarakat yang membutuhkan,

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong inovasi produk keuangan yang lebih sesuai dengan kebutuhan setiap kelompok masyarakat di Indonesia, sehingga tingkat kesejahteraan keuangan (financial health) sebagaimana yang diusung UNSGSA dapat tercapai.

“Pemahaman terkait dengan financial health bukan hanya dengan pendekatan yang biasa atau menyasar pada kelompok-kelompok tertentu saja, tapi justru harus ada inovasi pengembangan produk yang cocok bagi berbagai kelompok masyarakat yang membutuhkan,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

Adapun UNSGSA telah memperkenalkan konsep kesejahteraan keuangan (financial health) yang penting untuk dimiliki oleh individu atau rumah tangga di suatu negara.

Kesejahteraan keuangan mencakup empat pilar utama yang meliputi kemampuan pengelolaan keuangan sehari-hari, ketahanan terhadap guncangan finansial, perencanaan masa depan, serta tingkat kepercayaan diri atas kondisi keuangan.

Mahendra mengatakan bahwa ukuran literasi dan inklusi keuangan saja tidak cukup untuk memotret kondisi keuangan masyarakat.

Lebih dari itu, kesejahteraan keuangan menawarkan konsep yang lebih esensial karena turut mengedepankan aspek ketahanan dan perencanaan keuangan serta tingkat kepercayaan diri seseorang terhadap keadaan finansial.

Mahendra juga menegaskan bahwa sektor jasa keuangan suatu negara tidak dapat maju tanpa dukungan kuat dan kontribusi besar dari dana pensiun dan industri asuransi.

Di sisi lain, kontribusi dana pensiun dan industri asuransi terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia masih sangat kecil sehingga harus terus ditingkatkan.

Adapun Indonesia telah memiliki hasil survei yang mengukur tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan OJK.

Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2025 mencatat indeks literasi dan inklusi keuangan nasional meningkat masing-masing menjadi 66,64 persen dan 92,74 persen.

Berdasarkan sektor jasa keuangan, indeks literasi dan inklusi keuangan masih ditopang paling tinggi oleh sektor perbankan yakni masing-masing sebesar 65,50 persen dan 70,65 persen.

Sedangkan sektor perasuransian dan dana pensiun masih mencatatkan indeks yang lebih rendah.

Indeks literasi dan inklusi sektor perasuransian masing-masing 45,45 persen dan 28,50 persen. Di sisi lain, literasi dan inklusi sektor dana pensiun masing-masing 27,79 persen dan 5,37 persen.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menjelaskan bahwa SNLIK, yang berfungsi sebagai indikator, terbuka untuk dikembangkan lebih lanjut apabila dibutuhkan dengan mempertimbangkan konsep kesejahteraan keuangan.

Namun, imbuh Friderica, pelaksanaan survei tersebut telah mengacu pada parameter dari Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD). Aspek yang diukur dalam SNLIK juga secara tidak langsung telah mencakup empat pilar kesejahteraan keuangan UNSGSA.

“Kalau memang nanti kesepakatannya secara internasional kita moving forward kepada financial health atau kesejahteraan keuangan ini, nanti tentu pertanyaannya (dalam survei) bisa kita tambahkan sesuai dengan indikator yang diperlukan untuk mengetahui financial health dari masyarakat kita,” kata Friderica.

Pada kesempatan yang sama, Ratu Maxima dari Kerajaan Belanda sebagai Advokat Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Kesehatan Finansial (UNSGSA) menyampaikan bahwa setelah akses keuangan semakin terbuka, tantangan menjadi berkembang yakni bagaimana memastikan masyarakat mampu mengelola keuangan dengan lebih baik.

Oleh sebab itu, konsep kesejahteraan keuangan salah satunya menyoroti pentingnya ketahanan dan perencanaan keuangan.

Menurut Ratu Maxima, diperlukan inovasi pada sektor perasuransian mengingat tingkat penetrasi asuransi di Indonesia masih sangat rendah.

“Hidup kita penuh risiko. Saya hidup dengan risiko, Anda hidup dengan risiko. Tetapi semakin miskin seseorang, semakin besar pula risikonya. Karena itu, kita perlu menciptakan proses inovasi yang benar-benar berbeda dalam asuransi,” kata dia.

Ratu Maxima pun merekomendasikan agar pemerintah Indonesia membentuk Dewan Nasional Kesehatan Finansial. Melalui dewan ini, diharapkan menghasilkan ukuran yang menggambarkan tingkat kesehatan finansial masyarakat Indonesia.

“Saya juga berharap Dewan tersebut nantinya dapat mendorong inovasi produk, misalnya tabungan dengan setoran harian sekecil Rp5.000, yang tetap bermanfaat dan dapat menjadi dasar untuk berinvestasi. Karena saat ini situasinya memang tidak mudah,” kata Ratu Maxima.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Ratu Maxima sudah bertemu dengan Bapak Presiden, sepakat melakukan tindak lanjut kerja sama yang luas terkait dengan bidang financial health

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengungkapkan Pemerintah Indonesia dan UNSGSA siap untuk menindaklanjuti kerja sama yang lebih luas terkait bidang kesejahteraan keuangan (financial health).

Hal ini menjadi bagian dari hasil pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Ratu Maxima dari Kerajaan Belanda sebagai Advokat Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Kesehatan Finansial (UNSGSA) di Istana Merdeka Jakarta, Kamis.

“Tadi Ratu Maxima sudah bertemu dengan Bapak Presiden. Beliau berdua sepakat untuk melakukan tindak lanjut kerja sama yang luas terkait dengan bidang financial health,” kata Mahendra dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

Mahendra menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia dan UNSGSA baru mengidentifikasi beberapa langkah kerja sama, termasuk menyelenggarakan pertemuan atau dialog secara komprehensif dengan melibatkan pelaku industri jasa keuangan, baik perbankan maupun lembaga keuangan nonbank.

Menurut dia, pertemuan ini penting agar seluruh pemangku kepentingan di Indonesia dapat menentukan prioritas dalam upaya peningkatan kesejahteraan keuangan masyarakat, terutama belajar dari praktik terbaik di dunia.

Adapun UNSGSA telah memperkenalkan konsep kesejahteraan keuangan yang penting untuk dimiliki oleh individu atau rumah tangga di suatu negara.

Kesejahteraan keuangan, menurut UNSGSA, mencakup empat pilar utama yang meliputi kemampuan pengelolaan keuangan sehari-hari, ketahanan terhadap guncangan finansial, perencanaan masa depan, serta tingkat kepercayaan diri atas kondisi keuangan.

“Kami sendiri dari OJK sangat senang bisa menjadi bagian dari kunjungan ini. Kami juga mendukung penuh kerja sama antara Pemerintah dan Ratu Maxima. Kami siap untuk menindaklanjuti,” kata Mahendra.

Menurut Mahendra, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) pada dasarnya telah mencakup kelengkapan arsitektur sektor jasa keuangan untuk pemenuhan kesejahteraan keuangan masyarakat.

Hal ini tidak hanya menjadi tanggung jawab OJK sebagai regulator jasa keuangan, melainkan juga pemerintah melalui kementerian terkait serta Bank Indonesia (BI) sebagai regulator sistem pembayaran.

Dalam hal ini, kesejahteraan keuangan berarti tidak hanya berhenti pada aspek literasi dan inklusi keuangan melainkan mencakup aspek yang lebih luas, terutama berkaitan dengan ketahanan dan perencanaan keuangan.

“Memang pemahaman dalam suatu konsep utuh ini baru kita mendalaminya dalam kunjungan Ratu Maxima ini, kesejahteraan keuangan sebagai konsep kesatuan. Tapi masing-masing elemen arsitekturnya sudah ada di dalam UU P2SK,” jelas Mahendra.

Pada kesempatan yang sama, Ratu Maxima dari Kerajaan Belanda menyadari bahwa selama ini dunia lebih fokus pada upaya peningkatan inklusi atau mendekatkan akses keuangan kepada masyarakat dan melupakan aspek ketahanan dan perencanaan keuangan.

“Memiliki rekening saja tidak otomatis membuat seseorang hidup lebih baik. Karena itu, kita perlu fokus pada kesejahteraan keuangan,” kata dia.

Ratu Maxima menegaskan bahwa kesejahteraan keuangan bukan menjadi isu yang hanya terjadi di Indonesia melainkan isu global.

Ia mencontohkan bahwa sekitar 22 persen penduduk Belanda tidak “sehat” secara finansial dan 25 persen rentan secara finansial. Sementara itu di Amerika, hanya 41 persen penduduk yang dianggap sehat secara finansial.

“Beberapa hal telah kami sampaikan (kepada Pemerintah Indonesia). Kita masih membutuhkan metode pengukuran yang lebih baik. Kami memiliki data mengenai kesejahteraan keuangan masyarakat Indonesia, tetapi mungkin kita seharusnya fokus pada upaya untuk benar-benar meningkatkannya. Karena itu, kami telah memutuskan untuk bekerja sama dalam hal ini,” kata Ratu Maxima.

Sebelumnya pada Kamis (27/11) siang, Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan Ratu Maxima dari Kerajaan Belanda. Ratu Maxima tiba di Jakarta, Senin (24/11) malam dalam rangka kunjungan kerja yang berlangsung 24-27 November 2025.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Presiden Prabowo mengapresiasi kepemimpinan Ratu Maxima yang gigih dan teguh dalam advokasi inklusi keuangan dan kesehatan keuangan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Prabowo juga menerima pemaparan mengenai perkembangan inklusi dan literasi keuangan di Indonesia, termasuk dorongan agar 88,7 juta rumah tangga memiliki rekening untuk mendukung efektivitas penyaluran bantuan serta memperluas akses layanan keuangan.

Pemerintah juga akan membentuk dewan nasional yang menangani kesejahteraan keuangan untuk melengkapi dan menyempurnakan peran Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang sudah ada.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar, bertemu dengan Ratu Belanda Maxima yang merupakan Advokat Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Kesehatan Keuangan (UNSGSA). Pertemuan mereka membahas lebih mendalam tentang urgensi kesehatan finansial.

“Yang menjadi tujuan dari kedatangan Ratu Maxima dari Belanda mengenai bagaimana kita membangun kesehatan keuangan atau kesejahteraan keuangan. Memang untuk Indonesia, ini relatif masih baru istilah kesejahteraan atau kesehatan keuangan. Yang biasa kita kenal selama ini adalah financial inclusion, financial literacy, inklusi dan literasi keuangan,” ujar Mahendra dalam acara UNSGSA for Inclusive Finance for Development di Gedung Dhanapala, Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

Menurut penuturannya, kesejahteraan atau kesehatan finansial memiliki esensi yang penting di tengah masyarakat, terutama di lingkungan rumah tangga, dengan kaitan dampak yang lebih luas bagi perekonomian nasional.

Mahendra menyebutkan ada perpaduan empat pilar utama dalam kesehatan finansial menuju pemberdayaan rumah tangga (empowering household strength).

Pilar pertama adalah inklusi finansial, yaitu memberikan akses keuangan kepada masyarakat, baik anak muda, kaum perempuan, pelajar, maupun komunitas disabilitas dalam bentuk akses pada tabungan, pembiayaan atau kredit, dan mekanisme pembayaran.

Pilar kedua adalah membangun daya tahan terhadap perubahan mendadak atau financial shock. Misalnya terjadi musibah berupa jatuh sakit atau kecelakaan, sehingga tidak memiliki kemampuan memadai untuk meneruskan hidup secara normal atau memiliki kehidupan yang pas-pasan.

“Yang ketiga pilarnya adalah bagaimana pada saat seseorang itu sudah pasca pekerjaan, sudah pensiun, sudah tidak lagi produktif. Nah, ini juga menjadi satu kesatuan dalam membentuk financial health rumah tangga,” ujarnya.

Pilar keempat, kemampuan confidence dalam pengelolaan uang, kaitannya dengan menghadapi berbagai tawaran dari kegiatan keuangan ilegal atau tidak memiliki izin yang merugikan, termasuk skill dalam melakukan pemulihan dana yang dimanipulasi.

“Jadi kami baru dapat pencerahan dari Ibu Ratu mengenai hal ini dan kami lihat ini benar-benar tepat terhadap kebutuhan Indonesia. Harapannya, program kesehatan atau kesejahteraan keuangan juga masuk sejalan dengan sudah berjalannya kerja sama program literasi inklusi,” terangnya.

Mahendra menekankan, kesehatan finansial memang merupakan hal baru bagi Indonesia sehingga diharapkan bisa secara perlahan diimplementasikan.

“Mudah-mudahan tidak terlalu panjang dan mudah-mudahan juga memberikan bekal pemahaman bagi kita. Tidak usah khawatir kalau belum mengerti, saya juga baru mengerti 5 menit yang lalu. Jadi ini adalah hal yang baik untuk kita pelajari dan kita bertumbuh terus, karena ini yang diperlukan dan kita belajar dari yang terbaik yang ada secara internasional dari Ratu Maxima,” jelasnya.