Jakarta, CNBC Indonesia — Pemerintah tengah menggodok aturan mengenai pembagian risiko melalui co-payment. Meski demikian, aturan ini disebut cenderung tidak berdampak langsung pada nasabah asuransi korporasi.

Presiden Direktur PT Asuransi Astra Buana Maximilian Agatisianus mengatakan, saat ini besaran pembagian risiko klaim asuransi belum ditentukan. Diketahui, pemerintah sempat mewacanakan besaran sebesar 10% hingga pada akhirnya diajukan sebesar 5%.

Maximilian menilai, rencana tersebut lebih berdampak kepada nasabah asuransi individu. Dengan adanya risk sharing tersebut, nasabah ritel ikut berpartisipasi dalam mengontrol klaim ketika berobat.

"Tapi kami kan lebih banyak di kumpulan. Di kumpulan tuh yang bayar premi bukan customernya loh. Yang bayar perusahaannya gitu. Sehingga ada kemungkinan juga bahkan co-paymentnya pun yang bayar perusahaannya, sehingga hampir kecil impactnya," jelas Max saat peluncuran Express Discharge Asurasi Astra, di Jakarta, Rabu, (12/11/2025).

Sebagai informasi, Asuransi Astra masuk ke industri kesehatan melalui Garda Medika dan Garda Healthcare. Hingga saat ini, kontribusi produk asuransi kesehatan terhadap keseluruhan portofolio Asuransi Astra sekitar 20%.

Terkait proyeksi kinerja ke depan, Max menilai pihaknya optimis terhadap produk asuransi kesehatan ini. Khususnya, untuk produk asuransi kumpulan atau employee benefician, lewat Garda Medika.

"Kalau kita bilang sektor korporasi, awareness terhadap asuransi itu besar, lebih tinggi daripada retail. Sehingga untuk khusus asuransi kumpulan kami masih optimis kali ini akan masih berpotensi, dan itu juga terlihat dari pertumbuhannya, terlihat dari industri," jelasnya.

Sebagai gambaran, menurut data Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), total pendapatan industri asuransi jiwa naik 3,6% menjadi Rp109 triliun hingga paruh pertama tahun 2025. Sementara klaim asuransi mengalami perbaikan. Jumlah tertanggung juga meningkat 8,8% menjadi 123,70 juta jiwa dibandingkan Semester I-2024.

Industri asuransi jiwa menunaikan tanggung jawabnya dengan pembayaran klaim sebesar Rp72,47 triliun kepada 5,01 juta penerima manfaat sepanjang Januari-Juni 2025. Angka ini turun 6,7% dibanding periode sama tahun lalu, terutama karena penurunan klaim Partial Withdrawal.

Sebaliknya, klaim kesehatan meningkat 3,2% menjadi Rp12,20 triliun. Lonjakan terbesar berasal dari klaim kesehatan perorangan yang naik 25,5% menjadi Rp9,56 triliun, sementara klaim kesehatan kumpulan turun 37,2% menjadi Rp2,64 triliun.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, pihaknya tengah menyesuaikan presentasi pembagian risiko atau yang dulu disebut dengan co-payment itu perlu diturunkan.

"Jadi waktu itu SE yang kami keluarkan itu adalah 10% nanti akan kami turunkan itu 5%," jelas Ogi dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI, Kamis, (18/9/2025).

Jakarta, CNBC Indonesia - Karyawan Google yang bekerja di kampus Chelsea di New York, terpaksa harus bekerja dari rumah alias WFH. Pasalnya, gedung kantor diserang kutu busuk yang mengganggu kenyamanan.

Selama WFH, gedung akan dibersihkan secara menyeluruh. Laporan dari Wired mengatakan para karyawan Google diberi tahu via email soal insiden serangan kutu busuk.

Dalam email itu, disebutkan ada "bukti kredibel" kemungkinan serangan kutu busuk dalam skala besar di gedung kantor. Karyawan diminta untuk berdiam di rumah agar gedung bisa ditanggulangi.

Manajemen kemudian memanggil pembasmi hama. Kantor tampaknya dibersihkan dan dibereskan sebelum dimulainya hari kerja berikutnya, dikutip dari Tech Radar, Rabu (22/10/2025).

Dalam email yang dilihat Wired, Google meminta karyawan untuk mengajukan laporan jika ada gejala tergigit kutu busuk. Karyawan juga diminta melaporkan jika karyawan melihat penampakan kutu busuk.

Para karyawan yang menemukan kutu busuk di rumah mereka juga diminta segera mengontak pembasmi hama profesional.

Wired juga mengklaim sumbernya mengatakan serangan kutu busuk itu mungkin disebabkan oleh "sejumlah boneka binatang berukuran besar" di kantor Google. Namun, hal ini tidak dapat dikonfirmasi.

Selain di kampus Chelsea, Google juga melakukan pemeriksaan tambahan di kantor-kantornya yang lain di New York, termasuk kampus Hudson Square. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari prosedur kehati-hatian.

Berita ini muncul setelah Google mengonfirmasi akan membatasi kebijakan kerja remot bagi karyawan. Artinya, karyawan tak bisa lagi bekerja dari mana saja (WFA) dengan mudah seperti sebelumnya.

Para karyawan hanya boleh menerima izin untuk WFA selama 4 minggu per tahun. Hal ini diperuntukan bagi karyawan yang ingin berlibur lebih lama dengan memperpanjang cuti mereka.

Pekerja juga tidak akan diizinkan menggunakan tunjangan WFA untuk bekerja dari rumah atau di dekatnya, kata perusahaan itu, karena "implikasi hukum dan keuangan dari pekerjaan lintas batas" juga membuat bekerja dari luar negeri tidak diperbolehkan.