JAKARTA - Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Rachmat Kaimuddin mengungkapkan, rencana pembangunan infrastruktur di Era Prabowo (Subianto) jauh lebih besar ketimbang 2 periode Joko Widodo (Jokowi).

Kaimudin membandingkan, bahwa dua periode Joko Widodo menghabiskan uang senilai Rp6.206 triliun untuk membangun infrastruktur, yang terdiri dari kontribusi badan usaha dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara ( APBN ). Terdiri dari Rp2.896 triliun pada periode pertama, dan Rp3.307 triliun pada periode kedua.

"Di zaman pak Jokowi yang pertama dan kedua, itu kenaikannya (kebutuhan pembiayaan infrastruktur ) sebetulnya tidak seberapa. Tetapi begitu zaman pak Prabowo, yang (periode) pertama, itu dibutuhkan 3 kali lipat pendanaan infrastruktur," ujarnya dalam acara Rakorbangwil Kementerian PU, tengah pekan kemarin.

Setahun Pemerintahan, Program Prabowo-Gibran Berhasil Sentuh Masyarakat Papua

Ia menjelaskan, kebutuhan pendanaan untuk pembangunan infrastruktur di periode pertama Presiden Prabowo tembus Rp10.303 triliun. Hal ini berdasarkan hitung-hitungan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% per tahun yang dicanangkan.

"Pembangunan infrastruktur pasti butuh uang yang sangat luar biasa jumlahnya. Itu mencapai 3 kali lipat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen," lanjutnya.

Meski demikian, Kaimudin menjelaskan bahwa kebutuhan pendanaan untuk proyek-proyek infrastruktur di era Presiden Prabowo punya struktur pembiayaan yang berbeda dari era Presiden Jokowi. Porsi keterlibatan swasta di proyek-proyek infrastruktur diharapkan jauh lebih besar ketimbang APBN.

AHY Ungkap Arah Pembangunan Infrastruktur untuk Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%

Berdasarkan paparannya, kontribusi sektor swasta selama dua periode era Jokowi sebesar Rp1.241 triliun, periode pertama Rp495 triliun dan periode kedua Rp746 triliun. Sementara di era Prabowo, kontribusi sektor swasta ditargetkan tembus Rp3.091 triliun selama 5 tahun mendatang.

"Ini adalah PR (pekerjaan rumah) kita bersama. Perlu kita pikirkan cara-cara baru untuk membiayai pendanaan infrastruktur kita, karena kita tidak bisa bergantung APBN," kata Kaimudin.