PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) mengingatkan nasabah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kejahatan siber seiring pertambahan aktivitas transaksi digital, khususnya dalam penggunaan layanan BNIdirect.

Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo mengatakan, perlindungan data pribadi menjadi aspek krusial dalam menjaga keamanan transaksi perbankan digital. Kebocoran data tidak hanya berisiko terhadap kerahasiaan informasi, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian finansial hingga merusak reputasi nasabah.

"Perlindungan data pribadi menjadi fondasi utama dalam memastikan setiap transaksi berjalan dengan aman dan nyaman. Dengan menjaga keamanan data, nasabah dapat meminimalkan berbagai risiko kejahatan siber, seperti peretasan, malware, hingga phishing," ujar Okki dalam keterangan tertulis.

Dia menambahkan, nasabah perlu memahami jenis data yang harus dijaga kerahasiaannya saat menggunakan layanan BNIdirect, baik untuk transaksi cash maupun bisnis. Informasi tersebut meliputi data rekening, Company ID (CID), user ID, password, kode token, hingga alamat email dan nomor telepon yang terdaftar.

Menurut Okki, data transaksi juga menjadi target utama pelaku kejahatan siber yang kerap memanfaatkan modus phishing dan rekayasa sosial (social engineering) untuk memperoleh akses ilegal ke akun nasabah.

Untuk itu, BNI mengimbau nasabah agar tidak pernah membagikan data sensitif kepada pihak mana pun. Perseroan menegaskan bahwa BNI tidak pernah meminta informasi seperti password, PIN, maupun kode OTP melalui media apa pun.

Selain itu, nasabah disarankan untuk selalu mengakses layanan melalui kanal resmi BNIdirect dan menghindari tautan mencurigakan yang berpotensi mengarah ke situs palsu. Penggunaan password yang kuat dan berbeda untuk setiap akses serta pembaruan secara berkala juga menjadi langkah penting dalam menjaga keamanan akun.

Nasabah juga diingatkan untuk memastikan penggunaan jaringan internet yang aman dengan menghindari WiFi publik saat bertransaksi, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap pesan mencurigakan melalui email, SMS, maupun WhatsApp yang meminta data pribadi.

Dengan ancaman kejahatan siber yang semakin masif, BNI menekankan keamanan data merupakan tanggung jawab bersama antara bank dan nasabah. Melalui penerapan langkah-langkah preventif tersebut, nasabah diharapkan dapat menjaga keamanan transaksi sekaligus meminimalkan risiko di dunia digital.

BNI mengingatkan, kesadaran dan kedisiplinan menjaga data pribadi adalah kunci utama penciptaan ekosistem transaksi digital yang aman, nyaman, dan terpercaya bagi seluruh nasabah. Untuk informasi lebih lanjut, nasabah dapat mengunjungi website resmi BNI di sini.

PT Taspen (Persero) konsisten menerapkan teknologi Data Leakage Prevention (DLP) dan Data Encryption sebagai sistem pengamanan berlapis dalam pengelolaan data.

Dalam keterangan resminya, teknologi itu membatasi akses data secara ketat, memantau aktivitas pemrosesan informasi, serta mencegah perpindahan data ke pihak yang tidak berwenang.

"Selain itu, Taspen juga menerapkan pengawasan sistem secara berkelanjutan guna mendeteksi dan memitigasi potensi ancaman siber sejak dini," demikian pernyataan perseroan tersebut, beberapa waktu lalu.

Hal itu, kata Taspen, akan membuat integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data perusahaan dan peserta tetap terjaga.Taspen juga mengimplementasikan standar internasional sistem manajemen keamanan informasi melalui Sertifikasi SNI ISO/IEC 27001:2013.

Sertifikasi ini menjadi bukti komitmen Taspen dalam menjaga perlindungan data peserta secara terstruktur, terukur, dan berkelanjutan, khususnya pada proses-proses inti yang melibatkan aplikasi terintegrasi seperti Andal by Taspen.

Selain penguatan sistem, Taspen mendorong kewaspadaan peserta melalui prinsip Tahan, Pastikan, dan Laporkan, serta terus meningkatkan literasi digital guna menghadapi modus penipuan yang semakin kompleks.

Upaya ini merupakan bagian dari komitmen Taspen dalam memberikan layanan yang aman, transparan, dan tepercaya bagi seluruh peserta.

Jakarta, CNBC Indonesia - Di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (AI), muncul 'harta karun' baru yang kini jadi rebutan perusahaan teknologi raksasa, yakni lahan untuk membangun pusat data (data center).

Kendati demikian, di balik potensi ekonomi yang besar, praktik tersembunyi di balik proyek-proyek ini justru memicu keresahan dan tudingan pelanggaran transparansi publik.

Kisah ini bermula di Mason County, Kentucky, Amerika Serikat. Seorang petani bernama Dr. Timothy Grosser menolak tawaran fantastis sebesar US$10 juta atau sekitar Rp160 miliar untuk lahan pertaniannya seluas 100 hektar yang telah ia kelola selama hampir empat dekade.

Tawaran itu disebut berasal dari perwakilan sebuah "perusahaan Fortune 100" yang ingin membeli tanah tersebut untuk proyek industri berskala besar.

Namun, perwakilan itu menolak mengungkapkan nama perusahaan, jenis industrinya, bahkan identitas dirinya. Sebagai gantinya, ia meminta Grosser menandatangani perjanjian kerahasiaan (non-disclosure agreement/NDA) sebelum mendapat informasi lebih lanjut.

"Kami menolak menandatanganinya," ujar Grosser dikutip dari NBC News, Rabu (29/10/2025). "Saya tidak akan menjual lahan saya berapa pun harganya," imbuhnya.

Beberapa bulan kemudian, pejabat daerah setempat mengumumkan bahwa Mason County sedang dipertimbangkan sebagai lokasi pembangunan pusat data baru, salah satu infrastruktur utama yang menopang bisnis AI global.

Fenomena seperti yang dialami Grosser kini semakin sering terjadi di Amerika Serikat. Dalam laporan NBC News, banyak proyek pusat data bernilai miliaran dolar yang mengharuskan pejabat daerah dan penjual tanah menandatangani NDA, membatasi mereka untuk berbicara kepada publik mengenai detail proyek tersebut.

Lonjakan permintaan layanan AI membuat perusahaan berlomba membangun fasilitas baru di berbagai negara bagian AS.

Data center berskala besar (hyperscale) ini menampung ribuan server dan sistem komputasi untuk memproses data AI dalam jumlah masif.

Namun, percepatan pembangunan ini juga menimbulkan berbagai persoalan. Proyek-proyek pusat data kerap menimbulkan konsumsi listrik dan air yang sangat tinggi, serta dampak lingkungan yang signifikan.

Warga di beberapa wilayah seperti Loudoun County (Virginia) dan South Memphis (Tennessee) melaporkan gangguan suara dari mesin pendingin, polusi udara dari turbin gas, serta potensi krisis air akibat kebutuhan operasional yang besar.

Selain itu, penggunaan perusahaan cangkang (shell company) dan kontrak rahasia membuat masyarakat sulit mengetahui siapa sebenarnya pengembang di balik proyek-proyek tersebut.

Menurut Pat Garofalo, Direktur Kebijakan di American Economic Liberties Project, praktik ini berpotensi melanggar prinsip dasar demokrasi.

"Pejabat publik seharusnya bertanggung jawab kepada masyarakat, bukan kepada perusahaan rahasia yang membuat kesepakatan di balik layar," tegasnya.

Meski diklaim sebagai strategi untuk menjaga kerahasiaan bisnis dari pesaing, penggunaan NDA dalam proyek data center dinilai semakin menutup ruang keterbukaan publik dan memicu ketidakpercayaan warga.

Sementara itu, keenam perusahaan teknologi besar yang disebut tengah berlomba membangun data center di seluruh AS, Amazon, Microsoft, xAI, Google, Meta, dan Vantage Data Centers, menolak memberikan komentar atau tidak menanggapi pertanyaan media terkait praktik penggunaan NDA tersebut.

Bisnis.com, PEKANBARU — Di tengah maraknya penggunaan layanan keuangan digital di kalangan generasi muda, Bank Indonesia (BI) Riau mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap ancaman kejahatan siber.

Peringatan ini disampaikan oleh Asisten Analis Bank Indonesia Riau, Teguh Ade Putra, dalam sesi literasi keuangan Bisnis Indonesia Goes to Campus (BGTC) 2025 yang digelar di Politeknik Caltex Riau (PCR).

Teguh mengatakan, kemudahan transaksi digital saat ini harus diimbangi dengan kesadaran akan risiko keamanan yang meningkat. Dia mencontohkan berbagai modus kejahatan siber yang kerap menyasar masyarakat, termasuk mahasiswa.

“Sekarang banyak penipuan lewat SMS atau WhatsApp yang mengatasnamakan undian berhadiah. Mereka mengirimkan tautan atau link palsu, dan begitu diklik, pelaku bisa meretas ponsel korban. Dalam hitungan menit, saldo di rekening bisa terkuras,” ungkap Teguh di hadapan ratusan peserta BGTC, Kamis (23/10/2025).

Dia juga mengingatkan agar mahasiswa berhati-hati terhadap aplikasi palsu, seperti undangan digital atau aplikasi perbankan tiruan yang disebarkan untuk mencuri data pribadi. Menurutnya, korban terbanyak justru datang dari kalangan orang tua yang belum memahami sepenuhnya bahaya kejahatan digital.

“Cara paling aman adalah menjaga kerahasiaan data pribadi. Jangan pernah membagikan PIN, password, atau data penting seperti KTP dan alamat rumah kepada siapa pun, bahkan kepada pacar sekalipun,” tegasnya.

Ia menambahkan, kebiasaan sederhana seperti mengganti PIN secara berkala, menggunakan aplikasi resmi dari sumber terpercaya, dan menghindari klik tautan mencurigakan dapat membantu mencegah kebocoran data serta kerugian finansial.

Sesi edukasi dari BI Riau ini menjadi salah satu bagian penting dalam rangkaian Bisnis Indonesia Goes to Campus (BGTC) 2025, yang bertujuan membekali generasi muda dengan literasi keuangan dan kesadaran digital di era ekonomi modern.

Adapun kegiatan BIGTC 2025 Pekanbaru ini berhasil terselenggara berkat dukungan oleh sejumlah mitra strategis, antara lain Bank Nagari, Energi Mega Persada, Pertamina Hulu Rokan, PLN UIP Sumbagteng, Bank Indonesia Riau, Riau Petroleum, Bumi Siak Pusako, Telkomsel, Semen Padang, dan BPJS Kesehatan.