Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menyusul munculnya fenomena pengunduran diri sejumlah kepala sekolah di Sulawesi Selatan.

Menurut Lalu Hadrian, peristiwa tersebut perlu mendapatkan perhatian serius karena berpotensi berdampak terhadap penyelenggaraan layanan pendidikan jika tidak segera ditangani secara tepat.

"Kami memandang, bahwa mundurnya kepala sekolah di Sulawesi Selatan merupakan persoalan yang perlu dicermati secara serius dan proporsional," kata Lalu dalam keterangan tertulis, Minggu (14/6/2026).

Dia menegaskan bahwa temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan Dana BOS tetap harus ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, proses penegakan akuntabilitas tersebut harus berjalan beriringan dengan pembinaan dan pendampingan kepada satuan pendidikan.

Menurutnya, upaya pengawasan tidak boleh menimbulkan gangguan terhadap aktivitas pendidikan yang berlangsung di sekolah.

"Temuan BPK terkait pengelolaan Dana BOS harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, pada saat yang sama, perlu dipastikan bahwa proses pembinaan, pendampingan, dan penegakan akuntabilitas, tetap harus dilakukan secara adil serta tidak menimbulkan gangguan terhadap penyelenggaraan layanan pendidikan di sekolah," ujarnya.

Komisi X DPR RI, lanjut dia, mendorong pemerintah daerah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendasmen), serta aparat pengawasan untuk menelaah lebih dalam berbagai faktor yang memicu banyak kepala sekolah memilih mundur dari jabatannya.

Menurut Lalu, evaluasi tersebut penting agar pemerintah dapat menemukan akar persoalan dan merumuskan langkah perbaikan yang tepat.

"Komisi X DPR RI mendorong pemerintah daerah, Kemendasmen, serta aparat pengawasan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Dana BOS, termasuk mengidentifikasi akar permasalahan yang menyebabkan banyak kepala sekolah memilih mengundurkan diri," katanya.

Lebih lanjut, Lalu menilai penguatan kapasitas manajemen sekolah menjadi salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian lebih besar ke depan. Ia menekankan bahwa kepala sekolah tidak hanya dituntut sebagai pemimpin pendidikan, tetapi juga harus mampu mengelola administrasi dan keuangan secara profesional.

Karena itu, peningkatan kompetensi dalam pengelolaan keuangan dan tata kelola sekolah dinilai penting untuk mengurangi risiko kesalahan administratif sekaligus memperkuat akuntabilitas penggunaan anggaran pendidikan.

"Harapan kami, ke depan, penguatan kapasitas manajemen dan administrasi keuangan sekolah perlu menjadi perhatian kita bersama, agar kepala sekolah dapat menjalankan tugasnya secara profesional, akuntabel, dan tetap fokus pada peningkatan mutu pendidikan," tandas Lalu.

JAKARTA - Komisi X DPR menyoroti fenomena mundurnya ratusan kepala sekolah di Sulawesi Selatan (Sulsel). Hal itu menyusul temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hardian Irfani menyatakan persoalan ini harus dicermati secara serius dan proporsional. Meski temuan BPK wajib ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan, Lalu menekankan pentingnya proses yang adil agar tidak mengganggu layanan pendidikan.

"Namun pada saat yang sama, perlu dipastikan bahwa proses pembinaan, pendampingan, dan penegakan akuntabilitas dilakukan secara adil serta tidak menimbulkan gangguan terhadap penyelenggaraan layanan pendidikan di sekolah," kata Lalu, Minggu (14/6/2026).

Komisi X mendorong Pemerintah Daerah (Pemda), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), serta aparat pengawasan untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Dana BOS.

"Termasuk mengidentifikasi akar permasalahan yang menyebabkan banyak kepala sekolah memilih mengundurkan diri," ujarnya.

Lihat video: Dana Bos Untuk Makan Siang Gartis, Gak 'Boncos'?



Ke depan, Komisi X berharap adanya penguatan kapasitas manajemen dan administrasi keuangan sekolah. Hal ini dinilai penting agar kepala sekolah dapat menjalankan tugas secara profesional dan akuntabel, tanpa kehilangan fokus utama pada peningkatan mutu pendidikan.

TANGERANG SELATAN - Polres Tangerang Selatan menyelidiki dugaan kasus child grooming yang menyeret seorang kepala SMK Letris Pamulang berinisial AMA. Kasus tersebut ramai diperbincangkan setelah akun X @lesdeaux mengunggah tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan kepala sekolah dengan sejumlah siswi.

Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan AKP Wira Graha Setiawan mengatakan, penyelidikan dilakukan setelah polisi menemukan informasi tersebut saat patroli siber. AMA telah mendatangi Polres Tangsel untuk berkonsultasi terkait kabar yang beredar di media sosial.

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) kemudian mengambil keterangan terhadap yang bersangkutan hingga malam hari. “Kurang lebih hingga pukul 23.00 WIB,” ucap Wira, Sabtu (16/5/2026).

Meski demikian, dia memastikan hingga kini belum ada laporan polisi dari korban terkait dugaan kasus tersebut. Terkait hasil pemeriksaan maupun pengakuan dari pihak yang diperiksa, polisi belum dapat menyampaikannya karena proses penyelidikan masih berlangsung.

“Kita belum bisa share dulu karena masih dalam proses penyelidikan,” katanya. Pihaknya tidak melakukan mediasi dalam perkara ini.

“Saya tegaskan dari Polres Tangerang Selatan tidak melakukan mediasi apa pun atau mengawal untuk proses mediasi,” ujarnya.

“Kami di posisi untuk memfaktakan terlebih dahulu informasi yang beredar di tengah masyarakat dalam proses penyelidikan,” sambung Wira.

Bisnis.com, BANDA ACEH — Pemerintah Provinsi Aceh melantik sebanyak 201 kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB di lingkungan Pemerintah Aceh.

Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir melantik 201 kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB di lingkungan Pemerintah Aceh. Pelantikan ini menegaskan peran strategis kepala sekolah dalam menentukan arah dan masa depan pendidikan Aceh. Menurutnya, kepemimpinan sekolah dinilai menjadi kunci dalam menjawab tantangan kualitas sumber daya manusia daerah.

“Kalau ini tidak cepat kita tangani, maka akan menjadi bom waktu bagi proses pembangunan Aceh,” ungkap M. Nasir pada media, Senin (26/01/2026).

Pelantikan yang berlangsung di Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligoe Gubernur Aceh, Senin (26/1/2026), itu menjadi momentum evaluasi kinerja sektor pendidikan menengah. Pemerintah Aceh menaruh harapan besar kepada para kepala sekolah yang baru dilantik untuk memperkuat daya saing pendidikan daerah.

M. Nasir mengapresiasi capaian Aceh yang berhasil menembus lima besar nasional dalam kelulusan Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif insan pendidikan, termasuk peran guru dan pimpinan sekolah.

Meski demikian, Sekda Aceh mengingatkan masih adanya persoalan mendasar yang perlu segera ditangani. Data pemerintah menunjukkan sekitar 56 ribu anak usia 16—18 tahun di Aceh masih berada di luar sistem pendidikan formal.

Pemerintah Aceh, lanjut M. Nasir, telah menyalurkan beasiswa kepada 93.579 anak yatim pada 2025 sebagai bagian dari intervensi sosial. Namun, upaya tersebut dinilai belum cukup untuk menekan angka putus sekolah secara signifikan.

Dia menegaskan pelantikan kepala sekolah bukan sekadar rotasi jabatan administratif. Jabatan tersebut merupakan amanah negara yang menuntut kepemimpinan kuat, integritas, serta kemampuan manajerial yang adaptif terhadap perubahan.

“Kepala sekolah memegang peran sentral dalam membangun iklim belajar yang sehat dan produktif,” ujarnya.

M. Nasir juga menyoroti tantangan pemulihan pendidikan di daerah terdampak bencana. Dia meminta kepala sekolah menjadi motor penggerak pemulihan sekaligus peningkatan mutu pendidikan di satuan kerja masing-masing.

Selain itu, seluruh kepala sekolah diminta mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis sebagai bagian dari strategi pemerintah menyiapkan generasi unggul dan menekan risiko stunting. Program tersebut diharapkan memperkuat kualitas kesehatan dan konsentrasi belajar peserta didik.

Pelantikan tersebut dihadiri Anggota DPRA Yahdi Hasan, Asisten Pemerintahan Setda Aceh Syakir, Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murthalamuddin, Kepala Badan Kepegawaian Aceh Abdul Qohar, serta Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh Akkar Arafat.

Bisnis.com, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara resmi membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Kepala Sekolah dan Tenaga Kependidikan (Tendik) Sekolah Rakyat (SR) se-Jawa Timur di BPSDM Provinsi Jawa Timur, Jumat (16/1).

Kegiatan ini lengkap dihadiri 26 orang Kepala Sekolah Rakyat, 91 orang Wali Asrama dan 86 orang Wali Asuh dari Sekolah Rakyat se-Jatim.

Selain itu dua menteri juga dihadirkan sekaligus yaitu Menteri Sosial RI Syaifullah Yusuf sebagai pemangku program SR secara nasional dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI Arifah Choiri Fauzi sebagai leading sector untuk pengasuhan anak.

Dalam arahannya, Gubernur Khofifah menegaskan bahwa penyelenggaraan Bimtek ini merupakan wujud sikap proaktif Pemprov Jatim dalam meningkatkan kompetensi Kepala Sekolah, Wali Asuh hingga Wali Asrama SR se-Jatim.

"Kita ingin menyapa dan mengupdate lebih banyak lagi tentang pengelolaan Sekolah Rakyat yang berbasis asrama agar pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik," terang Gubernur Khofifah.

Bukan tanpa alasan, ia berharap agar momentum ini dijadikan pijakan untuk memastikan bahwa kualitas pengelolaan institusi pendidikan tersebut selaras dengan dinamika sosial yang tumbuh beragam yang harus dilakukan mitigasi secara komprehensif.

Dimana, saat ini Jatim tercatat sebagai Provinsi dengannya jumlah SR terbanyak di Indonesia yaitu 26 SR. Hal ini juga berseiring dengan jumlah murid SR terbesar di seluruh Indonesia yang mencapai 2.249 siswa.

Angka tersebut terbagi dalam 98 Rombongan Belajar (Rombel) dengan rincian 15 Rombel Jenjang SD, 35 Rombel Jenjang SMP dan 48 Rombel Jenjang SMA.

"Kita ingin menjadi bagian penguat, penyukses dan pendorong bahwa SR di Jatim ini adalah harapan untuk mendorong potensi-potensi yang brilian dan berlian," lanjutnya.

Melalui Bimtek ini, Gubernur Khofifah ingin menempatkan Sekolah Rakyat sebagai wadah pendorong lahirnya potensi anak bangsa yang Brilian dan Berlian.

Dengan fasilitas pendukung yang telah disiapkan secara luar biasa oleh pemerintah, ia berharap proses belajar mengajar dapat berlangsung secara optimal. Target akhirnya adalah melahirkan output lulusan terbaik yang memiliki daya saing dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa.

Ia mencontohkan, penampilan formasi Baris Berbaris yang dibawakan oleh para anak didik SR asal Jatim pada momen peresmian 166 SR se-Indonesia lalu mendapat apresiasi khusus dari Presiden RI Prabowo Subianto.

Selain itu Gubernur Khofifah juga mengenang penampilan penyampaian pidato oleh siswa SR dalam berbagai bahasa yaitu Indonesia, Arab, Inggis, Jepang hingga Mandarin dimana dua siswa yang berbahasa Arab dan Jepang berasal dari siswa SR Jatim.

Capaian prestasi tersebut menurut Gubernur Khofifah merupakan bukti nyata bahwa anak-anak yang dibimbing di SR Jawa Timur memiliki kompetensi yang hebat.

"Sesungguhnya ini di atas ekspektasi. Di dalam SR ini ternyata banyak anak yang brilian dan berlian. Kadang tidak tampak, namun setelah diberi ruang mereka ternyata adalah Brilian dan Berlian," ujar Khofifah.

Tidak hanya itu, Gubernur Khofifah juga mengingatkan para Kepala Sekolah dan Tenaga Kependidikan (Tendik) untuk peka terhadap proses adaptasi siswa yang memiliki latar belakang keluarga dan pendidikan yang sangat beragam.

Ia meminta agar setiap persoalan sosial yang muncul di lingkungan sekolah, harus segera diidentifikasi, diantisipasi, dan dicarikan solusinya secara cepat.

Ia menggarisbawahi pentingnya sinergi lintas instansi dalam tata kelola Sekolah Rakyat. Meskipun secara administratif berada di bawah wewenang Kementerian Sosial (Kemensos), Gubernur Khofifah menegaskan bahwa sinergi dengan pemerintah daerah (Kabupaten/Kota) adalah hal wajib.

"Kalau nanti ada masalah, tidak boleh dibiarkan. Dan akan terlampau jauh kalau melapornya hingga ke Kemensos. Maka pesan saya dicari solusinya dengan Dindik dan Dinsos hingga Walikota/Bupati di daerah masing-masing," pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI Arifah Choiri Fauzi dalam sambutannya juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Gubernur Khofifah yang mendukung suksesnya program Sekolah Rakyat oleh pemerintah pusat.

"Dari 166 titik SR se-Indonesia, terbanyak ada di Jawa Timur. Saya sampaikan kepada Pak Mensos, sudah selayaknya Ibu Gubernur mendapatkan penghargaan karena prestasi Plus Plus Plus nya di Jawa Timur," ucap Menteri PPPA RI.

Ia mengaku sangat senang karena penyelenggaraan Bimtek ini merupakan wujud perhatian Gubernur Khofifah akan penguatan kesiapan Pola Asuh di dalam Sekolah Rakyat.

"Bahkan ketika anak mengikuti program berasrama di Sekolah Rakyat, hak asuh tidak pernah hilang, dan kewajiban orang tua untuk mengasuh, melindungi, menumbuhkembangkan secara optimal guna modal di masa depan. Terima kasih Ibu Gubernur akan respon cepatnya," terangnya.

Kementerian PPPA sendiri disebutnya akan sangat mendukung program prioritas Presiden Prabowo ini. Ia meyakini SR akan menjadi modal bagi anak-anak yang merupakan calon pemimpin di masa depan.

"Presiden Prabowo tidak ingin ada anak Indonesia yang tidak mengenyam pendidikan, Presiden tidak mau ada anak yang sakit atau tidak bisa makan. Ini wujud kepedulian pemerintah untuk menyiapkan generasi unggul dan berkualitas di masa depan," pungkasnya.

Turut hadir dalam pembukaan Bimtek Anggota Komisi E DPRD Jatim Dr. H. Rasyo, Sekdaprov Jatim Adhy Karyono, Prof. Mohammad Nuh, Stafsus Perlindungan Anak Kementerian PPPA RI Prof. Zahrotun Nihayah, Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak Kementerian PPPA RI Dr. Endah Sri Rejeki, serta jajaran Kepala Perangkat Daerah Prov. Jatim terkait.

Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf dan Prof. Mohammad Nuh turut memberikan arahan dalam Bimtek sebagai Keynote Speaker.

Bisnis.com, MAKASSAR - Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) mendorong transformasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi inkubator yang dapat mencetak satu juta talenta global.

Langkah tersebut diwujudkan melalui sejumlah upaya, salah satunya melalui rangkaian Roadshow Workshop Kepala Sekolah SMK Go Global di 3 kota strategis di Indonesia.

Adapun roadshow 3 kota tersebut diselenggarakan di Bandung, Makassar, dan Semarang, pada 1, 3, dan 4 Desember 2025.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, A. Muhaimin Iskandar, menyatakan transformasi SMK diharapkan memastikan lulusannya dapat memiliki standar kompetensi global. Baik secara kapasitas (skill), maupun bahasa.

"Persaingan antarnegara tidak hanya dalam perdagangan, tapi juga pasar kerja. SMK Go Global memastikan lulusan SMK kita mampu menaklukkan pasar kerja global," ucap Muhaimin di Makassar, Rabu (3/12/2025).

Deputi bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Perlindungan Pekerja Migran Kemenko PM, Leontinus Alpha Edison, menegaskan transformasi SMK saat ini menjadi hal penting yang perlu didorong melalui kolaborasi lintas sektor, seiring tingginya angka lulusan sekolah kejuruan yang belum mendapatkan pekerjaan.

Untuk itu, roadshow ini merupakan langkah konkret Kemenko PM dalam menghadapi tantangan nasional, yakni 1,63 juta lulusan SMK yang belum mendapatkan pekerjaan.

"Sebagai penyelenggara negara, tugas kami bukan sekadar membuka akses pasar, tetapi memastikan supply dan demand bertemu pada standar kualitas yang sama. Kami berharap melalui transformasi SMK bisa mencetak 1 juta talenta global terampil," kata Leon.

Dia menegaskan bahwa inisiatif ini sangat krusial. Untuk itu, workshop ini sengaja digelar guna mengidentifikasi dan memetakan tantangan riil di tingkat sekolah.

Selain itu, workshop ini juga sekaligus merumuskan langkah prioritas dalam revitalisasi satuan pendidikan.

Leon menjelaskan, workshop dirancang untuk memberikan gambaran strategis yang komprehensif kepada para Kepala Sekolah, yang berfokus pada tiga pilar utama transformasi.

Pertama, peluang pasar global. Melalui workshop, para Kepala Sekolah diharapkan mendapatkan pemahaman bahwa terbuka peluang besar bagi lulusan SMK untuk mengisi tingginya permintaan Pekerja Migran Indonesia terampil (Specified Skilled Worker/SSW) di pasar global, terutama Jepang.

"Tujuan kami jelas, memastikan lulusan SMK dapat menjadi kontributor utama dalam pencapaian target nasional 1 juta PMI terampil," kata Leon.

Kedua, kualitas & standarisasi supply. Dia menegaskan bahwa kualitas kompetensi lulusan, harus memenuhi standar global yang diharapkan oleh sisi demand.

"Kami berupaya meningkatkan pemahaman Kepala Sekolah terkait standar dan kompetensi global. Kepala sekolah didorong merumuskan langkah prioritas revitalisasi kurikulum, yang mencakup pelatihan teknis berbasis industri, penguatan bahasa asing, sertifikasi internasional, dan pembekalan soft skill," ungkap Leon.

JAKARTA - Seorang Kepala Sekolah (Kepsek) SMP di Cilincing, Jakarta Utara (Jakut) berinsial W ditemukan tewas gantung diri. Polisi masih menyelidiki alasan W bunuh diri.

Jasad korban pertama kali ditemukan oleh petugas kebersihan, Rika Aryani, saat hendak membuka ruangan sekitar pukul 06.15 WIB. Melihat kondisi yang tidak wajar, ia segera meminta bantuan warga sekitar.

"Saat hendak masuk, ia melihat korban dalam kondisi tidak wajar dan langsung memanggil warga sekitar untuk memastikan keadaan korban," kata Kanit Reskrim Polsek Cilincing, AKP M. Fauzan Yonnadi, Senin (1/12/2025).

Tak lama setelah laporan masuk, sekitar pukul 07.00 WIB, polisi langsung menuju lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Pemeriksaan sejumlah saksi dilakukan untuk memastikan rangkaian kejadian sebelum korban ditemukan. Dari pemeriksaan awal, polisi menemukan indikasi kuat bahwa korban meninggal akibat gantung diri. “Namun demikian, penyebab pasti kematian baru dapat disimpulkan setelah proses autopsi selesai,” ujar Fauzan.

Lebih lanjut, korban terakhir terlihat di sekolah, hari Minggu, 30 November 2025 sekitar pukul 15.30 WIB. Setelahnya, tak ada saksi yang melihat korban meninggalkan area sekolah sampai ditemukan tadi pagi tergantung.

"Saat ini masih mendalami latar belakang, motif, serta komunikasi terakhir korban sebelum kejadian. Mengimbau kepada masyarakat untuk tidak berspekulasi dan menunggu hasil penyelidikan resmi," ucapnya.

Kepsek dari Sekolah Menengah Pertama Syahid 2 di Cilincing, Jakarta Utara, ditemukan tewas dalam kondisi tergantung di lingkungan sekolah, pada Senin, 1 Desember 2025, pagi.

Jenazah korban telah dibawa ke Rumah Sakit (RS) Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Puteranegara

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya ketegasan guru dalam proses pendidikan.

Dalam pidatonya pada Puncak Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2025 di Indonesia Arena, Jakarta, Jumat, (28/11/2025) Prabowo secara terbuka mengingatkan para orang tua agar tidak langsung menyalahkan guru ketika bersikap keras kepada murid.

“Aku kasih pengakuan ya, aku termasuk yang nakal dulu. Untung udah jadi presiden. Tapi memang kalau guru-guru saya dulu gak tegas, gak keras sama saya, saya gak bisa berdiri di sini. Jadi hai orang tua di mana-mana, kalau guru itu keras, jangan-jangan anakmu yang nakal, benar,” ujar Prabowo disambut riuh tepuk tangan ribuan guru.

Prabowo menjelaskan bahwa sikap tegas diperlukan karena tanpa koreksi sejak dini, anak-anak bisa tumbuh tanpa kedisiplinan.

“Kalau anak nakal terus dibiarkan nakal, dia tidak bisa jadi orang baik,” lanjutnya.

Lebih lanjut, dia juga menyoroti fenomena murid yang tidak hanya nakal, tetapi sudah sampai tahap kurang ajar kepada guru.

“Kadang-kadang ada murid yang kurang ajar, ditegur oleh guru dia membalas. Merasa dirinya jagoan,” katanya.

Presiden Ke-8 RI itu pun lantas menceritakan pengalamannya saat masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan.

Dia menerima laporan dari salah satu sekolah di bawah Kementerian Pertahanan mengenai murid yang bersikap kasar terhadap guru.

“Ada murid-murid yang jawab gak sopan ke gurunya, ada yang banting pintu. Langsung kepala sekolah memberhentikan anak itu. Tau-tau kepala sekolahnya agak grogi karena yang diberhentikan itu anak jenderal. Kepala sekolahnya telepon saya. Saya bilang, ‘Gak usah ragu-ragu. Mana jenderal itu? Suruh menghadap saya.’ Aku tunggu-tunggu gak dateng-dateng juga,” ucap Prabowo.

Kepala negara kemudian menegaskan bahwa status orang tua tidak boleh menjadi alasan untuk memanjakan atau membenarkan sikap buruk anak.

“Kalau bapaknya orang besar, anaknya harus lebih sopan, lebih baik. Jangan kurang ajar. Kalau bapaknya tokoh, bapaknya jenderal, bapaknya pemimpin, anaknya harus lebih sopan, lebih baik, lebih tertib,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo menekankan bahwa para guru tidak perlu khawatir dalam menjalankan tugas.

“Menteri pendidikan ya gak usah ragu-ragu. Guru-guru harus kita dukung. Guru-guru adalah masa depan Indonesia,” katanya.

Dia juga kembali mengimbau seluruh pelajar untuk menghormati guru dan mencintai orang tua.

Prabowo menutup pidatonya dengan menegaskan komitmen pemerintah untuk melakukan pembenahan besar-besaran di sektor pendidikan. Dia menyebut Indonesia harus bergerak cepat agar tidak tertinggal dari negara lain. Salah satu langkah strategis yang ia dorong adalah transformasi teknologi dan digitalisasi.

“Kita negara besar, penduduk kita besar. Kita mengejar negara-negara lain yang begitu cepat perkembangannya. Kita tidak boleh kalah. Kita harus mengambil langkah-langkah yang berani,” tandas Prabowo.

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Kasus pemberhentian guru di Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, beberapa waktu lalu sempat membuat publik terbelah. Banyak yang berempati kepada para guru dan tidak sedikit pula yang mengkritik kebijakan pungutan yang terjadi.

Presiden Prabowo Subianto akhirnya turun tangan dengan mengambil langkah rehabilitasi. Namun di balik keputusan tersebut, terdapat persoalan serius yang perlu dibahas secara lebih luas. Praktik-praktik serupa terjadi hampir di seluruh institusi pendidikan di tanah air.

Kasus ini bermula dari pungutan yang dilakukan oleh kepala sekolah kepada orang tua murid untuk membayar honor guru yang belum mendapat gaji. Tindakan yang diambil oleh guru tersebut sebagai upaya kreatif untuk membantu tenaga honorer yang tidak memiliki kepastian pendapatan. Namun jika ditelusuri lebih jauh, terdapat sejumlah aturan yang dilanggar khususnya berkaitan dengan tata kelola keuangan negara.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 3 ayat (3) menyebutkan bahwa setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggarannya tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Norma ini adalah koridor untuk memastikan setiap pengeluaran pemerintah harus memiliki pos anggaran yang jelas.

Dalam konteks ini, terjadi keterkaitan antara kepala sekolah dan guru honorer dalam Hukum Keuangan Negara. Kepala sekolah bertindak selaku pejabat yang tindakannya berakibat pada pengeluaran daerah yaitu melakukan perikatan dengan guru honorer.

Guru honorer berperan sebagai supplier bagi pemerintah. Supplier dalam kacamata keuangan negara adalah pihak yang berhak menerima pembayaran dari APBN/APBD atas suatu beban, dapat berupa penyedia barang/jasa, pegawai, atau pihak lain yang menerima pembayaran atas transaksi pemerintah.

Selayaknya perikatan tersebut sudah memiliki alokasi anggaran untuk pembayarannya. Seandainya dalam perikatan tersebut tidak tersedia alokasi pendanaan dari APBD maka dapat dipastikan telah terjadi penyimpangan terhadap UU Perbendaharaan Negara.

Pengecualian bisa diberikan bagi unit pemerintah dengan status sebagai BLU atau BLUD. BLU/BLUD dapat dikecualikan karena mereka memiliki sumber pendapatan sendiri dan dalam penggunaan pendapatan tersebut terdapat komponen gaji bagi pegawai yang dimiliki.

Pelanggaran paling mendasar dalam kasus Luwu adalah adanya hubungan kerja tanpa dukungan anggaran resmi. Realitas pahitnya fenomena semacam ini terjadi hampir di seluruh sekolah negeri di Indonesia. Guru honorer direkrut oleh sekolah, tetapi anggaran untuk menggaji mereka tidak tersedia di APBD. Akibatnya sekolah pun mencari jalan pintas melalui sumbangan, kontribusi, atau pungutan dari orang tua murid.

Sekolah negeri jenjang dasar hingga menengah pada dasarnya tidak boleh memungut uang dari peserta didik. Larangan ini ditegaskan kembali dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

Dalam Permendikbud tersebut pada Pasal 12 huruf b berisi larangan bagi Komite Sekolah untuk melakukan Pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya. Masih dalam regulasi yang sama secara tegas terjadi pemisahan makna antara sumbangan, bantuan, dan pungutan.

Bantuan Pendidikan dimaknai sebagai pemberian berupa uang/barang/jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orangtua/walinya, dengan syarat yang disepakati para pihak.

Pungutan Pendidikan dimaknai sebagai penarikan uang oleh Sekolah kepada peserta didik, orangtua/walinya yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan.

Sedangkan Sumbangan Pendidikan dimaknai dengan pemberian berupa uang/barang/jasa oleh peserta didik, orangtua/walinya baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan.

Perbedaan signifikan antara pungutan dan sumbangan terletak pada sifat, jumlah, serta waktu pemberiannya. Ketika pemberian tersebut ditentukan besarannya, kapan waktunya, serta menjadi kewajiban bagi seluruh peserta didik maka dimaknai sebagai pungutan. Meski dilakukan dengan niat membantu guru, pungutan tetaplah pungutan. Terdapat aturan yang secara tegas melarangnya.

Secara popularitas memang menjatuhkan kesalahan ke para guru bagai melawan arus suara khalayak. Jika hanya melihat kasus ini secara mikro tentu saja simpati akan diberikan kepada guru-guru tersebut. Namun apabila kita melihat dari kacamata yang lebih lebar mungkin akan terlihat ada beberapa praktik yang harus dikoreksi di masa yang akan datang.

Kasus di Luwu memberikan gambaran tentang sistem pengelolaan SDM yang tidak terpusat dan tidak terencana di lingkup daerah. Selama ini rekrutmen honorer terjadi di tingkat sekolah. Kepala sekolah kerap merasa kekurangan tenaga pendidik sehingga menambah guru honorer tanpa koordinasi dengan pemerintah daerah. Potret ini yang seringkali terlewatkan oleh pemda dalam mengalokasikan belanja pegawai yang memadai bagi guru dengan status nonASN.

Idealnya rekrutmen guru honorer dilakukan terpusat pada masing-masing pemda dengan melibatkan minimal tiga pihak yaitu Badan Pengelola SDM, Badan Keuangan Daerah, dan Dinas Pendidikan. Tiga unsur ini perlu duduk bersama untuk menilai kebutuhan sekolah, ketersediaan formasi, serta kemampuan anggaran. Tanpa prosedur ini, sekolah akan terus terjebak dalam pola yang sama yaitu menambah guru tanpa anggaran lalu meminta pungutan kepada orang tua murid.

Bantuan operasional pendidikan sebenarnya telah disediakan oleh pemerintah untuk membantu sekolah dalam menutup kebutuhan operasional. Namun bantuan operasional tersebut memiliki sejumlah pembatasan dalam penggunaannya.

Meski ada alokasi hingga 40% untuk honor, hanya guru yang terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang dapat dibayar melalui skema tersebut. Guru honorer yang tidak tercatat otomatis berada di luar skema. Inilah salah satu pemicu munculnya pungutan khususnya jika sekolah memiliki pegawai yang berstatus nonASN dan tidak tercantum dalam database.

Dalam hal terjadi kebutuhan operasional sekolah lebih besar daripada dana bantuan operasional yang diterima maka terjadi kecenderungan untuk menarik pungutan melalui pelibatan Komite Sekolah.

Seharusnya pemda dapat mengambil peran lebih besar dalam menyikapi hal tersebut. Pemda bisa mengalokasikan pendanaan tambahan melalui anggaran sekolah, baik melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sekolah maupun bantuan operasional tambahan yang bersumber dari APBD. Cara tersebut adalah solusi bagi sekolah agar tidak lagi menjadikan orang tua murid sebagai sumber dana darurat.

Keputusan Presiden Prabowo untuk merehabilitasi para guru memang menyelesaikan masalah jangka pendek. Namun kasus ini seharusnya menjadi catatan bagi seluruh pengambil kebijakan, baik di pusat maupun daerah.

Pemerintah perlu memastikan bahwa rekrutmen guru honorer dilakukan secara terencana dan terpusat. Selanjutnya dalam hal terjadi kebutuhan pegawai nonASN agar dapat dipastikan bahwa anggaran untuk membayar pegawai telah tersedia sebelum terjadi perikatan antara sekolah dengan guru. Dan yang terakhir adanya dukungan pendanaan oleh pemda jika terjadi defisit biaya operasional.

Jika pembenahan tidak dilakukan, kasus Luwu hanya akan menjadi satu dari sekian banyak contoh yang terus berulang. Pihak yang dirugikan dalam hal tidak terjadi perbaikan tata kelola adalah orang tua/wali murid yang akan tergencet dengan berbagai pungutan di sekolah.

Kasus ini memang harus diselesaikan secara tuntas dengan melihat berbagai aspek yang ada. Jika penyelesaiannya hanya kasus per kasus dan pada isu yang sifatnya mikro maka jangan kaget jika suatu saat akan muncul keriuhan baru berupa protes dari orang tua murid atas munculnya pungutan-pungutan dengan berbagai dalih di sekolah.

(miq/miq)

JAKARTA - Kasus dugaan penamparan siswa oleh Kepala SMA Negeri 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten, kembali menyoroti lemahnya implementasi pelindungan guru di Indonesia. Insiden terjadi setelah seorang siswa ketahuan merokok di lingkungan sekolah. Orang tua murid lalu melaporkan sang kepala sekolah ke Unit PPA Satreskrim Polres Lebak.

Polemik semakin meluas karena ratusan siswa melakukan aksi mogok sekolah sebagai bentuk protes terhadap pihak sekolah. Kepala sekolah sempat dinonaktifkan untuk meredakan situasi, namun kini telah kembali aktif menjalankan tugas.

Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim, menilai regulasi terkait pelindungan guru sebenarnya sudah sangat lengkap. Aturannya tertuang dalam Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005, turunannya di Peraturan Pemerintah, serta Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelindungan Guru dan Tenaga Kependidikan. Dalam regulasi tersebut terdapat empat bentuk pelindungan, yakni hukum, profesi, kesehatan dan keselamatan kerja, serta hak kekayaan intelektual.

"Regulasi ini sudah menjadi payung hukum yang kuat untuk menjadi dasar bahwa setiap pihak apakah itu mulai dari kepala sekolah, birokrasi pendidikan di daerah, dinas pendidikan, orang tua murid, kepala daerah, sampai kepada pemerintah pusat dan siapapun warga negara wajib memberikan perlindungan terhadap guru," ujarnya, , Ketika dihubungi SINDOnews, Kamis (16/10/2025).

Namun, Satriwan menegaskan yang menjadi persoalan adalah lemahnya implementasi di lapangan. Akibatnya, laporan terhadap guru ke kepolisian masih sering terjadi tanpa mempertimbangkan konteks atau mekanisme penyelesaian internal sekolah.

"Orang tua maupun pihak-pihak terkait aparat penegak hukum tidak memahami betul Undang-Undang Guru dan Dosen dan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan guru dan Tenaga Kependidikan karena hanya mengedepankan Undang-Undang Perlindungan Anak," ungkapnya.

Menurutnya, aparat semestinya mengedepankan prinsip restorative justice untuk kasus-kasus ringan yang melibatkan guru dan siswa. Investigasi menyeluruh perlu dilakukan sebelum menetapkan status hukum seorang pendidik.

"Sehingga pembalasan atau hukuman penjara bukan menjadi apa namanya sanksi, melainkan bagaimana mengembalikan saling percaya satu sama lain mereka bermusyawarah, berdialog membangun harmoni sosial, membangun harmoni kembali lagi bekerja seperti semula dialog dengan cara-cara yang damai itu yang dikedepankan," tambahnya.

Ia juga mengingatkan, guru tetap terikat kode etik dan tidak dibenarkan melakukan kekerasan fisik dalam bentuk apa pun. Ia menjelaskan, guru memang diberikan kewenangan memberikan sanksi kepada murid jika melanggar peraturan atau tata tertib sekolah.

Namun di sisi lain guru juga diikat profesionalisme dan kode etik bahwa tidak boleh memberikan sanksi yang sifatnya tidak edukatif, bahkan yang sifatnya berbentuk kekerasan apalagi kekerasan fisik.

"Kalau guru melakukan tindak kekerasan apalagi sampai menghilangkan nyawa anak, murid, ini kami pikir tentu harus mengedepankan prinsip-prinsip criminal justice system tentu harus dibawa harus diproses secara hukum melakukan pidana di Indonesia," pungkasnya.

Ketua Umum PB PGRI, Prof Unifah Rosyidi, juga menilai implementasi perlindungan guru masih lemah. Ia menekankan pentingnya kesepahaman bahwa guru adalah pengganti orang tua di sekolah dan penyelesaian masalah sebaiknya mengutamakan musyawarah, bukan pelaporan.

Unifah menyebut salah satu kendala adalah minimnya komunikasi antara guru dan orang tua, sehingga persoalan kecil kerap langsung dibawa ke ranah hukum. Ia berharap MoU dengan aparat penegak hukum dijalankan secara konsisten agar laporan terhadap guru tidak langsung diproses sebagai pidana sebelum dilakukan klarifikasi dan mediasi.