Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) mengalokasikan 151 ribu dosis vaksin untuk memperkuat langkah pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) melalui akselerasi vaksinasi ternak secara masif dan terukur di wilayah Provinsi Jawa Barat.

"Ini sebagai upaya melindungi ternak, menekan risiko penularan, serta menjaga keberlanjutan sektor peternakan," kata Direktur Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Hendra Wibawa dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan secara keseluruhan Kementerian Pertanian menargetkan distribusi 4 juta dosis vaksin PMK secara nasional sepanjang tahun 2026.

Dari total tersebut, sebanyak 80 persen dialokasikan untuk zona pemberantasan, 15 persen untuk zona pengendalian, dan 5 persen disiapkan sebagai stok cadangan guna merespons cepat apabila muncul kasus baru di daerah.

"Untuk Jawa Barat, Kementan mengalokasikan 151 ribu dosis vaksin PMK di tahun 2026," ujarnya.

Alokasi itu dibagi ke dalam dua periode, yakni Januari-Maret dan Juli-Agustus dengan masing-masing sebanyak 75.500 dosis. Pada pengiriman Januari, Jawa Barat telah menerima 60.000 dosis vaksin, sementara sisa alokasi akan didistribusikan secara bertahap.

“Selanjutnya, alokasi vaksin untuk kabupaten dan kota di Jawa Barat akan dikoordinasikan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat,” jelas Hendra usai kegiatan Kolaborasi dan Akselerasi Vaksinasi PMK di Kabupaten Subang, Jawa Barat.

Langkah itu diambil sebagai respons atas dinamika kasus PMK yang ditemukan di sejumlah wilayah. Berdasarkan data pemantauan hingga 1 Februari 2026, tercatat 16 kejadian PMK dengan total 177 kasus di Jawa Barat.

Kondisi tersebut menempatkan Jawa Barat sebagai salah satu wilayah prioritas pengendalian, mengingat tingginya populasi ternak serta intensitas lalu lintas ternak antarwilayah.

Hendra juga mengingatkan pelaksanaan vaksinasi harus selalu disertai dengan penerapan biosekuriti secara konsisten. Biosekuriti berperan penting dalam mencegah masuk dan menyebarnya virus melalui manusia, peralatan, kendaraan, maupun lalu lintas ternak.

“Vaksinasi dan biosekuriti merupakan satu kesatuan dalam memutus rantai penularan PMK. Oleh karena itu, upaya vaksinasi harus dibarengi dengan penerapan biosekuriti yang disiplin dan berkelanjutan,” ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Subang Asep Nuroni menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian serta para peternak yang aktif berpartisipasi dalam program vaksinasi PMK.

Ia menegaskan pentingnya sikap kooperatif dari seluruh pihak dalam menghadapi PMK, mengingat pengendalian penyakit ini memerlukan keterlibatan bersama.

Menurutnya pengendalian PMK harus dilakukan secara bersama-sama baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, para peternak melibatkan peran swasta, asosiasi peternakan dan kedokteran hewan, serta perguruan tinggi.

"Jika kita kompak, saya yakin Jawa Barat mampu menekan kasus PMK dan melindungi ternak kita,” imbuh Asep.

Di kesempatan terpisah, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pihaknya telah mengalokasikan vaksin penyakit PMK sebagai langkah konkret pengendalian wabah di berbagai daerah.

Amran menegaskan seluruh jajarannya agar tetap bergerak cepat dan siaga menghadapi potensi penyebaran PMK. Kewaspadaan, katanya, harus terus dijaga agar upaya pengendalian yang telah dilakukan tetap konsisten dan tidak melemah.

Melalui program vaksinasi ini, pemerintah berharap penyebaran PMK dapat ditekan secara signifikan, sekaligus menjaga keberlanjutan usaha peternakan dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

"Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, petugas lapangan, dan peternak menjadi kunci agar pengendalian PMK berjalan efektif dan berkelanjutan," kata Amran.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) seakan kehilangan akal dalam menghadapi pelemahan rupiah, bahkan sampai mengeluarkan instruksi agar BI membantu penguatan rupiah. Di sisi lain, arah dan kebijakan pemerintah mulai dikendalikan pasar.

Kondisi inilah yang sempat terekam dalam Harian Bisnis Indonesia edisi Senin, 22 Mei 2000. Ketika itu, Presiden Abudrrahman Wahid mengeluarkan instruksi presiden berupa letter of intent (LoI) agar BI dan bank-bank BUMN menjual dolar AS. Namun, sinyal 'SOS' dari pemerintah tersebut nyatanya membuat rupiah tetap tak bergeming dari level di atas Rp8.000 per dolar AS.