Bisnis.com, JAKARTA – Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) menyebut ada sekitar 306 proyek properti yang mandek akibat terkendala perizinan sehingga menghambat realisasi investasi industri padat karya tersebut.

Ketua Umum DPP REI Joko Suranto mengatakan berdasarkan laporan dari 16 Dewan Pengurus Daerah (DPD) REI, investasi properti yang terhenti (mandek) akibat hambatan perizinan mencapai 306 proyek, dengan total lahan 6.178 hektare, dan potensi investasi senilai Rp34,5 triliun. Permasalahan perizinan beragam dari soal OSS, Amdal, tata ruang termasuk Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan lain-lain.

“Itu baru laporan dari 16 DPD saja, karena ada 21 DPD REI lagi yang masih dalam pemetaan. DPP REI telah berkoordinasi dan melaporkan secara surat tertulis mengenai hambatan perizinan ini kepada 7 instansi kementerian/lembaga negara yang terkait sektor properti,” tuturnya, Rabu (19/11/2025).

Joko Suranto menyebutkan, jika Rp34,5 triliun dibagi 16 (DPD) maka potensi investasi yang hilang dari setiap DPD/daerah mencapai sekitar Rp2 triliun. Bahkan kalau ditambah 21 DPD lagi, maka potensi investasi yang terhenti mencapai sekitar Rp55,5 triliun.

Selain itu, setiap 1 proyek properti dapat mempekerjakan 100 tenaga kerja, sehingga dari 306 proyek yang terhenti karena terkendala perizinan tersebut ada potensi lapangan kerja bagi 30.600 orang tenaga kerja.

“Itu potensi besar untuk memacu dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Kami berharap pemerintah bisa menjembatani hambatan perizinan ini, mengingat perizinan properti bersifat lintas Kementerian,” jelasnya.

Riset yang dilakukan REI dan Lembaga Manajemen Universitas Indonesia (LM UI) menunjukkan bahwa setiap investasi properti sebesar Rp112 triliun mampu berkontribusi sebesar 0,56% terhadap perekonomian nasional. Kontribusi itu, akan semakin tinggi jika perizinan properti yang kini tersebar di 7 kementerian/lembaga negara dapat dijaga secara lebih baik.

Dia menambahkan, penyelesaian cepat terhadap berbagai kendala perizinan properti ini juga akan berpengaruh terhadap penyerapan KUR Perumahan sebesar Rp130 triliun di tahun 2025. Perizinan yang baik juga akan memengaruhi realisasi penyaluran kuota FLPP tahun ini sebanyak 350.000 unit.
“DPP REI sudah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait terkait kendala perizinan ini, dan beliau menyatakan siap membantu 306 proyek anggota kami yang terhambat perizinan tadi,” ujarnya.

Selain Menteri PKP, DPP REI juga sudah berkomunikasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid berkaitan masalah kendala tata ruang dan LSD. Hasilnya, disampaikan rencana dibukanya kembali perizinan lahan sawah dilindungi (LSD) di 140 kota. DPP REI segera mengirimkan surat dan data lengkap kepada Menteri ATR/BPN, sekaligus masukan mengenai kebijakan LSD.

“Kendala LSD ini prinsipnya sedang berproses. Kita mendukung upaya ketahanan dan swasembada pangan yang ingin dicapai pemerintah sesuai tantangan bangsa di masa mendatang,” ujarnya.

Meski begitu, angka backlog perumahan sebesar 9,9 juta unit, rumah tidak layak huni (rutilahu) 26 juta dan sekitar 56% penduduk akan tinggal di perkotaan pada 2035 juga patut mendapat perhatian besar dari pemerintah.

STIMULUS

Di sisi lain, pemerintah saat ini memberikan perhatian besar terhadap sektor properti, sehingga stimulus yang diberikan sangat banyak. Hal itu sejalan dengan target pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang membidik target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% hingga tahun 2029, sehingga patut dijaga dan mendapat dukungan berbagai pihak.

“Kami berterima kasih atas akomodasi pemerintah bagi sektor properti yang banyak sekali bahkan surplus. Pasar menerima itu dengan positif dari mulai program 3 juta rumah, perpanjangan PPN DTP, penyaluran KUR Perumahan, serta penambahan kuota FLPP,” ujar Joko Suranto.

Pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga selalu mendorong sektor swasta bertumbuh. Di antaranya melalui keputusan menggunakan dana pemerintah di Bank Indonesia (BI) agar masuk ke sistem perbankan dalam bentuk penyaluran kredit, sehingga sektor usaha bergerak.

Begitu pula Kredit Program Perumahan atau KUR Perumahan yang sekarang sedang bergulir. Saat ini, ada sekitar 700 pengembang anggota REI yang tengah berproses untuk memperoleh KUR Perumahan dan jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah.

Namun, di tengah guyuran stimulus ekonomi yang cukup banyak dari pemerintah tersebut, sektor properti masih dihadapkan kepada berbagai kendala perizinan yang mengganggu investasi.

Bisnis.com, JAKARTA—Menghadapi 2026, para pengembang telah memiliki bekal mumpuni berupa sejumlah insentif untuk mengungkit daya beli masyarakat. Namun demikian, industri properti masih menghadapi tantangan klasik, seperti kendala perizinan hingga status lahan.

Dari sisi suplai, pengembang dan kontraktor kelas UMKM mendapat gelontoran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang bunganya disubsidi pemerintah 5%. Dengan demikian, developer hanya menanggung selisihnya dari bunga perbankan.