KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan membenarkan pesawat jenis ATR 42-500 milik Indonesia Air Transport (IAT) yang hilang kontak di daerah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, merupakan pesawat patroli Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Iya itu pesawat patroli," kata Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan Pung Nugroho Saksono (Ipunk) dihubungi ANTARA di Jakarta, Sabtu, 17 Januari 2026.Meski begitu, saat ini dia belum mengetahui kabar para petugas yang berada di dalam pesawat karena pesawat tersebut belum ditemukan.Pung mengatakan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) akan menerjunkan personel untuk membantu proses pencarian.

"Iya (dari KKP akan menerjunkan) personel. Bahkan malam ini saya mau terbang ke sana," ucap dia.Terpisah, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan menyatakan pesawat jenis ATR 42-500 milik Indonesia Air Transport (IAT) yang hilang kontak di daerah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, dilaporkan memuat 10 orang."Jumlah orang di dalam pesawat (persons on board/POB) dilaporkan sebanyak 10 orang," kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Lukman F. Laisa dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.Lukman menyebutkan 10 orang tersebut terdiri atas tujuh awak pesawat dan tiga penumpang. Kendati begitu, Lukman tidak menjelaskan lebih rinci identitas ke-10 orang di dalam pesawat tersebut.Kementerian Perhubungan menerima laporan hilangnya pesawat udara jenis ATR 42-500 dengan registrasi PK-THT pada Sabtu (17/1).Pesawat ATR 42-500 buatan tahun 2000 dengan nomor seri 611 tersebut melaksanakan penerbangan dari Yogyakarta Adi Sucipto (JOG) menuju Makassar Sultan Hasanuddin (UPG), dengan Pilot in Command Capt. Andy Dahananto.Saat ini pesawat tersebut dalam tahap pencarian. Target pencarian dilakukan di pegunungan kapur Bantimurung, desa Leang-leang, Kabupaten Marros. Lokasi itu sekaligus menjadi Posko Basarnas.Pencarian lanjutan direncanakan dilakukan melalui penerbangan helikopter TNI Angkatan Udara bersama Basarnas yang dijadwalkan pada pukul 16.25 WITA.AirNav Indonesia saat ini juga tengah menyiapkan penerbitan Notice to Airmen (NOTAM) terkait kegiatan pencarian dan pertolongan (Search and Rescue).Informasi awal terkait kondisi cuaca pada saat kejadian menunjukkan jarak pandang (visibility) sekitar 8 kilometer dengan kondisi cuaca di sekitar area dilaporkan sedikit berawan. Detail dan konfirmasi lebih lanjut masih dalam proses koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).Direktorat Jenderal Perhubungan Udara terus melakukan koordinasi intensif melalui Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V Makassar dengan AirNav Indonesia, Basarnas, operator penerbangan, TNI Angkatan Udara, serta instansi terkait lainnya guna memantau perkembangan situasi dan memastikan langkah penanganan berjalan optimal.

KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan melakukan moratorium penerbitan izin kapal penangkap ikan dengan pelabuhan pangkalan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Muara Angke mulai Januari 2026. “Mengingat kolam pelabuhan sudah melebihi kapasitas ideal,” kata Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif dalam keterangan tertulis, Kamis 1 Januari 2026.Latif mengatakan keputusan moratorium itu dilakukan sebagai tindak lanjut atas hasil pertemuan antara Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta serta Kepala Pengelola PPN Muara Angke.Latif mengatakan Kementerian Kelautan juga akan mengecek dan mendata kembali pelabuhan perikanan yang sudah melebihi kapasitas. Selain itu, Kementerian Kelautan akan mengatur dan memeratakan operasional kapal sesuai standar dan aturan yang berlaku.Salah satu pelabuhan yang sudah kelebihan kapasitas dan akan ditata kembali adalah Pelabuhan Nizam Zachman. Menurut Latif, karena sudah melebihi kapasitas, Pelabuhan Nizam Zachman terkesan kumuh dan tidak layak. Latif mengatakan penataan ulang itu dilakukan agar pelabuhan memenuhi standar yang modern, aman, nyaman, higienis. “Negara akan mengatur hal tersebut di tahun 2026 ini," kata dia.Berdasarkan data perizinan yang dikelola Kementerian Kelautan, saat ini terdapat 2.564 kapal yang terdaftar berpangkalan di PPN Muara Angke. Namun, kata Latif, tidak seluruh kapal aktif melakukan kegiatan bongkar muat di pelabuhan. Sebagian besar kapal hanya singgah untuk keperluan administrasi dan pengisian logistik.Adapun kolam PPN Muara Angke memiliki luas 63.993 meter persegi dan panjang dermaga keseluruhan 1.215 meter yang terdiri dari panjang dermaga utama 915 meter dan Dermaga Kali Adem 300 meter. Latif mengatakan saat ini Dermaga Kali Adem mengalami pendangkalan sehingga kapal tidak maksimal untuk tambat dan labuh.Menurut Direktur Usaha Penangkapan Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan Ukon Ahmad Furkon, mayoritas kapal yang masuk ke PPN Muara Angke tidak membawa hasil tangkapan. Kapal-kapal itu datang untuk mendapatkan rekomendasi bahan bakar minyak bersubsidi dan mengisi perbekalan sebelum melaut kembali.Furkon menyatakan menemukan banyak kapal dalam kondisi mangkrak yang berada di kolam pelabuhan dan tercatat memiliki izin usaha perikanan (SIUP) yang aktif dan belum dihapus. Furkon mengatakan akan melakukan pendataan dan berkoordinasi dengan dinas setempat.Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan mengembangkan Pelabuhan Perikanan Karangsong di Indramayu sebagai alternatif pelabuhan pangkalan. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi kepadatan di PPN Muara Angke sekaligus meningkatkan pemerataan aktivitas perikanan.

KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan mencatat 13 persen dari 138 pelaku usaha tidak menaati ketentuan perizinan pemanfaatan tata ruang laut. “Ini yang terus akan kita kendalikan dan kita lakukan pembinaan,” kata Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Kartika Listriana, dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, 23 Desember 2025. Pernyataan itu disampaikan Kartika saat memaparkan hasil pengawasan, kepatuhan, evaluasi pemanfaatan ruang serta pembinaan dan penegakan ketentuan perizinan. Kartika mengatakan sepanjang 2025, kementeriannya telah melakukan penilaian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut terhadap 138 subjek hukum. Dari ratusan subjek hukum itu, Kartika mengatakan sebanyak 51 pelaku usaha taat sedangkan 36 persen lainnya dalam kategori taat dengan catatan. Sementara 13 persen subjek hukum lainnya tidak menaati perizinan tata ruang. Sementara itu, Direktur Pengendalian Penataan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Fajar Kurniawan mengatakan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut merupakan izin dasar pemanfaatan tata ruang laut. Dari hasil penilaian itu, kata Fajar, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan mengidentifikasi sejauh mana badan usaha memenuhi perizinan turunannya. Misalnya mengurus persetujuan lingkungan seperti analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Selain itu, Fajar mengatakan, badan usaha yang telah mengantongi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut harus memenuhi 16 kewajiban yang terkait dengan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Soal 13 persen pelaku usaha yang tidak taat, Fajar mengatakan kementeriannya akan melimpahkannya kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Pelaku usaha yang tidak taat itu juga berpotensi mendapatkan sanksi administrasi berupa pencabutan perizinan atau denda. Ia mencontohkan ketidaktaatan pelaku usaha seperti membangun usaha di luar izin yang diberikan atau badan usaha melakukan reklamasi padahal tidak mengajukan. “Itu yang kita dorong mendapat sanksi,” kata Fajar. Kementerian Kelautan menyatakan secara kumulatif hingga 2025 ini telah menerima sebanyak 3.484 permohonan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, dengan sektor yang mendominasi yakni adalah perikanan, kepelabuhan, dan pertambangan. Adapun pada tahun ini Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan terdapat 773 kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut yang oleh badan usaha atau pemerintah.Dari aspek fiskal, data Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan penyelenggaraan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut memberikan kontribusi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 775,6 miliar sampai 23 Desember 2025. Jumlah ini sekitar 155,12 persen dari target yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan.

KOMISI IV DPR menyetujui pengajuan anggaran tambahan sebesar Rp 2 triliun oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk membayar pinjaman dari Spanyol dalam proyek Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System (MFISS).

“Komisi IV DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun anggaran 2025 sebesar Rp 2 triliun yang bersumber dari pinjaman luar negeri pemerintah Spanyol,” kata Ketua Komisi IV DPR Siti Hediyati Hariyadi atau Titiek Soeharto, Rabu, 5 November 2025.

Pernyataan itu disampaikan Titiek saat membacakan kesimpulan rapat kerja Komisi IV DPR dan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada hari ini.

Dalam rapat kerja tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meminta persetujuan DPR untuk menambah anggaran sebesar Rp 2 triliun untuk membayar proyek yang bertujuan memberantas kegiatan penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur atau IUU fishing.

Dalam rapat kerja itu, Trenggono menyatakan sepanjang 2020–2025, Indonesia telah menangkap sebanyak 1.149 kapal ilegal dan menertibkan 104 rumpun ilegal. Ia menyatakan potensi kerugian negara akibat IUU fishing sepanjang periode tersebut mencapai Rp 16 triliun.

Trenggono kemudian mengeluhkan terbatasnya unit kapal pengawas yang dimiliki Indonesia saat ini. Ia mengatakan saat ini Indonesia memiliki 34 unit kapal pengawas dengan rata-rata usia 15 tahun.

“Tapi masih beroperasi dengan baik,” kata dia. Trenggono mengatakan, idealnya Indonesia memiliki 70 kapal pengawas untuk memantau seluruh wilayah yang terdiri dari enam zona penangkapan.

Nantinya pinjaman dari Spanyol tersebut akan digunakan Trenggono untuk membangun sekitar 10 unit kapal.

Berdasarkan rinciannya, empat kapal pengawas tipe 70 meter akan dibangun di Spanyol sedangkan enam lainnya dengan tipe 60 meter dibangun di dalam negeri. Adapun periode pembangunan kapal akan memakan waktu sekitar tiga tahun. “Apabila ini disetujui maka ini akan kami jalankan dimulai di tahun 2025,” ujar dia. Dengan begitu, proyek ini ditargetkan rampung pada 2028.

Selain membangun kapal, proyek MFISS akan meliputi pengadaan sistem surveillance. Itu terdiri dari IT maritime intelligence system, secure data infrastructure, regional monitoring center, intelligence fishing monitoring center, dan drone.

Trenggono mengatakan total investasi proyek ini mencapai Rp 5,828 triliun. Adapun Spanyol memberikan jangka waktu pengembalian pinjaman kepada Indonesia selama 30 tahun.

Menurut Trenggono, proyek MFISS akan memberikan manfaat langsung berupa peningkatan efektivitas pengawasan laut, penguatan penegakan hukum terhadap pelaku illegal fishing secara cepat dan berbasis bukti digital, dan perlindungan bagi nelayan dan wilayah perikanan nasional dari praktek IUU fishing. Bahkan, proyek ini diyakini meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor kelautan dan perikanan. Karena meningkatnya kepatuhan pelaku usaha,” tutur dia.

Ia berjanji proyek tersebut akan dijalankan secara transparan, akuntabel, dan sesuai peraturan perundang-undangan. Trenggono menyatakan kementeriannya juga bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk memastikan mekanisme penarikan pinjaman dilakukan secara hati-hati dan efisien, sesuai dengan perjanjian pinjaman yang telah ditandatangani.