Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) membantah adanya kelangkaan minyak goreng rakyat Minyakita di pasar, menyusul temuan Ombudsman RI yang mendapati stok nihil di sejumlah pasar tradisional Jakarta.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pasokan minyak goreng secara umum masih aman dan stabil. Dia mengakui distribusi Minyakita memang terbatas karena statusnya sebagai produk berbasis kewajiban domestic market obligation (DMO) yang volumenya mengikuti ekspor crude palm oil (CPO).

"Kalau Minyakita lagi naik harganya, seolah-olah harga minyak goreng mahal. Ketika Minyakita lagi berkurang, enggak ada, seolah-olah minyak goreng langka. Padahal minyak goreng enggak ada masalah, di mal, di sini juga banyak, di pasar rakyat juga banyak. Jadi, saya pikir enggak ada masalah," kata Budi dalam acara Hari Konsumen Nasional (Harkonas) 2026 di Anjungan Sarinah, Jakarta, Minggu (10/5/2026).

Budi menambahkan harga rata-rata Minyakita saat ini berada di kisaran Rp15.900 per liter, tidak jauh dari harga eceran tertinggi (HET) Rp15.700 per liter, dan lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang sempat mencapai Rp16.800 per liter.

"Tidak ada [kenaikan] harga atau kelangkaan minyak goreng, kan enggak ada. Semua normal saja, harga-harga juga bagus," lanjutnya.

Dia menjelaskan berkurangnya stok Minyakita di sejumlah titik antara lain karena pemerintah memprioritaskan distribusi ke wilayah seperti Papua. Selain itu, banyak konsumen yang bukan sasaran program tetap memilih Minyakita karena kualitasnya dinilai hampir setara produk lain.

"Kadang-kadang orang larinya ke Minyakita karena kualitasnya hampir sama dengan yang lain. Padahal itu peruntukannya untuk menengah ke bawah," tuturnya.

Di sisi lain, pemerintah tengah membahas penyesuaian HET Minyakita seiring dengan kenaikan harga CPO dan meningkatnya biaya distribusi. HET yang berlaku saat ini tercatat sudah bertahan hampir tiga tahun.

"Lagi pembahasan ya karena kan sekarang HET itu sudah hampir tiga tahunan. Jadi kan sudah cukup lama. Jadi kami ingin melihat kembali, apalagi sekarang harga CPO naik terus. Terus struktur pembiayaan termasuk distribusi kan semua naik. Jadi kami inginnya melihat kembali. Jangan sampai kita tidak menyesuaikan dengan kondisi yang ada," ucapnya.

Budi belum memerinci kisaran kenaikan HET yang tengah dibahas. Sejalan dengan pembahasan ini, pemerintah juga mendorong produsen memperbanyak produksi minyak goreng second brand sebagai alternatif di tengah keterbatasan Minyakita.

Sebelumnya, Ombudsman RI mendapati terbatasnya stok Minyakita dalam inspeksi di sejumlah pasar di Jakarta seperti Pasar Induk Kramat Jati, Pasar Senen, dan Pasar Raya Johar Baru pada Jumat (8/5/2026).

Stok Minyakita terpantau nihil di Pasar Induk Kramat Jati dan Pasar Senen. Sementara di Pasar Raya Johar Baru, Minyakita tersedia terbatas dengan harga Rp38.000 untuk kemasan dua liter atau setara Rp19.000 per liter atau melampaui HET Rp15.700 per liter.

Anggota Ombudsman RI Abdul Ghoffar mengatakan kondisi itu membuat masyarakat beralih ke minyak goreng premium dengan harga Rp22.000 sampai Rp24.000 per liter.

"Pemerintah perlu memastikan distribusi bahan pokok berjalan optimal serta melakukan pengendalian harga secara efektif agar tidak terjadi gejolak yang merugikan masyarakat," pungkas Abdul.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan harga minyak goreng rakyat Minyakita akan berangsur turun dan mendekati harga eceran tertinggi (HET) sebelum Ramadan 2026, meski saat ini harga Minyakita di sejumlah daerah masih relatif tinggi.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan mengatakan penurunan harga Minyakita diharapkan terjadi seiring dengan implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2025 (Permendag 23/2025) yang mulai berlaku pada 26 Desember 2025.

“Sebelum puasa [Minyakita sesuai HET Rp15.700 per liter]. Akhir Januari atau awal Februari [2026],” kata Iqbal saat ditemui di Kantor Kementan, Jakarta, Kamis (22/1/2026).

Iqbal menuturkan, saat ini harga rata-rata Minyakita bertahan di level Rp16.800 per liter selama tiga bulan terakhir, meski masih melampaui HET Rp15.700 per liter.

Untuk diketahui, Permendag 43/2025 mengatur kewajiban pemenuhan domestic market obligation (DMO) minimal 35% oleh produsen kepada BUMN Pangan, termasuk Bulog dan ID Food. Dalam aturan tersebut, BUMN diwajibkan melaporkan realisasi penyerapan setiap tanggal 10 agar pemerintah dapat memantau pelaksanaan DMO secara faktual.

Berdasarkan data realisasi 1 Januari—20 Januari 2026, pemenuhan DMO Minyakita kepada BUMN Pangan baru mencapai sekitar 14%. Meski demikian, Iqbal menyebut pemerintah telah menjalin komunikasi dengan sejumlah produsen, bahkan beberapa di antaranya sudah menandatangani kontrak dan siap memenuhi batas minimal 35%.

Iqbal menambahkan, kebijakan pemenuhan DMO diharapkan dapat menarik harga Minyakita agar kembali sesuai HET. Namun, dia menegaskan kebutuhan minyak goreng nasional tidak hanya bergantung pada Minyakita.

Menurutnya, pasar minyak goreng domestik juga diisi oleh produk premium yang saat ini relatif stabil di kisaran Rp22.000–Rp23.000 per liter, serta merek second brand lainnya di rentang Rp19.000–Rp20.000 per liter. Di sisi lain, Minyakita, lanjut dia, ditujukan khusus bagi masyarakat menengah ke bawah.

Lebih lanjut, Iqbal memastikan ketersediaan DMO pada Januari 2026 masih aman dan proses produksi terus berjalan. Tercatat, realisasi pasokan DMO mencapai sekitar 70.000–80.000 ton hingga pekan ketiga Januari.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya kenaikan harga minyak goreng kemasan sederhana Minyakita pada pekan ketiga Januari 2026 dibandingkan bulan sebelumnya. Harganya naik 0,05% menjadi Rp17.417 per liter, atau masih melampaui harga eceran tertinggi (HET) Rp15.700 per liter.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkap realisasi Domestic Market Obligation (DMO) minyak goreng rakyat Minyakita pada Desember 2025 menurun signifikan dibandingkan capaian Oktober dan November.

Penurunan ini berkorelasi dengan menurunnya eksporcrude palm oil(CPO) pada bulan yang sama, sehingga berdampak pada pasokan minyak goreng dalam negeri.

Untuk diketahui, program minyak goreng rakyat merupakan hasil kewajiban pasok domestik (DMO) dari para produsen di dalam negeri, terutama eksportir kelapa sawit dan turunannya. Adapun, program ini bukan subsidi APBN.

Adapun, setiap produsen yang melakukan DMO akan mendapatkan insentif hak ekspor produk turunan kelapa sawit.

Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kemendag Nawandaru Dwi Putra mengatakan realisasi DMO Minyakita pada Oktober dan November 2025 masing-masing adalah 176.429 ton dan 184.076 ton. Namun, realisasi pada Desember tahun lalu turun atau hanya mencapai 167.131 ton.

Sampai dengan 15 Januari 2026, realisasi DMO baru mencapai 45.671 ton, jauh di bawah capaian bulan-bulan sebelumnya.

“Realisasi DMO minyakita untuk apabila kita dibandingkan dengan Oktober—November [2025] memang selama bulan Desember ini mengalami penurunan yang sangat signifikan. Dan kita harapkan di bulan Januari [2026] ini ada kenaikan dari pelaku usaha produsen dan eksportir CPO sehingga ada kenaikan ekspor, ini nanti akan berimbas pada realisasi DMO di dalam negeri,” kata Nawandaru dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah 2026, Senin (19/1/2026).

Di sisi lain, pemerintah Kemendag telah mengimplementasikan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2025 (Permendag 43/2025), yang mewajibkan produsen menyalurkan minimal 35% DMO Minyakita ke BUMN, antara lain Perum Bulog dan ID Food beserta jaringan anak usahanya seperti PT PPI, RNI, dan Rajawali Nusindo.

Berdasarkan Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (Simirah),volume distribusi Minyakita melalui BUMN sebagai distributor lini 1 (D1) meningkat menjadi 15,31% atau 32.574,63 ton pada 1 Desember—15 Januari 2026. Realisasi DMO melalui D1 BUMN naik 11,2% sepanjang 2025.

Jika dirinci, distribusi Minyakita melalui D1 BUMN itu terdiri dari Perum Bulog yang kini menguasai 9,79% atau setara 20.823,80 ton dan ID Food sebanyak 11.750,83 ton atau 5,52%.

Pendistribusian DMO melalui BUMN Pangan ini dilakukan untuk mendorong pendistribusian langsung ke pedagang pasar rakyat tanpa melalui perantara D2, sehingga HET Rp15.700 per liter di masyarakat dapat terjangkau.

Nawandaru menyatakan upaya penjajakan dan pemasokan Minyakita masih terus berlangsung hingga 15 Januari 2026. Menurutnya, beberapa produsen tengah menginformasikan kepada pemerintah bahwa mereka sedang berkoordinasi dengan BUMN, termasuk Perum Bulog dan jaringan ID Food, untuk menjajaki kerja sama.

“Mereka sedang melakukan penjajakan kerja sama dengan beberapa produsen, hampir semua produsen juga sudah melakukan pendekatan,” ujarnya.

Selain itu, dia menambahkan pemerintah daerah (Pemda) juga perlu mempercepat pendistribusian Minyakita, terutama di wilayah yang saat ini masih mencatat kenaikan harga signifikan di atas HET.

Menurutnya, koordinasi langsung dengan Perum Bulog dan ID Food menjadi kunci agar pasokan dapat segera sampai ke titik-titik pasar pantauan. Di samping itu, lanjut dia, juga diperlukan pemantauan intensif terhadap pedagang untuk menurunkan harga minyak goreng secara keseluruhan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) memperkirakan harga Minyakita yang melonjak di berbagai daerah dapat berangsur turun mulai Januari 2026.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Dirjen PDN) Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan menyampaikan bahwa hal ini seiring dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 43/2025 yang mulai berlaku pada akhir Desember ini.

Beleid ini mewajibkan produsen menyalurkan minimal 35% Minyakita melalui Perum Bulog dan BUMN Pangan, guna menjaga harga minyak goreng rakyat itu sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET).

“Kita berharap di pertengahan Januari itu sudah terjadi penyamaan harga secara signifikan,” kata Iqbal saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Jumat (19/12/2025).

Lebih lanjut, penurunan harga tersebut diharapkan tidak hanya terjadi di kawasan yang relatif fluktuatif seperti di timur Indonesia, melainkan juga di kawasan lainnya.

Iqbal menjelaskan bahwa peran dari BUMN Pangan dan Perum Bulog dioptimalkan untuk mencapai tujuan ini, mengingat jangkauan kedua badan usaha itu hingga ke pelosok Tanah Air.

Menurutnya, sebelum Permendag No. 43/2025 terbit, pihaknya telah duduk bersama dengan BUMN Pangan dan Perum Bulog serta produsen Minyakita terkait kesiapan melaksanakan ketentuan ini.

“Kami sudah menyampaikan ke mereka arah kebijakannya seperti apa, tidak ada kata tidak siap dari mereka yang kita dengarkan,” tegas Iqbal.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sebanyak 409 kabupaten/kota mengalami kenaikan harga minyak goreng rakyat Minyakita di atas Rp15.700 per liter pada pekan kedua Desember 2025.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menuturkan lonjakan harga tersebut mengacu pada data SP2KP per 13 Desember 2025 dengan 492 amatan kabupaten/kota. Data menunjukkan, lonjakan harga Minyakita didominasi di luar Pulau Jawa.

“Kalau kita lihat ada 409 kabupaten/kota yang memang harga minyak goreng Kitanya berada di atas HET [harga eceran tertinggi], di mana 96 [kabupaten/kota] di antaranya berada di Pulau Jawa dan sisanya 313 [kabupaten/kota] berada di luar Pulau Jawa,” kata Pudji dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi di YouTube Kemendagri, Senin (15/12/2025).

Secara terperinci, harga Minyakita termahal di luar Pulau Jawa mencapai Rp50.000 per liter, yakni di kabupaten Pegunungan Bintang. Sementara di Pulau Jawa harga tertinggi mencapai Rp18.500 per liter di kota Kediri.