Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Gas (Pertagas), Subholding Gas PT Pertamina (Persero), meraih tiga penghargaan Proper Emas dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) berkat program berkelanjutan yang memberi dampak nyata bagi masyarakat serta menjaga kelestarian di wilayah operasional.

"Penghargaan ini menegaskan konsistensi sekaligus komitmen kuat Pertagas dalam menjalankan program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan kelestarian lingkungan secara berkelanjutan," kata Direktur Utama Pertagas Indra P Sembiring dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Penghargaan tersebut diserahkan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq kepada Direktur Utama Pertagas Indra P Sembiring dan Direktur Teknik dan Operasi Pertagas Agung Indri Pramantyo, dalam ajang Proper di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta.

Menurut Indra, capaian itu menjadi pengakuan atas kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan yang tidak hanya patuh terhadap regulasi dalam menjalankan operasionalnya, tetapi juga melampaui standar (beyond compliance) melalui inovasi dan pemberdayaan masyarakat.

Dia juga mengatakan capaian Proper Emas juga merupakan bentuk pengakuan atas kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan yang tidak hanya patuh terhadap regulasi dalam menjalankan operasionalnya, tetapi juga melampaui standar yang ditetapkan melalui inovasi dan pemberdayaan masyarakat.

"Penghargaan ini merupakan apresiasi atas program TJSL perusahaan yang dijalankan secara konsisten sehingga memberikan dampak nyata, baik dari sisi lingkungan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujar Indra.

Ia menambahkan keberhasilan itu tidak terlepas dari implementasi berbagai program inovatif di wilayah operasi yang mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan.

Kontribusi lingkungan Pertagas diperkuat melalui berbagai program eco-inovasi.

Di Operation East Java Area, program Eco Pori mengolah sampah plastik menjadi ecobrick untuk mendukung irigasi sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian.

Di Kalimantan Area, PISPA 2.0 memanfaatkan limbah pipa dan sampah organik menjadi sarana irigasi dan pemupukan yang menekan emisi.

Sementara, di South Sumatera Area, program PESONA mengolah limbah urine sapi menjadi pestisida organik guna mendukung pertanian ramah lingkungan.

Sejalan dengan itu, program pemberdayaan masyarakat juga terus diperkuat. Pertamina Gas Operation Kalimantan Area tercatat meraih Proper Emas keempat secara berturut-turut sejak 2022.

Sementara, Pertamina Gas Operation South Sumatera Area meraih PROPER Emas kedua sejak 2024 dan Pertamina Gas Operation East Java Area kembali memperoleh Proper Emas ketiga setelah sebelumnya diraih pada 2019 dan 2020.

Melalui program Karyadarsa di Kalimantan Area, Pertagas meningkatkan akses air bersih melalui inovasi Pengelolaan Air Terpadu (Aquagrid System) serta mengubah lahan kritis seluas 2,5 hektare menjadi produktif.

"Program ini juga mendorong efisiensi biaya, peningkatan pendapatan masyarakat, serta memperkuat kemandirian ekonomi desa melalui pengembangan BUMDes dan perluasan akses pasar UMKM," ujarnya.

Di South Sumatera Area, program Pusaka Artha berhasil mengembangkan ekonomi sirkular yang inklusif melalui optimalisasi pengelolaan air dan pemanfaatan limbah ternak menjadi produk bernilai ekonomi. Dampaknya, pendapatan masyarakat meningkat, regenerasi petani dan keterlibatan pemuda semakin kuat.

Sementara itu, program Cita Sembada di East Java Area mendorong peningkatan produktivitas pertanian hingga tiga kali panen per tahun yang berdampak langsung pada kenaikan pendapatan petani.

Program ini juga memperkuat pengelolaan lingkungan melalui sistem pengelolaan sampah terpadu serta mendorong pertumbuhan UMKM yang lebih efisien dan berdaya saing melalui pelibatan kelompok rentan termasuk perempuan dan pasien kesehatan jiwa ikut diberdayakan dalam aktivitas ekonomi produktif.

"Secara keseluruhan, program TJSL Pertagas telah menjangkau 17 kelompok masyarakat dengan lebih dari 11 ribu jiwa sebagai penerima manfaat langsung," tambah Indra.

Capaian tersebut juga tercermin dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 3,49 dengan kategori sangat baik, serta nilai Social Return on Investment (SROI) sebesar 1,49 yang menunjukkan efektivitas dan keberlanjutan program.

"Kami berkomitmen untuk terus menjadi mitra strategis yang memberikan nilai tambah berkelanjutan bagi masyarakat, sekaligus selaras dengan pertumbuhan bisnis perusahaan," imbuhnya.

Melalui capaian ini, Pertagas menegaskan bahwa capaian itu bukan sekadar penghargaan, melainkan hasil nyata dari komitmen perusahaan dalam menghadirkan solusi atas tantangan sosial dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Pembaruan UU ini adalah momentum untuk memperbaiki tata kelola hutan yang adil, berkelanjutan, transparan dan pro rakyat

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IV DPR RI Jaelani menegaskan pentingnya Undang-Undang Kehutanan yang berpihak kepada rakyat dan menjaga kelestarian lingkungan, melalui penguatan tata kelola hutan berkeadilan, partisipatif, serta perlindungan masyarakat adat.

"Pembaruan UU ini adalah momentum untuk memperbaiki tata kelola hutan yang adil, berkelanjutan, transparan dan pro rakyat," kata Jaelani dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Dia menyampaikan hal itu berkaitan dengan pandangan mini fraksi dari partainya dalam Rapat Panja Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Jaelani menilai penyusunan RUU Kehutanan mendesak, mengingat perubahan signifikan dalam aspek sosial, ekologis, yuridis, dan tata kelola kehutanan.

Ia menyebut isu sentral revisi undang-undang itu meliputi penguasaan hutan oleh negara, status dan fungsi hutan, inventarisasi, luas kawasan hutan, pemanfaatan, rehabilitasi dan reklamasi, sistem data, masyarakat hukum adat dan gugatan organisasi.

Sebagai Anggota Komisi IV DPR yang membidangi urusan di bidang pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan serta kelautan dan perikanan, Jaelani menyebut pihaknya berpandangan hutan adalah sistem penyangga kehidupan dengan fungsi ekologis, sosial, budaya dan ekonomi seimbang, bukan sekadar objek eksploitasi.

Menurut dia, RUU harus mendorong pengelolaan restoratif, partisipatif dan berkeadilan.

Ia menegaskan penguasaan hutan oleh negara adalah amanat konstitusional untuk mengatur dan mendistribusikan manfaat hutan bagi rakyat, bukan meminggirkan masyarakat adat.

"Penguasaan negara harus memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sesuai Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012," jelasnya.

Pria yang akrab disapa Bang Jay itu juga menekankan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dalam UU, termasuk hak mengelola hutan berdasarkan hukum adat dan kearifan lokal.

"Kami mendorong rumusan operasional dan efisien terkait penetapan masyarakat hukum adat dan peran pemerintah daerah," paparnya.

Anggota DPR RI asal Sulawesi Tenggara itu memandang fungsi hutan harus dijaga melalui prinsip kehati-hatian ekologis. Fungsi konservasi, lindung, dan produksi harus ditegaskan, dan penetapan kawasan harus berbasis kajian ilmiah dan risiko degradasi.

"Perubahan fungsi kawasan hutan tidak boleh longgar, karena dapat mempercepat deforestasi, memperlemah ketahanan, dan meningkatkan konflik," tegasnya.

Jaelani melanjutkan inventarisasi dan sistem data kehutanan sebagai fondasi tata kelola modern perlu diperkuat. Data akurat, terintegrasi, dan digital penting untuk pengukuhan kawasan, rencana kehutanan, sistem informasi, dan mitigasi perubahan iklim.

Untuk itu, pihaknya mendorong norma satu data kehutanan dan keterbukaan informasi agar tidak terjadi tumpang tindih izin dan konflik data.

Selain itu, pihaknya juga menekankan penyelesaian konflik tenurial, perlindungan masyarakat desa di dalam dan sekitar hutan, dan penguatan perhutanan sosial. Sehingga RUU tersebut harus memberikan penyelesaian konflik yang adil bagi masyarakat adat, lokal, dan petani hutan.

Ia juga menekankan pemanfaatan hutan harus membuka ruang ekonomi yang sah, tanpa mengorbankan kelestarian. Kepastian usaha dan data penting bagi pelaku usaha. Kepastian usaha harus seiring dengan kepastian hukum, rehabilitasi, dan tanggung jawab pemulihan lingkungan.

"Rehabilitasi dan reklamasi adalah kewajiban setiap pihak. RUU mengatur rehabilitasi lahan kritis, pendekatan partisipatif, dan sanksi," tuturnya.

Pihaknya mendukung penguatan norma itu secara jelas dan memastikan pemulihan lingkungan menjadi kewajiban substantif.

"Kami mendukung pengaturan gugatan organisasi kehutanan sebagai penguatan pengawasan publik dan akses keadilan," katanya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

PTPN I Regional 2 melaksanakan penanaman kembali tanaman teh di Ciater, Kabupaten Subang.

Kegiatan penanaman dilakukan melalui kerja sama dengan Dinas Perkebunan Jawa Barat.

Mengutip akun Instagram mereka, kegiatan ini menjadi wujud komitmen perusahaan dalam menjaga keberlanjutan perkebunan.

Kegiatan juga dilaksanakan untuk mendukung penguatan sektor pertanian di Jawa Barat.

PTPN I Regional II berharap penanaman ulang ini mampu meningkatkan produktivitas kebun.

PTPN juga berharap penanaman ini bisa memperkuat kelestarian lingkungan.

Tak hanya itu, PTPN juga berharap penanaman ini bisa memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat sekitar.

Masyarakat mereka harapkan bisa bekerja kembali di kebun PTPN.

Pekerjaan itu mereka harapkan bisa menambah pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.