Bisnis.com, JAKARTA – PT Erajaya Swasembada Tbk. (ERAA) memastikan ekspansi toko baru tetap berjalan pada tahun ini dengan alokasi terbanyak pembukaan ritel gadget.

Deputy CEO Erajaya Group Hasan Aula tak menyebut pasti jumlah toko yang akan dibuka tetapi memastikan ekspansi mencakup berbagai kategori gerai, dengan alokasi terbesar masih difokuskan pada segmen gadget yang mencakup smarthphone.

“Yang paling banyak akan kami buka tetap gerai smartphone,” katanya, Kamis (12/2/2026).

Menurutnya, strategi ini mencerminkan posisi ponsel sebagai kontributor utama penjualan. Pasalnya, di tengah transformasi digital yang semakin masif, gadget dinilai bukan lagi barang sekunder, melainkan kebutuhan primer masyarakat.

“Gadget itu sangat diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. Orang sulit menghindari kebutuhan itu,” imbuhnya.

Manajemen melihat kuartal I/2026 sebagai periode yang relatif kuat bagi kinerja perseroan. Sejumlah momentum musiman seperti Tahun Baru, Imlek, Ramadan, hingga Lebaran yang berdekatan dinilai menjadi pendorong belanja masyarakat.

Namun, tantangan diperkirakannya terasa pada kuartal II/2026. Minimnya momentum musiman serta kebutuhan masyarakat untuk pengeluaran pendidikan, terutama menjelang tahun ajaran baruberpotensi menahan belanja konsumtif.

“Kuartal II nanti yang mungkin challenge. Tidak ada event besar, sementara orang juga butuh dana untuk sekolah,” imbuhnya.

Untuk mengantisipasi perlambatan tersebut, perseroan tengah menyiapkan berbagai program promosi dan kerja sama guna menjaga daya beli dan trafik penjualan.

Sebelumnya, Head of Legal Counsel & Corporate Affairs Erajaya Group, Amelia Allen meyakini momentum Tahun Baru China atau Imlek 2026 diramalkan menjadi sentimen awal yang menopang prospek kinerja ERAA pada kuartal I/2026, di tengah pola konsumsi masyarakat yang dinilai lebih stabil dan rasional.

Belum lagi kedekatan momentum Imlek dengan awal Ramadan menjadi katalis tambahan. ERAA melihat aktivitas konsumsi tidak langsung melambat usai Imlek, melainkan berpotensi berlanjut hingga Ramadan, sehingga mendukung stabilitas penjualan sepanjang kuartal I/2026.

“Dengan jarak Imlek dan Ramadan yang relatif berdekatan tahun ini, perseroan melihat adanya potensi kelanjutan aktivitas belanja yang mendukung stabilitas kinerja sepanjang kuartal I/2026,” lanjutnya.

Sementara itu, Berdasarkan laporan keuangan konsolidasi, penjualan bersih ERAA meningkat 7,72% year on year (YoY) menjadi Rp 52,36 triliun hingga akhir September 2025, dari Rp48,61 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Secara rinci, penjualan ERAA utamanya ditopang oleh segmen telepon selular dan tablet senilai Rp40,87 triliun, meningkat dari Rp39,42 miliar. Segmen komputer dan peralatan elektronik lainnya tercatat Rp2,14 triliun, naik dari Rp1,94 triliun, segmen produk operator menurun menjadi Rp1,17 triliun dari sebelumnya Rp1,24 triliun dan segmen aksesoris dan lainnya melonjak jadi Rp8,16 triliun dari sebelumnya Rp5,98 triliun.

Namun justru laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk turun tipis 0,7% YoY menjadi Rp 785,57 miliar, dibandingkan Rp791,16 miliar pada periode Januari–September 2024.

Bisnis.com, PALEMBANG— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumatra Selatan menyebut bahwa penggunaan layanan pinjaman online (pinjol) pada periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026 relatif menunjukkan peningkatan.

Kepala OJK Provinsi Sumatra Selatan Arifin Susanto mengatakan tren tersebut sejalan dengan tingginya jumlah peminjam dibandingkan pemberi pinjaman di wilayah tersebut.

“Betul, mulai terjadi peningkatan. Secara budaya, jumlah peminjam memang bisa berkali-kali lipat dibandingkan pemberi pinjaman,” ujarnya, Kamis (18/12/2025).

Menurut Arifin, lonjakan penggunaan pinjol tidak hanya didorong oleh kebutuhan primer, tetapi juga meningkatnya konsumsi masyarakat terhadap barang-barang lain seperti fesyen dan gawai.

Selain itu, kemudahan dan kecepatan proses pengajuan pinjaman turut menjadi faktor pendorong meningkatnya minat masyarakat.

“Ada dorongan untuk membeli handphone baru atau fesyen baru karena prosesnya sangat mudah, hanya dalam hitungan menit sudah selesai,” imbuhnya.

Meski demikian, Arifin belum dapat memaparkan angka maupun nilai pasti terkait peningkatan penggunaan pinjol di Sumsel selama periode Nataru.

“Kami masih perlu melakukan verifikasi data yang lebih detail,” tegasnya.

Di sisi lain, OJK sebelumnya melaporkan bahwa Sumsel menduduki peringkat delapan tertinggi nasional atas kasus penipuan digital di sektor keuangan.

Berdasarkan data Indonesia Anti-Scam Center (IASC) jumlah laporan di Sumsel mencapai 8.135 selama setahun atau dari November 2024 hingga November 2025.

Adapun dari jumlah laporan tersebut, nilai kerugian yang tercatat di Sumsel telah mencapai Rp107,72 miliar.

Bisnis.com, DENPASAR — Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait dengan pajak tidak memicu polemik karena sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Sebagaimana diketahui, Komisi A (Fatwa) Musyawarah Nasional (Munas) XI MUI telah menetapkan lima fatwa yang salah satunya mengatur ihwal pajak. Beberapa di antaranya mengenai barang-barang yang tidak boleh dipungut pajak, seperti halnya kebutuhan primer.

Bimo mengatakan sebenarnya otoritas pajak telah bertemu dengan MUI pada September 2025. Dia berencana untuk memberikan penjelasan agar nantinya fatwa MUI tidak memicu polemik.

"Kami akan tabayyun supaya menghindari polemik perbedaan pendapat yang tidak perlu," terangnya kepada wartawan saat media gathering di Kanwil DJP Bali, Denpasar, Selasa (25/11/2025).

Menurut Bimo, fatwa teranyar MUI itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Misalnya, fatwa yang mengatur soal pajak berkeadilan.

Dia mencontohkan konsep threshold pajak pertambahan nilai (PPN), pembebasan pajak penghasilan (PPh) bagi pengusaha UMKM beromzet di bawah Rp500 juta, serta pemberian insentif PPh final UMKM 0,5% bagi pengusaha beromzet Rp500 juta sampai Rp4,8 miliar setahun.

Di sisi lain, barang konsumtif yang merupakan kebutuhan primer khususnya sembako juga tidak dibebani pajak dalam hal ini PPN.

"Bahwa daya pikul itu menjadi azas, iya. Jadi, komoditas bahan pokok misalnya untuk PPN, itu juga tidak dikenakan PPN, karena itu komoditas yang merupakan kebutuhan masyarakat banyak, kebutuhan dasar. Jadi, seharusnya bagi kami sih tidak ada polemik," tuturnya.

Adapun mengenai pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB P2) bukan berada di bawah ranah pemerintah pusat. Sebagaimana amanat Undang-Undang (UU) tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD), PBB-P2 adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemda.

"Bayangan kami ya, misalkan aset itu sekolah, pesantren, kemudian fasilitas rumah sakit yang oleh lembaga-lembaga keagamaan nonkomersial, sepemahaman kami ada fasilitas, ada diskon, ada potongan [tarif PBB]. Jadi, itu pun sudah ada pertimbangan, karena untuk fasilitas-fasilitas yang memang nonprofit untuk keagamaan, untuk sosial, untuk kesehatan, untuk pendidikan itu ada tarif khusus PBB. Hanya memang sudah tidak di kewenangan pemerintah pusat," jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi Fatwa SC Munas XI MUI Prof KH Asrorun Ni'am Sholeh menyampaikan fatwa tentang Pajak Berkeadilan menegaskan bahwa bumi dan bangunan yang dihuni tak layak dikenakan pajak berulang.

Ketua MUI Bidang Fatwa ini menambahkan fatwa Pajak Berkeadilan ditetapkan sebagai tanggapan hukum Islam tentang masalah sosial yang muncul akibat adanya kenaikan PBB yang dinilai tidak adil.

"Sehingga meresahkan masyarakat. Fatwa ini diharapkan jadi solusi untuk perbaikan regulasi," katanya, dikutip dari situs resmi MUI.

Lebih lanjut, Guru Besar Bidang Ilmu Fikih UIN Jakarta ini menegaskan bahwa objek pajak dikenakan hanya kepada harta yang potensial untuk diproduktifkan dan atau merupakan kebutuhan sekunder dan tersier (hajiyat dan tahsiniyat).

"Jadi pungutan pajak terhadap sesuatu yang jadi kebutuhan pokok, seperti sembako, dan rumah serta bumi yang kita huni, itu tidak mencerminkan keadilan serta tujuan pajak," tegas Pengasuh Pondok Pesantren An-Nahdlah, Depok, Jawa Barat ini.

Ni'am menjelaskan, pada hakikatnya pajak hanya dikenakan kepada warga negara yang memiliki kemampuan secara finansial.

"Kalau analog dengan kewajiban zakat, kemampuan finansial itu secara syariat minimal setara dengan nishab zakat mal yaitu 85 gram emas. Ini bisa jadi batas PTKP," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan tidak mau menanggapi fatwa baru Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait pajak berkeadilan, yang menegaskan bahwa bumi dan bangunan yang dihuni (non komersial) tidak layak dikenakan pajak.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa pajak bumi dan bangunan (PBB) yang dikritisi MUI itu merupakan PBB-P2. Sementara itu, PBB-P2 merupakan kebijakan pemerintah daerah.

"PBB kan sebenarnya undang-undangnya udah diserahkan ke daerah. Jadi, kebijakan, tarif, kenaikan dasar, pengenaan, semuanya di daerah," kata Bimo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2025).

Pemerintah pusat, sambungnya, hanya mengurusi PBB yang berkaitan dengan kelautan, perikanan, pertambangan, dan kehutanan. Kendati demikian, dia mengaku akan tetap berkomunikasi lebih lanjut dengan MUI.

"Nanti coba kita tabayun dengan MUI, karena sebenarnya yang ditanyakan itu PBB-P2, itu di daerah," ucap anak buah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ini.

Sebelumnya, Musyawarah Nasional (Munas) XI MUI menetapkan fatwa baru tentang Pajak Berkeadilan yang menegaskan bahwa bumi dan bangunan yang dihuni (nonkomersial) tidak layak dikenakan pajak secara berulang. Fatwa ini lahir sebagai respons atas kenaikan PBB yang dinilai tidak mencerminkan keadilan dan menimbulkan keresahan di masyarakat.

Ketua Komisi Fatwa SC Munas XI MUI KH Asrorun Ni'am Sholeh mengatakan bahwa fatwa tersebut menjadi pedoman hukum Islam terhadap permasalahan sosial yang muncul akibat beban pajak yang dianggap tidak proporsional.

Ni’am menegaskan bahwa objek pajak seharusnya dikenakan hanya pada harta yang produktif atau kebutuhan sekunder dan tersier (hajiyat dan tahsiniyat). Sebaliknya, barang atau kebutuhan primer seperti sembako maupun rumah tinggal tidak boleh dipajaki berulang.

“Jadi pungutan pajak terhadap sesuatu yang jadi kebutuhan pokok, seperti sembako, dan rumah serta bumi yang kita huni, itu tidak mencerminkan keadilan serta tujuan pajak," ujarnya di sela-sela Munas XI MUI di Jakarta Utara, Minggu (23/11/2025) malam, dikutip dari laman resmi MUI.

Rekomendasi kepada Pemerintah dan DPR:

1. Meninjau ulang beban pajak, terutama pajak progresif yang dinilai terlalu tinggi

2. Memberantas mafia pajak dan mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara

3. Mengevaluasi aturan perpajakan yang dianggap tidak berkeadilan, termasuk PBB, PPN, PPh, PKB, dan pajak waris

4. Menjadikan fatwa ini sebagai pedoman penyusunan regulasi perpajakan.

Jakarta, CNBC Indonesia- Ada sinyal kuat bahwa aktivitas belanja masyarakat akan meningkat di Q4-2025 ini. Tapi ini bukan sekadar cerita klasik soal bonus akhir tahun atau persiapan liburan. Data terbaru menunjukkan ada satu fenomena spesifik yang mendorong konsumsi nasional secara signifikan, yakni 'demam upgrade' handphone secara besar-besaran. Ini adalah pertemuan antara dua kekuatan besar: perang gengsi yang dipicu oleh rilisnya iPhone 17, dan fakta baru bahwa handphone kini telah bergeser menjadi kebutuhan pokok untuk bertahan di ekonomi digital. Bagaimana fenomena ini bisa mengungkap pergeseran perilaku konsumen Indonesia secara drastic? Simak paparan Dina Gurning,selengkapnya dalam program Power Lunch CNBC Indonesia (Rabu, 05/11/2025) berikut ini.