Jakarta (ANTARA) - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) yang diperoleh bank pada pekan pertama Maret 2026 mencapai Rp427,1 triliun dengan alokasi pada lendingchannel sebesar Rp357,6 triliun dan interest rate channel sebesar Rp69,5 triliun.

"Insentif KLM yang diperoleh bank pada minggu pertama Maret 2026 adalah sebesar Rp427,1 triliun dengan alokasi pada lending channel sebesar Rp357,6 triliun serta interest rate channel sebesar Rp69,5 triliun," katanya dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI secara daring di Jakarta, Selasa.

Berdasarkan kelompok bank, KLM disalurkan masing-masing kepada bank badan usaha milik negara (BUMN) sebesar Rp225,6 triliun, bank umum swasta nasional (BUSN) sebesar Rp165,8 triliun, bank pembangunan daerah (BPD) sebesar Rp28 triliun, dan kantor cabang bank asing (KCBA) sebesar Rp7,7 triliun.

Secara sektoral, KLM telah disalurkan kepada sektor-sektor prioritas, mencakup sektor pertanian, industri, dan hilirisasi, sektor jasa termasuk ekonomi kreatif, sektor konstruksi, realestate, dan perumahan, serta sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM), koperasi, inklusi, dan berkelanjutan.

Perry menegaskan bahwa insentif KLM terus dioptimalkan untuk mendorong peningkatan kredit/pembiayaan perbankan ke sektor prioritas guna mendukung pertumbuhan ekonomi.

"Implementasi penguatan KLM sejak 16 Desember 2025 diarahkan untuk memberikan insentif yang lebih tinggi bagi bank yang mendorong penyaluran kredit/pembiayaan perbankan kepada sektor tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia (lendingchannel), serta bank yang lebih responsif dalam menurunkan suku bunga kredit baru sejalan dengan arah penurunan suku bunga kebijakan Bank Indonesia (interestratechannel)," ungkap Gubernur BI.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

BI sudah banyak memberikan insentif kepada perbankan untuk pembiayaan. Tapi, kalau itu tidak diserap oleh permintaan, ya sama saja

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) menyatakan laju pertumbuhan kredit tahun 2025 yang tertahan disebabkan oleh dua faktor utama, yakni permintaan pembiayaan yang belum kuat serta biaya dana perbankan yang masih tinggi.

Sebagai catatan, pertumbuhan kredit perbankan pada November 2025 tercatat 7,74 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 10,79 persen (yoy).

Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Solikin M. Juhro dalam taklimat media di Jakarta, Senin, menjelaskan, dari sisi permintaan (demand side), korporasi cenderung masih berhati-hati (wait and see) dalam mengambil keputusan pembiayaan.

Sikap itu tercermin dari tingginya fasilitas kredit yang belum ditarik (undisbursed loans) yang tercatat Rp2.509,4 triliun pada November 2025.

Menurut Solikin, sebagian korporasi masih mengandalkan dana internal dan cenderung menunda penarikan kredit karena suku bunga yang dinilai masih relatif tinggi.

Tren serupa juga terlihat pada permintaan kredit rumah tangga. BI menilai hal ini dipengaruhi ekspektasi masyarakat terhadap peningkatan penghasilan yang belum cukup kuat, sehingga konsumsi berbasis kredit masih tertahan.

Meski BI gencar memberikan insentif, katanya, belum cukup untuk mendorong kinerja permintaan.

“BI sudah banyak memberikan insentif kepada perbankan untuk pembiayaan. Tapi, kalau itu tidak diserap oleh permintaan, ya sama saja,” ujar Solikin.

Sementara dari sisi penawaran (supply side), BI mencermati tingginya biaya dana atau cost of loanable funds (CoLF) yang membuat penurunan suku bunga kredit berjalan terbatas.

Solikin menyebut masih maraknya praktik pemberian suku bunga khusus (special rate) kepada deposan besar membuat biaya penghimpunan dana bank meningkat dan mempersempit ruang bagi bank untuk menurunkan suku bunga kredit.

Selain biaya dana, BI menyebut komponen lain seperti biaya operasional, margin, dan premi risiko turut memengaruhi tingkat suku bunga kredit, termasuk kecenderungan perbankan menyesuaikan premi risiko di tengah ketidakpastian ekonomi.

Untuk mendorong penyaluran kredit dan memperkuat transmisi kebijakan, BI memperkuat kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) melalui dua jalur, yaitu jalur kuantitas (lending channel) dan jalur harga (interest rate channel).

BI juga menyatakan akan memperkuat koordinasi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta pemerintah.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025