Bisnis.com, JAKARTA — Pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama 2025 menunjukkan perbaikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya menurut pernyataan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni.

"Angka karhutla yang sebelumnya mencapai 375.805 hektare pada 2024 kini menjadi 213.985 hektare per Agustus 2025,” kata Raja Juli dalam acara Ekspose Pengendalian Karhutla Tahun 2025, di Jakarta, Senin (13/10/2025).

Mengacu pada data 2023, Raja Juli menyebutkan bahwa luas karhutla yang berhasil ditekan mencapai 1,16 juta hektare. Adapun total luas karhutla pada 2023 mencapai 1.161.192 hektare, kemudian turun menjadi 376.805 hektare pada 2024.

“Ini bukan hanya capaian angka, tetapi hasil kerja keras lintas lembaga, dukungan masyarakat, dan sistem deteksi dini yang semakin efektif,” sambungnya.

Karhutla di kawasan hutan selama 10 tahun tercatat menurun dari 1,7 juta ha pada 2015 yang setara 66% dari total area terimbas, menjadi 108.000 ha atau 51% pada 2025. Sementara itu, kebakaran lahan gambut selama 10 tahun terakhir juga tercatat turun dari 891.275 ha pada 2015 menjadi 24.212 ha per Agustus 2025.

Selain itu, total titik panas (hotspot) periode 1 Januari–26 September 2025 tercatat berjumlah 2.248 titik. Jumlah ini mengalami penurunan 23,9% dibandingkan dengan 2024 sebanyak 2.954 titik. Raja Juli mengatakan keberhasilan pencegahan dan pengendalian karhutla 2025 ini tetap terkendali berkat kolaborasi antara Kemenhut, TNI, Polri, BMKG, BNPB, pemerintah daerah hingga masyarakat.

“Berdasarkan Satelit Terra/Aqua (NASA) dengan confident level tinggi (80%), menunjukkan pada 2025 tercatat 2.248 titik, sedangkan pada periode yang sama tahun 2024 sebanyak 2.954 titik, atau turun 706,” ujar Raja Antoni.

Ia menambahkan bahwa penguatan Manggala Agni, operasi modifikasi cuaca, serta patroli terpadu di daerah rawan telah berkontribusi besar menekan titik api. Dia turut menyatakan kembali komitmennya untuk tidak berkompromi dengan pihak yang melakukan pelanggaran hingga menimbulkan terjadinya Karhutla.

“Kami juga memastikan penegakan hukum berjalan tegas. Tidak ada kompromi terhadap pelaku pembakaran, baik individu maupun korporasi,” katanya.