JAKARTA - Angka 5,16 miliar bukan jumlah transaksi e-commerce. Itu jumlah anomali trafik siber yang dicatat Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sepanjang 2025 di Indonesia.

Artinya: rata-rata 14 juta potensi insiden per hari. Dan sebagian besar organisasi belum siap meresponsnya.

Untuk mengubah kesadaran jadi kesiapan nyata, PT ITSEC Asia Tbk (IDX: CYBR) bersama Asosiasi Digitalisasi dan Keamanan Siber Indonesia (ADIGSI) menggelar Roadshow Gerakan Nasional Ketahanan Siber (GNKS) di Hotel Novotel Makassar Grand Shayla, 25 Juni 2026.

Peserta tidak hanya mendengar paparan. Mereka menjalani Executive Tabletop Exercise dalam lima tahapan: memahami konteks ancaman, menyusun mitigasi, menjalani simulasi krisis, mempresentasikan keputusan, lalu evaluasi bersama.

Tiga output konkret dibawa pulang peserta:

Security Flow — matriks risiko berdasarkan dampak dan probabilitas insiden

Security Design Concept — gambaran penerapan keamanan pada alur data, batas kepercayaan, dan mekanisme autentikasi

Security Skills Assessment & Recognition — ukuran peningkatan kompetensi menghadapi insiden siber

Patrick Dannacher, President Director ITSEC Asia, menegaskan bahwa krisis siber bukan lagi urusan tim IT semata:

"Ketika sebuah insiden terjadi, dampaknya bisa meluas ke operasional bisnis, layanan kepada pelanggan, hingga reputasi organisasi. Para pengambil keputusan juga perlu memahami bagaimana merespons situasi tersebut dengan cepat dan tepat. Kami ingin peserta pulang dengan sesuatu yang dapat langsung digunakan."

Slamet Aji Pamungkas, Deputi Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN, menekankan bahwa penguatan kapasitas adalah syarat keberlanjutan ekonomi digital nasional:

"Pemanfaatan teknologi digital yang semakin luas perlu diimbangi dengan peningkatan kemampuan dalam menghadapi berbagai risiko siber," katanya.

Firlie Ganinduto, Ketua Umum ADIGSI, menambahkan bahwa Makassar dipilih karena posisinya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia Timur—kawasan yang digitalisasinya makin cepat, tapi kesiapan siber masih tertinggal:



"Banyak organisasi sudah menyadari pentingnya keamanan siber, namun tantangan berikutnya adalah bagaimana menerjemahkan kesadaran tersebut menjadi tindakan nyata."

GNKS bukan acara tunggal. Ini rangkaian roadshow nasional yang sudah dan akan menyambangi:

Banten — 30 April 2026

Makassar — 25 Juni 2026

Pontianak, Bali, Yogyakarta, Medan — menyusul

ITSEC Asia adalah perusahaan keamanan siber yang didukung lebih dari 400 ahli tersebar di Indonesia, Singapura, Australia, Mauritius, dan Dubai.

Rimba Mahardika

Humas BSSN, dan Praktisi Ilmu Komunikasi Universitas Nasional

HARI Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei selalu menghadirkan ruang refleksi bagi bangsa Indonesia. Jika pada 1908, Boedi Oetomo menjadi pelopor kebangkitan melalui pengorganisasian kesadaran intelektual, maka di tahun 2026 ini, medan pertempuran telah mengalami pergeseran drastis.

Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Komdigi) merumuskan tema Harkitnas ke-118 yang sangat relevan, yakni “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara”.

Dari kacamata ilmu komunikasi, tema ini menegaskan bahwa kedaulatan sebuah bangsa di era modern tidak lagi sebatas mempertahankan batas wilayah, melainkan mempertahankan kedaulatan atas informasi di ruang siber.

Komunikasi dan Perubahan Sosial

Di tengah masifnya transformasi teknologi, ilmu komunikasi memainkan peran sentral sebagai katalisator perubahan sosial.

Komunikasi perubahan sosial adalah penggunaan komunikasi secara strategis untuk memengaruhi sikap, perilaku, dan norma-norma dalam suatu komunitas agar tercipta masyarakat yang lebih adaptif dan berdaya saing.

Hal ini sangat selaras dengan Teori Difusi Inovasi (Diffusion of Innovations) yang dicetuskan oleh Everett Rogers pada tahun 1962.

Rogers menjelaskan bagaimana sebuah ide, teknologi, atau inovasi baru dikomunikasikan melalui saluran-saluran tertentu dalam jangka waktu tertentu kepada anggota suatu sistem sosial. Dalam konteks Harkitnas 2026, inovasi merujuk pada literasi digital dan penguasaan teknologi informasi.

Adopsi teknologi ini tidak terjadi secara serentak. Menurut Rogers, masyarakat terbagi menjadi lima kategori adopsi, yaitu Innovators (Inovator), Early Adopters (Perintis), Early Majority (Mayoritas Awal), Late Majority (Mayoritas Akhir), dan Laggards (Kaum Tertinggal).

Tema “Jaga Tunas Bangsa” adalah strategi komunikasi pemerintah untuk merangkul dan mengakselerasi generasi muda agar menjadi Innovators dan Early Adopters yang membawa dampak positif (multiplier effect) bagi kelompok masyarakat lainnya.

Perang Melawan Disinformasi

Sebagai contoh kasus nyata pada dekade ini, kedaulatan informasi bangsa kerap diuji oleh banjirnya hoaks, disinformasi, dan cyberbullying.

Fenomena ini dapat dikaji menggunakan Teori Jarum Suntik (Hypodermic Needle Theory). Teori ini berasumsi bahwa media massa memiliki kekuatan yang sangat luar biasa dan mampu menyuntikkan pesan secara langsung, cepat, dan tanpa hambatan ke dalam benak khalayak yang pasif.

Ketika masyarakat digital kita tidak memiliki literasi media yang mumpuni, mereka akan mudah termakan narasi provokatif yang memecah belah persatuan.

Merespons tantangan ini, pemerintah bersama berbagai platform media sosial menggencarkan kampanye literasi digital seperti Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi.

Kampanye ini mengaplikasikan pendekatan Komunikasi Perubahan Perilaku dan Sosial (SBCC) yang mengubah pola komunikasi dari yang bersifat searah (satu arah) menjadi dialogis.

Melalui literasi digital, khalayak pasif disulap menjadi penerima pesan yang aktif, kritis, dan mampu memverifikasi kebenaran sebuah informasi sebelum menyebarkannya (fact-checking).

Generasi Muda sebagai Agen Perubahan

Menjaga tunas bangsa adalah keniscayaan, bukan sekadar pilihan. Komunikasi adalah alat utama dalam mewujudkan hal ini.

Meminjam gagasan Teori Komunikasi Pembangunan (Development Communication), komunikasi bukan hanya berfungsi sebagai penyampai pesan, tetapi juga sebagai alat untuk memobilisasi masyarakat.

Pemerintah menaruh fokus pada generasi muda karena mereka adalah digital natives yang menguasai tata bahasa dan medium komunikasi baru. Melalui ruang siber seperti media sosial, generasi muda memiliki potensi besar untuk mengomunikasikan narasi persatuan, kreativitas, dan nasionalisme modern. Namun, menjaga tunas bangsa juga menuntut tanggung jawab etis.

Dalam konteks ini, Teori Kultivasi (Cultivation Theory) yang digagas oleh George Gerbner patut menjadi perhatian. Teori ini menyatakan bahwa paparan media secara terus-menerus dalam jangka panjang membentuk cara pandang khalayak tentang realitas sosial di sekitarnya. Jika generasi muda terus-menerus terpapar konten negatif atau destruktif, budaya dan karakter bangsa bisa terkikis.

Oleh karena itu, “Menjaga Tunas Bangsa” harus diartikan sebagai tindakan kolektif untuk memproduksi dan mengonsumsi konten positif yang mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila.

Dengan demikian, memperingati Hari Kebangkitan Nasional 2026 merupakan momentum krusial untuk mengevaluasi sejauh mana kemampuan literasi digital kita.

Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di era modern bertumpu pada sejauh mana masyarakatnya cerdas dalam mengelola dan menyaring arus informasi.

Melalui pemanfaatan teori-teori komunikasi, seperti mengoptimalkan penyebaran inovasi teknologi dan menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat terhadap media, semangat Hari Kebangkitan Nasional 1908 dapat terus hidup dan bermetamorfosis menjadi kedaulatan digital bangsa Indonesia yang tangguh di tahun 2026 dan masa-masa mendatang.

Selamat Memperingati Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2026! Mari kita jaga kedaulatan bangsa dan ruang digital Indonesia dengan karya yang cerdas, kreatif, dan kolaboratif. Bangkit Bersama Menuju Indonesia Emas 2045.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Bidang Technology & Security Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) Toto Prasetio menuturkan pihaknya tengah mengkaji usulan pengembangan produk asuransi siber untuk melindungi sektor keuangan dari kerugian akibat kejahatan siber.

Usulan tersebut nantinya akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar dapat ditindaklanjuti oleh regulator untuk memperkuat ketahanan sektor jasa keuangan yang semakin mengandalkan digitalisasi dewasa ini, terutama di sektor perbankan.

Ia menyatakan dalam sesi talkshow CxO Forum Banking Update 2026 di Jakarta, Rabu, bahwa pengembangan produk asuransi tersebut merupakan bagian dari upaya perbaikan tata kelola sektor jasa keuangan secara menyeluruh.

“Dari Perbanas akan kami work out (bahas) topik yang begini ini (asuransi siber) kayak gimana sih supaya perhitungannya juga masuk akal, berapa preminya,” ujar Toto Prasetio.

Meskipun demikian, ia belum dapat memberikan informasi detail mengenai produk asuransi tersebut.

“Saya belum bisa ngomong detail bentukannya kayak gimana karena still ongoing process (proses masih berjalan) dari work stream (alur kerja) yang kami punya,” tuturnya.

Selain mengembangkan asuransi siber, ia menyampaikan bahwa regulator juga perlu segera menetapkan standard cyber resilience (ketahanan siber).

Toto mencontohkan, Bank Indonesia (BI) menerapkan dan mendorong penerapan konsep “zero trust” yang telah menjadi aturan main bagi seluruh pelaku industri perbankan. Namun, hingga kini belum ada regulasi terkait standard minimum bagaimana konsep tersebut diimplementasikan di setiap bank.

Zero trust merupakan pendekatan keamanan siber yang memvalidasi atau memverifikasi setiap interaksi dalam jaringan dengan menggunakan deteksi secara cepat dan responsif terhadap ancaman serangan siber.

Pendekatan keamanan siber yang mengusung prinsip “Never Trust, Always Verify” tersebut meminimalkan trust atau kepercayaan kepada pengakses suatu arsitektur network (jaringan), sehingga tidak mudah memberi akses kepada pihak manapun.

Toto menyatakan, salah satu standard ketahanan siber yang perlu dimiliki oleh bank untuk menerapkan “zero trust” tersebut, misalnya, adalah fraud detection (sistem pendeteksi tindak penipuan) yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko serangan siber.

“Kita mesti bicarakan (standard) ini karena saya sendiri yakin nanti Perbanas kami tidak bisa sendiri, kami harus kerja sama dengan surrounding external system (sistem eksternal yang melingkupi industri perbankan),” katanya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Semakin tingginya serangan siber menjadi alarm Indonesia tak bisa lagi menunda pembentukan Undang-undang Keamanan dan Ketahanan Siber (UU KKS). Tanpa UU KKS sebagai payung hukum, koordinasi antarlembaga saat terjadi krisis siber akan terus mengalami jalan buntu.

Pengamat intelijen dan terorisme, Ridlwan Habib mengatakan, Indonesia kini berada di persimpangan jalan yang krusial di tengah gemuruh transformasi digital. Serangan siber bukan lagi sekadar gangguan teknis sporadis, melainkan ancaman nyata yang menyasar jantung pertahanan dan urat nadi ekonomi nasional.

Ia mengingatkan situasi keamanan siber di Tanah Air sudah masuk dalam tahap yang sangat mengkhawatirkan. Anomali trafik yang mencapai ratusan juta serta serangan terhadap infrastruktur strategis, mulai dari sektor energi hingga perbankan menjadi bukti bahwa benteng digital Indonesia sedang diuji habis-habisan. 18 Juta Serangan Siber Mengguncang Asia Tenggara, Indonesia Diserang 3 Juta Kali

”Kita tidak sedang menghadapi peretas amatir, tapi seringkali aktor-aktor terorganisir yang mampu melumpuhkan layanan publik dalam sekejap. Ini adalah alarm keras bagi kedaulatan kita di ruang siber," kata Ridlwan, Selasa (11/5/2026) malam.

Menurut Ridlwan, kerentanan ini semakin diperparah oleh absennya payung hukum yang komprehensif. Hingga saat ini, regulasi yang ada masih bersifat sektoral dan belum mampu memberikan perlindungan menyeluruh bagi ekosistem digital nasional.

Tanpa satu payung hukum yang solid, koordinasi antarlembaga akan terus menemui jalan buntu saat krisis siber terjadi. ”Kita butuh lebih dari sekadar protokol teknis. Kita butuh mandat konstitusional melalui UU KKS. UU ini adalah instrumen vital untuk mengatur tata kelola, perlindungan data, hingga penegakan hukum di wilayah abu-abu digital kita," tegasnya.

Menanggapi dinamika di parlemen, Ridlwan memberikan dukungan penuh kepada DPR untuk segera mempercepat pembahasan dan pengesahan RUU KKS yang kini telah masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas. Langkah politik tersebut dinilanya sebagai investasi strategis bagi masa depan keamanan nasional.

"DPR harus melihat ini sebagai isu darurat nasional yang melampaui sekat politik. Mengesahkan RUU KKS berarti memberikan kepastian rasa aman bagi jutaan warga negara dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem digital nasional kita. Tidak ada alasan lagi untuk menunda," tandasnya.

Sebelumnya anggota Komisi 1 DPR RI Junico BP Siahaan (Nico Siahaan) optimistis RUU KKS dapat disahkan para periode kali ini. Ia menuturkan pemerintah dan DPR saat ini sependapat bahwa keberadaan UU KKS sangat mendesak. Selain semakin tingginya serangan siber di Indonesia saat ini, keberadaan artificial intelegent (AI) menambah potensi kerentanan di ruang digital.

"Ketahanan siber ini bagaimana sistem-sistem yang ada di Indonesia itu mendapatkan serangan-serangan baik dari dalam maupun dari luar negeri. Nah ini akan meningkat nanti dengan adanya teknologi AI. Nobody is safe, semua bisa mendapatkan serangan-serangan ini. Dan percepatannya luar biasa," kata Nico usai diskusi bertajuk Urgensi Payung Hukum Keamanan Siber' di Gedung Pascasarjana UI, Senin (11/5/2026).

Bayangkan, lanjut Nico, jika serangan ini menyerang instalasi listrik di Indonesia. Bukan hanya lampunya yang mati, tapi pelayanan-pelayanan publik. ”Bagaimana yang di rumah sakit, di ICU dan lain sebagainya. Jadi serangan-serangan siber ini sudah bisa masuk ke semua permasalahan-permasalahan yang paling basic. Jadi ini harus ada (UU KKS)," sambungnya.

Lebih lanjut Nico mengutarakan PDIP tegas akan menjadikan UU KKS selaras dengan berbagai hal, khususnya menyangkut hak-hak warga sipil dan demokrasi. Pengawasan yang baik perlu dilakukan agar BSSN sebagai leading sector keamanan siber tidak menjadi badan yang over control atau super body. Selain itu perlu adanya mandatory sehingga kementerian atau lembaga wajib melaksanakan rekomendasi dikeluarkan BSSN. 3 Surpres Dibacakan Puan di Rapat Paripurna, Ada soal RUU Keamanan dan Ketahanan Siber

Nico menyampaikan data menunjukkan sebanyak 5,5 miliar anomali trafik nasional di tahun 2025. Ironisnya dari miliaran serangan tersebut, 74,59% masyarakat justru tidak menyadari pernah menjadi korban kejahatan siber. Fakta terungkap juga menyebutkan banyak instansi belum memiliki tim tanggal siber dan hanya 28% perusahaan yang memiliki protokol keamanan siber memadai. Singkatnya, respons terhadap notifikasi keamanan masih rendah.

Sementara Direktur Eksekutif di Catalyst Policy Works (CPW), Wahyudi Djafar mengingatkan tantangan terbesar dalam pengesahan UU KKS yaitu menyangkut ego sektoral lembaga atau instansi terkait. "Nah ini yang nanti mungkin jadi tantangan dalam proses pembahasan untuk memastikan sinkronisasi tidak hanya di level undang-undang tetapi antaraktornya," tuturnya.

JAKARTA - Rancangan Undang-undang Keamanan dan Ketahanan Siber ( RUU KKS ) bukan sebagai alat kontrol pemerintah untuk membatasi hak publik di dunia siber. Pengawasan, perlindungan hak sipil, dan demokrasi menjadi beberapa poin krusial yang akan dibahas DPR atas RUU KKS.

Hal ini disampaikan Anggota Komisi I DPR Junico BP Siahaan atau lebih dikenal Nico Siahaan kepada wartawan usai diskusi bertema Urgensi Payung Hukum Keamanan Siber di Gedung Pascasarjana UI Salemba, Jakarta Pusat, Senin (11/5/2026). Nico menekankan keberadaan UU KKS justru menjadi bukti pemerintah sangat serius melindungi kepentingan publik dari berbagai potensi serangan siber .

Penegasan itu dikemukakan Nico sebagai klarifikasi atas mencuatnya isu RUU KKS akan menjadi alat kontrol pemerintah di dunia siber. "Kemarin sudah ada pengawasan ruang digital, kemarin ada kementerian, Komdigi datang, kemudian melakukan seperti memaksa untuk sebuah website untuk di-take down kontennya. Nah, mungkin gara-gara itu sehingga banyak berpendapat bahwa ini undang-undang akan melanggar hak-hak masyarakat berpendapat. Justru ini di hulunya," katanya. 3 Surpres Dibacakan Puan di Rapat Paripurna, Ada soal RUU Keamanan dan Ketahanan Siber

Politisi PDIP ini menjelaskan konten dan platform merupakan hilir di dunia siber. Sementara UU KKS adalah sistem yang dalam hal ini merupakan hulu di dunia siber Indonesia. ”Tanpa sistem ini, tanpa keamanan, mereka (publik) juga gak bisa melakukan konten. Jadi kita melakukan pertahanan justru. Undang-undang ini akan fokus kepada pertahanan terhadap sistem jaringan dari serangan-serangan yang luar. Bukan melarang hak-hak sipil berpendapat," ungkapnya

Menurutnya, KKS ini justru untuk memberikan keamanan, supaya semua bisa melakukan kegiatan digital di Indonesia. ”Bayangkan, bukan hanya digital saja ya, semua berkaitan dengan publik yang hari ini juga bisa dinikmati, semuanya itu bisa menjadi kemudahan-kemudahan," lanjutnya.

Lebih jauh Nico menuturkan RUU KKS sangat penting disahkan menjadi undang-undang, terlebih seiring semakin tingginya serangan siber di Indonesia saat ini. Keberadaan artificial intelligence (AI) menambah potensi kerentanan di ruang digital

PDIP, lanjut tegas Nico, menekankan UU KKS harus selaras dengan berbagai hal, khususnya menyangkut hak-hak warga sipil dan demokrasi. Pengawasan yang baik perlu dilakukan agar BSSN sebagai leading sector keamanan siber tidak menjadi badan yang over control atau super body. Selain itu perlu adanya mandatory sehingga kementerian atau lembaga wajib melaksanakan rekomendasi dikeluarkan BSSN.

Direktur Eksekutif di Catalyst Policy Works (CPW), Wahyudi Djafar mengingatkan tantangan terbesar dalam pengesahan UU KKS yaitu menyangkut ego sektoral lembaga atau instansi terkait. "Nah ini yang nanti mungkin jadi tantangan dalam proses pembahasan untuk memastikan sinkronisasi tidak hanya di level undang-undang tetapi antar aktornya gitu ya. Karena memang sekali lagi bahwa di Indonesia aktor-aktor ini sudah matang," katanya.

Selain Nico dan Wahyudi, diskusi juga menghadirkan dosen program studi kajian terorisme SPPB UI Sri Yunanto. Termasuk akademisi FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS Bhayangkara Awaludin Marwan, serta perwakilan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia Arry Abdi Syalman. 18 Juta Serangan Siber Mengguncang Asia Tenggara, Indonesia Diserang 3 Juta Kali

Dalam diskusi ini, semua narasumber sepakat RUU KKS sangat mendesak untuk segera disahkan. Data menunjukkan sebanyak 5,5 miliar anomali trafik nasional di tahun 2025. Ironisnya dari miliaran serangan tersebut, 74,59% masyarakat justru tidak menyadari pernah menjadi korban kejahatan siber.

Fakta terungkap juga menyebutkan banyak instansi belum memiliki tim tanggal siber dan hanya 28% perusahaan yang memiliki protokol keamanan siber memadai. Singkatnya, respons terhadap notifikasi keamanan masih rendah.

Ardi Arupa Kewangga

Pranata Humas BSSN dan Praktisi Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jakarta

PERNAH menerima pesan yang terlihat sangat penting dan mendesak? Misalnya, pesan dari bank yang meminta verifikasi akun, pesan dari kurir yang meminta kita membuka tautan pelacakan paket, atau pesan dari instansi resmi yang meminta kita segera mengisi data pribadi.

Sekilas, pesan seperti itu tampak wajar. Logonya terlihat resmi. Bahasanya meyakinkan. Bahkan, kadang pesannya datang pada saat yang sangat tepat: ketika kita sedang menunggu paket, sedang panik, atau sedang membutuhkan informasi cepat.

Di titik itulah phishing bekerja.

Phishing bukan sekadar penipuan digital biasa. Ia adalah bentuk rekayasa sosial yang memanfaatkan kepercayaan, ketakutan, kepanikan, dan kebiasaan manusia untuk bertindak cepat tanpa berpikir panjang. NIST menjelaskan phishing sebagai upaya memperoleh data sensitif melalui pesan atau situs palsu yang menyamar sebagai pihak sah atau tepercaya (NIST, 2017).

Masalahnya, di era sekarang, phishing tidak hanya muncul dalam bentuk email mencurigakan. Ia bisa datang lewat SMS, WhatsApp, media sosial, aplikasi palsu, QR code, bahkan pesan yang mengatasnamakan situasi darurat.

Phishing Menyerang Pikiran Sebelum Menyerang Perangkat

Selama ini, banyak orang mengira keamanan siber hanya urusan teknologi: antivirus, firewall, kata sandi kuat, atau autentikasi dua faktor. Semua itu memang penting. Namun, phishing memperlihatkan bahwa titik lemah terbesar sering kali bukan perangkat, melainkan cara kita mengambil keputusan.

Pelaku phishing tidak selalu perlu meretas sistem yang rumit. Kadang mereka hanya perlu membuat pesan yang cukup meyakinkan agar korban mau mengklik tautan, mengunduh aplikasi, memasukkan password, atau membagikan kode OTP.

Dalam perang siber, pola ini semakin jelas. Ketika masyarakat sedang cemas akibat konflik, pesan palsu bisa terasa seperti penyelamat. Ketika warga membutuhkan informasi tempat perlindungan, tautan berbahaya bisa menyamar sebagai aplikasi darurat. Ketika publik sedang mengikuti berita perang, disinformasi dan konten manipulatif bisa menyebar jauh lebih cepat daripada klarifikasi.

Sophos mencatat bahwa dalam eskalasi konflik Amerika Serikat, Israel, dan Iran, aktivitas hacktivist meningkat di berbagai platform, termasuk Telegram, X, dan forum bawah tanah. Banyak klaim serangan berupa defacement, DDoS, dan doxxing, meskipun sebagian klaim perlu diperlakukan hati-hati karena belum tentu terverifikasi (Sophos, 2026).

Artinya, ruang digital sekarang bukan hanya tempat orang mencari informasi. Ia juga menjadi medan pengaruh, manipulasi, dan penipuan.

Belajar dari Perang Iran vs Israel

Salah satu contoh aktual terlihat dalam konflik Iran–Israel yang dalam praktiknya menjadikan juga ruang siber sebagai arena medan pertempuran. Di era perang modern, pertempuran tidak lagi hanya berlangsung di udara, laut, atau darat, tetapi juga di ruang siber. Berbagai operasi siber dilakukan kedua belah pihak seperti defacement, DDoS, doxxing, hingga peretasan sebagai bentuk salig serang dalam rangka melemahkan infrastruktur kritis lawan.

Phishing juga tidak luput menjadi bentuk serangan yang dilakukan, salah satu contoh yaitu adanya serangan berupa kampanye phishing aplikasi palsu, di mana penyerang menyebarkan APK Android palsu yang meniru aplikasi peringatan serangan Israel (RedAlert), dengan tujuan untuk memata-matai korban hingga mencuri data dari perangkat mobile (Redaksi, 2026).

Di Israel, aplikasi peringatan serangan udara digunakan warga untuk memperoleh informasi cepat tentang ancaman roket atau rudal. Namun, dalam situasi konflik, kebutuhan publik terhadap informasi darurat justru dimanfaatkan oleh pelaku serangan siber. AP News melaporkan bahwa sebagian pengguna Android di Israel menerima pesan berisi tautan yang seolah-olah menawarkan informasi real-time tentang tempat perlindungan, tetapi tautan tersebut justru mengunduh spyware yang dapat mengakses kamera, lokasi, dan data perangkat (AP News, 2026).

Kasus ini menunjukkan satu hal penting: phishing paling berbahaya ketika ia datang pada saat manusia sedang takut, panik, atau merasa harus segera mengambil keputusan.

Belajar dari Karl Popper: Jangan Langsung Percaya, Uji Dulu

Di sinilah gagasan Karl Popper tentang falsifikasi menjadi menarik untuk dibawa ke kehidupan sehari-hari. Dalam filsafat ilmu, Popper dikenal dengan gagasan bahwa pengetahuan yang baik bukan hanya dibangun dengan mencari pembenaran, tetapi juga dengan membuka diri terhadap kemungkinan salah. Sederhananya, sebuah klaim harus bisa diuji. Bila ada bukti kuat yang membantahnya, klaim itu harus ditinggalkan (Riyadi, 2004).

Dalam konteks akademik, prinsip ini digunakan untuk menguji teori. Namun, dalam kehidupan digital, prinsip yang sama dapat menjadi kebiasaan praktis: jangan langsung bertanya, “Apa buktinya pesan ini benar?” tetapi tanyakan juga, “Apa tanda bahwa pesan ini mungkin palsu?”

Pertanyaan kedua inilah yang sering menyelamatkan kita.

Saat menerima pesan dari bank, jangan langsung percaya karena ada logo bank. Tanyakan: apakah alamat pengirimnya benar? Saat menerima tautan bantuan, jangan langsung klik karena pesannya mendesak. Tanyakan: apakah tautan itu berasal dari kanal resmi? Saat menerima aplikasi darurat, jangan langsung unduh dari tautan SMS. Tanyakan: apakah aplikasi ini tersedia di toko aplikasi resmi? Berpikir falsifikatif berarti membiasakan diri untuk mencari kemungkinan salah sebelum bertindak.

Dari Kasus RedAlert ke Kehidupan Sehari-hari

Kasus aplikasi palsu RedAlert dan kasus sejenisnya yang terjadi dalam konflik Iran–Israel memberi pelajaran penting bagi masyarakat umum. Phishing tidak selalu memakai umpan hadiah, diskon, atau rekening bank. Dalam situasi tertentu, phishing bisa memakai isu keselamatan, bencana, perang, kesehatan, atau bantuan sosial.

Di Indonesia, pola serupa mudah kita bayangkan. Pesan palsu bisa mengatasnamakan: bantuan pemerintah, pajak, bank, BPJS, undangan digital, informasi bencana, atau tautan berita yang sedang viral di media sosial. Kuncinya sama: pelaku membuat korban merasa harus bertindak cepat.

Padahal, dalam keamanan digital, jeda beberapa detik sering kali sangat berharga. Berhenti sebentar sebelum klik bisa mencegah pencurian data, pembobolan akun, atau penyebaran malware. Karena itu, sikap kritis bukan berarti paranoid. Sikap kritis berarti tidak menyerahkan keputusan penting kepada kepanikan.

Lima Pertanyaan Sebelum Mengklik Tautan

Agar gagasan falsifikasi Popper tidak berhenti sebagai teori, kita bisa menerjemahkannya menjadi kebiasaan sederhana. Sebelum mengklik link, mengunduh aplikasi, atau memasukkan data pribadi, coba lima pertanyaan berikut.

Pertama, siapa pengirim pesan ini? Apakah pengirimnya benar-benar lembaga resmi, atau hanya nomor asing, akun baru, alamat email aneh, atau nama yang meniru institusi tertentu?

Kedua, apakah pesan ini membuat saya panik? Phishing sering memakai kalimat seperti “akun Anda akan diblokir”, “segera verifikasi”, “kesempatan terakhir”, atau “klik sekarang”. Semakin mendesak bunyinya, semakin perlu diuji.

Ketiga, apakah tautannya masuk akal? Jangan hanya melihat nama yang tampak resmi. Perhatikan domain, ejaan, dan arah tautan. Bila ragu, jangan klik tautan dari pesan. Buka situs resmi secara manual melalui browser.

Keempat, apakah saya diminta memberikan data sensitif? Password, PIN, OTP, nomor kartu, dan data pribadi tidak seharusnya diminta melalui tautan pesan singkat.

Kelima, apakah ada sumber resmi yang bisa memverifikasi? Cek aplikasi resmi, situs resmi, call center resmi, atau akun terverifikasi. Jangan jadikan pesan yang datang tiba-tiba sebagai satu-satunya sumber kebenaran.

Jika satu saja dari lima pertanyaan itu menimbulkan keraguan, lebih baik berhenti.

Keamanan Siber Dimulai dari Kebiasaan Berpikir

Dalam dunia digital yang makin terhubung, perang, konflik politik, bencana, dan isu publik dapat dengan cepat berubah menjadi bahan manipulasi digital. Informasi yang sedang viral bisa menjadi umpan phishing. Kepanikan publik bisa menjadi celah serangan. Bahkan aplikasi yang tampaknya membantu bisa disusupi niat jahat.

Itulah sebabnya literasi siber tidak cukup hanya berisi petunjuk teknis. Masyarakat juga perlu dilatih untuk berpikir kritis, skeptis secara sehat, dan berani menguji informasi sebelum mempercayainya.

Falsifikasi Popper memberi kita pelajaran sederhana: jangan terlalu cepat membenarkan sesuatu hanya karena ia tampak meyakinkan. Dalam ruang digital, pesan yang terlihat resmi belum tentu aman. Tautan yang terlihat membantu belum tentu benar. Aplikasi yang datang pada saat darurat belum tentu dapat dipercaya.

Maka, sebelum klik, berhentilah sejenak.

Tanyakan: apa yang bisa membuktikan bahwa pesan ini palsu?

Pertanyaan kecil itu bisa menjadi garis pertahanan pertama antara kita dan serangan siber.

Keamanan siber bukan lagi sekadar isu teknis, melainkan prasyarat utama bagi keberlanjutan industri keuangan digital

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong seluruh penyelenggara inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital, dan aset kripto (IAKD) untuk menempatkan keamanan siber sebagai investasi strategis.

Dalam hal ini, penguatan keamanan siber dipandang pembeda penting bagi pelaku industri dalam membangun kredibilitas, menjaga kesinambungan layanan, dan memperkuat daya saing di tengah perkembangan ekonomi digital.

“Keamanan siber bukan lagi sekadar isu teknis, melainkan prasyarat utama bagi keberlanjutan industri keuangan digital,” kata Kepala Eksekutif Pengawas ITSK dan IAKD OJK Adi Budiarso dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Adi menambahkan bahwa dalam ekosistem yang semakin terhubung, satu insiden siber tidak hanya berdampak pada satu institusi, tetapi dapat memengaruhi reputasi, kepercayaan, dan stabilitas ekosistem secara keseluruhan.

Ia juga menegaskan bahwa industri perlu melakukan pergeseran paradigma dari compliance-based security menuju resilience-based security.

Artinya, keamanan siber tidak cukup hanya dipenuhi sebagai kewajiban kepatuhan, tetapi harus menjadi bagian dari strategi bisnis, tata kelola perusahaan, manajemen risiko, dan pelindungan konsumen.

“Kepercayaan adalah mata uang utama dalam ekonomi digital. Kecepatan inovasi harus berjalan seiring dengan kekuatan pengamanan. Tanpa keamanan siber yang memadai, inovasi justru dapat berubah menjadi sumber kerentanan baru bagi masyarakat dan industri,” kata Adi.

OJK juga menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia di sektor keuangan digital. Menurut otoritas, teknologi keamanan yang kuat harus didukung oleh kompetensi, disiplin operasional, kesiapan prosedur, serta budaya pelaporan insiden yang transparan dan bertanggung jawab.

Pada Senin (27/4) hingga Kamis (29/4), OJK bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyelenggarakan workshop keamanan siber bagi penyelenggara ITSK.

Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman, kewaspadaan, kapasitas sumber daya manusia, serta kemampuan industri dalam mencegah, mendeteksi, merespons, dan memulihkan diri dari insiden siber.

Melalui kerja sama dengan BSSN, OJK terus memperkuat sinergi kelembagaan dalam membangun ketahanan siber nasional, khususnya di sektor jasa keuangan digital.

Otoritas menyampaikan bahwa kolaborasi lintas lembaga menjadi penting karena ancaman siber tidak mengenal batas sektor, batas institusi, maupun batas yurisdiksi.

OJK pun menyatakan akan terus memperluas koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, aparat penegak hukum, asosiasi industri, dan pelaku usaha untuk memastikan pengelolaan risiko siber dilakukan secara terpadu.

Pendekatan ini diperlukan agar stabilitas sistem keuangan, perlindungan konsumen, serta kesinambungan layanan keuangan digital tetap terjaga.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kedaulatan data adalah ketahanan nasional. Di tengah meningkatnya tensi geopolitik global dan fenomena Splinternet, kebijakan penempatan pusat data di luar negeri sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 perlu dievaluasi.

Founder Sobat Cyber Indonesia (SCI) Al Akbar Rahmadillah memperingatkan membiarkan data rakyat Indonesia tersimpan di yurisdiksi asing tanpa kendali fisik merupakan perjudian besar terhadap ketahanan nasional.

“Namun, asumsi bahwa dunia akan selalu berada dalam kondisi stabil, terbuka, dan bebas dari friksi geopolitik kini semakin sulit dipertahankan karena realitas menunjukkan fragmentasi digital, proteksionisme data, dan rivalitas antarnegara justru menguat, sehingga menempatkan kebijakan fleksibilitas lokasi data dalam PP 71/2019 pada posisi yang perlu dievaluasi ulang dari perspektif kedaulatan data dan ketahanan nasional Indonesia,” kata Akbar, Senin (27/4/2026).

Akbar menyebut salah satu kelemahan fundamental dari penyimpanan data lintas batas adalah ketergantungan pada infrastruktur komunikasi internasional, seperti kabel bawah laut. Dalam kondisi ketegangan geopolitik seperti sekarang ini, jalur-jalur ini menjadi target sabotase yang empuk.

“Jika data utama masyarakat Indonesia tersimpan di Singapura atau Amerika Serikat, sementara jalur komunikasi fisik terputus, maka seluruh layanan publik dan ekonomi yang bergantung pada data tersebut akan mengalami kelumpuhan total,” ungkapnya.

Di tengah kondisi geopolitik yang terus memanas, kata Akbar, masyarakat sering terjebak dalam diskusi abstrak mengenai privasi, namun melupakan ancaman fisik yang nyata.

Lihat video: Jaksa Segera Tetapkan Tersangka Kasus Korupsi Proyek Pusat Data Nasional



“Jika data utama masyarakat Indonesia tersimpan di server Singapura atau Amerika Serikat, kita sepenuhnya bergantung pada seutas kabel di dasar laut. Dalam skenario konflik atau sabotase, jalur ini adalah target empuk. Begitu kabel terputus, ekonomi digital dan layanan publik kita akan lumpuh total seketika,” ucapnya.

PP 71/2019 awalnya hadir dengan semangat pro-investasi dan efisiensi cloud global. Namun, memasuki 2026, lanskap dunia telah berubah. Data bukan lagi sekadar komoditas ekonomi, melainkan instrumen kekuasaan strategis.

"Dunia hari ini tidak lagi hanya terbagi oleh garis batas wilayah, melainkan oleh batas-batas teknologi. Kebijakan pintu terbuka terhadap penyimpanan data di luar negeri kini menghadapi risiko tinggi akibat senjata siber dan embargo informasi yang menjadi alat diplomasi baru," jelasnya.

Data Komdigi menunjukkan angka yang mengkhawatirkan dari 230 juta pengguna internet di Indonesia, lebih dari 90% trafik data dikelola oleh hanya 798 Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Asing seperti Meta, Google, dan TikTok. Ketergantungan masif pada infrastruktur luar negeri ini menciptakan titik lemah yang krusial.

Akbar menyoroti tiga dimensi risiko utama yang dihadapi Indonesia saat ini, pertama, Konflik Yurisdiksi di mana hukum domestik negara tempat server berada seringkali mengesampingkan regulasi Indonesia. Hal ini memungkinkan intelijen asing mengakses data warga negara Indonesia tanpa persetujuan pemerintah kita.

Kedua, ancaman kill switch yakni, jika terjadi ketegangan diplomatik, akses terhadap data masyarakat bisa diputus secara sepihak (sanctions), yang berpotensi melumpuhkan ekonomi digital dan layanan publik dalam semalam. Ketiga, Kerentanan Infrastruktur Fisik: Ketergantungan pada kabel bawah laut internasional membuat Indonesia rentan terhadap sabotase fisik yang dapat memutus nadi informasi nasional.

Akbar merujuk pada langkah Uni Eropa dengan regulasi GDPR-nya sebagai standar emas perlindungan data. "Uni Eropa mewajibkan lokasi penyimpanan data warga mereka berada di wilayah Uni Eropa. Indonesia harus bergerak dari paradigma 'asal bisa diakses' menuju 'kendali fisik sepenuhnya' melalui lokalisasi data," tegasnya lagi.

Sebagai langkah mitigasi, Sobat Cyber Indonesia mendorong pemerintah untuk melakukan reorientasi kebijakan. "Kedaulatan bangsa di abad ke-21 tidak lagi hanya diukur dari penguasaan darat, laut, dan udara, tetapi dari kemampuan melindungi wilayah siber. Lokalisasi data bukan berarti menutup diri, melainkan membangun benteng agar ketika badai geopolitik melanda, denyut nadi digital Indonesia tetap berdetak di tanah air sendiri," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu menyatakan ketahanan siber merupakan aspek penting untuk menjaga kepercayaan investor di sektor keuangan.

Ia mengatakan, saat ini sektor keuangan semakin berkembang luas dengan kehadiran berbagai inovasi dan teknologi sehingga membutuhkan peningkatan keamanan siber.

“Kalau dalam situasi seperti ini di mana produk keuangan itu sudah begitu banyak bervariasi, dari penggunaan e-banking, penggunaan dari produk-produk non-financial institution seperti kripto, kemudian Bitcoin, kemudian fintech, itu begitu luas maka itu harus diperkuat yang namanya sistem keamanan siber,” ujarnya di Jakarta, Kamis.

Anggito menyatakan, ketahanan siber dan keamanan teknologi informasi merupakan hal yang penting untuk mendorong pendalaman sektor keuangan.

Pihaknya pun bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), hingga Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengevaluasi aspek tersebut secara rutin.

“Kami juga memonitor bank-bank itu masing-masing kalau ada yang kurang baik lalu kami ingatkan supaya meng-improve (sistem siber dan teknologi informasi mereka),” katanya.

Selain meningkatkan keamanan siber, Anggito menyampaikan bahwa penguatan kebijakan fiskal juga diperlukan untuk menjaga kepercayaan investor di sektor keuangan.

Salah satunya, Kemenkeu berupaya untuk menjaga tingkat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak melebihi 3 persen hingga akhir tahun.

Selain itu, pemerintah juga terus mendorong peningkatan penyaluran pembiayaan ke sektor riil untuk memacu pertumbuhan perekonomian nasional.

“Kemarin Bank Indonesia juga mengumumkan bahwa cukup banyak sektor yang masih punya kesempatan untuk ekspansi,” ucap Anggito Abimanyu.

Pada konferensi pers daring pada Rabu (22/4), BI mengungkapkan kredit perbankan tumbuh sebesar 9,49 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada Maret 2026, lebih tinggi dibandingkan pada Februari 2026 sebesar 9,37 persen yoy.

Berdasarkan kelompok penggunaan, peningkatan tersebut didukung oleh kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi yang pada Maret 2026 masing-masing tumbuh sebesar 20,85 persen yoy, 4,38 persen yoy, dan 5,88 persen yoy.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan minat penyaluran kredit perbankan dinilai tetap baik, tercermin dari persyaratan pemberian kredit (lending requirement) yang masih longgar, kecuali pada segmen kredit konsumsi dan UMKM akibat masih tingginya risiko kredit pada kedua segmen tersebut.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Rimba Mahardika

Humas BSSN, Praktisi Ilmu Komunikasi Universitas Nasional

SETIAP tanggal 21 April, bangsa Indonesia selalu terjebak dalam romantisme seremonial. Kebaya, sanggul, dan lomba-lomba seru menjadi pemandangan biasa di perkantoran maupun sekolah. Namun, di tahun 2026 ini – tepat 147 tahun setelah kelahiran Raden Ajeng Kartini – kita harus jujur bertanya: Apakah peringatan ini masih sekadar "meminjam" nama Kartini, atau kita benar-benar melanjutkan perjuangannya?

Dalam diskursus ilmu komunikasi, Kartini bukan sekadar pahlawan emansipasi, melainkan seorang komunikator brilian yang mematahkan dinding patriarki melalui pena (surat-menyurat). Hari ini, 21 April 2026, ketika pena telah bertransformasi menjadi keyboard dan surat telah berubah menjadi algoritma media sosial, semangat Kartini dihadapkan pada realitas baru yang kompleks: "Terang Digital".

Komunikasi Feminis: Dari Ruang Pingitan ke Ruang Siber

Perjuangan Kartini yang tertuang dalam buku Habis Gelap Terbitlah Terang adalah manifestasi dari pemikiran kritis yang menembus batas-batas komunikasi tradisional saat itu. Jika kita membedah menggunakan Teori Komunikasi Feminis (Feminist Standpoint Theory), Kartini menyuarakan realitas kehidupan perempuan dari sudut pandang perempuan itu sendiri, bukan dari perspektif laki-laki yang dominan di zaman kolonial.

Di era digital 2026, perjuangan ini berevolusi. Media sosial dan platform digital menjadi ruang baru di mana narasi perempuan harus direbut. Namun, ironisnya, ruang "terang" ini juga membawa sisi gelap. Data dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) per April 2026 mencatat ada lebih dari 2.000 laporan kekerasan terhadap perempuan di ruang digital setiap tahunnya, dengan mayoritas kasus adalah kekerasan seksual online.

Ini adalah tantangan komunikasi yang serius. Kartini masa kini tidak hanya berjuang melawan pingitan fisik, tetapi "pingitan" algoritma yang memojokkan perempuan pada objektifikasi, serta "teror" siber yang membatasi ruang gerak perempuan di dunia maya.

Mari kita lihat contoh kasus yang ramai menjelang 21 April 2026: peningkatan drastis kekerasan berbasis gender online (KBGO) yang menargetkan profesional perempuan dan jurnalis perempuan. Meskipun partisipasi perempuan dalam ekonomi digital meningkat, dengan 64,5% pelaku UMKM adalah perempuan, mereka rentan terhadap ancaman digital.

Contoh spesifik lainnya, kasus objektifikasi perempuan di lingkungan kampus, seperti yang sempat memicu perdebatan di Fakultas Hukum salah satu universitas negeri pada April 2026, menunjukkan bahwa perjuangan Kartini melawan pemikiran bahwa perempuan hanyalah objek, masih belum usai.

Teori Agenda Setting dapat diterapkan di sini. Media digital dan media arus utama kini berperan penting dalam menentukan isu apa yang dianggap penting. Jika media hanya menyoroti sisi "cantik" Kartini, namun abai terhadap kasus kekerasan digital, maka agenda setting kesetaraan gender akan gagal.

Digitalisasi sebagai "Pena" Baru Kartini

Namun, opini ini tidak bermaksud pesimis. Digitalisasi juga adalah alat yang sangat kuat untuk perjuangan. Women Supporting Women kini terjadi melalui kampanye tagar, komunitas daring, dan jejaring ekonomi. Kartini 2026 adalah mereka yang menggunakan teknologi untuk mencerdaskan, bukan sekadar untuk konten hiburan.

Kita melihat bagaimana para Kartini modern – content creator, pendidik siber, dan pengusaha digital – menggunakan teknologi untuk menarasikan ulang kesetaraan. Mereka mematahkan stereotipe dengan menjadi pemimpin dalam teknologi, manajemen data, dan keamanan siber.

Menuju "Terang" yang Sebenarnya

Relevansi Kartini di 2026 bukan lagi sekadar tentang hak sekolah, melainkan hak untuk merasa aman, hak untuk didengar, dan hak untuk berdaulat atas tubuh dan narasi diri di ruang digital. Semangat Kartini harus diterjemahkan menjadi literasi digital yang inklusif, kebijakan siber yang responsif gender, dan keberanian untuk bersuara melawan kekerasan online.

Selamat Hari Kartini 2026. Mari kita jadikan "Terang" tahun ini bukan hanya terangnya layar smartphone, melainkan terangnya pemikiran dan keadilan bagi seluruh perempuan Indonesia. Habis Gelap Terbitlah Terang Digital!

KALTIM - Tiga Sekretaris Daerah (Sekda) peraih Askompsi Digital Leadership Government Award (ADLGA) 2025 mengikuti pembelajaran keamanan siber di Seoul, Korea Selatan. Mereka adalah Sekda Kaltim Sri Wahyuni, Sekda Sumatera Barat Arry Yuswadi, dan Sekda Sidoarjo Fenny Apridawati.

Kegiatan ini difasilitasi oleh perusahaan keamanan siber LSWare dan didampingi Ketua Askompsi Muhammad Faisal. “Selain pembelajaran klasikal secara penuh, peserta juga akan mengunjungi Korea Internet & Security Agency (KISA) untuk melihat langsung sistem keamanan siber yang diterapkan di Korea Selatan,” ujar Faisal, Kamis (16/4/2026).

Dalam kegiatan ini, para peserta mendapatkan materi langsung dari sejumlah pakar keamanan siber internasional. Di antaranya Kim Hyun Soo dari R&D Team Leader LSWare, Elijah dari Assistant Manager, Hwang Jin Soon dari Regional Manager Axgate, Chung Dong Hae dari Global Business Director WaterWall Systems, Jason Lee dari Global Business Leader PioLink, serta Jae Ho Jeong dari Assistant Team Leader Everyzone.

Faisal menegaskan, pembelajaran ini sangat penting bagi pimpinan daerah, khususnya Sekda, dalam memperkuat pemahaman dan pola pikir digital guna mendorong percepatan transformasi digital di pemerintahan.

“Sekda ibarat dirigen dalam orkestrasi pemerintahan. Pemahaman yang baik tentang keamanan informasi menjadi kunci dalam mewujudkan pemerintahan digital,” jelas Faisal yang juga menjabat sebagai Kepala Diskominfo Kaltim.

Para peserta pun mengaku mendapatkan banyak wawasan baru. Sekda Sidoarjo, Fenny Apridawati menyampaikan apresiasi atas kesempatan tersebut. “Kegiatan ini sangat bermanfaat dan membuka wawasan kami tentang keamanan siber,” ujarnya.

Lihat video: Pakar Keamanan Siber: Presiden Perlu Bentuk Lembaga Perlindungan Data



Senada, Sekda Kaltim Sri Wahyuni yang meraih peringkat pertama ADLGA 2025 kategori provinsi. Ia menilai materi yang diberikan sangat komprehensif dan layak diperluas ke lebih banyak pejabat daerah di Indonesia.

“Pengetahuan ini sangat penting dan sebaiknya bisa dibagikan lebih luas, misalnya melalui pola hybrid,” ungkapnya.

Sekda Sumatera Barat Arry Yuswadi menyebut pengalaman ini sangat inspiratif. “Luar biasa, sangat menginspirasi,” katanya.

Program ini merupakan bagian dari apresiasi bagi pemenang ADLGA 2025, di mana seluruh biaya perjalanan dan akomodasi ditanggung olehLSWare. Diharapkan, pengalaman ini dapat memperkuat kapasitas kepemimpinan digital di daerah sekaligus meningkatkan kesiapan pemerintah menghadapi tantangan keamanan siber di era digital.

JAKARTA - Lebih dari 18 juta serangan dalam satu tahun menunjukkan kawasan ini telah menjadi medan tempur digital yang sesungguhnya. Foto:

Sepanjang 2025, perusahaan keamanan siber Kaspersky mencatat dan memblokir 18.015.162 serangan web yang menargetkan pengguna bisnis di Asia Tenggara.

Ini menggambarkan intensitas ancaman yang kini menjadi bagian dari aktivitas ekonomi digital.

Vietnam muncul sebagai negara dengan serangan tertinggi, mencapai 8.437.695 insiden, jauh melampaui negara lain di kawasan.

Di posisi berikutnya ada Malaysia dengan 3.361.453 serangan, disusul Indonesia sebanyak 3.014.870 serangan.

Singapura mencatat 1.371.435 serangan, Thailand 1.207.725 serangan, dan Filipina 621.984 serangan.

Data ini menunjukkan distribusi ancaman yang tidak merata, tetapi juga memperlihatkan satu pola penting: semakin maju digitalisasi sebuah negara, semakin tinggi pula eksposurnya terhadap serangan.

Vietnam dan Singapura: Target Utama di Balik Kemajuan Digital

Menariknya, Vietnam dan Singapura—dua negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi digital yang agresif—justru menjadi target utama.

Managing Director Asia Pasifik Kaspersky, Adrian Hia, menyebut fenomena ini bukan kebetulan.

“Selama bertahun-tahun, kebijakan dan perilaku terhadap keamanan siber di lingkungan perusahaan semakin meningkat. Artinya, semakin banyak organisasi yang membangun pertahanan mereka,” ujarnya.

Ketika pertahanan meningkat, deteksi juga meningkat. Artinya, angka serangan yang tinggi tidak selalu berarti sistem lebih lemah—bisa jadi justru karena sistem lebih mampu mengenali ancaman.

Namun di sisi lain, ini juga menunjukkan bahwa pelaku serangan siber kini lebih selektif. Mereka membidik negara dengan aktivitas digital tinggi, karena di sanalah nilai ekonomi berada.

Indonesia: Besar Secara Volume, Rentan Secara Struktur

Dengan 3.014.870 serangan, Indonesia berada di posisi ketiga. Angka ini mencerminkan dua hal: besarnya pasar digital dan masih adanya celah keamanan.

Indonesia memiliki populasi pengguna internet besar, tetapi tingkat literasi keamanan siber belum merata. Ini menciptakan kombinasi berisiko: adopsi teknologi tinggi tanpa perlindungan yang sebanding.

Jika dibandingkan dengan Malaysia yang mencatat 3.361.453 serangan, Indonesia sedikit lebih rendah. Namun secara struktur ekonomi digital, Indonesia justru lebih besar. Artinya, potensi risiko ke depan masih sangat terbuka.

Ekonomi Digital: Mesin Pertumbuhan Sekaligus Titik Lemah

Menurut Forum Ekonomi Dunia, nilai ekonomi digital Asia Tenggara saat ini mencapai sekitar USD300 miliar atau setara Rp5.100 triliun, dan diproyeksikan melonjak menjadi USD1 triliun atau sekitar Rp17.000 triliun pada 2030.

Pertumbuhan ini menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, ia mendorong produktivitas dan efisiensi. Di sisi lain, ia memperluas “attack surface” bagi pelaku kejahatan siber.

Kaspersky juga mencatat bahwa pengeluaran teknologi di Asia Pasifik akan meningkat 9,8% pada 2026. Namun pertanyaannya: apakah peningkatan ini diikuti investasi keamanan yang proporsional?

Ancaman Web: Lebih dari Sekadar Malware

Serangan yang tercatat bukan hanya malware biasa. Ancaman web mencakup berbagai bentuk:

Akses ilegal ke sistem perusahaan

Pencurian data sensitif, termasuk informasi finansial dan identitas

Pengambilalihan sistem tanpa izin

Penolakan akses layanan (denial of service)

Manipulasi sistem dan jaringan

Yang lebih mengkhawatirkan, serangan ini kini semakin canggih dan sering kali tidak terdeteksi oleh pengguna biasa.

Masalah Utama: Bukan Teknologi, Tapi Kesiapan

Secara teknis, solusi keamanan sudah tersedia: pembaruan sistem, penggunaan password kuat, autentikasi dua faktor (2FA), hingga sistem deteksi berbasis AI seperti MDR dan XDR.

Namun masalah utama bukan pada teknologi, melainkan pada kesiapan organisasi.

Banyak perusahaan masih melihat keamanan siber sebagai biaya, bukan investasi. Padahal dengan nilai ekonomi digital yang mencapai ribuan triliun rupiah, satu insiden kebocoran data saja bisa menimbulkan kerugian besar.

Negara-negara dengan serangan tinggi seperti Vietnam dan Malaysia menunjukkan bahwa pertumbuhan digital yang cepat sering kali melampaui kesiapan regulasi dan infrastruktur keamanan.

Sementara Indonesia menghadapi tantangan berbeda: adopsi luas tetapi tidak merata, dengan kesenjangan antara perusahaan besar dan pelaku usaha kecil.

Jika tren ini terus berlanjut, maka ancaman siber tidak hanya akan menjadi isu teknologi, tetapi juga risiko ekonomi dan stabilitas bisnis.