JAKARTA - Rancangan Undang-undang Keamanan dan Ketahanan Siber ( RUU KKS ) bukan sebagai alat kontrol pemerintah untuk membatasi hak publik di dunia siber. Pengawasan, perlindungan hak sipil, dan demokrasi menjadi beberapa poin krusial yang akan dibahas DPR atas RUU KKS.

Hal ini disampaikan Anggota Komisi I DPR Junico BP Siahaan atau lebih dikenal Nico Siahaan kepada wartawan usai diskusi bertema Urgensi Payung Hukum Keamanan Siber di Gedung Pascasarjana UI Salemba, Jakarta Pusat, Senin (11/5/2026). Nico menekankan keberadaan UU KKS justru menjadi bukti pemerintah sangat serius melindungi kepentingan publik dari berbagai potensi serangan siber .

Penegasan itu dikemukakan Nico sebagai klarifikasi atas mencuatnya isu RUU KKS akan menjadi alat kontrol pemerintah di dunia siber. "Kemarin sudah ada pengawasan ruang digital, kemarin ada kementerian, Komdigi datang, kemudian melakukan seperti memaksa untuk sebuah website untuk di-take down kontennya. Nah, mungkin gara-gara itu sehingga banyak berpendapat bahwa ini undang-undang akan melanggar hak-hak masyarakat berpendapat. Justru ini di hulunya," katanya. 3 Surpres Dibacakan Puan di Rapat Paripurna, Ada soal RUU Keamanan dan Ketahanan Siber

Politisi PDIP ini menjelaskan konten dan platform merupakan hilir di dunia siber. Sementara UU KKS adalah sistem yang dalam hal ini merupakan hulu di dunia siber Indonesia. ”Tanpa sistem ini, tanpa keamanan, mereka (publik) juga gak bisa melakukan konten. Jadi kita melakukan pertahanan justru. Undang-undang ini akan fokus kepada pertahanan terhadap sistem jaringan dari serangan-serangan yang luar. Bukan melarang hak-hak sipil berpendapat," ungkapnya

Menurutnya, KKS ini justru untuk memberikan keamanan, supaya semua bisa melakukan kegiatan digital di Indonesia. ”Bayangkan, bukan hanya digital saja ya, semua berkaitan dengan publik yang hari ini juga bisa dinikmati, semuanya itu bisa menjadi kemudahan-kemudahan," lanjutnya.

Lebih jauh Nico menuturkan RUU KKS sangat penting disahkan menjadi undang-undang, terlebih seiring semakin tingginya serangan siber di Indonesia saat ini. Keberadaan artificial intelligence (AI) menambah potensi kerentanan di ruang digital

PDIP, lanjut tegas Nico, menekankan UU KKS harus selaras dengan berbagai hal, khususnya menyangkut hak-hak warga sipil dan demokrasi. Pengawasan yang baik perlu dilakukan agar BSSN sebagai leading sector keamanan siber tidak menjadi badan yang over control atau super body. Selain itu perlu adanya mandatory sehingga kementerian atau lembaga wajib melaksanakan rekomendasi dikeluarkan BSSN.

Direktur Eksekutif di Catalyst Policy Works (CPW), Wahyudi Djafar mengingatkan tantangan terbesar dalam pengesahan UU KKS yaitu menyangkut ego sektoral lembaga atau instansi terkait. "Nah ini yang nanti mungkin jadi tantangan dalam proses pembahasan untuk memastikan sinkronisasi tidak hanya di level undang-undang tetapi antar aktornya gitu ya. Karena memang sekali lagi bahwa di Indonesia aktor-aktor ini sudah matang," katanya.

Selain Nico dan Wahyudi, diskusi juga menghadirkan dosen program studi kajian terorisme SPPB UI Sri Yunanto. Termasuk akademisi FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS Bhayangkara Awaludin Marwan, serta perwakilan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia Arry Abdi Syalman. 18 Juta Serangan Siber Mengguncang Asia Tenggara, Indonesia Diserang 3 Juta Kali

Dalam diskusi ini, semua narasumber sepakat RUU KKS sangat mendesak untuk segera disahkan. Data menunjukkan sebanyak 5,5 miliar anomali trafik nasional di tahun 2025. Ironisnya dari miliaran serangan tersebut, 74,59% masyarakat justru tidak menyadari pernah menjadi korban kejahatan siber.

Fakta terungkap juga menyebutkan banyak instansi belum memiliki tim tanggal siber dan hanya 28% perusahaan yang memiliki protokol keamanan siber memadai. Singkatnya, respons terhadap notifikasi keamanan masih rendah.

JAKARTA - Ketiadaan regulasi yang mengatur media baru mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak termasuk Anggota Komisi I DPR RI Nico Siahaan. Menurutnya, kondisi ini menimbulkan ketidakadilan perlakuan terhadap media eksisting dan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.

"Ada ketidakadilan karena yang satu diatur ketat (TV dan radio) dan yang satunya tidak," tegasnya di sela-sela Diskusi Publik bertemakan "Platform Digital dan Penyiaran: Peluang atau Ancaman" yang digelar di Auditorium Juwono Sudarsono, FISIP Universitas Indonesia (UI), Depok, Jumat (7/11/2025).

Selain tidak adil, lanjut Nico, ketiadaan aturan ini membuat aset finansial yang semestinya diperoleh negara justru lari ke luar negeri. Negara tidak mendapatkan apapun dari bisnis yang dilakukan. Sedangkan, keberadaan TV dan radio berkontribusi penuh terhadap pemasukan negara. "Ada capital outflow yang ke luar negeri dan ini tidak beredar di dalam negeri," katanya.

Yang paling dikhawatirkan Nico dari tidaknya ada regulasi bagi media baru ini karena kontennya belum dapat dijamin alias melindungi. Pasalnya, tidak semua konten dari media baru sesuai etika, tidak hoaks dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

"Jadi media yang menyajikan audio maupun audio visual juga harus diatur. Ini supaya menghasilkan konten yang berimbang dan juga bertanggung jawab," tegasnya.

Di tempat yang sama, Komisioner KPI Pusat Tulus Santoso ikut mengkhawatirkan dampak negatif dari konten media baru. Karenanya, diperlukan antisipasi agar dampak negatif tersebut tidak muncul.

"Kalau kita bicara peluang atau ancaman. Maka peluangnya pasti ada dan besar. Tidak usah pusing kita. Tapi ancamannya ini yang harus kita atasi. Makanya kita butuh pengaturannya untuk memberikan perlindungan dari bahaya konten-konten negatif," tegas Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat ini.

Pandangan yang sama turut disampaikan Ketua KPI Pusat Ubaidillah dan Komisioner KPI Pusat Aliyah. Menurut keduanya, kehadiran regulasi ini untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat khususnya generasi muda Indonesia.

"Sayangnya KPI tidak bisa mengawasi dan menindak tayangan atau konten di platform digital," kata Aliyah.

Sekjen ATVSI (Asosiasi Televisi Swasta Indonesia) Gilang Iskandar mengusulkan, jika pengaturan terhadap platform digital dan penyiaran sulit, diperlukan relaksasi dalam regulasi penyiaran. Relaksasi ini meliputi sejumlah hal, misalnya menyangkut aturan konten lokal dan iklan rokok.

"Selain itu, perlu ada proteksi atau perlindungan hukum atas konten-konten televisi yang dimonetisasi. Harus juga ada government spending," ujar Gilang.

Menutup diskusi, BEM FISIP UI Albani meminta rekannya agar melakukan pemeriksaan dan verifikasi atas konten media baru. Selain itu, ia juga berharap adanya lembaga yang mengatur dan melakukan pengawas terhadap media baru.