Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menjamin keamanan data wajib pajak pemilik kartu kredit yang informasinya bakal disetorkan ke otoritas pajak pada Maret 2027.

Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayato menyampaikan, kebijakan pertukaran data itu sudah melalui kajian (review) oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) perihal kedaulatan dan keamanannya.

Bimo memastikan data-data masyarakat tersebut aman termasuk dalam sistem inti administrasi perpajakan alias Coretax.

"Jadi sudah pasti sesuai dengan pasal 34 terkait dengan kerahasiaan wajib pajak itu memang sudah menjadi ruh kami dan itu embedded di dalam sistem kami," ujarnya pada taklimat media di kantor DJP, Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Bimo pun mengungkap bahwa keamanan Coretax dalam mengintegrasikan data-data masyarakat itu tidak hanya sudah diuji oleh BSSN, namun juga lembaga independen lain.

"Sudah ada penetrasi tes dari beberapa lembaga independen yang memang diperintahkan untuk penetrasi tes ke kami, termasuk juga dari lembaga-lembaga seperti Badan Intelijen Negara, Badan Intelijen Strategis [BAIS] dan segala macam. Jadi kami jamin sovereignty, security-nya," kata Bimo.

Adapun jenis-jenis data dan informasi yang dipertukarkan dengan DJP diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.8/2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No.228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan.

"Data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data dan informasi yang dapat menggambarkan kegiatan atau usaha, peredaran usaha, penghasilan dan/atau kekayaan Wajib Pajak," demikian bunyi pada 5B ayat (2) yang baru ditambahkan pada beleid tersebut, dikutip Kamis (5/2/2026).

Salah satu instansi yang menyampaikan data ke DJP untuk kepentingan perpajakan yakni perbankan yang menyelenggarakan kartu kredit.

Berikut Daftarnya:

1. PT Bank Central Asia Tbk.

2. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

3. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

4. PT Bank OCBC NISP Tbk.

5. PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

6. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

7. PT Bank Permata, Tbk.

8. PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.

9. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

10. PT Bank HSBC Indonesia

11. PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.

12. PT Bank CIMB Niaga Tbk.

13. PT Bank UOB Indonesia

14. PT Bank DBS Indonesia

15. PT Bank Mega, Tbk.

16. PT Bank Mega Syariah

17. PT Bank MNC Internasional, Tbk

18. PT Bank Panin, Tbk

19. PT Bank KB Indonesia Tbk.

20. PT Bank Mayapada Internasional, Tbk

21. PT Bank Sinarmas Tbk

22. PT Bank ICBC Indonesia

23. PT AEON Credit Services

24. PT Honest Financial Technologies

25. PT Shinhan Indo Finance

26. PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

27. PT Bank QNB Indonesia Tbk.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Di tengah semakin tingginya aktivitas perbankan digital, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memperkuat literasi keamanan bagi nasabah guna menghindari penyalahgunaan data pribadi. Di tengah kemudahan akses layanan digital, perlindungan informasi menjadi aspek penting yang terus dijaga oleh BRI melalui penguatan sistem keamanan dan edukasi terhadap nasabah.

Perlindungan data merupakan fondasi utama dalam menjaga keamanan transaksi. Nasabah diimbau untuk tidak membagikan informasi rahasia seperti Personal Identification Number (PIN), password, maupun One Time Password (OTP) kepada siapa pun. BRI menegaskan bahwa perseroan tidak pernah meminta data pribadi nasabah melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial.

Corporate Secretary BRI Dhanny menegaskan keamanan digital merupakan bagian penting dari penguatan layanan BRI. Upaya ini dilakukan untuk memastikan setiap transaksi nasabah berlangsung aman dan terlindungi.

“Keamanan dan kenyamanan nasabah merupakan prioritas utama BRI. Kami mengajak seluruh nasabah untuk selalu berhati-hati terhadap pesan atau tautan mencurigakan, serta tidak membagikan data transaksi yang bersifat rahasia seperti PIN atau OTP kepada pihak mana pun. Kami juga mengimbau agar nasabah menggunakan PIN dan kata sandi yang kuat, tidak menggunakan pola mudah ditebak seperti tanggal lahir atau urutan angka berulang, serta menggantinya secara berkala untuk menjaga keamanan data nasabah,” ujar Dhanny.

BRI mendorong nasabah untuk memanfaatkan berbagai fitur keamanan yang tersedia, seperti autentikasi biometrik, verifikasi dua langkah (Two-Factor Authentication/2FA), pembaruan aplikasi secara berkala, dan notifikasi transaksi. Langkah-langkah tersebut menjadi bagian penting dari penguatan kontrol untuk menjaga keamanan transaksi digital di tengah meningkatnya risiko penyalahgunaan data.

Selain itu, nasabah diimbau untuk mengakses informasi dan layanan hanya melalui kanal resmi BRI, yaitu situs www.bri.co.id serta akun media sosial terverifikasi seperti Instagram @bankbri_id, Facebook BANK BRI, Twitter/X @BANKBRI_ID, @promoBRI, @kontakBRI, dan TikTok @bankbri_id.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan industri pinjaman daring (pindar) kini mengadopsi penggunaan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dalam proses credit scoring.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga PVML OJK Agusman menuturkan pemanfaatan AI ini berupa machine learning untuk mempelajari karakteristik dan pola perilaku pengguna secara dinamis.

“Sehingga proses penilaian kredit menjadi lebih efisien dan akurat, serta dapat meningkatkan kualitas analisis risiko dan memperluas akses pendanaan yang berkelanjutan,” katanya dalam lembar jawaban RDK September, dikutip Minggu (26/10/2025).

Di samping manfaatnya seperti itu, Agusman menegaskan supaya para penyelenggara pindar memastikan algoritmanya tetap akurat dan transparan dan menghindari bias.

“Selain itu juga memastikan menjaga keamanan data nasabah, serta tetap menjaga prinsip kehati hatian dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Menilik kinerja industri pindar per Agustus 2025, OJK mencatat total outstanding pembiayaannya tembus Rp87,61 triliun, tumbuh 21,62% secara tahunan (year-on-year/YoY).

Bila dibandingkan secara bulanan (month-to-month/MtM) atau dengan Juli 2025, outstanding pembiayaan tumbuh sebesar 3,48% dari Rp84,66 triliun.

Sementara itu, tingkat wanprestasi (TWP90) industri pindar per Agustus 2025 tercatat tetap dalam kondisi terjaga yakni berada di level 2,60%.

Sebagai informasi, OJK juga mencatat pada Agustus 2025 ini masih ada 9 dari 96 penyelenggara yang belum memenuhi ketentuan modal Rp12,5 miliar.

“Serta 9 dari 96 penyelenggara pinjaman daring atau pindar yang belum memenuhi kewajiban ekuitas minimum Rp12,5 miliar. Seluruh penyelenggara pindar ini telah menyampaikan action plan kepada OJK,” ungkap Agusman.

OJK, katanya, terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan berdasarkan progress action plan upaya pemenuhan kewajiban ekuitas minimum yang dimaksud.

“Baik berupa injeksi modal dari pemegang saham maupun dari strategi investor yang kredibel termasuk opsi pengembalian izin usaha,” tutur dia.