Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) menjelaskan peran dari empat WNI dalam kasus judi online di gedung perkantoran Hayam Wuruk Jakarta.

Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Wira Satya Triputra mengatakan empat WNI itu yakni MAP, BT, DFA dan DA. Pada intinya, keempat WNI ini berperan untuk memuluskan operasional judol di Hayam Wuruk.

"Dari hasil pengembangan terhadap kasus, setelah dilakukan langkah penindakan di Hayam Wuruk, tim penyidik berhasil mengembangkan dengan mengamankan 4 orang WNI," ujar Wira di Bareskrim, Jumat (26/6/2026).

Dia pun merincikan peran masing-masing tersangka WNI, mulai dari MAP berperan sebagai admin keuangan dan kaki tangan bos judi online. MAP merupakan satu-satunya WNI yang ditangkap bersama 321 WNA di Gedung Hayam Wuruk.

Kemudian, BT berperan menyewa Gedung Hayam Wuruk Plaza yang digunakan untuk sebagai pusat operasional perjudian online.

"Ketiga, inisial DFA. Ini berperan menyiapkan rekening dan kartu ATM, di mana kartu ATM-nya ini diserahkan kepada tersangka WNA yang tadi yang MAP, diserahkan kepada MAP dan atas nama tersangka LTH [DPO WN China] ini masih dalam pengejaran," imbuhnya.

Terakhir, tersangka DA yang berperan membantu keuangan operasional judi online dan transaksi kripto. Selain itu, DA juga membantu pengurusan izin tinggal ratusan WNA.

"Peran yang berikutnya dari DA adalah membantu mengurus izin tinggal daripada warga negara asing tersebut," pungkasnya.

Sekadar informasi, Bareskrim elah menetapkan 287 WNA menjadi tersangka dalam kasus judi online Hayam Wuruk. Ratusan tersangka itu berasal dari berbagai macam negara.

Mayoritas, WNA sindikat judol Hayam Wuruk berasal dari Vietnam sebanyak 185 orang. Sementara itu sisanya berasal dari WNA Cina 76 orang, WNA Myanmar 15 orang, WNA Thailand enam orang, WNA Laos tiga orang dan WN Malaysia 2 orang.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengungkap nilai deposit dalam kasus judi online yang beroperasi di Gedung Hayam Wuruk mencapai Rp13,9 triliun.

Wakabareskrim Polri Irjen Nunung Syaifuddin mengatakan nilai deposit tersebut terungkap setelah penyidik melakukan analisis digital forensik.

"Berdasarkan analisis digital pada salah satu platform milik tersangka, tercatat total deposit sekitar Rp13,9 triliun, yang saat ini masih dalam pendalaman oleh PPATK dan OJK," ujar Nunung di Bareskrim, Jumat (26/6/2026).

Dia menambahkan, jaringan judi online tersebut mengoperasikan 145 situs yang dikelola secara bergantian untuk menghindari pemblokiran. Seluruh situs itu menggunakan server dan hosting yang berada di luar negeri.

Berdasarkan hasil penyidikan, sindikat tersebut memanfaatkan berbagai platform media sosial untuk mempromosikan situs judi online. Selain itu, mereka juga menggunakan rekening nominee serta aset kripto untuk memuluskan transaksi.

"Jaringan internasional ini mengelola lebih dari 145 situs judi online secara bergantian untuk menghindari pemblokiran. Mereka menggunakan server dan hosting yang berada di luar negeri," imbuhnya.

Adapun, penyidik telah menetapkan 287 warga negara asing (WNA) dari berbagai negara sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Dari jumlah itu, mayoritas berasal dari Vietnam, yakni sebanyak 185 orang.

Selain itu, terdapat 76 WNA asal China, tiga WNA Laos, dua WNA Malaysia, 15 WNA Myanmar, dan enam WNA Thailand. Penyidik juga menetapkan empat warga negara Indonesia (WNI) yang diduga memfasilitasi sekaligus terlibat dalam operasional jaringan tersebut.

"Penyelidikan ini tidak akan berhenti sampai di sini. Kami akan terus mengembangkan perkara ini guna melacak aliran dana, aset kejahatan, peran perusahaan penjamin WNA, hingga membidik kemungkinan tindak pidana pencucian uang (TPPU)," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terkait pengungkapan kasus dugaan judi online yang beroperasi di Gedung Hayam Wuruk, Jakarta Barat.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan perkembangan penanganan kasus tersebut akan lebih banyak disampaikan oleh pihak kepolisian karena saat ini masih dalam tahap penyelidikan.

“Jadi kami tunggu hasilnya,” kata Meutya usai menghadiri acara peresmian pengoperasian Satelit Nusantara Lima di Jakarta, Senin (11/5/2026).

Dia memastikan pengawasan terhadap aktivitas judi online terus dilakukan pemerintah, termasuk melalui penindakan terhadap situs-situs yang terindikasi melanggar hukum. Hingga saat ini, Komdigi mengungkap telah melakukan take down atau pemblokiran terhadap 3 juta situs judi online.

Bersama Polri, Komdigi juga memastikan perkembangan terkait kasus di Hayam Wuruk akan terus diperbarui.

“Ini bukti bahwa pemerintah serius, dan ini juga bukti bahwa kami saling bekerja sama antar instansi, untuk kemudian bisa menanggulangi ini bersama,” katanya.

Menurut Meutya, kasus di Hayam Wuruk menunjukkan praktik judi online merupakan jaringan berskala luas dan melibatkan lintas negara sehingga membutuhkan kolaborasi banyak pihak.

Sebelumnya, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menangkap 321 orang terkait kasus dugaan perjudian online di Gedung Hayam Wuruk, Jakarta Barat. Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Wira Satya Triputra mengatakan para pelaku yang diamankan merupakan warga negara asing (WNA) dari sejumlah negara.

Secara rinci, para WNA tersebut berasal dari China sebanyak 57 orang, Vietnam 228 orang, Laos 11 orang, Myanmar 13 orang, Malaysia 3 orang, Thailand 5 orang, serta Kamboja 3 orang.

“Dari para pelaku yang berhasil kita amankan, jumlahnya mencapai 321 orang,” ujar Wira di Gedung Hayam Wuruk, Jakarta, Sabtu (9/5/2026).

Wira menjelaskan para pelaku tertangkap tangan tengah menjalankan operasional judi online di lantai atas Gedung Hayam Wuruk. Mereka memiliki peran berbeda-beda, mulai dari telemarketing, keuangan, hingga customer service.

Sejauh ini, Bareskrim telah menetapkan 275 orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

“Hal tersebut dilakukan secara terstruktur dengan memanfaatkan sarana elektronik serta pola operasional digital lintas negara yang terorganisir,” kata Wira.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah menetapkan 744 tersangka sepanjang periode 2025.

Wakabareskrim Polri, Irjen Nunung Syaifuddin mengatakan ratusan tersangka itu berasal dari 664 kasus judi online yang telah ditangani.

"Ada 664 kasus yang kita tangani dengan jumlah tersangka 744 tersangka," ujar Nunung di Bareskrim Polri, Rabu (7/1/2026).

Kemudian, Himawan menyatakan bahwa pihaknya telah mengajukan total 231.517 website judi dan melakukan pencegahan judi online sebanyak 1.764 kegiatan.

Lebih jauh, secara total aset yang telah diamankan terkait judi online sepanjang 2025 mencapai Rp286 miliar.

"Sementara, uang yang berhasil kita sita dan aset-aset yang kita amankan senilai Rp286.256.178.904," pungkasnya.

Teranyar, Bareskrim juga telah menetapkan lima tersangka dalam kasus judi online yang menyeret 21 situs judi.

Perinciannya, situs SPINHARTA4, SASAFUN, RI188, ST789, SLOIDR, E88VIP, I777, X88VIP, 53N, BMW312, SVIP5U, OKGAME, E88VIP, REMI101N, IDAGAME hingga H5HIWIN.

Kasus judi ini dilaporkan ke Bareskrim pada Juni 2025. Kemudian, secara total dana yang telah disita terkait penindakan ini mencapai Rp59 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah menetapkan lima tersangka dalam kasus 21 situs judi online (judol).

Dirtipidsiber Bareskrim Polri, Brigjen Himawan Bayu Aji mengatakan dari lima tersangka itu ada dua orang yang merupakan pejabat perusahaan swasta fiktif.

"Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menetapkan lima orang tersangka dengan peran-peran yang berbeda," ujar Himawan di Mabes Polri, Rabu (7/1/2026).

Dia merincikan dua pejabat swasta itu adalah MNF (30) dan WK (45). Sejatinya, MNF dan WK merupakan karyawan swasta. Namun, Himawan mengemukakan dua orang itu juga menjabat sebagai direktur perusahaan fiktif.

Misalnya, MNF merupakan direktur PT STS. Perusahaan ini dijadikan sebagai transaksi deposit situs judi online.

"Peran tersangka adalah sebagai direktur PT STS. Yang perusahaan tersebut digunakan sebagai fasilitator transaksi deposit dari website-website perjudian online tersebut," imbuhnya.

Selanjutnya, WK merupakan Direktur PT ODI. Perusahaan ini dibuat untuk menjalin kerja sama dengan merchant luar negeri yang beroperasi di bidang perjudian online.

Sementara itu, MR (33) koordinator, AL (33) dan QF (29) berperan sebagai pembuat penerbitan PT fiktif dan mengumpulkan data KTP serta KK. Dari kasus ini, Bareskrim telah menyita uang Rp59 miliar.

"Dari hasil pengungkapan jaringan ini, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri berhasil melakukan pemblokiran dan penyitaan dana dengan total Rp59.126.460.631," pungkasnya.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 45 ayat 3 juncto Pasal 27 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Selanjutnya, tersangka disangkakan Pasal 82 dan/atau Pasal 85 UU Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tindak Pidana Transfer Dana, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 juncto Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang serta Pasal 303 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang disesuaikan dengan Pasal 426 ayat 1 huruf B dan C juncto Pasal 21 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman maksimal 20 tahun dan denda Rp10 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah memblokir total 231.517 situs judi online (Judol) menyita total aset senilai Rp1,5 triliun sepanjang 2025.

Kabareskrim Polri Komjen Syahardiantono mengatakan dari penindakan tersebut kepolisian juga telah menetapkan 741 tersangka dari 665 kasus yang ada.

"Penyitaan uang aset mencapai sekitar Rp1,5 triliun. Kemudian melakukan pemblokiran terhadap 231.517 situs konten judi online, serta melaksanakan 1.764 kegiatan preemtif dalam mencegah judi online," ujar Syahar dalam giat Rilis Akhir Tahun (RAT) Mabes Polri, Selasa (30/12/2025).

Syahar menambahkan dari total kasus judol yang diungkap, Bareskrim juga turut menerapkan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terhadap para bandar dan telah menyita total aset sebanyak Rp530 miliar.

Di samping itu, Syahar juga menyebut Satgas Pornografi Anak Online memblokir total 23.506 konten dan menetapkan 53 tersangka terkait konten pornografi anak pada 2025.

"53 tersangka serta berhasil memblokir 23.506 konten pornografi dan melaksanakan 6.963 kegiatan preemtif," imbuhnya.

Kemudian, terkait kinerja Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO, total kasus yang berhasil diungkap mencapai 403 kasus dengan menetapkan 505 tersangka. Adapun, korban yang berhasil diselamatkan sebanyak 1.239 orang baik laki-laki maupun perempuan.

"Direktorat PPA-PPO juga melaksanakan kegiatan yang disebut dengan Risk and Speak. Program ini adalah kegiatan yang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya berbicara, melaporkan, dan mencegah kekerasan terhadap perempuan, anak, serta perdagangan orang," pungkasnya.