Bisnis.com, DENPASAR – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) melakukan langkah antisipatif guna memastikan arus Ketapang–Gilimanuk tetap lancar, aman, dan terkendali.

Melalui koordinasi lintas instansi yang solid serta skenario operasional adaptif, ASDP menempatkan keselamatan sebagai prioritas utama dalam setiap keputusan layanan.

Dalam skenario kepadatan, khususnya saat volume kendaraan di kantong parkir Pelabuhan Ketapang mencapai 972 unit mobil, ASDP bersama KSOP, BPTD, dan Kepolisian akan menerapkan pola Tiba-Bongkar-Berangkat (TBB). Skema ini memungkinkan kapal langsung kembali beroperasi tanpa menunggu muatan penuh, sehingga mempercepat penguraian antrean.

Kendaraan selanjutnya diarahkan menuju buffer zone, termasuk kawasan Bulusan, sembari ASDP mengoptimalkan armada berkapasitas besar seperti KMP Portlink VII milik ASDP dan KMP Liputan XII milik PT Segara Luas Samudra Abadi (SLSA) guna mempercepat proses bongkar muat.

Wakil Direktur Utama ASDP Yossianis Marciano meminta pengguna jasa untuk mengatur waktu perjalanan. “Kami menghimbau pengguna jasa untuk menghindari perjalanan pada puncak arus balik Lebaran yang diprediksi akan terjadi pada tanggal 24, 28, dan 29 Maret 2026,” jelas Yossi dikutip dari keterangan resminya, Rabu (25/3/2026).

Yossi menyebut seluruh langkah mitigasi telah disiapkan secara terukur dan siap dijalankan kapanpun diperlukan. Ia memastikan bahwa seluruh langkah operasional dilakukan secara terukur, adaptif, dan mengedepankan keselamatan sebagai prioritas utama. Dalam kondisi normal, arus penyeberangan diharapkan berjalan lancar.

“Apabila terjadi lonjakan kendaraan maupun cuaca ekstrem, maka langkah mitigasi akan segera kami implementasikan secara cepat dan terkoordinasi,” ujar Yossi.

Kapal siap operasi di lintasan Ketapang-Gilimanuk sebanyak 55 kapal dengan produksi kapal harian sekitar 28-32 kapal. Pengoperasian jumlah kapal harian ditentukan dari pola operasi normal, padat, dan sangat padat.

ASDP juga mengimbau pengguna jasa untuk segera membeli tiket melalui aplikasi Ferizy atau website trip.ferizy.com sejak jauh hari, karena tiket sudah bisa dibeli sejak 60 hari sebelum keberangkatan. Kerja sama pengguna jasa dapat membantu mencegah kepadatan di pelabuhan.

Berdasarkan data Posko Ketapang selama 24 jam pada H+1 (23 Maret 2026), tercatat 177 trip kapal. Total penumpang mencapai 38.212 orang atau meningkat 0,7% dibandingkan tahun lalu sebanyak 37.943 orang. Kendaraan roda dua tercatat 6.534 unit atau naik 34,2% dari 4.870 unit, sementara roda empat sebanyak 4.290 unit atau turun 12,9% dari 4.927 unit.

Truk logistik mencapai 464 unit atau meningkat 30 persen dari 357 unit, dan bus tercatat 283 unit atau naik 9,6%. Secara total, kendaraan yang menyeberang mencapai 11.571 unit atau meningkat 10,5% dibandingkan 10.467 unit pada periode yang sama tahun lalu.

Secara kumulatif, sejak H-10 hingga H+1, total penumpang tercatat 285.104 orang atau sedikit menurun 1,5% dibandingkan 289.463 orang pada tahun lalu. Sementara itu, total kendaraan mencapai 63.085 unit atau meningkat 1,2% dari 62.355 unit.

General Manager Cabang Ketapang Arief Eko menjelaskan kesiapan operasional di lapangan berjalan optimal. “Kami memastikan kesiapan operasional berjalan maksimal, mulai dari pengaturan arus kendaraan di buffer zone hingga percepatan layanan bongkar muat kapal, sehingga pengguna jasa tetap terlayani dengan baik meskipun terjadi peningkatan trafik,” ujarnya.

Bisnis.com, JEMBRANA – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mengoptimalkan layanan penyeberangan di lintasan Ketapang–Gilimanuk seiring meningkatnya mobilitas masyarakat menjelang Angkutan Lebaran serta penutupan operasional penyeberangan saat Hari Raya Nyepi.

Saat ini, sebanyak 35 kapal dioperasikan secara nonstop selama 24 jam untuk melayani arus kendaraan dan penumpang dari Bali menuju Jawa.

Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Windy Andale menjelaskan peningkatan pergerakan kendaraan terjadi seiring tingginya mobilitas masyarakat dan kendaraan logistik yang hendak menyeberang menjelang penutupan layanan penyeberangan saat Nyepi pada 18–20 Maret 2026.

“ASDP menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan sebagian pengguna jasa. Peningkatan pergerakan kendaraan terjadi karena tingginya antusiasme masyarakat dan kendaraan logistik yang menyeberang dari Bali menuju Jawa menjelang penutupan layanan penyeberangan saat Hari Raya Nyepi,” jelas Windy, Minggu (15/3/2026).

Untuk menjaga ritme layanan tetap optimal, ASDP melakukan penambahan 7 kapal dari pola operasional normal 28 kapal, sehingga saat ini total 35 kapal beroperasi bergantian selama 24 jam di lintasan Ketapang–Gilimanuk.

“Dengan armada yang bergerak nonstop, kapasitas angkut meningkat sehingga proses penyeberangan dapat berlangsung lebih cepat dan antrean kendaraan dapat terurai secara bertahap,” tambah Windy.

Selain penambahan armada, enam kapal menerapkan pola operasional TBB (Tiba–Bongkar–Berangkat) guna mempercepat siklus layanan kapal di pelabuhan. Kapal yang tiba langsung melakukan proses bongkar muatan dan kembali berlayar tanpa melakukan pemuatan kendaraan di pelabuhan tersebut.

Operasional lintasan Ketapang–Gilimanuk juga didukung 17 dermaga aktif, terdiri dari 9 dermaga di Pelabuhan Ketapang (4 MB, 3 LCM, 1 ponton, 1 Bulusan) dan 8 dermaga di Pelabuhan Gilimanuk (4 MB dan 4 LCM). Dermaga LCM difokuskan melayani kendaraan logistik guna menjaga kelancaran distribusi barang sekaligus memisahkan arus kendaraan besar dengan kendaraan penumpang.

Sebagai bagian dari percepatan layanan, Dermaga 3 Pelabuhan Ketapang diberlakukan pola penuh TBB sejak 15 Maret 2026 pukul 00.00 WIB, di mana kapal yang tiba hanya melakukan proses bongkar tanpa memuat kendaraan dari Ketapang. ASDP juga terus melakukan koordinasi intensif bersama seluruh pemangku kepentingan, termasuk KSOP, Kepolisian, TNI, dan pemerintah daerah, untuk mempercepat pengaturan operasional di lapangan serta memastikan pergerakan kendaraan di kawasan pelabuhan tetap terkelola dengan baik.

“Koordinasi lintas stakeholder terus kami lakukan secara intensif agar ritme operasional dapat dipercepat dan antrean kendaraan dapat tertangani dengan baik sehingga pelayanan kepada pengguna jasa tetap berjalan optimal,” jelasnya.

ASDP juga mengimbau pengguna jasa untuk memantau informasi terkini terkait kondisi operasional pelabuhan melalui kanal resmi ASDP, salah satunya melalui media sosial @asdp191 @asdp.ketapang, sehingga masyarakat dapat merencanakan perjalanan dengan lebih baik.

Bisnis.com, JAKARTA – ASDP Indonesia Ferry (Persero) menyampaikan telah menyiagakan 28-33 kapal per 24 jam untuk melayani pemudik yang menyeberang dari Jawa menuju Sumatera melalui lintasan Merak–Bakauheni.

Direktur Utama ASDP Heru Widodo mengatakan penyiagaan puluhan kapal itu dilakukan untuk memaksimalkan layanan penyeberangan selama periode mudik Lebaran.

"Dalam mendukung kelancaran operasional selama periode Angkutan Lebaran, jumlah operasional armada kapal disesuaikan dengan tingkat kepadatan arus, yakni berkisar 28 hingga 33 kapal per 24 jam yang siap melayani pengguna jasa," ujar Heru dalam keterangan tertulis, Minggu (15/3/2026).

Dia menambahkan, perusahaan juga telah melakukan berbagai langkah antisipatif sejak dini guna mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat selama mudik Lebaran.

Misalnya, menerapkan pola operasional Tiba–Bongkar–Berangkat (TBB) guna mempercepat proses pelayanan di pelabuhan sehingga pergerakan kapal menjadi lebih efisien.

Selanjutnya, ASDP juga meningkatkan fasilitas layanan di pelabuhan seperti layanancustomer service 24 jam, penambahan garbarata Express II di lintasan Merak–Bakauheni, penambahan toilet portable, serta penguatan penerangan dan sistem kelistrikan di area pelabuhan.

Selain itu, ASDP juga menghadirkan shuttle bus listrik di kawasan pelabuhan Merak dan Bakauheni guna mempermudah mobilitas pengguna jasa, khususnya kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas.

“Kami terus melakukan berbagai persiapan mulai dari penguatan operasional hingga optimalisasi fasilitas pelabuhan guna memastikan perjalanan masyarakat dapat berlangsung tertib dan lancar,” pungkasnya.

Sementara itu, Corporate Secretary ASDP, Windy Andale mengemukakan bahwa perusahaan juga berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat konektivitas transportasi menuju pelabuhan.

Sejak 13–16 Maret, total ada 20 unit angkutan umum secara gratis yang melayani beberapa rute penghubung, yaitu Stasiun Cilegon–Stasiun Kerenceng (2 unit), Stasiun Kerenceng–Stasiun Merak (1 unit), Stasiun Cilegon–Stasiun Merak (9 unit), Stasiun Merak–Stasiun Cilegon (7 unit), serta Stasiun Merak–Stasiun Kerenceng (1 unit).

"ASDP bersama mitra transportasi dan pemangku kepentingan di lapangan juga terus melakukan koordinasi guna memastikan ketersediaan kendaraan penghubung dapat dioptimalkan, terutama pada jam-jam kedatangan kereta dengan volume penumpang yang lebih tinggi," tutur Windy.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengemukakan alasan kerugiaan negara di kasus korupsi proses akuisisi kapal PT Jembatan Nusantara (PT JN) oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

Salah satu pihak yang terseret dalam kasus ini adalah mantan Dirut ASPD, Ira Puspadewi periode 2017-2024. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan sebagaimana putusan pengadilan bahwa akuisisi mengakibatkan kerugian negara senilai Rp1,25 triliun.

Budi menjelaskan, nilai kerugian yang besar merupakan selisih antara harga transaksi dengan nilai yang diperoleh PT ASDP. Pernyataan ini sekaligus menepis isu di masyarakat yang membela Ira karena dinilai telah menguntungkan PT ASDP dari proses akusisi tersebut.

"Kerugian negara yang terjadi merupakan dampak dari perbuatan melawan hukum dalam proses akusisi termasuk diantaranya pengkondisian proses dan hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang melakukan valuasi kapal dan valuasi perusahaan secara keseluruhan," kata Budi dalam keterangan tertulis, Minggu (23/11/2025).

Budi menyampaikan bahwa pengkondisian akusisi diketahui oleh Direksi PT ASDP, sedangkan nilai valuasi saham disesuaikan dengan keinginan Direksi, termasuk penentuan Discount on Lack of Marketability (DLOM) yang lebih rendah dari opsi yang tersedia.

Lembagai antirasuah juga menilai akuisisi kapal terjadi ketika kondisi kesehatan keuangan PT JM mengalami kontraksi berupa menurunnya rasio profitabilitas, serta macetnya kemampuan penyelesaian kewajiban lancar atau rasio likuiditas.

"Hal tersebut tidak menjadi pertimbangan Direksi dan tidak dievaluasi bersama dengan konsultan due diligence untuk menilai kelayakan akuisisi," lanjut Budi.

PT JN memiliki utang sebesar Rp580 miliar. Budi menuturkan bahwa proses dan hasil due diligence tidak berlangsung objektif sehingga berdampak pada harga transaksi yang terlalu mahal.

Terlebih, kata Budi, 95% kapal yang diakuisisi berusia di atas 30 tahun yang nilai bukunya telah dinaikkan sehingga memengaruhi biaya pemeliharaan kapal hingga transaksi pembelian kapal antar afiliasi tanpa transaksi pembayaran riil.

Budi menambahkan, berdasarkan penghimpunan data, investasi ini dianggap tidak layak karena seperti mengejar keuntungan 4,99% dengan modal yang bunganya sebesar 11,11%.

"Perhitungan nilai saham perusahaan PT JN oleh Tim AF dengan menggunakan metode pendapatan atau discounted cash flow atas dasar data tersebut menghasilkan nilai saham PT JN sebesar -383 miliar. Sementara dengan metode asset bersih atau net asset yang akhirnya digunakan dalam Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atau PKKN ini, nilai saham PT JN sebesar -96,3 miliar," jelasnya.

Pihaknya juga menjelaskan adanya kewajiban PT JN tersebut juga berdampak kepada PT ASDP dimana PT ASDP harus memberikan shareholder loan kepada PT JN agar PT JN mampu untuk melunasi sebagian kewajibannya.

"Dengan nilai saham/perusahaan negatif tersebut (sejalan dengan hasil analisis), maka jika ada pembayaran atas pengambil alihan saham PT JN, kerugian tidak hanya sebesar nilai pembayaran tersebut namun ditambahkan dengan nilai negatif saham, yakni sebesar Rp96,3 miliar," pungkas Budi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kasus korupsi pada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memunculkan polemik usai pledoi yang dibacakan oleh salah satu tersangka yakni mantan Dirut ASDP Ira Puspadewi dibacakan.

Ira dalam pledoinya menyampaikan bahwa dirinya merasa tidak bersalah pada kasus tersebut dan merasa kasusnya dipolitisasi.

Menarik ke belakang, kasus ini bermula saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut bahwa upaya penawaran akuisisi PT Jembatan Nusantara (JN) kepada ASDP sudah dilakukan Adjie sejak 2014. Namun, penawaran tersebut ditolak oleh Dewan Direksi maupun Komisaris ASDP pada saat itu karena kapal-kapal milik PT JN sudah tua. Perseroan disebut memprioritaskan pengadaan kapal feri baru.

Setelah sejumlah pertemuan antara Adjie, Ira, serta Harry Mac dan M Yusuf Hadi, PT JN secara resmi melakukan penawaran tertulis ke ASDP pada 2019. Sebagai tindak lanjut, ASDP melakukan kerja sama usaha (KSU) dengan PT JN pada tahun anggaran 2019-2020, lalu diperpanjang untuk 2021-2022.

Masih pada tahun yang sama, Ira diduga mengirimkan surat berbeda ke Komisaris Utama ASDP dan Menteri BUMN. Surat ke Komut perihal Permohonan Persetujuan

Tertulis atas Rencana KSU Pengoperasian Kapal dengan PT JN Group, sedangkan surat ke Menteri BUMN turut menjelaskan ASDP sedang dalam masa orientasi penjajakan kemungkinan proses akuisisi kapal dengan terlebih dahulu melalui kerja sama usaha pengoperasian kapal.

"Komisaris Utama pada saat itu tidak menyetujui rencana akuisisi PT JN oleh PT ASDP," ungkap Plh. Direktur Penyidikan Budi Sokmo.

Dalam pelaksanaannya, ASDP diduga memprioritaskan pemberangkatan kapal-kapal milik PT JN dibandingkan perseroan guna menunjukkan bahwa PT JN layak diakuisisi.

Pada 2020, Dewan Komisaris ASDP diganti. Pihak Direksi lalu memasukkan kegiatan akuisisi PT JN ke RJPP 2020-2024, dan disahkan oleh Dewan Komisaris yang baru.

Dalam RJPP tersebut, ASDP mengungkap adanya penambahan 53 kapal berkat akuisisi PT JN. Padahal, pada RJPP 2019-2023, perseroan memutuskan untuk memperkuat kesehatan keuangan dengan di antaranya menambah kapal feri baru melalui pengadaan atau pembangunan baru sesuai dengan kebutuhan wilayah.

Lalu, Ketua Tim Akuisisi diduga mengoordinasikan KJPP untuk melakukan valuasi sesuai permintaan Direksi. Misalnya, KJPP MBRU diduga menaikkan valuasi atas 53 kapal milik PT JN Group yang perinciannya terdiri dari 42 kapal milik JN serta 11 kapal milik perusahaan afiliasi.

Penilaian itu diduga direkayasa agar mendekati nilai yang sudah ditentukan tidak lain oleh Adjie selaku pemilik PT JN, dengan pengetahuan Direksi. Nilainya yakni tidak kurang dari Rp2 triliun.

Meski demikian, setelah sejumlah pertemuan keempat tersangka, tercapai kesepakatan untuk nilai akuisisi pada 20 Oktober 2021 yaitu sebesar Rp1,27 triliun. Nilai yang disepakati itu terdiri dari Rp892 miliar untuk nilai saham (termasuk 42 kapal JN) serta Rp380 miliar untuk 11 kapal milik afiliasi PT JN.

Kedua pihak juga menyepakati bahwa utang milik PT JN pembayarannya akan dilanjutkan oleh ASDP.

Lembaga antrirasuah menyebut berdasarkan audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan, akuisisi itu terindikasi menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar Rp893 miliar.

"Atas perhitungan yang dilakukan, maka transaksi akuisisi PT JN oleh PT ASDP terindikasi menimbulkan kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya Rp893.160.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh tiga miliar seratus enam puluh juta rupiah)," jelas Budi.

Pada akhirnya, KPK menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi kerja sama usaha akuisisi PT Jembatan Nusantara (JN) oleh BUMN PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

Tersangka itu antara lain mantan Direktur Utama ASDP Ira Puspadewi (IP), mantan Direktur Komersial dan Pelayaran ASDP Muhammad Yusuf Hadi serta mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan Harry Muhammad Adhi Caksono dan pemilik PT Jembatan Nusantara Adjie.

Para tersangka pun dijerat dengan pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No.20/2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

"KPK melakukan Upaya Paksa berupa Penahanan terhadap tiga orang mantan Dewan Direksi PT ASDP, yaitu IP, MYH dan HMAC untuk 20 hari ke depan, sampai dengan tanggal 4 Maret 2025, di Rumah Tahanan Klas I Jakarta Timur, Cabang Rumah Tahanan KPK," ujar Plh. Direktur Penyidikan Budi Sokmo pada konferensi pers, Kamis (13/2/2025).

Pledoi Eks Dirut ASDP

Mantan Direktur Utama ASDP Ira Puspadewi menyatakan kasus yang menjeratnya merupakan upaya kriminalisasi terhadap profesional Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Berdasarkan dokumen pleidoi yang diterima Bisnis, Ira memaparkan pembelaan dirinya dalam kasus dugaan korupsi kerja sama usaha (KSU) dan akuisisi PT Jembatan Nusantara (PT JN) tahun 2019-2022 oleh ASDP. Ira disangkakan merugikan negara Rp893 miliar atau 70% dari nilai akuisisi.

Mulanya, Ira mempertanyakan soal kerugian negara Rp1,25 triliun negara yang didakwakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dirinya.

"Kerugian negara Rp1,253 triliun itu sama sekali tidak benar. Nilai kerugian keuangan itu dibuat sendiri oleh auditor internal berdasar perhitungan dosen konstruksi perkapalan," tulis Ira dalam pledoinya yang dibacakan pada hari ini, Kamis (6/11/2025).

Ira mengatakan dirinya tidak pernah ditunjukkan KPK bukti adanya tindakan korupsi yang dilakukan pihaknya. Lebih lanjut, Ira mengatakan hal dianggap sebagai bukti baru ada dalam Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, LHA-AF-08/DNA/05/2025. Namun, laporan itu bukan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Justru, bukti-bukti tersebut hanya datang dari KPK sendiri yang dikeluarkan pada 28 Mei 2025 atau tiga bulan setelah dirinya ditahan.

Dia juga mengatakan ada perhitungan keliru dari dosen perkapalan yang dibawa KPK saat menghitung valuasi perusahaan. Menurut Ira, ada tiga poin yang diabaikan saat menghitung nilai perusahaan.

Pertama, kapal-kapal JN dianggap sebagai benda mati tidak produktif seperti kursi atau meja, padahal kapal-kapal ini Laik Laut, dan menghasilkan pendapatan. Kedua, setelah diakuisisi, bisnis ASDP dan JN dapat diintegrasikan hingga akan mengefisienkan biaya operasional seperti untuk pembelian suku cadang yang tentu lebih murah karena dibeli dalam jumlah besar secara gabungan.

Ketiga, karena ada pembatasan jumlah kapal pada lintasan komersial, maka izin tidak dikeluarkan lagi. Kapal JN seluruhnya adalah kapal dengan izin komersil. Pihak Ira menilai korupsi dan kerugian negara yang didakwakan KPK itu hanya framing hasil rekayasa sesuai penggambaran berikut ini:

“Suatu keluarga peternak baru saja membeli peternakan tetangganya Rp1,272 miliar. Tiba-tiba sang anak yang mengelola usaha itu ditahan petugas. Ia dituduh korupsi merugikan keluarganya sendiri untuk memperkaya tetangganya itu Rp1,253 miliar atau 98,5% dari harga beli itu. Semua bingung. Apa salah dia? Di mana kerugiannya?” Peternakan yang dibeli itu tetap utuh 100%. Ayam-ayamnya terus bertelur, dan terus menghasilkan pendapatan Rp600 miliar setiap tahun,"

Padahal, kata dia, kapal yang telah diakuisisi ASPD Laik Laut, dan menghasilkan pendapatan. Kemudian, hasil dari akuisisi bisnis JN oleh ASDP telah bisa memberikan efisiensi biaya operasional. Adapun, nilai kapal JN yang seluruhnya memiliki izin komersil bisa mendobrak pembatasan jumlah kapal pada lintasan komersial.

Ira juga mengungkap pembelaan bahwa akuisisi PT JN justru telah menguntungkan ASDP. Pasalnya, kata Ira, dari aset utuh perusahaan bernilai Rp2,09 triliun, ASDP hanya membayar dengan dana Rp1,27 triliun.

"Namun, perusahaan ini bisa dibeli seharga Rp1,272 triliun atau hanya 60% dari nilai kapal. Secara nominal pun ASDP dan negara untung dari akuisisi ini," imbuhnya.

Selain itu, Ira mengemukakan manfaat lain dari akuisisi ini telah membuat keberlangsungan layanan perintis di daerah terdepan, terluar dan tertinggal atau 3T.

Dia menuturkan pada saat ini 70% operasional ASDP telah dimandatkan pemerintah untuk layanan perintis. Namun, subsidi untuk kebutuhan operasional disebut kerap kurang. Alhasil, ASDP selalu mengeluarkan subsidi untuk kekurangan itu dari usaha komersial.

Oleh karena itu, Ira menilai penambahan armada komersial bisa menjadi solusi untuk mengatasi persoalan itu. Hanya saja, penambahan armada komersial ini diklaim sulit.

Sebagai gambaran, jelas Ira, ASDP hanya bisa mendatangkan 10 unit kapal lama, namun hal itu sempat diperkarakan. Kemudian, pengadaan kapal makin sulit sejak berlaku pembatasan/moratorium izin operasional pada tahun 2017.

Alhasil, Ira berkeyakinan bahwa proses akuisisi merupakan salah satu langkah tepat untuk mengatasi persoalan di ASDP.

"Ini adalah kesempatan langka yang sulit terjadi lagi di masa depan, hingga sebut now or never. Lonjakan 70% unit kapal komersil itu tidak ternilai harganya," pungkasnya.

Bahkan, kata Ira, tokoh bisnis Renald Kasali, yang berstatus sebagai saksi ahli, justru mengapresiasi akuisisi yang dilakukan ASDP sebagai langkah sangat strategis pengembangan usaha yang semestinya juga dilakukan banyak BUMN lain.

"Sangat menyedihkan akuisisi menguntungkan itu malah dikriminalisasi, dianggap merugikan negara Rp 1,253 triliun memakai harga scrap yang tidak benar itu," imbuhnya.