JAKARTA - Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan Taufanto, menjelaskan alasan calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) ikuti Latihan Dasar Militer (Latsarmil). Ia menuturkan, latsarmil bagi calon manajer tersebut ditujukan untuk melatih kedisiplinan dan kerja sama.

Donny tak pungkiri bahwa pendidikan militer akan melatih nilai kedisiplinan dan kerja sama tim. Menurutnya, pelatihan militer itu baik untuk membentuk karakter, apalagi untuk seorang manajer.

"Jangan sampai nanti manajernya enggak bisa melaksanakan tugasnya, nggak bisa memimpin anak buahnya, sehingga itulah pendidikan-pendidikan seperti disiplin segala macam itu paling tidak kita bisa mengajarkan kepada mereka untuk berlatih disiplin paling tidak waktu ya, " kata Donny saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (1/7/2026).

Selain itu, Donny berkata, pelatihan militer ini ditujukan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antartim. Kemudian kerja sama, koordinasi dan lain sebagainya itu nilai-nilai yang bisa kita ambil dari pendidikan di Bela Negara ini," ucap Donny.

Donny menuturkan, banyak kementerian dan perusahaan swasta yang mengirimkan pegawai-pegawainya untuk meningkatkan karakter di pusat pendidikan TNI, seperti rindam ataupun di Pusat Bela Negara Kementerian Pertahanan (Kemhan).

"Nilai-nilai itu yang ingin didapatkan oleh para direktur-direktur dari perusahaan-perusahaan tersebut," ujar Donny.

"Kan tentunya direktur juga akan senang juga kalau punya pegawai-pegawai yang disiplin, tepat waktu, punya integritas tinggi dan lain sebagainya. Itulah yang diharapkan ya," pungkasnya.

JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemhan) menggandeng Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk menginvestigasi gugurnya lima calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Tim investigasi dari dua kementerian itu sudah dibentuk.

"Kami sudah membentuk tim investigasi. Ini adalah gabungan antara Kemhan dan Kemenkes. Kami sudah bentuk," ujar Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan Taufanto saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (1/7/2026).

Donny menyatakan, pihaknya akan langsung menginvestigasi gugurnya lima calon manajer Koperasi Desa. "Kami nanti akan menindaklanjuti untuk melihat atau mencari data-data tambahan kenapa kok bisa hal ini terjadi," kata Donny.

"Termasuk juga yang kejadian di Halim terkait dengan paru-paru, ini juga karena ada penularan di sana, ini juga kami lakukan tindakan pencegahan bersama dengan Kemenkes," tambahnya.

Lebih lanjut, Donny menuturkan, penyebab meninggalnya lima manajer Koperasi Desa ini berbeda-beda. Salah satunya, kata dia, ada perubahan pola hidup dari semula sipil menjadi militer.

"Pertama adalah karena kelelahan, ya, kemudian juga perubahan pola hidup ya, yang tadinya mungkin kehidupan sipil, masuk kehidupan ya di barak dan sebagainya yang mana semuanya harus disiplin nah itu mungkin juga mengagetkan juga. Selain juga faktor cuaca juga," ucap Donny.

Selain itu, ia berkata, meninggalnya calon manajer Koperasi Desa akibat penyakit bawaan. Menurutnya, penyakit bawaan inj sudah terdeteksi saat awal pelatihan, tetapi masih dalam kadar aman.

"Nah ini yang menyebabkan beberapa dari mereka tidak semuanya, sebetulnya banyak juga yang kondisi kesehatannya tidak baik-baik semuanya, tapi hanya beberapa ini saja karena mungkin ada kasus-kasus tertentu ya kejadian yang tadi itu mungkin cuaca dan sebagainya sehingga menyebabkan dari kondisi yang sudah terbatas tersebut akhirnya yang bersangkutan meninggal dunia," tutur Donny.

Faktor lainnya, kata Donny, akibat paru-paru. Ia mengungkapkan ada 2 dari 5 korban yang meninggal akibat paru-paru. "Yang paru-paru semuanya ada di Jakarta, di Satdik di Halim, tapi yang lainnya yang di Baturaja, yang di Balikpapan dan yang di Singkawang itu terkait dengan penyakit jantung. Itu penyebab itu yang kami sampaikan kepada Anggota Komisi I DPR RI," pungkas Donny.

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani turut merespons penghapusan materi menembak dari pembakalan calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Puan menyarankan agar pembekalan fokus pada pemberian materi manajerial.

"Memang rangkaian hal yang dilakukan itu sebaiknya memang lebih baik fokus pada manajerial saja untuk bisa, kelak, nanti melakukan pelaksanaan yang yang sesuai diharapkan," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (30/6/2026).

Lebih lanjut, Puan menyampaikan belasungkawa atas lima calon manajer KDMP yang meninggal dunia. Ia berharap, korban tak lagi bertambah. "Bahwa sudah dilakukan evaluasi, ya kami berharap bahwa itu evaluasi yang bisa dilaksanakan secara menyeluruh, Jadi evaluasinya menyeluruh dan kita lihat evaluasi-evaluasi apa saja yang sudah akan dilakukan, nanti akan kami tindak lanjuti," pungkasnya.

Sebelumnya, Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyatakan telah menghapus latihan menembak dalam pendidikan calon manajer KDKMP dan KNMP.

Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo menjelaskan, berbagai kegiatan peserta yang bersifat taktis dan teknis militer dikurangi, termasuk kegiatan menembak.

Rico memastikan, kegiatan itu tidak lagi menjadi bagian dalam pelaksanaan latihan pembekalan bela negara dan manajerial. Selain itu, intensitas kegiatan fisik juga dikurangi dan disesuaikan dengan latar belakang peserta sebagai warga sipil.

"Perlu kami sampaikan bahwa dokumentasi atau liputan terkait kegiatan menembak (yang banyak beredar di media massa dan media sosial) tersebut merupakan kegiatan yang dilaksanakan pada minggu lalu, sebelum adanya evaluasi terbaru terhadap pelaksanaan program," katanya, Selasa (30/6/2026).

JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyatakan bahwa telah menghapus latihan menembak dalam pendidikan calon manajer Koperasi Desa (Kopdes) Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih (KMNP). Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Pertahanan (Kemhan) Brigjen TNI Rico Ricardo menjelaskan, berbagai kegiatan peserta yang bersifat taktis dan teknis militer dikurangi, termasuk kegiatan menembak.

Rico memastikan, kegiatan itu tidak lagi menjadi bagian dalam pelaksanaan latihan pembekalan bela negara dan manajerial. Selain itu, intensitas kegiatan fisik juga dikurangi dan disesuaikan dengan latar belakang peserta sebagai warga sipil.

“Perlu kami sampaikan bahwa dokumentasi atau liputan terkait kegiatan menembak (yang banyak beredar di media massa dan media sosial) tersebut merupakan kegiatan yang dilaksanakan pada minggu lalu, sebelum adanya evaluasi terbaru terhadap pelaksanaan program,” katanya, Selasa (30/6/2026).

Kemhan juga mengganti nama pendidikan calon manajer Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih dari latihan dasar militer (latsarmil) menjadi latihan pembekalan bela negara dan manajerial.

Rico menjelaskan bahwa keputusan itu diambil sebagai tindak lanjut evaluasi bersama. Dia menyatakan bahwa instansinya melakukan penyesuaian pendekatan kegiatan pendidikan.

“Terminologi dan pelaksanaan kegiatan saat ini diarahkan menjadi latihan pembekalan bela negara dan manajerial, bukan latsarmil lagi,” ujar Rico.

Rico mengungkapkan bahwa kegiatan para peserta saat ini diarahkan pada pembentukan disiplin, karakter, kepemimpinan, kerja sama, tanggung jawab, wawasan kebangsaan, serta kesiapan manajerial peserta sebagai calon pengelola Kopdes Kelurahan Merah Putih dan KNMP. Sehingga mereka benar-benar siap bekerja saat selesai melaksanakan pendidikan.

Diketahui, dalam proses Latsarmil sebelumnya ada lima orang meninggal dunia. Berdasarkan data dari Kemhan, 5 korban meninggal dunia terdiri atas Yonanda Muhammad Taufiq (meninggal pada 17 Juni 2026), Anisa Muyassaroh (meninggal pada 18 Juni 2026), Novia Rahmadhani Sihotang (meninggal pada 22 Juni 2026), Muhammad Rifki Renaldi Gunawan (meninggal pada 26 Juni 2026), dan Nola Dya Sari (meninggal pada 26 Juni 2026).

JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengganti nama pendidikan calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih (KMNP) dari latihan dasar militer (latsarmil) menjadi latihan pembekalan bela negara dan manajerial. Keputusan ini diambil setelah melakukan evaluasi.

Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Pertahanan (Kemhan) Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menjelaskan bahwa keputusan itu diambil sebagai tindak lanjut evaluasi bersama. Dia menyatakan bahwa instansinya melakukan penyesuaian pendekatan kegiatan pendidikan.

"Terminologi dan pelaksanaan kegiatan saat ini diarahkan menjadi latihan pembekalan bela negara dan manajerial, bukan latsarmil lagi,” kata Rico saat dikonfirmasi oleh awak media, Senin (29/6/2026)

Menurutnya, berbagai kegiatan peserta yang bersifat taktis dan teknis militer dikurangi, termasuk kegiatan menembak. Rico memastikan, kegiatan itu tidak lagi menjadi bagian dalam pelaksanaan latihan pembekalan bela negara dan manajerial.

Selain itu, intensitas kegiatan fisik juga dikurangi dan disesuaikan dengan latar belakang peserta sebagai warga sipil. "Perlu kami sampaikan bahwa dokumentasi atau liputan terkait kegiatan menembak (yang banyak beredar di media massa dan media sosial) tersebut merupakan kegiatan yang dilaksanakan pada minggu lalu, sebelum adanya evaluasi terbaru terhadap pelaksanaan program," ujarnya.

Rico mengungkapkan bahwa kegiatan para peserta saat ini diarahkan pada pembentukan disiplin, karakter, kepemimpinan, kerja sama, tanggung jawab, wawasan kebangsaan, serta kesiapan manajerial peserta sebagai calon pengelola Kopdes Kelurahan Merah Putih dan KNMP. Dengan demikian, mereka benar-benar siap bekerja saat selesai melaksanakan pendidikan.

Diketahui, selama latsarmil, ada lima peserta meninggal dunia. Berdasar data dari Kemhan, lima korban meninggal dunia terdiri atas Yonanda Muhammad Taufiq (meninggal pada 17 Juni 2026), Anisa Muyassaroh (meninggal pada 18 Juni 2026), Novia Rahmadhani Sihotang (meninggal pada 22 Juni 2026), Muhammad Rifki Renaldi Gunawan (meninggal pada 26 Juni 2026), dan Nola Dya Sari (meninggal pada 26 Juni 2026).

JAKARTA - Sebanyak tiga peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) meninggal dunia saat mengikuti Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil). Presiden Prabowo Subianto memonitor langsung kasus tersebut.

"(Presiden) monitor semua dong," kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat disinggung soal kasus tersebut di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Prasetyo mengungkapkan bahwa Istana turut prihatin dan menyampaikan dukacita mendalam atas meninggalnya tiga orang tersebut. Prasetyo mengatakan, evaluasi Latsarmil juga akan dilakukan bila memang ditemukan terjadi kelalaian terhadap standar operasional prosedur (SOP) yang dijalankan dalam proses latihan tersebut.

"Kalau evaluasi jelas dong. Jelas ya? Kan semua proses kan kita lakukan kalau ada misalnya salah prosedur, oh itu kita perbaiki. Dan kalau salah prosedur itu ada yang mengarah kepada hal-hal kelalaian, ya itu juga bagian dari evaluasi," ujarnya.

Namun, Prasetyo mengatakan kasus ini tidak bisa disimpulkan karena proses pelatihan yang terlalu berat bagi seluruh peserta. "Ya belum dong, belum berat. Wong baru hari pertama, hari kedua," pungkasnya.

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyoroti dua peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) meninggal dunia saat mengikuti Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil). Menurutnya, peristiwa ini harus menjadi momentum untuk evaluasi menyeluruh terhadap Latsarmil.

"Peristiwa ini tentu menjadi perhatian serius dan diharapkan dapat dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek kesehatan, keselamatan, prosedur pelaksanaan, serta pendampingan peserta agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari," kata Hasanuddin saat dihubungi, Rabu (24/6/2026).

Legislator dari Fraksi PDI-P DPR RI ini enggan berkomentar banyak ihwal peristiwa itu. "Kami juga menunggu hasil penelusuran dan penjelasan resmi dari pihak terkait," kata Hasanuddin.

Terlepas dari itu, ia menyampaikan dukacita atas dua calon manajer yang gugur. "Saya menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas meninggalnya dua calon pengelola Kopdes dan koperasi nelayan dalam kegiatan latihan tersebut," kata Hasanuddin.

Sebelumnya, dua peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) meninggal dunia saat mengikuti Latihan Dasar Militer (Latsarmil). Kementerian Pertahanan (Kemhan) pun menyampaikan dukacita dan berjanji akan mengevaluasi seluruh pelaksanaan program.

"Kementerian Pertahanan Republik Indonesia ( Kemhan RI) menyampaikan dukacita yang mendalam atas wafatnya dua peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Tahun 2026 yang sedang mengikuti Latihan Dasar Militer (Latsarmil) di satuan pendidikan TNI," demikian keterangan resmi Setjen Kemhan dikutip, Rabu (24/6/2026).

Salah satu peserta meninggal bernama Anisa Muyassaroh yang mengikuti pendidikan di Satdik Dodikjur Rindam VI/Mulawarman Balikpapan, mengalami gangguan kesehatan pada 18 Juni 2026. Kemhan menyebut Anisa telah mendapatkan penanganan medis di fasilitas kesehatan satuan sebelum dirujuk ke rumah sakit. "Berdasarkan keterangan medis, yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia akibat heat stroke," tulisnya.

Sementara itu, Yonanda mengikuti pendidikan di Satdik Puslatpur Kodiklatad Baturaja mengalami penurunan kondisi kesehatan pada 17 Juni 2026 dan telah mendapatkan penanganan oleh tenaga kesehatan satuan sebelum dirujuk ke rumah sakit. "Berdasarkan keterangan medis, yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia akibat cardiac arrest (henti jantung)," ungkapnya.

Dia menerangkan, kedua peserta telah menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum mengikuti latihan militer. Hasil tes kesehatan itu menunjukkan kedua peserta memenuhi syarat untuk menjalani latsarmil.

"Kementerian Pertahanan bersama TNI telah memberikan pendampingan kepada keluarga kedua peserta serta memastikan seluruh proses penanganan dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku," ucapnya.

Dia menambahkan, Kemhan bersama Panitia Seleksi Nasional dan penyelenggara pendidikan saat ini melaksanakan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh aspek penyelenggaraan program, termasuk mekanisme seleksi kesehatan, pengawasan medis, penanganan peserta dengan kondisi kesehatan khusus, serta sistem komunikasi dan pelaporan.

Program SPPI merupakan bagian dari upaya pemerintah menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki disiplin, integritas, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan semangat pengabdian untuk mendukung pembangunan nasional melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih.

Keikutsertaan peserta dalam program ini dilaksanakan secara sukarela sesuai mekanisme seleksi yang telah ditetapkan, sebagai bentuk partisipasi dalam mendukung pembangunan nasional dan penguatan kapasitas sumber daya manusia Indonesia.

"Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa keselamatan dan kesehatan peserta merupakan prioritas utama dalam penyelenggaraan program. Setiap masukan, evaluasi, dan pembelajaran dari pelaksanaan kegiatan akan menjadi dasar penyempurnaan program ke depan agar berlangsung semakin baik, aman, profesional, dan akuntabel," jelas dia.

Mataram (ANTARA) - Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menyebutkan, proyek pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di kawasan Bintaro, sudah mencapai sekitar 75 persen.

"Progres pembangunan KNMP itu, relatif cepat karena menjadi salah satu program strategis prioritas pemerintah pusat," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Mataram H Bachtiar Yulianto di Mataram, Rabu.

Pada kawasan itu dirancang menjadi satu ekosistem terpadu yang tidak hanya mendukung aktivitas nelayan, tetapi juga meningkatkan kualitas permukiman masyarakat pesisir.

Kampung nelayan akan mendukung keberadaan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) nelayan, pasar ikan higienis yang menjadi salah satu infrastruktur awal dan diharapkan mampu mendorong peningkatan nilai tambah hasil perikanan tangkap.

Selain itu, di areal kampung nelayan juga tersedia berbagai fasilitas penunjang yang cukup lengkap, mulai dari ruang pendingin (cold storage), bengkel, pabrik es, hingga musala yang berukuran besar, serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDLMP).

"Dengan demikian, Kampung Nelayan Merah Putih akan menjadi satu kesatuan ekosistem industri kecil nelayan di Kota Mataram," katanya.

Dalam proses pembangunan KNMP, katanya, Pemerintah Kota Mataram hanya menyiapkan lahan. Sedangkan untuk pembangunan fisik, pengawasan, dan lainnya sepenuhnya dari pusat.

Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih murni dilaksanakan pemerintah pusat dengan total anggaran sekitar Rp11 miliar dan saat dalam proses pengerjaan.

Karena itu, lanjutnya, dalam proses pembangunan, DKP Kota Mataram tidak dilibatkan. Tapi setelah jadi, kemungkinan pengelolaan akan diserahkan ke Pemerintah Kota Mataram.

"Diharapkan, kehadiran Kampung Nelayan Merah Putih itu dapat meningkatkan kesejahteraan dan infrastruktur pendukung bagi para nelayan di wilayah Bintaro dan sekitarnya," katanya.

Pewarta: Nirkomala
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jayapura (ANTARA) - Gubernur Papua Mathius D Fakhiri optimistis pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kampung Marsram, Kabupaten Supiori, mampu mendorong kemajuan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

"Kami yakin program yang digagas Presiden Prabowo Subianto kami itu dapat memperkuat ekonomi masyarakat mulai dari tingkat keluarga hingga kampung," katanya di Jayapura, Sabtu.

Menurut Fakhiri, semua yang dibangun pemerintah bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat.

"Jika ekonomi keluarga bertumbuh maka kampung akan berkembang, distrik menjadi kuat dan dampaknya juga dirasakan pemerintah kabupaten maupun provinsi,” ujarnya.

Dia menjelaskan pembangunan kawasan nelayan terpadu itu juga berpotensi mendukung pengembangan sektor pariwisata, khususnya wisata air di Kabupaten Supiori karena didukung keindahan wilayah pesisir dan sumber daya perikanan yang dimiliki masyarakat.

"Pada Jumat (22/5) kami sudah melakukan peninjauan ke kampung tersebut di mana dalam kegiatan tersebut pemerintah akan menyiapkan infrastruktur pendukung seperti akses jalan agar kawasan tersebut dapat berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi baru bagi warga," katanya.

Oleh sebab itu, pihaknya mengajak masyarakat Kampung Marsram untuk mendukung program pembangunan dan tidak mempersulit proses pembangunan dengan persoalan tanah ulayat.

"Kami pemerintah provinsi maupun kabupaten tidak mengambil hak kepemilikan masyarakat adat karena lahan yang digunakan tetap menjadi milik warga setempat. Kami hanya membangun untuk kepentingan masyarakat agar manfaatnya bisa dirasakan bersama,” ujarnya.

Dia berharap pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Supiori dapat menjadi salah satu kawasan nelayan terpadu yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus membuka peluang usaha baru di daerah pesisir Papua.

Pewarta: Qadri Pratiwi
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dinilai akan mampu mengembalikan kejayaan sektor perikanan tangkap di Papua. Sekaligus menjadikan wilayah ini sebagai lumbung tuna terbesar di kawasan timur Indonesia.

Diketahui potensi perikanan tangkap Papua sangat melimpah, terutama di tiga titik strategis yang selama ini belum tersentuh program nasional tersebut. Tiga kawasan yang dimaksud yakni Distrik Kepulauan Ayau di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya; Kepulauan Auri di Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat; serta perairan Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori, Papua. Prabowo Tinjau Kampung Nelayan Merah Putih di Gorontalo: Saya Ingin Nelayan Sejahtera!

Ketiga kawasan tersebut memiliki nilai strategis ganda sebagai sentra produksi sekaligus kawasan pertahanan terluar negara berbasis masyarakat nelayan. “Tiga titik di Papua ini harus menjadi prioritas Kampung Nelayan Merah Putih karena potensi ikannya sangat besar dan bisa menjadi motor kebangkitan industri perikanan di kawasan timur Indonesia,” kata Anggota Komisi IV DPR Robert J Kardinal, Minggu (17/5/2026).

Menurut Robert, ketiga wilayah tersebut merupakan pusat perikanan tuna sirip kuning atau yellowfin tuna yang selama ini belum dikelola secara maksimal. Selain itu, ketiganya merupakan gugusan pulau terluar di wilayah utara Papua yang secara geografis justru lebih dekat ke negara tetangga dibanding pusat Pemerintahan di Papua.

Ia menambahkan, kawasan-kawasan itu menyimpan kekayaan laut yang sangat melimpah mulai dari tuna, cakalang, kerapu, rumput laut hingga teripang. Mayoritas masyarakat setempat pun menggantungkan hidupnya dari sektor kelautan dan perikanan. Karena itu, pembangunan KNMP di tiga titik tersebut bukan sekadar meningkatkan produksi perikanan dan hilirisasi ikan, melainkan juga memperkuat pertahanan terluar negara berbasis masyarakat nelayan.

Politisi Fraksi Golkar ini secara khusus menyoroti kawasan Kepulauan Mapia atau Pulau Beras di Kabupaten Supiori yang disebutnya sebagai salah satu penghasil tuna terbesar di Papua. Ia mengingatkan wilayah itu pernah menjadi saksi kejayaan industri perikanan Papua saat perusahaan perikanan besar milik Jayanti Group beroperasi pada era 1999-2003.

Kala itu, perusahaan pengalengan ikan PT Biak Mina Jaya-anak group Jayanti, mampu mempekerjakan ribuan tenaga kerja asli Papua dan menjadikan Biak Numfor sebagai salah satu pusat industri perikanan terbesar di Indonesia timur. Dengan dukungan 1.000-1.500 rumpon yang tersebar di perairan Papua, perusahaan tersebut menjadi pelopor industri perikanan tangkap dan pengalengan ikan di wilayah itu.

Robert juga mengungkap sejarah kejayaan industri perikanan Papua melalui kehadiran BUMN yakni PT Usaha Mina di Sorong yang pada masanya mampu mengekspor tuna dan cakalang langsung ke Jepang.

“Dulu di Sorong ada Usaha Mina. Itu perusahaan negara yang ekspor tuna dan cakalang langsung ke Jepang. Setelah berubah menjadi Perikanan Nusantara lalu merger ke Perindo di bawah holding ID Food, akhirnya berhenti beroperasi. Padahal dermaganya siap, lokasinya sangat strategis dan potensinya besar,” lanjutnya.

Robert menjelaskan, PT Usaha Mina pada masa lalu memiliki banyak cabang di sentra-sentra perikanan nasional seperti Sorong, Bacan, Ternate, Fakfak, Ambon, Gorontalo, Luwuk hingga Makassar. Menurutnya, jejak pembangunan industri perikanan era tersebut harus dihidupkan kembali melalui sinergi KKP dan Kementerian BUMN. Indonesia Produsen Tuna Terbesar di Dunia, Sumbang 20% Produksi Global

Robert mengungkapkan lemahnya pengawasan di kawasan perairan terluar Papua juga membuat wilayah itu rawan praktik illegal fishing. Ia bahkan menunjukkan adanya kapal-kapal tanpa izin yang terdampar di Distrik Kepulauan Ayau, Raja Ampat, sebagai bukti maraknya aktivitas penangkapan ikan ilegal.

Keterbatasan armada patroli Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) KKP membuat pengawasan di kawasan perbatasan perairan Papua belum optimal. Karena itu, ia mendorong penempatan basis kapal pengawasan permanen di pulau-pulau terluar Papua yang terintegrasi dengan program KNMP.

“Kampung Nelayan Merah Putih tidak hanya soal peningkatan ekonomi nelayan, tetapi juga menjadi benteng pertahanan sumber daya kelautan. Masyarakat bisa ikut mengawal wilayahnya dari pencurian ikan, bersinergi dengan aparat pengawas KKP,” tandasnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan kampung nelayan merah putih (KNMP) penting untuk memperkuat hilirisasi perikanan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Saat mengunjungi salah satu unit pengolahan ikan (UPI) di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Kamis, Trenggono menyampaikan kampung nelayan merah putih merupakan ekosistem perikanan terintegrasi dari kawasan hulu yang melibatkan para nelayan, rantai dingin, hingga konektivitas dengan industri pengolahan dan pasar.

"Kalau kampung nelayan merah putih ini berjalan, saya jamin kualitas produknya bagus karena rantai penanganannya dibenahi dari awal. Industri pengolahan juga akan lebih mudah menyerap hasil tangkapan nelayan," ujar Trenggono dalam siaran pers KKP yang dikutip di Jakarta.

Menurutnya, tantangan utama sektor perikanan saat ini bukan terletak pada hilir atau pasar, melainkan pembenahan sektor hulu, mulai dari produksi, penanganan ikan, hingga penguatan ekosistem nelayan.

"Yang jadi soal sekarang ini bukan hilir kalau di perikanan, tapi soal pembenahan hulunya. Maka dari itu pemerintah lagi membenahi sektor hulu melalui program KNMP," ucap dia.

KKP menargetkan pembangunan lebih dari 1.000 kampung nelayan merah putih pada 2026 di berbagai wilayah Indonesia.

Tahun 2025 menjadi tonggak awal dengan pembangunan 100 titik, yang mana 65 lokasi sudah rampung 100 persen.

KKP menyatakan Kepulauan Riau menjadi salah satu wilayah strategis pengembangan kampung nelayan merah putih mengingat karakteristik wilayah kepulauan, tingginya aktivitas sektor perikanan, serta kedekatannya dengan jalur perdagangan internasional.

Sejumlah lokasi KNMP yang tengah dikembangkan di Kepulauan Riau antara lain berada di Natuna dan Batam.

Konsep KNMP dikembangkan berbasis klaster yang menghubungkan kawasan nelayan, sentra distribusi, pelabuhan perikanan, hingga unit pengolahan ikan dan pasar ekspor.

Dengan sistem tersebut, hasil tangkapan nelayan disebut dapat ditangani lebih baik sejak pendaratan ikan hingga masuk ke rantai distribusi dan pengolahan sehingga kualitas mutu hasil tangkapan terjamin.

Menteri Trenggono menegaskan bahwa pemerintah ingin memastikan sumber daya perikanan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi nelayan lokal dan masyarakat pesisir agar produktivitas dan kesejahteraan nelayan meningkat.

"Program kampung nelayan merah putih ini peluang besar. Daerah harus aktif menangkap peluang itu supaya manfaat ekonominya benar-benar dirasakan masyarakat nelayan," ujar Trenggono.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jika pasar tetap belum menyerap, ikan akan diarahkan untuk dibeli oleh SPPG dalam Program MBG

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) disiapkan pemerintah sebagai solusi untuk memperkuat ekonomi nelayan melalui fasilitas penyimpanan, distribusi dan akses pasar hasil tangkapan.

Menurut dia, program tersebut juga diintegrasikan dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar hasil tangkapan nelayan tetap terserap ketika harga ikan di pasar belum sesuai atau pasokan melimpah.

“Jika harga ikan belum sesuai, nelayan dapat menyimpan hasil tangkapan lebih dulu. Jika pasar tetap belum menyerap, ikan akan diarahkan untuk dibeli oleh SPPG dalam Program MBG,” kata Zulhas dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Ia menyampaikan hal tersebut saat meninjau KNMP di Kelurahan Lateng Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

Menurut Zulhas, persoalan utama nelayan selama ini adalah hasil tangkapan harus segera dijual setelah tiba di darat karena ikan berisiko rusak apabila tidak segera terserap pasar.

Kondisi tersebut membuat nelayan sering menjual hasil tangkapan dengan harga rendah ketika pasokan melimpah atau permintaan pasar melemah.

Karena itu, pemerintah menyiapkan KNMP dengan berbagai fasilitas pendukung seperti pabrik es, cold storage, dermaga, bengkel nelayan, koperasi, akses pembiayaan, asuransi dan jalur pemasaran agar nelayan memiliki posisi tawar lebih baik.

Menurut dia, keberadaan fasilitas penyimpanan memungkinkan nelayan tidak perlu langsung menjual hasil tangkapan saat harga belum sesuai.

“Pemerintah ingin KNMP menjadi pengubah nasib nelayan,” ujarnya.

Dalam kunjungan tersebut, Zulhas meninjau sejumlah fasilitas KNMP Lateng mulai dari pabrik es portabel, bengkel nelayan, hingga kios perbekalan.

Ia meminta seluruh fasilitas digunakan dan dirawat dengan baik agar benar-benar menjadi pusat aktivitas ekonomi nelayan.

KNMP Lateng memiliki 204 nelayan aktif, 180 kapal kecil di bawah 5 gross tonnage (GT), dan tiga kelompok usaha bersama nelayan.

Produksi perikanan di kawasan tersebut tercatat mencapai sekitar 1.260 ton per tahun dengan nilai sekitar Rp31,5 miliar.

Fasilitas KNMP Lateng juga membuka peluang pengembangan unit usaha seperti pabrik es, warung, sentra kuliner, dan mobil berpendingin.

Pemerintah menargetkan pembangunan 5.000 KNMP hingga 2029. Untuk tahap awal hingga 2026, ditargetkan sebanyak 1.369 KNMP terbangun.

“Di Jawa Timur, empat titik KNMP telah selesai 100 persen, yakni di Tuban, Sumenep, Malang dan Banyuwangi,” ucap Zulhas.

Dalam kunjungan tersebut, Zulhas juga menyampaikan salam dari Presiden Prabowo Subianto kepada para nelayan dan menegaskan bahwa KNMP disiapkan pemerintah sebagai sarana penguatan ekonomi nelayan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026