Menjelang Idul Adha 2026 yang diperkirakan jatuh pada Rabu, 27 Mei 2026, masyarakat kembali menyambut momentum spiritual yang sarat makna pengorbanan, keikhlasan, dan kepedulian sosial. Namun di tengah pesatnya perdagangan digital dan tingginya permintaan hewan kurban setiap tahun, praktik jual beli hewan kurban perlahan berubah menjadi arena bisnis yang tidak selalu sehat.

Di balik baliho “titip kurban sekarang”, “hewan premium”, “super sehat”, hingga “garansi syar’i”, tersimpan persoalan yang jauh lebih kompleks: konsumen membeli kepercayaan, tetapi sering kali menerima ketidakjelasan.

Fenomena ini tidak lagi sederhana. Hari ini masyarakat membeli hewan kurban bukan hanya di pasar ternak, melainkan melalui marketplace, media sosial, live streaming, hingga sistem titip kurban digital. Konsumen cukup melihat foto WhatsApp, video, atau testimoni daring, lalu mentransfer uang jutaan rupiah tanpa benar-benar mengetahui kondisi hewan yang dibeli.

Situasi ini membuka ruang besar bagi manipulasi informasi, permainan kualitas, hingga praktik pertukaran hewan secara diam-diam yang mulai mendapat sorotan serius dari berbagai pihak.

Dalam banyak kasus, hewan yang ditampilkan saat promosi tidak selalu sama dengan hewan yang dikirim atau disembelih. Ada pula praktik penjualan hewan yang tidak memenuhi syarat kesehatan, terlalu kurus, bahkan terindikasi sakit.

Tingginya permintaan menjelang Idul Adha sering dimanfaatkan sebagian pelaku usaha untuk mengejar keuntungan cepat dengan mengabaikan kualitas dan kesehatan ternak. Persoalan ini menjadi semakin serius karena sebagian besar konsumen tidak memiliki kemampuan memeriksa kondisi hewan secara langsung sebelum transaksi dilakukan.

Fatwa Tak Cukup Halal, tapi Kejujuran Pasar

Selama ini publik lebih banyak membahas kehalalan hewan kurban dari sisi syariat penyembelihan. Padahal tantangan terbesar di era modern justru terletak pada transparansi perdagangan. Persoalan utama bukan lagi sekadar halal atau haram, melainkan apakah konsumen benar-benar memperoleh hewan yang sesuai dengan informasi yang dijanjikan.

Di sinilah letak persoalan mendasarnya. Ekonomi digital membuat hubungan antara penjual dan pembeli menjadi semakin jauh, tetapi kepercayaan tetap harus dijaga. Ketika penjual mengganti hewan tanpa pemberitahuan, memanipulasi bobot, menggunakan foto lama, atau menyembunyikan kondisi kesehatan ternak, maka yang rusak bukan hanya transaksi bisnis, tetapi juga nilai moral ibadah kurban itu sendiri.

Dorongan berbagai pihak agar otoritas keagamaan—MUI—mengeluarkan fatwa terkait perlindungan konsumen kurban menjadi sangat relevan. Sebab dalam konteks modern, perlindungan konsumen tidak dapat dipisahkan dari etika keagamaan.

Islam tidak hanya mengatur tata cara ibadah, tetapi juga menekankan kejujuran, amanah, dan larangan menipu dalam perdagangan. Dalam perspektif hukum Islam, tanggung jawab pelaku usaha tidak hanya bersifat horizontal kepada konsumen, tetapi juga vertikal kepada Allah Swt.

Artinya, menjual hewan sakit, menyembunyikan cacat ternak, atau mengganti hewan tanpa persetujuan bukan sekadar pelanggaran bisnis, melainkan pengkhianatan terhadap nilai spiritual kurban itu sendiri.

Sayangnya, tidak sedikit pelaku usaha yang justru berlindung di balik tren digital dan lemahnya pengawasan. Konsumen dibuat percaya melalui tampilan visual yang meyakinkan, padahal kondisi riil di lapangan belum tentu sesuai.

Kondisi ini semakin berbahaya karena masyarakat Indonesia memiliki budaya religius yang tinggi. Ketika unsur agama dipakai sebagai alat pemasaran tanpa disertai integritas, konsumen menjadi pihak yang paling rentan dieksploitasi.

Kepercayaan publik perlahan berubah menjadi komoditas ekonomi. Ketika kepercayaan diperdagangkan tanpa etika, yang hancur bukan hanya pasar, tetapi juga legitimasi moral pelaku usaha itu sendiri.

“Paspor Digital” Hewan Kurban

Di tengah meningkatnya ancaman penyakit hewan menular seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan Lumpy Skin Disease (LSD), serta zoonosis berbahaya seperti antraks, isu kesehatan hewan kurban tidak bisa lagi dianggap sekadar formalitas administratif.

Pemerintah sebenarnya telah memiliki berbagai regulasi dan kebijakan pengawasan. Mulai dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pemotongan Hewan Kurban. Kemudian Surat Edaran Menteri Pertanian mengenai pelaksanaan kurban dalam situasi wabah PMK. MUI pun mengeluarkan fatwa Nomor 32 Tahun 2022 tentang panduan kurban saat wabah PMK dan Nomor 34 Tahun 2023 terkait pelaksanaan kurban di tengah merebaknya Lumpy Skin Disease (LSD) serta antisipasi penyakit Peste des Petits Ruminants (PPR).

Masalahnya, implementasi di lapangan masih jauh dari ideal. Banyak masyarakat membeli hewan hanya berdasarkan ukuran tubuh atau harga murah tanpa memahami status kesehatan ternak.

Padahal regulasi telah mengatur bahwa hewan kurban harus memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari otoritas veteriner daerah asal, lolos pemeriksaan ante-mortem sebelum disembelih dan post-mortem setelah penyembelihan, serta memenuhi standar kesejahteraan hewan.

Di era digital, sistem pengawasan semestinya jauh lebih maju. Sudah saatnya Indonesia memiliki “paspor digital hewan kurban”, yakni sistem identifikasi berbasis QR Code yang dapat diakses masyarakat secara langsung.

Konsumen cukup memindai kode untuk mengetahui asal ternak, status vaksinasi, riwayat kesehatan, usia hewan, hingga identitas peternak. Teknologi semacam ini bukan lagi sekadar gagasan futuristik, melainkan kebutuhan nyata untuk memutus rantai manipulasi dalam perdagangan hewan kurban.

Lebih dari itu, marketplace dan platform digital juga harus ikut bertanggung jawab. Mereka tidak bisa lagi hanya mengklaim sebagai penyedia sarana transaksi.

Jika platform memperoleh keuntungan ekonomi dari perdagangan hewan kurban, maka mereka juga wajib memastikan transparansi dan validitas informasi yang ditampilkan kepada konsumen. Tanpa pengawasan digital yang kuat, ruang online akan terus menjadi lahan subur bagi praktik perdagangan yang manipulatif.

Pentingnya Integritas, Bukan Sekadar Transaksi

Kurban bukan hanya tentang menyembelih hewan, tetapi juga tentang menyembelih kerakusan, manipulasi, dan ketidakjujuran. Di tengah modernisasi perdagangan, nilai spiritual kurban justru diuji oleh cara manusia memperlakukan konsumen dan menjaga amanah.

Apabila praktik perdagangan hewan kurban dibiarkan berjalan tanpa transparansi dan pengawasan yang kuat, maka ibadah yang seharusnya membawa keberkahan justru berpotensi melahirkan ketidakadilan baru.

Masa depan perlindungan konsumen kurban harus bergerak menuju sistem yang lebih modern, terbuka, dan berbasis teknologi. Sertifikasi kesehatan digital, pengawasan marketplace, pelatihan juru sembelih profesional, hingga edukasi konsumen harus menjadi bagian dari transformasi besar ekosistem kurban nasional.

Konsumen tidak boleh terus-menerus menjadi objek pasar musiman yang dibanjiri promosi emosional tanpa kepastian kualitas dan perlindungan yang memadai.

Pada akhirnya, masyarakat tidak sedang membeli seekor kambing atau sapi semata. Mereka sedang membeli kepercayaan, ketenangan batin, dan keyakinan bahwa ibadahnya dijalankan secara benar.

Karena itu, menjaga integritas perdagangan hewan kurban sesungguhnya bukan hanya tugas negara atau ulama, melainkan tanggung jawab moral seluruh pelaku usaha yang ingin bisnisnya tetap dipercaya publik.