Begitu harganya turun kita harus naikkan kembali. Begitu harganya naik, kita turunkan kembali

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan intervensi jaring pengaman harga ayam ras pedaging hidup dilakukan untuk menjaga stabilitas harga di tingkat peternak serta melindungi keberlanjutan usaha perunggasan nasional.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan pemerintah akan melakukan intervensi ketika harga ayam hidup turun maupun naik terlalu tinggi agar tetap berada pada level yang menguntungkan produsen dan terjangkau bagi masyarakat

"Begitu harganya turun kita harus naikkan kembali. Begitu harganya naik, kita turunkan kembali. Ini karena apa? Karena bagaimanapun kita ini negara produsen. Kita ingin swasembada. Tentu harga-harga di tingkat produsen jangan sampai terlalu rendah," kata Ketut dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Aspirasi peternak unggas seputar harga ayam ras pedaging hidup yang masih mengalami penurunan dan belum bergerak mendekati Harga Acuan Pembelian (HAP) tingkat peternak, terus ditindaklanjuti pemerintah.

Menurut Ketut sebagai negara produsen daging ayam ras, harga di peternak sangat krusial untuk dijaga kewajaran level harganya.

Adapun rata-rata harga ayam ras pedaging hidup di tingkat peternak secara nasional sampai 8 Juni dalam pemantauan Bapanas berada di Rp22.382 per kilogram (kg).

Level harga itu masih 10,47 persen jauh dibawah HAP yang berada di Rp25.000 per kg. Apabila dibandingkan sebulan sebelumnya juga kian menurun 2,39 persen karena saat itu level harga masih berada di Rp22.930 per kg.

Oleh karena itu, lanjut Ketut, pemerintah akan melakukan kolaborasi dengan menstabilkan kembali harga ayam.

"Kebetulan daging ayam ras di tingkat produsen juga mengalami penurunan. Tentu juga kita akan lakukan intervensi bersama-sama Direktorat Jenderal Perkebunan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian," beber Ketut.

Pemerintah juga kolaborasi dengan asosiasi peternak unggas misalnya Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar).

"Untuk mencarikan solusi sehingga sekali lagi harga yang rendah di tingkat produsen bisa kita tangani dengan baik," tambah Ketut.

Ia menuturkan musyawarah untuk pencarian solusi bersama itu diupayakan secara kolaboratif oleh Bapanas agar terjadinya stabilitas harga dalam ekosistem perunggasan nasional mulai dari hulu hingga hilir.

Dia menyebutkan salah satu solusi yang sedang dikaji pemerintah untuk mengatasi masalah harga daging ayam di dalam negeri adalah penyerapan melalui program pemerintah seperti bantuan pangan. Hal itu pernah dilaksanakan pada tahun 2023 dan 2024 yang dikerjakan oleh ID FOOD.

Kala itu, Bapanas menugaskan ID FOOD melalui Kementerian BUMN untuk menyalurkan bantuan pangan pengentasan stunting kepada 1,4 juta keluarga berupa 1 kg daging ayam dan 10 butir telur ayam. Alokasi bantuan diberikan sebanyak untuk 3 bulan.

Tahun 2024 total sebanyak 8,6 juta paket pangan telah berhasil disalurkan ke 7 daerah sasaran, antara lain Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Dengan itu, ID FOOD berhasil mendistribusikan lebih dari 15 juta paket bantuan pangan stunting selama 2 tahun berturut-turut.

Dalam pelaksanaan bantuan pangan tersebut, ID FOOD telah berkolaborasi dengan banyak peternak rakyat mandiri kecil, mikro, dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Pada tahun 2024, ID FOOD telah bermitra dengan total sampai 8.778 peternak yang terdiri dari 6.895 peternak ayam petelur dan 1.883 peternak ayam broiler.

Adanya penurunan harga di sektor perunggasan juga dilaporkan Badan Pusat Statistik (BPS).

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi BPS Pudji Ismartini membeberkan terjadinya kondisi deflasi daging ayam ras di Mei ini. Hal itu menekankan jika kondisi deflasi berulang tidak boleh diabaikan.

Daging ayam ras dilaporkan mengalami deflasi sebesar 3,83 persen pada Mei 2026. Kondisi ini melanjutkan tren penurunan harga yang juga terjadi pada bulan sebelumnya.

Deflasi berulang pada komoditas daging ayam ras menjadi sinyal yang perlu mendapat perhatian karena dapat mencerminkan tekanan harga yang masih berlangsung di tingkat produsen maupun pasar.

"Daging ayam ras juga mengalami jumlah kabupaten kota yang mengalami kenaikan harga daging ayam ras bertambah di minggu pertama Juni 2026 ini, sudah sebanyak 85 kabupaten kota," katanya.

"Beberapa kabupaten kota walaupun mengalami kenaikan atau perubahan IPH (Indeks Perkembangan Harga) tetapi masih berada di bawah HAP-nya," tambah Pudji.

Deflasi daging ayam ras dicatat BPS mulai terjadi usai Maret. Daging ayam ras masih mengalami inflasi secara bulanan dari 3,30 persen di Maret, tapi kemudian menjadi deflasi 6,20 persen di April. Sementara deflasi daging ayam ras di Mei kembali terjadi meskipun ada pergerakan positif menjadi deflasi 3,83 persen.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Zaenal Abidin

Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) periode 2012-2015

Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) periode 2014-2019

PADA Februari 2026, rasio klaim Dana Jaminan Sosial (DJS) program Jaminan Kesehatan Nasional tercatat mencapai 111,86%, tertinggi dalam delapan tahun terakhir. Artinya, setiap bulan BPJS Kesehatan mengeluarkan Rp111,86 untuk setiap Rp100 iuran yang diterima. Februari 2026 saja, pendapatan iuran sebesar Rp29,26 triliun harus berhadapan dengan beban klaim Rp32,73 triliun. Selisih Rp3,47 triliun yang harus ditambal dari cadangan dana yang semakin tipis.

Ini bukan anomali sesaat. Ini adalah tren yang merayap dengan konsistensi mengkhawatirkan: 104,72% pada 2023, naik menjadi 105,78% pada 2024, lalu 107,69% pada 2025, dan kini menembus 111,86%. Setiap tahun, lubang itu semakin melebar, sementara cadangan yang tersedia untuk menutupnya semakin menyempit.

Aset bersih DJS yang pada 2022 sempat mencapai Rp56,67 triliun, telah menyusut menjadi Rp49,52 triliun pada akhir 2024. Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) memperingatkan, jika tidak ada perubahan kebijakan, ketahanan DJS dapat menjadi negatif mulai 2026, dengan proyeksi defisit akumulatif bisa melampaui Rp58 triliun. Pemerintah sendiri memperkirakan defisit tahunan BPJS Kesehatan berpotensi mencapai Rp20 hingga Rp30 triliun per tahun.

Memahami Anatomi Krisis

Untuk memahami mengapa ini terjadi, kita perlu melihat tiga tekanan yang bekerja secara bersamaan dan saling memperkuat. Pertama, lonjakan utilisasi yang bersifat struktural. Selama satu dekade terakhir, program Jaminan Kesehatan (JK) atau yang lebih familier dengan sebutan JKN berhasil mengubah perilaku kesehatan masyarakat Indonesia secara fundamental.

Warga yang sebelumnya menahan diri berobat karena biaya, kini datang ke fasilitas pelayanan kesehatan dengan lebih leluasa. Ini adalah keberhasilan program, sekaligus tekanan pada sisi keuangannya. Biaya jaminan kesehatan yang pada 2019 sebesar Rp108 triliun diproyeksikan melampaui Rp200 triliun pada 2025, bertumbuh hampir dua kali lipat dalam enam tahun.

Kedua, beban penyakit katastropik yang terus membengkak. Gagal ginjal saja telah menguras Rp13 triliun dari kas JKN sepanjang 2025, dengan pasien yang membutuhkan cuci darah dua hingga tiga kali seminggu seumur hidup. Belum lagi jantung koroner, kanker, stroke, thalasemia, diabetes, dan sirosis hati, secara bersama-sama menyerap porsi terbesar pembiayaan. Jauh melampaui perkiraan dalam desain awal program.

Ketiga, rendahnya keaktifan dan tingginya tunggakan peserta mandiri. Per Februari 2026, terdapat 58,32 juta peserta yang tidak aktif, sebagian besar berasal dari kelompok Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta mandiri yang menunggak iuran. Fenomena adverse selection, di mana seseorang mendaftar hanya ketika sakit, lalu berhenti membayar ketika sehat, menggerogoti prinsip gotong royong yang menjadi ruh program ini.

Risiko Nyata bagi Warga

Gagal bayar BPJS Kesehatan bukan ancaman abstrak. Ia memiliki wajah yang konkret: rumah sakit dan fasyankes lain menunda pembelian obat dan alat medis karena menunggu pembayaran klaim yang terlambat, perusahaan farmasi mengurangi produksi dan menunda distribusi karena menunggu pembayaran dari rumah sakit, dokter dan perawat frustrasi karena ketidakpastian operasional, pasien tidak mendapat layanan optimal karena fasilitas kesehatan mengalami masalah likuiditas, dan seterusnya.

Kisah nyata di atas pernah kita alami. Antara 2014 dan 2019, BPJS Kesehatan mengalami defisit berulang yang berujung pada keterlambatan pembayaran ke rumah sakit, penolakan pasien di sejumlah fasilitas, dan krisis kepercayaan terhadap sistem. Situasi itu baru terstabilkan setelah kenaikan iuran pada 2020.

Kini, dengan rasio klaim yang lebih tinggi dan cadangan DJS yang lebih tipis, risiko itu kembali mengancam dan kali ini dalam skala yang lebih besar, karena basis kepesertaan juga jauh lebih besar. Jika krisis keuangan JKN tidak ditangani serius, yang pertama kali merasakan dampaknya adalah mereka yang paling bergantung pada program ini: warga miskin, penderita penyakit kronis, dan keluarga yang tidak memiliki pilihan lain.

Intervensi yang Tidak Dapat Ditunda

Solusi untuk krisis finansial JKN tidak sederhana dan tidak ada satu langkah ajaib yang menyelesaikan semuanya. Namun ada beberapa intervensi yang tidak dapat ditunda. Pertama, penyesuaian iuran PBI perlu segera dikaji secara serius. Iuran PBI yang saat ini sebesar Rp42.000 per orang per bulan sudah tidak lagi mencerminkan biaya riil pelayanan kesehatan.

DJSN telah merekomendasikan kenaikan ke sekitar Rp70.000. Kenaikan ini memang akan menambah beban APBN, namun konsekuensi dari tidak menaikkannya, erosi cadangan DJS yang tidak terkendali, jauh lebih mahal dalam jangka panjang.

Kedua, mengimplementasikan strategi pembelian layanan kesehatan yang cerdas (strategic health purchasing) secara masif. BPJS Kesehatan memiliki posisi tawar sebagai pembeli tunggal terbesar di pasar kesehatan Indonesia. Kekuatan itu belum sepenuhnya digunakan untuk menegosiasikan harga obat, alat medis, dan lainnya secara lebih efisien tanpa mengorbankan kualitas.

Ketiga, program promotif dan preventif harus mendapat porsi investasi yang lebih besar. Mencegah seseorang jatuh sakit jauh lebih efisien daripada membiayai pengobatannya. Setiap rupiah yang diinvestasikan dalam pencegahan obesitas, diabetes, hipertensi, sakit jantung, strok, akan menghemat puluhan rupiah biaya klaim penyakit katastropik di masa depan.

Preventif dapat dilakukan oleh: keluarga, sekolah, masyarakat, dan terutama pemerintah. Pemerintah mampu membuat regulasi untuk membatasi konsumsi makanan atau minuman yang dapat membahayakan kesehatan warganya, seperti: gula, garam, dan lemak (GGL).

Secara spesifik dapat mengenakan cukai pada Minuman Berpemanis dalam Kemasan (MBDK). Dengan prinsip, primum non nocere atau first, do no harm (pertama-tama, jangan merugikan atau jangan membahayakan). Setelah itu, pemerintah menciptakan ekosistem terbaik untuk terwujudnya pola hidup sehat di tengah masyarakat.

Keempat, keaktifan peserta mandiri harus ditingkatkan melalui kombinasi insentif dan kemudahan. Model diskon iuran parsial yang berhasil diterapkan BPJS Ketenagakerjaan pada program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm) dapat diadaptasi untuk mendorong keaktifan peserta mandiri JKN.

Kelima, revisi Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan perlu dilakukan untuk memberikan ruang gerak yang lebih fleksibel bagi BPJS Kesehatan dalam manajemen aset dan likuiditas, sekaligus memperkuat transparansi pelaporan keuangan hingga ke tingkat daerah.

Catatan Akhir: Keberhasilan yang Tidak Boleh Disia-siakan

JKN adalah program jaminan sosial terbesar yang pernah dijalankan negeri ini. Dalam satu dekade, ia telah membuktikan bahwa Indonesia mampu membangun sistem perlindungan kesehatan berbasis solidaritas sosial dalam skala yang bahkan membuat banyak negara berdecak kagum.

Keberlanjutan program JKN bukan sekadar urusan kementerian/lembaga, aktuaria, dan neraca keuangan semata, tapi juga menjadi urusan dan harapan seluruh warga yang menjadi peserta. Mengapa? Karena JKN adalah pertaruhan moral bangsa: apakah kita serius mempertahankan janji konstitusional bahwa setiap warga berhak atas layanan kesehatan, atau kita akan membiarkannya runtuh karena keengganan mengambil keputusan yang boleh jadi tidak populer namun sangat perlu.

Sebagai bangsa, kita tidak boleh membiarkan JKN di ujung tanduk. Sebab, yang dipertaruhkan bukan hanya angka di neraca BPJS, melainkan kesehatan, martabat, dan masa depan ratusan juta pesertanya. Wallahu a'lam bish-shawab.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta pengusaha tetap menerapkan skema pengupahan berbasis produktivitas, meski para kepala daerah telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026.

Airlangga menjelaskan bahwa upah minimum sejatinya hanyalah standar jaring pengaman agar pendapatan pekerja tidak tergerus inflasi. UMP 2026, sambungnya, berdasarkan formulasi makroekonomi yang baku yakni penjumlahan tingkat inflasi dengan hasil perkalian pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu (alfa).

"Tentu ini menjadi patokan agar para pekerja mendapatkan upah sesuai dengan kebutuhan dan peningkatan harga-harga di masyarakat," ujarnya di PIM 1, Jakarta, Jumat (26/12/2025).

Kendati demikian, politisi Partai Golkar itu mengingatkan bahwa angka tersebut merupakan batas bawah alias standar minimal. Dia berharap dunia usaha tidak menjadikan UMP sebagai standar gaji tunggal, melainkan menyusun struktur dan skala upah yang lebih progresif sesuai kinerja perusahaan.

"Karena ini merupakan standar minimal, tentu kami berharap pengusaha akan mendorong salary ataupun pengupahan berbasis produktivitas, sehingga nanti itu seiring dengan produktivitas dari perusahaan masing-masing," ujarnya.

Airlangga mencontohkan praktik pengupahan di atas standar minimum sebenarnya sudah lazim berjalan di sejumlah klaster ekonomi strategis. Dia mengklaim rata-rata gaji pekerja di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) maupun kawasan industri terpadu umumnya sudah melampaui UMP.

Praktik serupa, sambungnya, juga terjadi pada sektor-sektor industri padat modal (capital intensive) yang membutuhkan tenaga kerja dengan kualifikasi khusus.

Upah Riil Tergerus

Meski setiap tahun pemerintahan mengerek UMP, kenyataannya kenaikan upah itu tidak sebanding dengan kenaikan biaya hidup dalam beberapa tahun terakhir. Upah riil pekerja di Indonesia pun justru mengalami penurunan

Dalam laporan Indonesia Economic Prospects (IEP) edisi Desember 2025 misalnya, Bank Dunia mengungkapkan bahwa rata-rata upah riil di Indonesia mengalami kontraksi sebesar 1,1% per tahun sepanjang periode 2018—2024.

Ironisnya, tekanan terbesar justru dialami oleh kelompok pekerja berkeahlian tinggi (high-skilled workers). Bank Dunia mencatat upah riil kelompok ini tergerus paling dalam hingga 2,3% per tahun, jauh lebih buruk dibandingkan pekerja berkeahlian menengah yang turun 1,1%.

Hanya pekerja berkeahlian rendah (low-skilled) yang mencatatkan pertumbuhan upah positif, itupun tipis sebesar 0,3%.

Anomali ini mengindikasikan adanya persoalan ketidakcocokan antara suplai tenaga kerja terdidik dengan ketersediaan lapangan kerja berkualitas. Misalnya, penciptaan lapangan kerja dalam setahun terakhir (Agustus 2024—Agustus 2025) didominasi oleh sektor-sektor bernilai tambah rendah.

"Penciptaan lapangan kerja antara Agustus 2024 dan Agustus 2025 sebagian besar terkonsentrasi di sektor-sektor bernilai rendah, seperti pertanian serta akomodasi dan makanan-minuman," tulis Bank Dunia dalam laporannya, dikutip Rabu (24/12/2025).

Sektor pertanian menyerap tambahan sekitar 490 ribu tenaga kerja, disusul sektor akomodasi dan makanan-minuman sebanyak 420 ribu orang. Dengan upah rata-rata upah di sektor-sektor tersebut yang hanya berkisar Rp2,55 juta per bulan (jauh di bawah rata-rata nasional Rp3,33 juta), ruang bagi tenaga kerja ahli untuk mendapatkan kompensasi yang kompetitif menjadi semakin sempit.

Kelas Menengah Tergerus

Bank Dunia pun menjelaskan perkembangan tersebut memperburuk fenomena hollowing-out alias penggerusan kelas menengah, yang mana porsi pekerjaan berkeahlian menengah menyusut dari 71,1% (2018) menjadi 68,3% (2024). Tenaga kerja terdidik pun terpaksa masuk ke ceruk pekerjaan yang lebih rendah kualifikasi dan upahnya.

Adapun, data Bank Dunia tersebut diolah dari hasil survei angkatan kerja nasional (Sakernas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS). BPS sendiri menyatakan bahwa upah riil menggambar daya beli dari pendapatan/upah yang diterima buruh/pekerja.

Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Arief Anshory Yusuf menjelaskan ada dua kemungkinan upah riil mengalami penurunan. Pertama, inflasi terlalu tinggi; kedua, upah yang stagnan atau naik tidak signifikan.

Menurut guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran itu, yang terjadi di Indonesia adalah upah yang stagnan atau naik tidak signifikan. Alasannya, beberapa tahun terakhir pemerintah bisa menjadi inflasi rendah.

"Jadi kalau merasa, 'Kok saya enggak sejahtera?' Ya iya. Gaji naik, cuma enggak bisa membarengi kenaikan biaya hidup," jelas Arief kepada Bisnis, beberapa waktu lalu.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Tokio Marine Indonesia mengungkapkan tren premi dan klaim lini bisnis asuransi kecelakaan diri ataupersonal accidenthingga kuartal III/2025 mengalami penurunan.

Penurunan tersebut, ujar Presiden Direktur Asuransi Tokio Marine Indonesia Sancoyo Setiabudi, seirama dengan perlambatan industri. Menilik data AAUI, premi asuransi kecelakaan diri turun 7,3%year on year(YoY) dan klaimnya juga turun 34,8% YoY.

“Hingga kuartal III/2025, tren premi dan klaimpersonal accident[PA] di perusahaan bergerak sejalan dengan perlambatan industri, dengan jumlah klaim yang dibayarkan mencapai Rp480 juta atau turun sebesar 36% dibanding tahun lalu,” katanya kepadaBisnis.com, Senin (24/11/2025) malam.

Menurut Sancoyo, penurunan premi asuransi kecelakaan diri kemungkinan disebabkan oleh perlambatan ekonomi atau justru di sisi lain banyak nasabah memilih produk lain yang sudah mencakup manfaat kecelakaan diri.

Oleh karena itu, dia berpendapat penurunan premi di lini bisnis ini tidak dapat diartikan bahwa masyarakat meninggalkan produk asuransi kecelakaan diri, tetapi justru karena pergeseran preferensi.

Meski begitu, Sancoyo menilai asuransi kecelakaan diri ini penting sebagai ‘jaring pengaman’ saat kecelakaan diri lantaran dapat membantu biaya pengobatan dan kehilangan penghasilan, sehingga keluarga tetap punya ruang bernapas secara finansial.

“Di Tokio Marine Indonesia, mayoritas pemegang polispersonal accidentadalah kelompok usia produktif dengan mobilitas tinggi dan kebutuhan proteksi yang lebih besar, sehingga produk ini tetap sangat relevan bagi masyarakat,” katanya.

Lebih jauh, dia tak menampik masih ada tantangan yang perusahaannya perlu hadapi dalam memasarkan produk asuransi kecelakaan diri. Tantangannya adalah menjembatani kesenjangan literasi dan mengubah cara pandang bahwa asuransi kecelakaan diri bukan sekadar jaga-jaga, tetapi memberikan kebebasan untuk bekerja dan berkarya dengan rasa aman.

“Karena itu, strategi kami fokus pada tiga hal yaitu produk mikro terjangkau, proses klaim yang cepat, dan memberikan kemudahan akses terhadap produk mikro melalui penguatan beragam kanal penjualanonlinesepertiwebsite,digital worksite, serta kolaborasi dengan berbagai mitra distribusi,” ungkapnya.

Walaupun demikian, Sancoyo mengatakan Tokio Marine Indonesia melihat prospek premi personal accident hingga akhir tahun diperkirakan cenderung stabil.

“Meski industri masih beradaptasi, kami tetap optimis ada ruang tumbuh seiring meningkatnya mobilitas dan kebutuhan proteksi masyarakat,” tutupnya.

Sementara itu, pengamat asuransi Dedy Kristianto mengemukakan prospek asuransi kecelakaan diri cenderung stabil, meskipun dia melihat masih tertekan.

“Bisa ada sedikit perbaikan di kuartal IV seiring kenaikan mobilitas [liburan akhir tahun], tetapi belum cukup untuk membawa pertumbuhan positif. Pemulihan akan lebih bergantung pada perbaikan daya beli masyarakat,” katanya.

Selain itu, Dedy juga sependapat bahwa saat ini nasabah terlihat lebih memilih asuransi yang manfaatnya lebih luas, seperti asuransi kesehatan dan proteksi penyakit kritis.

Menurutnya juga, produkpersonal accidentyang terikat dengantravel, kartu kredit ataumembershipprogram ikut menurun mengikuti pola konsumsi. Dengan demikian, sebagian masyarakat beralih ke produk mikro yang lebih terjangkau dan fleksibel.

Tak sampai di situ, dia berpandangan bahwa kondisi ekonomi utamanya daya beli yang melemah dan prioritas pengeluaran rumah tangga menjadi faktor paling dominan yang memengaruhi penurunan permintaan produkpersonal accident.

“Karenapersonal accidentbukan kebutuhan primer, masyarakat memilih fokus ke kebutuhan dasar dan proteksi kesehatan. Efisiensi perusahaan juga membuat pembelianpersonal accidentkumpulan menurun, terutama di sektor-sektor risiko rendah,” pungkas Dedy.

Sebagai informasi, berdasarkan data yang dirilis Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) pendapatan premi dan klaim di lini bisnis asuransi kecelakaan diri kompak mengalami penurunan per kuartal III/2025.

Untuk premi tercatat turun 7,3% YoY menjadi Rp2,05 triliun dari yang tadinya senilai Rp2,21 triliun. Sementara itu, klaimnya juga turun sebesar 34,8% YoY menjadi Rp279 miliar.

Sementara itu, rasio klaim asuransi kecelakaan diri per September 2025 sebesar 13,6%. Adapun pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 19,3%.