SELAMAini, narasi sejarah kita sering kali terpaku pada dominasi pengaruh Arab, India, dan China. Namun, jarang yang menyadari bahwa ribuan kilometer di barat, sebuah peradaban besar bernama Persia (sekarang Iran ) telah menjalin ikatan batin dan politik yang sangat kuat dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara.

Bukan sekadar singgah untuk berdagang, para saudagar dan ulama dari tanah para Syah ini ternyata ikut merumuskan tata negara, bahasa, hingga tradisi yang kita anggap sebagai "asli" Indonesia hari ini. Penelusuran SindoNews mengungkap bahwa jejak ini telah tertanam sejak lebih dari 1.300 tahun yang lalu.

Fajar Hubungan: Era Jalur Sutra Laut (674 M–1000 M)

Hubungan ini tidak dimulai di era Kesultanan Islam, melainkan jauh sebelumnya saat pengaruh Buddha dan Hindu masih dominan. Data dari kronik Dinasti Tang menyebutkan bahwa pada tahun 674 M, pemukiman pedagang Arab dan Persia (Ta-shih dan Po-sse) sudah terlihat di pesisir barat Sumatera.

Pada masa Kerajaan Sriwijaya, kapal-kapal Persia dari Teluk Persia (Siraf dan Hormuz) telah menjadikan Palembang sebagai pelabuhan transito utama. Mereka membawa air mawar, mutiara, dan karpet untuk ditukar dengan emas dan kapur barus kualitas tertinggi dari Barus. Penemuan arkeologis berupa pecahan keramik pirus asal Persia di situs Bongal, Tapanuli Tengah, menjadi saksi bisu betapa sibuknya jalur ini di abad ke-7 hingga ke-9.

Puncak Intelektual: Samudera Pasai dan Napas Shiraz (Abad 13-14 M)

Memasuki abad ke-13, hubungan ini bergeser dari sekadar ekonomi menjadi pertukaran ideologi dan politik. Kesultanan Samudera Pasai menjadi magnet bagi kaum intelektual Persia.

Tahun 1297 M: Wafatnya Sultan Malikussaleh menandai era baru. Makamnya tidak hanya menunjukkan pengaruh Gujarat, tetapi juga pola hiasan Lajevard yang populer di Persia.

Kehadiran tokoh besar Ibnu Battuta dalam perjalanannya di tahun 1345 M, terkejut menemukan banyak pejabat istana Pasai yang fasih berbahasa Persia. Salah satunya adalah Syarif Amir Sayyid dari Shiraz dan Tajuddin dari Isfahan. Mereka bukan sekadar tamu, melainkan pengatur strategi politik kesultanan.

Diplomasi Militer: Aceh, Safawi, dan Perlawanan Terhadap Portugis (Abad 16 M)

Hubungan mencapai level tertinggi saat Kesultanan Aceh Darussalam muncul sebagai kekuatan besar di Selat Malaka. Pada abad ke-16, Aceh yang dipimpin Sultan Iskandar Muda memandang Kesultanan Safawi di Persia sebagai sekutu ideologis dan teknologi.

Data sejarah mencatat adanya pertukaran utusan dan teknologi persenjataan. Istilah "Syahbandar" (dari bahasa Persia: Shah berarti Raja, Bandar berarti Pelabuhan) menjadi jabatan resmi paling bergengsi di pelabuhan Aceh untuk mengatur lalu lintas kapal internasional. Pengaruh administrasi birokrasi Persia diadopsi untuk memperkuat sentralisasi kekuasaan Sultan.

Warisan Budaya: Dari Literasi Hingga Tradisi "Tabuik"

Jika Anda mengenal tradisi Tabuik di Pariaman atau Tabot di Bengkulu, itulah "DNA" Persia yang paling nyata. Tradisi yang dimulai secara masif pada tahun 1685 M ini merupakan bentuk asimilasi budaya peringatan tragedi Karbala (wafatnya Husain bin Ali) yang dibawa oleh serdadu berdarah Persia-India yang bekerja untuk Inggris.

Di sektor literasi, naskah-naskah Persia seperti Gulistan karya Sa'di dan Shahnama karya Firdausi menjadi inspirasi lahirnya karya-karya Melayu klasik. Tanpa pengaruh Persia, kita mungkin tidak akan mengenal istilah "Punggawa", "Pahlawan", atau "Dewan".

Jakarta (ANTARA) - Indonesia, sejak berabad-abad lalu merupakan pusat peradaban dan perdagangan dunia berkat kekayaan rempahnya, dengan lebih dari 275 jenis, menjadikan Nusantara pengendali jalur niaga global.

Rempah, seperti pala, cengkih, dan lada, bukan sekadar bumbu, melainkan penggerak ekspedisi, diplomasi, dan sejarah dunia, yang membuat bangsa-bangsa Eropa datang silih berganti, hingga VOC meraup keuntungan besar dari Nusantara.

Kini, kebangkitan rempah Indonesia di pasar global, bukan utopia, melainkan target realistis jika hilirisasi dipercepat, petani dan UMKM diperkuat, branding diperluas. Dengan peningkatan mutu, infrastruktur, dan diversifikasi produk olahan, rempah kembali berpeluang menjadi sumber kesejahteraan dan simbol kedaulatan ekonomi.

Meski berakar pada sejarah panjang, rempah tetap memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, saat ini. Data BPS dan LPEI menunjukkan volume ekspor rempah Indonesia sepanjang Januari–November 2023 melonjak 30 persen (yoy), dengan nilai mencapai Rp9 triliun atau sekitar US$564 juta.

Indonesia masih menjadi raksasa cengkih dunia, dengan menguasai lebih dari 70 persen pangsa pasar global dan menempati peringkat kedua dunia sebagai eksportir lada, menegaskan bahwa komoditas utama, seperti cengkih, lada, pala, dan kayu manis tetap menjadi andalan, sekaligus trade-mark Indonesia di pasar internasional.

Tantangan terbesar terletak pada rendahnya nilai tambah. Ekspor rempah Indonesia masih didominasi bahan mentah. Indonesia baru berada di peringkat ke-18 untuk produk olahan, dengan nilai US$360 juta. Padahal, pengolahan dapat meningkatkan nilai rempah, hingga 5–7 kali lipat, misalnya mengolah cengkeh menjadi minyak atsiri atau lada menjadi oleoresin bernilai tinggi.

Ketergantungan pada ekspor bahan mentah membuat Indonesia sulit bersaing dengan negara, seperti India dan China, karena keunggulan komparatif belum diimbangi dengan keunggulan kompetitif berbasis hilirisasi.

Di dalam negeri, rempah menjadi tulang punggung ekonomi rakyat, dengan jutaan petani dari Aceh hingga Fakfak menggantungkan hidup pada lada, pala, kapulaga, kayu manis, jahe, vanili, dan komoditas rempah lainnya. Sektor ini menyerap tenaga kerja luas, menopang pendapatan daerah, dan berkontribusi pada pengurangan kemiskinan, sehingga pemerintah memprioritaskan rempah sebagai garda depan industrialisasi dan sumber devisa baru.

Saat ini, kinerja ekspor pun mulai membaik, ditunjukkan oleh pertumbuhan ekspor bumbu dan rempah olahan sebesar 17 persen pada Januari–Mei 2024 (US$423 juta), termasuk ekspor pala 26 ribu ton senilai hampir US$198 juta pada 2021 dan gambir Sumatera Barat senilai US$90 juta pada 2022, menandakan bahwa rempah berpotensi menjadi sunrise industry bagi perekonomian nasional.

Persaingan global

Kinerja ekspor rempah Indonesia menunjukkan dinamika positif, meski belum sepenuhnya stabil. Sepanjang tahun 2023, BPS mencatat volume ekspor rempah meningkat hampir 30 persen. Nilai ekspor justru turun 4 persen, mencerminkan pelemahan harga komoditas global, sehingga kenaikan volume belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan devisa.

Di tengah kondisi tersebut, permintaan dunia tetap kuat terhadap komoditas utama, seperti lada, vanili, kayu manis, cengkih, pala, kapulaga, jahe, dan kunyit, dengan tujuan ekspor utama ke China, Amerika Serikat, India, Vietnam, dan Belanda, serta pertumbuhan signifikan ke pasar non-tradisional, seperti Bangladesh, Pakistan, dan Peru.

Di sisi lain, persaingan global semakin ketat, terutama dari India dan Vietnam. India dikenal sebagai raksasa rempah dunia dan eksportir utama berbagai komoditas bernilai tambah, seperti kurkumin dan minyak pala, sementara Vietnam dalam dua dekade terakhir menjadi produsen lada terbesar dunia serta eksportir utama kayu manis dan bunga lawang.

Meski Indonesia, kini tercatat sebagai eksportir rempah terbesar kedua dunia, setelah Vietnam, dominasi negara pesaing dalam industri hilir menjadi peringatan bahwa ekspor Indonesia yang masih didominasi bahan mentah membuat nilai ekonomi yang dinikmati relatif lebih rendah.

Meski demikian, Indonesia memiliki keunggulan khas yang sulit ditandingi jika dikelola dengan tepat. Keunikan rempah Nusantara, seperti lada hitam Lampung yang dikenal pedas dan harum, kayu manis Kerinci yang kaya sinamaldehid, serta vanili Papua berkualitas premium, merupakan modal kuat untuk meningkatkan daya saing.

Diferensiasi melalui skema Geographical Indication (GI) dan strategi branding yang konsisten menjadi kunci agar produk rempah Indonesia diakui keunikannya, dilindungi reputasinya, dan memiliki daya tawar harga yang lebih tinggi di pasar global.

Branding

Menyadari be​​​​​​​sarnya potensi, sekaligus ketertinggalan di sektor hilirisasi, pemerintah bersama pelaku industri mulai melakukan pembenahan serius melalui berbagai program yang didukung lintas kementerian. Kementerian Perdagangan menegaskan fokus pada pemasaran produk bernilai tambah melalui perluasan akses pasar (IA-CEPA, IEU-CEPA, perjanjian dengan Kanada, Eurasian Economic Union, Tunisia), program UMKM BISA Ekspor, Desa BISA Ekspor, serta promosi kuliner melalui Rasa Rempah Indonesia (S’RASA) sebagai strategi gastro-diplomasi guna membuka pasar baru bagi rempah olahan.

Penguatan juga dilakukan di sisi produksi dan pengolahan. Kementerian Pertanian memperkuat sektor hulu melalui benih unggul, good agricultural practices, dan program hilirisasi perkebunan, sementara Kementerian Perindustrian menyiapkan peta jalan peningkatan kapasitas IKM rempah, mulai dari teknologi pengeringan, penggilingan, destilasi, hingga penjaminan mutu agar produk mampu menembus ritel premium dan pasar HORECA global.

Upaya modernisasi terlihat dari perintisan pabrik oleoresin lada hitam di Lampung, pengolahan andaliman Sumatra Utara menjadi teh herbal kemasan, serta berkembangnya produk jahe instan, kunyit bubuk, dan kemiri sangrai.

Meski demikian, banyak komoditas strategis, seperti pala, cengkih, dan kayu manis masih berhenti pada tahap pengeringan dan sortasi karena kendala investasi alat ekstraksi, pasokan bahan baku yang belum stabil, dan preferensi importir terhadap bahan mentah; solusi yang diusulkan, antara lain model multi-spice extractor serta kemitraan petani melalui koperasi modern, seperti KSU Bangkit Mandiri di Sumatera Barat.

Di ranah diplomasi budaya, Indonesia menguatkan branding melalui inisiatif Jalur Rempah yang didaftarkan sebagai Warisan Budaya Dunia UNESCO sejak 2017 dan dilanjutkan dengan Pelayaran Muhibah Jalur Rempah 2024 yang melibatkan 149 pemuda dari 34 provinsi, menyusuri jalur sejarah dari Sabang, hingga Malaka, sebagai strategi soft power.

Meskipun demikian, tantangan masih besar, seperti adaptasi pada perubahan iklim yang menekan produktivitas, fluktuasi harga yang masih merugikan petani, keterbatasan infrastruktur desa rempah yang meningkatkan biaya logistik, serta standar keamanan pangan global yang kian ketat (aflatoksin, residu pestisida) menuntut pemenuhan sertifikasi, seperti HACCP, ISO 22000, dan SNI.

Di tengah persaingan agresif dari Vietnam, India, dan Sri Lanka, dengan produk inovatif dan biaya produksi rendah, optimisme tetap terjaga. Pemerintah Indonesia yakin, dengan komitmen multipihak, pada 2026 rempah dapat menjadi sunrise industry bagi perekonomian Indonesia, soft power diplomasi, dan hard commodity penghasil devisa yang mengukuhkan Indonesia sebagai Mother of Spices modern.

*) Kuntoro Boga Andri adalah Direktur Hilirisasi Hasil Perkebunan, Kementerian Pertanian

Copyright © ANTARA 2026