IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Jagung Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Jagung Pemerintah Tahun 2026-2029. Aturan ini guna meningkatkan ketahanan pangan nasional dan pencapaian swasembada jagung.

Salinan Inpres Nomor 3 Tahun 2026 yang diunggah melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara mengungkapkan aturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Presiden Prabowo yakni 25 Maret 2026.

Sementara itu, salinan Inpres ini diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan disahkan oleh Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara, Lydia Silvanna Djaman.

“Dalam rangka mendukung penguatan cadangan jagung pemerintah guna meningkatkan ketahanan pangan nasional dan pencapaian swasembada jagung, serta meningkatkan pendapatan petani,” tulis salinan Inpres.

Dalam Inpres, Presiden Prabowo memberikan instruksi kepada 21 jajaran pejabat tinggi, mulai dari Menteri Koordinator Bidang Pangan, jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, hingga para Kepala Daerah dan Direktur Utama Perum Bulog untuk mengambil langkah-langkah yang terkoordinasi dan terintegrasi sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk mendukung pelaksanaan pengadaan dan pengelolaan jagung dalam negeri, serta penyaluran cadangan jagung pemerintah.

“Melaksanakan pengadaan jagung dalam negeri Tahun 2026 dengan ketentuan target pengadaan jagung pipilan kering dalam negeri paling sedikit 1.000.000 (satu juta) ton,” tulis poin kesatu.

Kemudian, Presiden Prabowo juga memerintahkan untuk melaksanakan penugasan pengelolaan cadangan jagung pemerintah, meliputi penyimpanan, pemeliharaan, pemerataan stok antar wilayah, pengolahan, dan atau pelepasan stok dalam rangka memperpanjang masa simpan, menjaga kualitas, dan turun mutu serta memastikan ketersediaan cadangan jagung pemerintah di seluruh wilayah Indonesia.

Sementara, pendanaan pelaksanaan Instruksi Presiden ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan kelanjutan wacana penerapan satu harga eceran tertinggi (HET) beras, dari yang saat ini terbagi ke dalam tiga zona.

Dia mengatakan bahwa rencana ini terkait dengan penguatan peran Perum Bulog sebagai jaringan distribusi komoditas utama kepada masyarakat.

Menurutnya, saat ini Bulog hanya menerima margin keuntungan Rp50 dari setiap kilogram penjualan beras. Hal ini dipandang sebagai tantangan Bulog untuk menstabilkan harga beras hingga kawasan terdepan Tanah Air.

“Bulog itu hanya dikasih margin Rp50 rupiah. Bagaimana dia bisa mengirim ke Papua, ke Maluku dengan satu harga? Ya kan nggak mungkin. Kita akan hitung agar nanti beras itu bisa satu harga di seluruh Indonesia,” kata Zulhas usai rapat penetapan cadangan pangan pemerintah di kantornya, Senin (29/12/2025).

Lebih lanjut, dia menyebut bahwa pemerintah akan kembali berkoordinasi mengenai pelaksanaan beras satu harga tersebut.

Pihaknya juga akan menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mematangkan pembahasan beras satu harga pada 2026.

Pada kesempatan yang sama, Zulhas juga menyampaikan bahwa pemerintah meningkatkan besaran cadangan beras pemerintah (CBP) dari 3 juta ton menjadi 4 juta ton pada 2026.

Peningkatan pengadaan juga dilakukan untuk cadangan jagung pemerintah (CJP), dari 300.000 ton menjadi 1 juta ton. Hal ini dilakukan untuk menyukseskan program prioritas seperti makan bergizi gratis (MBG).

“Karena perlu juga itu. Kalau telur perlu banyak, ayam perlu banyak, maka perlu pakan [dari jagung],” ujar Zulhas.

Adapun, wacana penerapan beras satu harga menjadi pembahasan berulang sepanjang tahun ini. Berdasarkan catatan Bisnis, hingga September lalu, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyampaikan saat ini pemerintah masih terus membahas skema beras satu harga.

Sudaryono menjelaskan bahwa wacana tersebut tetap dibahas dengan plus minus yang akan terjadi dengan penerapan tersebut, kendati tak memberikan perincian. Apakah cukup dengan menaikkan HET atau tidak, hal tersebut masih jadi pertimbangan.

“Tentu saja sebelum memutuskan itu kan dengan pertimbangan banyak. Kita lihat kondisi di lapangan, kalau ternyata sudah bagus [dengan kenaikan HET beras medium] mungkin tidak akan ada perubahan,” ujarnya kepada wartawan usai Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR, Rabu (3/9/2025) silam.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan menambah besaran cadangan pangan pemerintah (CPP) pada 2026, khususnya komoditas beras dan jagung.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan usai menggelar rapat koordinasi penetapan CPP 2026 bersama sejumlah menteri dan kepala badan teknis pada hari ini, Senin (29/12/2025).

“Tadi kami putuskan, cadangan beras pemerintah kita dari 3 juta [ton] kita naikan jadi 4 juta,” kata Zulhas di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat.

Lebih lanjut, penugasan pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP) tersebut akan diemban oleh Perum Bulog.

Zulhas menyebut bahwa tambahan jumlah cadangan komoditas beras juga bertujuan untuk mempermudah program-program terkait pangan, seperti stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) hingga bantuan pangan untuk masyarakat.

Selain itu, dia menyampaikan bahwa peningkatan pengadaan juga dilakukan untuk cadangan jagung pemerintah (CJP), dari 300.000 ton menjadi 1 juta ton.

Menurutnya, penambahan porsi cadangan jagung ini juga dilakukan terkait program pemerintah lainnya, seperti makan bergizi gratis (MBG) hingga peningkatan produksi daging ayam dan telur ayam.

Dia juga memperkirakan bahwa produksi kedua komoditas tersebut akan lebih tinggi dibandingkan tahun ini.

“Karena perlu juga itu. Kalau telur perlu banyak, ayam perlu banyak, maka perlu pakan [dari jagung],” ujar Zulhas.

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman berujar bahwa stok beras nasional yang dikuasai Perum Bulog tercatat sebesar 3,68 juta ton per 8 Desember 2025.

Jumlah ini disebutnya menjadi rekor tertinggi dalam satu dekade terakhir, dan jauh di atas rata-rata stok akhir tahun biasanya yang berkisar 1,2–1,5 juta ton.

“Dengan stok 3,68 juta ton, kita punya cadangan tiga kali lipat dari kebutuhan bulanan nasional,” katanya dalam keterangan tertulis beberapa waktu lalu.