Bisnis.com, JAKARTA — Institute for Essential Services Reform (IESR) mempertanyakan penjelasan awal bahwa sambaran petir dan cuaca buruk menjadi penyebab pemadaman listrik massal di sebagian besar wilayah Sumatra pada Jumat (22/5/2026).
Chief Executive Officer (CEO) IESR Fabby Tumiwa menilai, dalam sistem kelistrikan modern, gangguan pada satu jalur transmisi seharusnya tidak berkembang menjadi blackout regional.
Dia berpendapat bahwa peristiwa ini menunjukkan adanya persoalan yang lebih mendasar terkait ketahanan dan kehandalan sistem kelistrikan Sumatra. Menurutnya, gangguan awal akibat cuaca ekstrem mungkin saja menjadi pemicu langsung, tetapi akar masalahnya dapat berkaitan dengan lemahnya redundansi jaringan transmisi, bottleneck sistem, ketidakcukupan cadangan daya, serta kelemahan pada sistem proteksi dan pengendalian grid.
“Kita tidak bisa berhenti pada penjelasan bahwa gangguan disebabkan oleh petir atau cuaca buruk. Pertanyaan mendasarnya adalah mengapa satu gangguan dapat berkembang menjadi pemadaman luas lintas provinsi. Ini harus diinvestigasi dan dijelaskan secara transparan kepada publik,” Fabby dalam keterangannya, Minggu (24/5/2026).
Pihaknya menekankan bahwa pemadaman ini memiliki implikasi serius terhadap agenda transisi energi Indonesia. Hal ini seiring meningkatnya elektrifikasi sektor transportasi dan industri, pertumbuhan pusat data, serta penetrasi energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).
Oleh karena itu, kebutuhan terhadap sistem transmisi dan distribusi yang kuat, fleksibel, dan resilien menjadi semakin penting. Fabby menyebut, tanpa penguatan jaringan listrik, risiko pemadaman besar dapat meningkat dan menurunkan kepercayaan investor terhadap transformasi energi Indonesia.
IESR lantas mendesak pemerintah dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai regulator sektor ketenagalistrikan melakukan investigasi teknis secara mendalam untuk mengidentifikasi penyebab langsung, faktor pemicu, serta akar masalah sistemik dari blackout ini.
"Investigasi perlu dilakukan secara independen, melibatkan para pakar non-pemerintah, dan berbasis data teknis seperti relay logs, SCADA, PMU/frequency records, sequence of events, kondisi aset transmisi, serta performa sistem proteksi dan operasi pembangkit," kata Fabby.
IESR juga mendesak agar hasil investigasi diumumkan secara terbuka kepada publik. Sebab, dalam sejumlah kasus pemadaman besar sebelumnya, publik tidak pernah memperoleh penjelasan menyeluruh mengenai hasil investigasi regulator maupun langkah korektif yang dilakukan.
Fabby menilai, kurangnya transparansi ini berisiko menghambat pembelajaran kelembagaan dan perbaikan sistem ketenagalistrikan nasional. Selain itu, IESR meminta PT PLN (Persero) memberikan kompensasi kepada pelanggan yang dirugikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ESDM No. 27/2017 yang telah mengalami perubahan kedua menjadi Permen ESDM No. 2/2025 tentang Tingkat Mutu Pelayanan (TMP).
Sebab, pemadaman yang meluas menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi rumah tangga, pelaku usaha, layanan publik, industri, dan masyarakat luas dan PLN sendiri yang kehilangan pendapatan dari energi yang tidak tersalurkan (energy not served).
IESR juga mendesak PLN mempercepat penguatan jaringan transmisi dan distribusi listrik, termasuk peningkatan redundansi sistem, modernisasi proteksi grid, pengembangan smart grid, serta investasi pada sistem pengendalian dan fleksibilitas jaringan. Fabby mengingatkan bahwa ketahanan jaringan listrik harus menjadi prioritas utama dalam mendukung keamanan energi dan transisi energi Indonesia.
Sistem Berangsur Pulih
Sebelumnya, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas gangguan yang terjadi serta menjelaskan langkah-langkah pemulihan yang sedang dilakukan. PLN juga memastikan seluruh personel di lapangan bekerja secara maksimal untuk mempercepat normalisasi sistem kelistrikan di wilayah terdampak.
"Sejak kejadian terjadi, seluruh personel kami langsung bergerak melakukan asesmen, pemulihan sistem transmisi dan gardu induk, serta menyalakan kembali pembangkit secara bertahap dan terkoordinasi," ujar Darmawan dalam konferensi pers yang berlangsung di Kantor Pusat PLN, Jakarta Selatan, Sabtu (23/5/2026) pagi.
Dia menjelaskan bahwa indikasi awal gangguan berasal dari sistem transmisi 275 kV antara Muara Bungo dan Sungai Rumbai di Jambi yang diduga dipengaruhi kondisi cuaca. Gangguan tersebut kemudian memicu gangguan berantai (domino effect) pada sistem kelistrikan Sumatera sehingga berdampak pada sejumlah pembangkit di berbagai wilayah.
Hingga Sabtu (23/5/2026) pukul 19.00 WIB, proses penormalan terus menunjukkan perkembangan signifikan. Dari total 13,1 juta pelanggan terdampak, sebanyak lebih dari 8,5 juta pelanggan telah kembali menikmati aliran listrik.
Sementara itu, beban sistem yang telah berhasil dipulihkan mencapai 3.431,21 MW dari total 5.334 MW yang sebelumnya terdampak. Selain itu, seluruh gardu induk terdampak atau sebanyak 176 unit telah berhasil beroperasi kembali .
"Proses penormalan pembangkit terus dilakukan secara bertahap, khususnya untuk pembangkit berbasis batubara yang membutuhkan waktu sinkronisasi lebih panjang," jelas Darmawan.
PLN menegaskan bahwa secara umum pasokan daya pada Sistem Sumatera dalam kondisi cukup. Gangguan yang terjadi lebih berkaitan dengan aspek sistem dan penyaluran tenaga listrik.
Sementara itu, Kementerian ESDM meminta PLN memastikan proses pemulihan pasokan listrik di sebagian wilayah Sumatra dilakukan secara maksimal agar aktivitas masyarakat dapat segera kembali normal.
Saat ini, Kementerian ESDM bersama PLN terus melakukan koordinasi intensif dalam penanganan gangguan sistem kelistrikan yang terjadi di sebagian wilayah Sumatera sejak Jumat (23/5/2026) kemarin.
Wakil Menteri ESDM Yuliot menyampaikan bahwa sejak awal terjadinya gangguan, Kementerian ESDM dan Kementerian Sekretariat Negara bersama PLN terus berkoordinasi dan memonitor perkembangan kondisi sistem kelistrikan secara intensif.
"Kementerian ESDM sebagai regulator dan pengawas subsektor ketenagalistrikan memberikan perhatian serius terhadap kejadian [blackout] ini. Kami memahami gangguan tersebut menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat serta berdampak pada aktivitas ekonomi dan sosial di wilayah terdampak," kata Yuliot melalui keterangan resmi dikutip Minggu (24/5/2026).
Pihaknya pun akan memastikan investigasi teknis dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif. Ini guna mengetahui akar penyebab gangguan serta menyiapkan langkah mitigasi supaya kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

Bisnis.com, JAKARTA — Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengecam keras serangan militer Israel di Lebanon yang menyebabkan gugurnya seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang tergabung dalam misi pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Sudarnoto Abdul Hakim meminta pemerintah Indonesia mengambil langkah diplomatik tegas guna menuntut pertanggungjawaban atas insiden tersebut.

“Kepada pemerintah Indonesia agar mengambil langkah diplomatik yang tegas melalui jalur bilateral maupun multilateral guna menuntut pertanggungjawaban atas insiden ini,” ujarnya, Senin (30/3/2026).

MUI juga mendesak PBB segera melakukan investigasi independen serta menjatuhkan sanksi terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

Selain itu, organisasi tersebut menyerukan kepada masyarakat internasional untuk tidak bersikap diam terhadap tindakan yang dinilai mencederai hukum internasional dan nilai-nilai kemanusiaan.

Dalam pernyataannya, MUI turut mengajak umat Islam dan seluruh masyarakat Indonesia untuk mendoakan para korban serta memperkuat solidaritas kemanusiaan dan komitmen terhadap perdamaian dunia.

MUI menegaskan bahwa perdamaian global tidak akan terwujud tanpa penghormatan terhadap hukum internasional dan prinsip keadilan. Oleh karena itu, segala bentuk pelanggaran dinilai harus dihentikan dan ditindak tegas demi menjaga stabilitas global.

Lebih lanjut, MUI menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya prajurit TNI dalam insiden tersebut. Organisasi itu mendoakan agar almarhum diterima amal ibadahnya serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan.

“Atas nama MUI, saya menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga Allah SWT memberikan ketabahan, kesabaran, dan kekuatan lahir batin kepada keluarga almarhum,” kata Sudarnoto.

MUI menilai serangan terhadap pasukan perdamaian internasional merupakan pelanggaran serius yang tidak dapat ditoleransi. Pasukan penjaga perdamaian, menurutnya, hadir untuk menjaga stabilitas dan mencegah konflik, bukan menjadi sasaran kekerasan.

Secara geopolitik, MUI memandang insiden ini mencerminkan eskalasi konflik yang berpotensi meluas dan melibatkan lebih banyak aktor internasional di kawasan Timur Tengah. Serangan tersebut juga dinilai dapat melemahkan sistem multilateralisme serta mengancam kredibilitas misi perdamaian global.

“Khususnya di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah yang melibatkan berbagai kepentingan global,” ujarnya.

MUI pun mendesak agar dilakukan penyelidikan yang transparan, independen, dan akuntabel, serta memastikan adanya pertanggungjawaban hukum terhadap pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.