Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyinggung dua proyek perkeretaapian yang dibangun saat pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), yakni Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh dan LRT Jabodebek.

Menurut Purbaya, di masa lalu terdapat banyak proyek yang bagus, namun tidak dimonitor dengan baik sehingga menimbulkan masalah. Akibatnya, biaya proyek membengkak.

"Ada Whoosh, ada LRT Jabodebek, ada apa lagi? Itu sebetulnya project-nya bagus, cuma tidak diawasi, sehingga ketika ada masalah, tidak ada yang menangani. Akhirnya terjadi cost overrun [sehingga menjadi] Rp100 triliun," terangnya pada acara Simposium PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) 2026, Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Purbaya menyinggung bahwa Indonesia memiliki banyak proyek. Namun, masalahnya, banyak proyek itu tidak disertai dengan feasibility (kelayakan) yang kuat sehingga banyak investor yang mundur.

"Nah ini yang harus kita perbaiki, kalau bikin proyek, harus jelas proyeknya, sehingga feasibility-nya seperti apa," terangnya.

Purbaya lalu menceritakan pengalamannya mengurus proyek tersebut saat masih menjabat di Kemenko Kemaritiman dan Investasi, yang dulu dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menko. Luhut juga diketahui merupakan Ketua Komite Kereta Cepat saat pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo.

Dia mengaku pernah menerima keluhan pimpinan proyek dari pihak China terkait dengan ketidakjelasan manajemen dari pihak Indonesia. Salah satunya mengenai pembebasan lahan untuk prasarana Whoosh, yang disebut memakan waktu bertahun-tahun.

"Terus saya tanya, 'Kamu siapa yang handle program project-nya?'. Enggak ada, katanya. 'Kalau kami ngadu ke BUMN, dipingpong ke PU [Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat], pingpong lagi ke sana. Ya sudah ditarik ke mari itu waktu itu diberesin sedikitlah pada waktu itu," tuturnya.

Saat itu, Purbaya mengaku bahwa pembangunan proyek itu agak lambat. Oleh sebab itu, dia menekankan agar proyek-proyek besar dikawal dengan baik.

"Pada waktu mereka [pihak China] bingung, saya juga bingung lho enggak ada yang jaga? Enggak ada. Yang gitu-gitu enggak boleh. Nanti ke depan akan dimonitor dengan baik untuk semua proyek yang besar," tuturnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada 2022 yang diserahkan ke Kementerian BUMN (sebelum menjadi Badan Pengaturan BUMN) mencapai sekitar US$1,1 miliar.

Nilai cost overrun ini sempat berubah-ubah sejak dikaji awalnya oleh konsorsium pemilik proyek Whoosh, yakni PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC).

Pada awalnya, proyek KCJB disebut menghabiskan nilai investasi senilai US$6,07 miliar. Dengan demikian, saat kurs masih sekitar Rp14.000 hingga Rp15.000 per dolar Amerika Serikat (AS) beberapa tahun lalu, biaya proyek total sekitar US$7 miliar itu melahap biaya setara sampai sekitar Rp100 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI mengungkap telah menyalurkan pendanaan untuk 129 Proyek Strategis Nasional (PSN) hingga akhir 2025.

Direktur Operasional dan Keuangan PT SMI, Aradita Priyanti menjelaskan bahwa total komitmen yang telah digelontorkan pihaknya dilaporkan mencapai Rp125 triliun dari total investasi proyek sebesar Rp692 triliun.

"Untuk saat ini SMI sudah mendanai 129 proyek untuk PSN-nya dengan total komitmen Rp125 triliun dan untuk nilai proyeknya sebesar Rp692 triliun," ujar Aradita dalam Konferensi Pers di Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Pada saat yang sama, PT SMI turut memastikan bakal terus memproses penyaluran dana untuk memenuhi target pembangunan infrastruktur prioritas nasional. Manajemen menegaskan bahwa dukungan finansial perusahaan telah menyasar mayoritas program prioritas pemerintah saat ini.

Sementara itu, Direktur Utama PT SMI, Reynaldi Hermansjah menyebut pihaknya juga telah mengguyurkan pendanaan terhadap 5 dari 8 program Asta Cita yang diusung Presiden Prabowo Subianto. Saat dikonfirmasi lebih lanjut mengenai daftar proyeknya Reynaldi enggan merinci.

"Lima dari delapan Asta Cita pemerintah itu kami sudah biayai. Jadi cukup besar proyek-proyek yang merupakan bagian daripada program pemerintah saat ini dalam konteks Asta Cita itu," tambah Reynaldi.

Adapun ke depan, PT SMI memastikan proses pembiayaan tetap berjalan dinamis sesuai dengan daftar rencana proyek (pipeline) sepanjang tahun 2026.

Untuk diketahui sebelumnya, PT SMI merupakan Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang memiliki mandat untuk menjadi agen pembangunan berkelanjutan yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan bangsa.

Dalam menjalankan mandat tersebut, PT SMI memastikan setiap pembiayaan yang disalurkan tidak hanya memenuhi kebutuhan proyek, tetapi juga memberikan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang terukur.

Dalam laporannya, pembangunan khususnya di sektor infrastruktur, merupakan fondasi penting bagi peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

Pasalnya, ketersediaan infrastruktur yang memadai memperkuat konektivitas, meningkatkan produktivitas, serta menciptakan multiplier effect bagi perekonomian nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Ketua BKPM Todotua Pasaribu mengungkapkan aksi premanisme seperti pemalakan dan pemerasan menjadi salah satu kontributor utama dalam biaya operasional dalam menjalankan proyek investasi.

Todotua menjelaskan bahwa kondusivitas merupakan salah satu isu yang menjadi perhatian utama para investor sebelum mau menanamkan modalnya di suatu negara atau wilayah. Oleh sebab itu, sambungnya, Kementerian Investasi dan Hilirisasi terus berupaya menjaga kondusivitas dalam berusaha.

Dia tidak menampik bahwa di lapangan masih kerap terjadi aksi premanisme. Contohnya, aksi meminta 'jatah' oleh organisasi masyarakat (ormas) di proyek PT Chandra Asri Alkali (CAA) di Cilegon, Jawa Barat yang sempat viral beberapa waktu lalu.

Todotua pun mengungkapkan pihak berwenang langsung coba menindak tegas para pelaku. Menurutnya, aksi serupa langsung turun drastis usai kejadian tersebut.

"Sampai ada yang ditindak pidana pada saat itu, dan semenjak itu signifikan drop. Semua bergerak juga, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, gubernur Jawa Barat ini salah satu yang paling signifikan bergerak pada saat itu, tekan semuanya," katanya dalam Forum Investasi Nasional 2025 yang disiarkan secara daring, Kamis (13/11/2025).

Dia pun menekankan pentingnya menjaga kondusivitas agar tidak ada lagi calon investor yang ragu menanamkan modal. Apalagi, sambungnya, aksi premanisme bisa buat biaya bertambah signifikan.

"Urusan-urusan begini itu berkontribusi terhadap 15% sampai dengan 40% daripada cost [biaya operasional]," ungkap Todotua.

Mantan CEO Bomba Group ini pun mengingatkan bahwa investasi merupakan komponen terbesar kedua pembentukan produk domestik bruto (PDB). Pada kuartal III/2025 sendiri, Badan Pusat Statistik mencatat investasi berkontribusi hingga 29,09% untuk PDB (hanya kalah dari konsumsi rumah tangga sebesar 53,14%).

Dengan demikian, Kementerian Investasi dan Hilirisasi coba terus menciptakan iklim usaha yang menarik investor sehingga target pertumbuhan ekonomi 8% bisa tercapai pada 2029. Dia meminta semua pihak bekerja sama dalam mencapai menciptakan iklim investasi yang bersahabat itu.

"Orang mau investasi di sini susah, ditekan, diperas, dipalak, ya kan? Habis itu, enggak pasti izinnya keluar. Siapa yang mau masuk?" kata Todotua.

Lebih lanjut, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, dia menjelaskan pemerintah telah menargetkan investasi sebesar tak kurang dari Rp13.000 triliun selama 2024—2029. Angka itu naik signifikan dibandingkan realisasi investasi sebesar Rp9.200 triliun selama 2014—2024.

Adapun secara tahunan, perincian target investasi yaitu Rp1.650 triliun pada 2024, Rp1.900 triliun pada 2025, Rp2.175 triliun pada 2026, Rp2.567 triliun pada 2027, Rp2.969 triliun pada 2028, dan Rp3.014 triliun pada 2029.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali mengkritik Danantara Indonesia yang dinilai lebih banyak menggunakan dividen BUMN untuk membeli obligasi atau SBN pemerintah ketimbang menginvestasikan ke berbagai proyek.

Hal itu disampaikan Purbaya ketika menghadiri rapat perdana sebagai anggota dewan pengawas (dewas) Danantara di Wisma Danantara Indonesia, Rabu (15/10/2025).

Purbaya menyebut Danantara tahun ini menikmati dividen BUMN senilai Rp90 triliun, apabila mengacu pada sasaran yang ditetapkan pada APBN 2025. Namun, dia menyebut dividen itu masih banyak dialihkan ke pembelian SBN milik pemerintah.

"Saya tadi sempat kritik. Kalau anda taruh obligasi begitu banyak di pemerintah, keahlian anda apa? Tapi mereka bilang ini kan hanya tiga bulan terakhir ini. Karena enggak sempat kan, untuk buat proyek. Ke depan akan mereka perbaiki," terangnya kepada wartawan usai rapat, dikutip Kamis (16/10/2025).

Purbaya mendorong agar pendapatan Danantara yang dihasilkan melalui keuntungan BUMN bisa diinvestasikan ke berbagai proyek-proyek yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi.

Adapun pemerintah mendorong agar investasi melesat hingga 8,5% pada 2029 atau akhir periode pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pertumbuhan investasi menjadi Rp10.000 triliun diharapkan bisa mendorong target pertumbuhan ekonomi 8%.

Secara porsinya, investasi dari swasta diharapkan memberikan sumbangsih terbesar yakni Rp8.300 triliun. Kemudian, Danantara diharapkan bisa menyumbang Rp980 triliun dan pemerintah Rp710 triliun.

Selain investasi, Purbaya turut mendorong Danantara memanfaatkan dividen BUMN yang saat ini sudah tak lagi disetorkan ke APBN guna menyelesaikan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Pria yang pernah menjabat Deputi Kemenko Maritim dan Investasi itu telah menyampaikan sikapnya kepada CEO Danantara maupun para anggota dewasnya yang menolak APBN kembali dibebani untuk membayar utang proyek tersebut.

"Saya sih posisinya clear, karena di perjanjian Indonesia dengan China enggak ada harus pemerintah yang bayar. Biasanya sih selama struktur pembayarannya clear, mereka enggak ada masalah. Tapi kan kita lihat hasil studinya seperti apa nanti," terang Purbaya.