Jakarta (ANTARA) - Global Chief Economist Juwai IQI Shan Saeed menilai Indonesia tetap menjadi salah satu tujuan investasi yang menarik bagi investor global.

Penilaian tersebut tercermin dalam Global Market Accessibility Review 2026 yang menempatkan Indonesia dalam klasifikasi Emerging Market, meski mendapat catatan dari Morgan Stanley Capital International (MSCI) terkait information flow atau arus informasi pasar.

Dalam pernyataan diterima di Jakarta, Sabtu, disampaikan dia, perhatian MSCI terhadap pasar modal Indonesia dapat menjadi katalis positif untuk memperkuat daya saing pasar keuangan nasional.

“Sejarah menunjukkan bahwa pasar modal yang sukses dibangun melalui proses perbaikan berkelanjutan. Korea Selatan dan India memperkuat daya saing pasar mereka melalui modernisasi regulasi, peningkatan tata kelola, dan transparansi yang lebih baik. Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan hal tersebut,” kata Shan,

Menurut dia, prospek ekonomi Indonesia masih sangat menjanjikan. Ia melihat kombinasi pertumbuhan ekonomi yang kuat, struktur demografi yang produktif, disiplin fiskal, kekayaan sumber daya alam, serta berlanjutnya agenda reformasi menjadi modal penting bagi Indonesia untuk terus berkembang.

“Di tengah ekonomi global yang semakin terfragmentasi, negara yang memiliki kombinasi skala, stabilitas, demografi, sumber daya alam, dan momentum reformasi semakin langka. Indonesia tetap menjadi salah satu di antaranya,” ujar dia.

Shan menilai kekuatan fundamental ekonomi Indonesia tetap terjaga dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan prospek pertumbuhan paling menarik di kawasan.

“Ekonomi besar tidak ditentukan oleh seberapa besar sorotan yang mereka hadapi, tetapi oleh kemampuan mereka mengubah sorotan tersebut menjadi reformasi, reformasi menjadi kepercayaan, dan kepercayaan menjadi pembentukan modal jangka panjang. Trajektori Indonesia menunjukkan bahwa negara ini sedang melakukan hal tersebut,” katanya.

Optimisme tersebut didukung oleh capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,61 persen pada kuartal I 2026.

Angka tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat, baik di kawasan ASEAN maupun kelompok G20.

Di saat banyak negara maju hanya mencatatkan pertumbuhan ekonomi sekitar 1 hingga 2 persen, Indonesia masih mampu mempertahankan laju ekspansi ekonomi di atas 5 persen.

Shan menjelaskan daya tahan ekonomi Indonesia ditopang oleh konsumsi domestik yang kuat, arus investasi yang terus masuk, serta kebijakan makroekonomi yang dinilai kredibel.

Konsumsi rumah tangga yang menyumbang lebih dari setengah produk domestik bruto (PDB) tercatat tumbuh 5,52 persen, sementara realisasi investasi pada kuartal I 2026 mencapai sekitar Rp498,8 triliun.

Selain itu, posisi cadangan devisa Indonesia yang mencapai sekitar 146 miliar dolar AS pada akhir Mei 2026 dan rasio utang pemerintah yang masih berada di bawah 40 persen terhadap PDB dinilai memberikan ruang yang cukup bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global.

“Investor global mencari tiga hal, yaitu pertumbuhan, stabilitas, dan skala. Indonesia menawarkan ketiganya. Pertumbuhan ekonomi tetap berada di atas 5 persen, stabilitas makroekonomi terjaga, dan pasar domestik berpenduduk sekitar 285 juta jiwa memberikan skala yang sulit ditandingi oleh banyak negara berkembang lainnya,” kata Shan.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bagaimana meyakinkan kepada para investor bahwa market kita itu tidak semu dengan pertumbuhan kemarin

Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Prof. Telisa Aulia Falianty menilai kemudahan perizinan dan kepastian regulasi dapat mendorong peningkatan investasi di Indonesia, termasuk dalam mencapai target investasi 2026 sebesar Rp2.041 triliun.

Menurut Telisa dihubungi di Jakarta, Senin, target investasi tersebut optimis dapat dicapai apabila pemerintah mampu menghadapi berbagai tantangan dan bekerja lebih keras, mengingat kondisi global saat ini.

Ia menilai reformasi perizinan, pengurangan praktik rent-seeking, serta penguatan tata kelola investasi menjadi langkah penting untuk meningkatkan daya tarik Indonesia di tengah ketidakpastian global.

Menurut dia, situasi geopolitik global dan perubahan arah kebijakan ekonomi dunia menyebabkan sikap wait and see para investor.

"Kalau perang masih terus berlanjut dan kemudian ada perubahan kepemimpinan di Amerika Serikat sendiri, di bank sentralnya, yang kemungkinan itu The Fed sendiri itu belum jelas arahnya kemana, ketidakpastian akan semakin meningkat," katanya.

Oleh karena itu, dirinya mendorong penguatan Satuan Tugas (Satgas) Debottlenecking dengan sinergi yang lebih luas antarkementerian dan lembaga, termasuk peningkatan kualitas pelayanan publik di pusat maupun daerah agar lebih proinvestasi.

Selain itu, ia menilai Indonesia memiliki kekuatan besar dari sisi pasar domestik dan pertumbuhan ekonomi yang tetap solid. Menurutnya, investor akan semakin tertarik apabila pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata hingga ke daerah dan didukung daya beli masyarakat yang kuat.

"Bagaimana meyakinkan kepada para investor bahwa market kita itu tidak semu dengan pertumbuhan kemarin, bahwa market-nya itu betul-betul berdaya beli. Itu pasti investasi akan datang kalau ada kepercayaan terhadap hal tersebut," katanya lagi.

Telisa menambahkan, pemerintah juga perlu memperkuat kredibilitas kebijakan melalui jaminan partisipasi pemerintah atau government participation guarantee dalam proyek-proyek strategis, agar risiko investasi lebih terukur dan minat investor semakin meningkat.

Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani mengatakan investasi menjadi salah satu faktor kunci untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen di tengah ketidakpastian global dan ketegangan geopolitik.

“Investasi memainkan peran yang sangat signifikan, berkontribusi sekitar 1,79 persen dari pertumbuhan ekonomi 5,61 persen,” kata Rosan dalam acara “Kadin Monthly Economic Diplomatic Breakfast” di Jakarta, Jumat (8/5).

Rosan mengatakan ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen pada kuartal I 2026 dengan kontribusi investasi mencapai sekitar 31-32 persen terhadap total pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut dia, kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi meningkat dibandingkan periode sebelumnya yang berada pada kisaran 27-28 persen.

Ia menjelaskan konsumsi domestik masih menjadi penopang terbesar pertumbuhan ekonomi Indonesia, sedangkan investasi menjadi kontributor terbesar kedua.

Menurut Rosan, target investasi nasional pada 2026 ditetapkan sebesar Rp2.041,3 triliun sesuai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Adapun pada triwulan I 2026, realisasi investasi di Indonesia mencapai Rp498,8 triliun atau tumbuh 7,2 persen dibanding periode yang sama tahun lalu, yang sekaligus menyerap 706.569 tenaga kerja.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Capaian realisasi investasi pada triwulan I tahun 2026 tercatat Rp498,8 triliun, dengan penyerapan tenaga kerjanya adalah 706.569 atau naik 18,9 persen secara year-on-year,

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi triwulan pertama tahun 2026 adalah sebesar Rp498,8 triliun.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis mengatakan, angka ini naik 7,2 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), dengan realisasi tahun lalu adalah senilai Rp465,2 triliun.

“Capaian realisasi investasi pada triwulan I tahun 2026 tercatat Rp498,8 triliun, dengan penyerapan tenaga kerjanya adalah 706.569 atau naik 18,9 persen secara year-on-year,” kata Rosan

Lebih lanjut, ia mengatakan, capaian realisasi kuartal pertama ini adalah sebesar 24,4 persen dari target yang dicanangkan tahun ini yaitu Rp2.041,3 triliun.

Ia pun merinci dari total investasi yang masuk ke Indonesia, besaran penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan modal asing (PMA) hampir sama.

Untuk PMDN memiliki rasio 49,9 persen dari keseluruhan capaian dengan nilai Rp248,8 triliun (naik 6 persen secara tahunan). Sementara, rasio PMA adalah 50,1 persen dengan nilai Rp250 triliun.

Adapun Menteri Rosan mengatakan lima negara teratas yang menjadi penanam modal investasi yaitu Singapura kurang lebih 4,6 miliar dolar AS, Hong Kong (China) 2,7 miliar dolar AS, China 2,2 miliar dolar AS, Amerika Serikat 1,3 miliar dolar AS, dan Jepang 1 miliar dolar AS.

Sementara itu, ia juga menyebut sektor-sektor yang mendapatkan suntikan modal terbanyak, yaitu industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya (Rp69,4 triliun); jasa lainnya (Rp64,2 triliun); pertambangan (Rp51,9 triliun); perumahan, kawasan industri, dan perkantoran (Rp48 triliun); transportasi, gudang, dan telekomunikasi (Rp45,4 triliun).

“Sementara, kalau kita lihat daerah realisasi PMDN dan PMA triwulan I 2026 adalah Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, dan Sulawesi Tengah,” ujar Rosan.

Ia pun berharap tren positif ini dapat dipertahankan memasuki triwulan II tahun 2026 sekaligus mewujudkan target investasi nasional tahun ini.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Kalau sektor yang paling diminati sudah pasti adalah sektor yang kaitannya dengan kekuatan sumber daya kita

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu menyebutkan sektor berbasis sumber daya alam (SDA) hingga energi hijau menjadi sektor yang paling diminati untuk berinvestasi di Indonesia

“Kalau sektor yang paling diminati sudah pasti adalah sektor yang kaitannya dengan kekuatan sumber daya kita,” ujarnya ditemui di Jakarta, Kamis.

Todotua menyampaikan hal tersebut menjawab pertanyaan terkait dinamika kebijakan tarif Amerika Serikat (AS) dan minat sektor investasi di Tanah Air.

Ia merinci, sektor mineral, seperti minyak dan gas, agrikultur, kehutanan (forestry), serta maritim menjadi daya tarik utama karena Indonesia memiliki cadangan sumber daya alam yang sangat beragam dengan volume besar.

Selain itu, hilirisasi dari sektor tersebut juga menjadi salah satu kontributor terbesar investasi karena berkaitan langsung dengan pengolahan SDA di dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah.

Menurutnya, pertumbuhan investasi di sektor industrialisasi dan manufaktur turut mendorong kenaikan investasi di sektor logistik, seiring meningkatnya kebutuhan rantai pasok (supply chain).

“Kalau dia growth di sektor industrialisasi, di sektor manufacturing tentunya logistiknya juga pasti akan growth,” katanya.

Di sektor energi hijau (green energy) diminati karena Indonesia memiliki potensi besar pemanfaatan mencapai sekitar 3.700 gigawatt, mulai dari tenaga surya hingga panas bumi (geothermal).

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa tantangan utama adalah memastikan iklim investasi tetap kondusif, kompetitif, dan berkelanjutan.

Menurutnya, Indonesia harus mampu menjamin biaya pengolahan sumber daya di dalam negeri tidak lebih mahal dibandingkan negara lain agar tetap menarik bagi investor.

“Karena jangan sampai sumber daya alamnya di sini, diproses di sini bisa lebih mahal daripada proses di negara lain. Ini yang menjadi PR besar bagi kita,” ujarnya.

Pada Kamis (19/2), Pemerintah Indonesia dan AS resmi menandatangani kesepakatan tarif resiprokal. Dalam perjanjian tersebut, sebanyak 1.819 pos tarif produk Indonesia memperoleh fasilitas pembebasan bea masuk hingga nol persen.

Produk yang tercakup antara lain minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, karet, komponen elektronik termasuk semikonduktor, hingga komponen pesawat terbang.

Selain itu, kedua negara juga menyepakati penghapusan tarif bea masuk nol persen untuk produk tekstil dan garmen asal Indonesia melalui skema kuota tertentu.

Namun sehari setelah kesepakatan, pada Jumat (20/2), Mahkamah Agung AS memutuskan bahwa Presiden Trump tidak berwenang memberlakukan tarif global berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA).

Putusan tersebut membuat AS mulai menerapkan tarif global sementara sebesar 10 persen, dengan rencana Gedung Putih menaikkannya menjadi 15 persen.

Di hadapan Kongres, Trump menyatakan hampir semua negara dan perusahaan ingin mempertahankan kesepakatan tarif yang telah dibuat sebelum putusan MA AS keluar.

Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI memastikan akan ada pembicaraan lanjutan dengan AS setelah keputusan MA yang membatalkan kebijakan tarif resiprokal Trump.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa di bidang ekonomi selama sepekan terakhir masih hangat serta relevan untuk disimak kembali pada Minggu pagi ini.

Mulai dari soal pencairan tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) hingga pembicaraan lanjutan dengan Amerika Serikat (AS) usai Mahkamah Agung (MA) setempat membatalkan kebijakan tarif resiprokal Presiden AS Donald Trump.

Berikut rangkuman berita pilihan.

Purbaya: THR ASN cair pada pekan pertama Ramadhan

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan tunjangan hari raya (THR) tahun 2026 bagi aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI, serta anggota Polri akan mulai disalurkan pada pekan pertama bulan Ramadhan.

“(Pencairan THR) Minggu pertama puasa,” kata Purbaya saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Rabu.

Baca selengkapnya.

Menkop: 1.000 Kopdes Merah Putih sudah selesai dibangun

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan progres pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih telah mencapai 1.000 unit yang selesai dibangun dari target 80 ribu unit.

Ferry, dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu, mengatakan hingga Februari 2026 jumlah Kopdes Merah Putih yang sedang dalam proses pembangunan mencapai hampir 20 ribu unit, dengan progres fisik rata-rata mencapai 20 persen.

Baca selengkapnya.

Bappenas: Biaya rehab-rekon pasca bencana Sumatera Rp56,3 triliun

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) melaporkan, total kebutuhan pendanaan rencana aksi kementerian/lembaga (K/L) untuk rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pasca-bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebesar Rp56,3 triliun dengan total 2.108 kegiatan selama tiga tahun ke depan.

Baca selengkapnya.

Prabowo undang pengusaha AS berinvestasi di Indonesia

Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan dengan Kamar Dagang Amerika Serikat (USCC), US-ASEAN Business Council (USABC), dan US-Indonesia Society (USINDO) di Gedung USCC, Washington DC, Rabu sore waktu setempat, mengundang pengusaha-pengusaha Amerika Serikat untuk berbisnis dan berinvestasi di Indonesia.

Dalam pertemuan itu, yang juga dihadiri oleh perwakilan dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan beberapa menteri serta petinggi BUMN, Presiden Prabowo mengungkap ada sejumlah program prioritas yang saat ini dijalankan oleh pemerintah, khususnya 18 proyek hilirisasi.

Baca selengkapnya.

Hasil MA AS, RI pastikan akan ada pembicaraan lanjutan soal tarif

Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian memastikan akan ada pembicaraan lanjutan dengan Amerika Serikat (AS) menyusul Mahkamah Agung (MA) setempat yang membatalkan kebijakan tarif resiprokal Presiden AS Donald Trump.

“Akan ada pembicaraan selanjutnya antara kedua pihak terhadap segala keputusan yang diambil dan Indonesia akan tetap mengutamakan kepentingan dan kebutuhan nasional ke depannya,” kata Juru Bicara Kemenko Bidang Perekonomian Haryo Limanseto dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu.

Baca selengkapnya.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani mengupayakan skema pembiayaan inovatif (blended finance) untuk menjawab kebutuhan modal besar di sektor teknologi tinggi (high-tech), seiring pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dan infrastruktur digital global.

Upaya ini ditegaskan Rosan yang juga sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sekaligus CEO Danantara Indonesia dalam forum Tri Hita Karana G20 Bali Global Blended Finance Alliance Dialogue – Sustainable AI: Balancing Compute Growth with Equitable Prosperity yang digelar di Indonesia Pavilion, World Economic Forum (WEF) Davos, Swiss 2026.

Dalam pernyataan diterima di Jakarta, Jumat Rosan menjelaskan, lonjakan kebutuhan komputasi akibat perkembangan AI harus dipandang sebagai peluang strategis bagi pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus tantangan yang memerlukan tata kelola pembiayaan dan kebijakan yang tepat.

“Di Indonesia, AI bukan hanya bagian dari infrastruktur, tetapi juga pendorong pertumbuhan ekonomi di masa depan,” kata Rosan.

Merujuk berbagai proyeksi global, kebutuhan investasi infrastruktur AI, termasuk pusat data, terus meningkat tajam dan membuka peluang besar bagi negara berkembang.

Dalam konteks ini, Indonesia mendorong blended finance sebagai solusi untuk menjembatani pendanaan publik dan swasta, sekaligus menyelaraskan agenda pertumbuhan ekonomi digital dengan komitmen iklim dan pengembangan kapasitas lokal.

Sejumlah lembaga keuangan internasional dan investor global, lanjut dia, memandang kombinasi pendanaan publik–swasta sebagai kunci percepatan pembangunan infrastruktur digital yang scalable dan sustainable.

Pemerintah Indonesia pun memperkuat dukungan kebijakan melalui reformasi perizinan, integrasi Online Single Submission (OSS), serta pemberian insentif seperti tax allowance dan tax holiday bagi sektor teknologi dan inovasi strategis.

Ia menambahkan, pemerintah secara konsisten memperbaiki iklim investasi agar mampu menarik pendanaan jangka panjang, khususnya untuk sektor teknologi maju yang membutuhkan modal besar dan berkelanjutan.

“Sebagai bagian dari strategi investasi, kami terus memperbaiki iklim investasi dengan menyederhanakan kebijakan, aturan, dan regulasi. Kami berkomitmen pada kemitraan jangka panjang yang saling menguntungkan, karena kemitraan yang sehat akan menghasilkan kinerja dan nilai yang baik," ujarnya.

Tidak hanya itu, lanjutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi prioritas utama, karena ini menjadi tanggung jawab Indonesia untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja yang berkualitas.

Diskusi yang digelar pada 21 Januari tersebut menghadirkan berbagai pemangku kepentingan global dari sektor keuangan, teknologi, dan industri, serta menegaskan posisi Indonesia sebagai mitra investasi yang terbuka, stabil, dan berorientasi jangka panjang.

Di hari yang sama, pihaknya juga menggelar "Indonesia Night" sebagai ruang diplomasi investasi dan ekonomi yang hangat dan strategis.

Acara tersebut dihadiri Interim Co-Chair of the World Economic Forum André Hoffmann, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie, serta para pimpinan perusahaan mitra pendukung.

Rosan menyampaikan bahwa Indonesia Night tidak hanya menampilkan keramahan, kuliner, dan budaya Indonesia, tetapi juga menjadi ajang untuk menghargai kerja sama dan persahabatan.

Ia menegaskan Indonesia merupakan negara yang terbuka untuk berbisnis, berkolaborasi, dan bekerja sama, serta memiliki komitmen kuat membangun masa depan yang lebih baik bersama mitra global.

Indonesia Night dirancang sebagai pelengkap diplomasi formal yang berlangsung di Indonesia Pavilion. Melalui seni, musik, dan dialog informal, Indonesia ingin menyampaikan pesan bahwa stabilitas ekonomi, kepastian kebijakan, dan peluang investasi jangka panjang berjalan beriringan dengan kekayaan budaya serta keterbukaan terhadap kolaborasi global.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

pajak hingga 200 persen bagi sektor swasta yang berinvestasi dalam pelatihan dan pendidikan tenaga kerja,

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memberikan insentif pengurangan pajak hingga 200 persen bagi pengusaha yang berinvestasi untuk pelatihan dan pendidikan tenaga kerja, yang disampaikan di sesi panel diskusi Paviliun Indonesia di World Economic Forum (WEF).

“Kami memberikan fasilitas pengurangan pajak hingga 200 persen bagi sektor swasta yang berinvestasi dalam pelatihan dan pendidikan tenaga kerja,” kata Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Sekretaris Utama BKPM Rudy Salahuddin dalam pernyataan di Jakarta, Kamis.

Dalam sesi diskusi bertajuk “Crisis or Opportunity? Skills for a 2030 Workforce” di Paviliun Indonesia, World Economic Forum (WEF) Davos, Swiss 2026, Selasa (20/1), Rudy menyatakan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta menjadi kunci dalam membangun ekosistem talenta yang adaptif terhadap perubahan pasar kerja global, terutama di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (AI).

BKPM yang memiliki kepanjangan Badan Koordinasi Penanaman Modal itu, lanjut Rudy, tak hanya bekerja sama dengan pihak swasta dalam penyediaan pelatihan dan pendidikan saja, melainkan juga ikut andil dalam penyesuaian kurikulum dan standar industri agar selaras dengan kebutuhan pasar kerja.

“Di Indonesia, kami bekerja sama dengan sektor swasta tidak hanya dalam penyediaan pelatihan dan pendidikan, tetapi juga dalam penyesuaian kurikulum dan standar industri agar selaras dengan kebutuhan pasar kerja,” kata Rudy lagi.

​​​​Adapun, forum panel diskusi di Paviliun Indonesia WEF Davos, Swiss, 19-23 Januari ini menghadirkan perwakilan pemerintah, sektor pendidikan, dan komunitas global untuk membahas strategi menghadapi disrupsi teknologi dan perubahan struktur ketenagakerjaan.

Sementara itu, di kesempatan yang sama Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa Indonesia memandang perkembangan AI sebagai peluang strategis.

Mengacu pada proyeksi World Economic Forum, ia menyebut bahwa meski sejumlah pekerjaan berpotensi tergantikan, peluang penciptaan lapangan kerja baru justru lebih besar.

“Indonesia memandang ini bukan sebagai krisis pekerjaan, tetapi sebagai peluang pekerjaan. Peluang untuk memanfaatkan individu dengan keterampilan, kemampuan beradaptasi, inovasi, dan kontribusi dalam dunia yang terus berubah,” ujar Meutya.

Optimisme tersebut didukung oleh agenda penguatan talenta digital nasional. Indonesia diproyeksikan membutuhkan sekitar sembilan juta talenta digital dalam 15 tahun ke depan.

Pemerintah pun menjalankan berbagai program berskala nasional, termasuk Kartu Prakerja dan transformasi pendidikan vokasi, guna menyiapkan SDM yang sesuai dengan kebutuhan industri masa depan.

Diskusi juga menyoroti pemanfaatan AI di sektor riil, seperti kesehatan dan layanan publik. President of the Center for Global Health and Development serta Co-Chair Women’s Health and Economic Empowerment Network (WHEN) Joanne Manrique menekankan pentingnya peran manusia dalam aspek strategis.

“Kita menggunakan AI untuk tugas-tugas yang bersifat rutin, namun ketika menyangkut perancangan model kesehatan finansial dan diplomasi pembiayaan, peran manusia tetap tidak tergantikan,” jelas Joanne.

Sementara itu, Founder dan Chief Executive Officer AI Academy Asia Bolor-Erdene Battsengel menekankan pentingnya literasi AI sejak dini agar generasi muda memahami teknologi sebagai alat pendukung.

“Salah satu alasan kita perlu mengajarkan anak-anak tentang AI, khususnya bagaimana algoritma AI bekerja, adalah agar mereka memahami bahwa teknologi adalah alat, bukan pembuat keputusan hidup,” ujarnya.

Melalui partisipasi aktif di WEF Davos 2026, Indonesia menegaskan bahwa penguatan SDM tidak hanya bergantung pada adopsi teknologi, tetapi juga pada kualitas kebijakan dan sinergi pemerintah dengan dunia usaha.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

New Development Bank dan pemerintah sudah sepakat untuk memberikan dana 1 miliar (dolar AS) untuk investasi (di) NDB

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia menyepakati penyuntikan dana investasi awal sebesar 1 miliar dolar AS (Rp16,65 triliun, kurs = Rp16.655 per dolar AS) usai bergabung menjadi anggota New Development Bank (NDB).

NDB merupakan lembaga keuangan multilateral yang dibentuk oleh BRICS – organisasi kerja sama internasional yang didirikan oleh Brasil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan.

“New Development Bank dan pemerintah sudah sepakat untuk memberikan dana 1 miliar (dolar AS) untuk investasi (di) New Development Bank. Jadi, kita (Indonesia) menjadi anggota dan langsung berpartisipasi aktif dalam persiapan New Development Bank,” ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan investasi tersebut menunjukkan peran aktif Indonesia dalam mempererat kerja sama negara-negara selatan (global south) melalui BRICS, meneruskan semangat penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika.

Ia menuturkan bergabungnya Indonesia dengan NDB diharapkan dapat membuka akses pasar baru dan memperkuat kolaborasi ekonomi dengan sesama negara berkembang yang menjadi kekuatan ekonomi utama di dunia.

Selain meningkatkan kolaborasi dengan anggota BRICS, pemerintah Indonesia juga terus menyeimbangkan diplomasi ekonominya dengan Blok Barat dan negara-negara Pasifik.

Airlangga menyampaikan bahwa Indonesia tengah bersiap untuk memulai proses aksesi Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) pada 2026.

"Kemarin dalam rapat sudah disetujui (aksesi Indonesia pada tahun depan), karena Uruguay sudah duluan membentuk tim (jadi mereka aksesi duluan). Berikutnya adalah Indonesia, Meksiko, dan Peru yang akan masuk sebagai anggota CPTPP," katanya.

Proses aksesi Indonesia menjadi anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD) juga menunjukkan progres positif.

Ia menuturkan seiring dengan selesainya perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) pada September 2025 lalu, dukungan dari negara-negara anggota OECD semakin menguat.

"Dari 37 negara anggota OECD, sekitar 34 negara sudah secara terbuka mendukung Indonesia. Targetnya, tahun 2027 kita resmi menjadi anggota OECD," ujar Airlangga Hartarto.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia — Perusahaan asal Hong Kong, Dragonmine Mining Limited, mengumumkan tengah melaksanakan proses negosiasi rencana pengambilalihan atas PT Berkah Prima Perkasa Tbk (BLUE) dari para pemegang saham pengendalinya.

Pengumuman ini disampaikan perusahaan pada 5 November 2025, sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.

"Dengan ini kami, Dragonmine Mining (Hong Kong) Limited, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Hong Kong ('Calon Pengendali Baru') bermaksud untuk mengumumkan bahwa saat ini kami sedang melaksanakan proses negosiasi atas rencana pengambilalihan PT Berkah Prima Perkasa Tbk ('Perseroan') dengan Herman Tansri, Siek Agung Guntoro, Fajar Tasrif, Rudy Tasrif, dan PT Cetak Biru Kapital (bersama-sama disebut sebagai 'Para Penjual')," tulis Dragonmine dalam pengumuman resmi, dikutip Kamis (6/11/2025).

Calon pengendali baru itu berencana membeli sekitar 334,4 juta saham milik Para Penjual, yang mewakili 80% dari seluruh saham ditempatkan dan disetor penuh pada perseroan. Transaksi ini, apabila diselesaikan, akan mengakibatkan perubahan pengendalian pada Berkah Prima Perkasa.

Dalam dokumen tersebut, Dragonmine menyebut kegiatan usahanya meliputi investasi, pengelolaan investasi, dan jasa advisory/konsultasi, dengan tujuan pengambilalihan untuk pengembangan bisnis dan investasi di Indonesia.

"Pada tanggal pengumuman negosiasi ini, Calon Pengendali Baru tidak memiliki, baik langsung maupun tidak langsung, saham yang diterbitkan oleh Perseroan," tulis manajemen Dragonmine.

Negosiasi, menurut perusahaan, dilakukan secara langsung dengan Para Penjual dan mencakup isu komersial serta mekanisme penyelesaian transaksi. Proses penyelesaian pengambilalihan akan bergantung pada hasil uji tuntas (due diligence) serta kesepakatan final antar pihak atas aspek usaha, komersial, finansial, pajak, dan legal.

"Penyelesaian Rencana Pengambilalihan akan tunduk pada hasil uji tuntas yang dilakukan oleh Calon Pengendali Baru dan akan dilaksanakan dalam hal para pihak telah mencapai kesepakatan final tentang seluruh hal terkait aspek usaha, komersial, finansial, pajak dan legal," tulis pengumuman tersebut.

Dragonmine menegaskan bahwa proses pengambilalihan akan tetap memperhatikan seluruh ketentuan perundang-undangan dan peraturan pasar modal yang berlaku.

Sementara itu saham BLUE telah menguat 36,71% dalam lima hari terakhir ke level 2.160. Bila ditarik lebih jauh, sepanjang tahun berjalan, saham BLUE telah terbang 539,05%.

Jakarta, CNBC Indonesia — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) belum lama ini telah memberikan pinjaman dana Rp 8,28 triliun kepada PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS).

Managing Director, Stakeholder Management and Communications Danantara Indonesia Rohan Hafas mengatakan bahwa KRAS saat ini membutuhkan perbaikan.

Dia menyebut produsen baja tersebut memiliki banyak persoalan. Oleh karena itu Danantara membongkar habis untuk melakukan pembenahan.

"Bongkar habis. Nggak pernah untung. Nggak pernah bagus. Nggak pernah efisien," katanya di Gedung Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (31/10).

Rohan melanjutkan bahwa memiliki banyak persoalan dari investasi yang tidak pas.

Kendati demikian Rohan menilai bahwa KRAS adalah sebuah industri baja yang sangat besar dengan kelengkapan bisnis dari hulu ke hilir.

"Tetapi itu di beberapa waktu yang sudah panjang sudah beberapa lama ini. Untuk menutup kehidupannya, dipenggal-penggal mulai dijualin pengolahan airnya dan seterusnya," katanya.

Rohan juga menyorot bahwa KRAS hampir menjual pelabuhan. "Hampir dihilang pelabuhannya," katanya.

Padahal pelabuhan tersebut menurut Rohan adalah satu modal utama perusahaan, karena merupakan pelabuhan paling dalam di Indonesia. "Jadi kapal yang sangat besar bisa sandar. Itu nggak dimiliki bahkan di Indonesia tempat lain," katanya.

Sebagai informasi, dalam memperbaiki KRAS, Danantara akan memberikan pinjaman dana Rp 8,28 triliun yang akan digunakan untuk modal kerja. Bantuan dana tersebut menjadi bagian dari proses restrukturisasi KRAS.

Dalam jangka pendek akan dipenuhi dalam bentuk Pinjaman Pemegang Saham (PPS) senilai US$ 250 juta.

Selanjutnya, KRAS akan mengajukan tambahan hingga US$ 500 juta dalam bentuk lainnya untuk penyelesaian atau penyelamatan restrukturisasi perseroan setelah mendapatkan kesepakatan dengan pihak perbankan.

Dana tersebut akan digunakan untuk kebutuhan operasional utama, antara lain, pembelian bahan baku berupa slab baja untuk pabrik HSM, hot rolled coil (HRC) dan cold rolled coil full hard (CRC F/H) pabrik CRM PT KBI, HRC pabrik pipa baja PT KPI, serta produk baja turunan.

Sementara itu, Chief Operating Officer Danantara Dony Oskaria mengatakan dana tersebut diberikan karena KRAS memiliki beban kewajiban utang yang cukup besar sehingga menggerogoti kinerja keuangan.

"Utangnya cukup besar ya. Ini sedang kita lakukan restrukturisasi, dan tahun lalu juga pabriknya kebakar ya, dan baru aktif kembali itu Desember tahun lalu," ujarnya saat ditemui di JCC Senayan Jakarta, Kamis (9/10).

Namun, untuk memastikan bahwa dana pinjaman tersebut digunakan dengan efektif, harus dilakukan perbaikan secara menyeluruh.

"Kita akan inject equity, modal kerja buat mereka, tetapi untuk memastikan bahwa modal kerja ini efektif tentu kita perbaiki juga secara komprehensif manajemennya," imbuhnya

Jakarta, CNBC Indonesia - Lembaga pemeringkat Rating and Investment Information, Inc. (R&I) mempertahankan sovereign credit rating Indonesia pada level BBB+ dalam rating release tanggal 24 Oktober 2025, dengan outlook stabil.

Dalam keterangan resminya, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro mengatakan rating tersebut menegaskan kembali kepercayaan terhadap ketahanan fundamental ekonomi Indonesia serta kebijakan fiskal dan moneter yang tetap hati-hati atau prudent.

"R&I menilai bahwa kokohnya fundamental ekonomi Indonesia ditopang oleh laju pertumbuhan yang konsisten, inflasi yang terjaga dalam batas sasaran, serta kedisiplinan dalam pengelolaan fiskal dan moneter," kata Deni dalam keterangan resmi Kemenkeu, Kamis (30/10/2025).

Melihat kinerja ekonomi nasional pada tahun 2024 yang solid, R&I memperkirakan bahwa tren pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) riil akan tetap berada dalam kisaran yang sehat dan berkelanjutan pada tahun 2025.

Tingkat inflasi yang berhasil dikendalikan dalam rentang target di kisaran 2,5% plus/ minus 1% menjadi penilaian positif dari R&I. Nilai tukar rupiah relatif stabil setelah sempat mengalami tekanan eksternal.

"Posisi cadangan devisa pada akhir September 2025 dapat dijaga setara dengan kisaran enam bulan kebutuhan impor dan utang luar negeri pemerintah. Defisit transaksi berjalan juga diperkirakan tetap berada pada tingkat yang rendah dan terkendali," tulisnya.

Di bidang fiskal, R&I menilai positif konsistensi Indonesia dalam menjaga defisit anggaran di bawah 3% dari PDB.

Defisit pada 2024 tercatat sebesar 2,3%, sedangkan pada 2025 terdapat penyesuaian target defisit dari 2,5% menjadi 2,78% untuk mengakomodasi pembiayaan program prioritas.

Proyeksi defisit tahun 2026 di angka 2,68% menunjukkan arah kebijakan fiskal yang tetap terukur dan berkomitmen pada keberlanjutan fiskal jangka menengah.R&I memperkirakan, rasio utang pemerintah terhadap PDB akan tetap di kisaran 40%.

R&I juga menekankan pentingnya tiga hal bagi pemerintah Indonesia, yaitu memperluas basis penerimaan negara.

Kedua, meningkatkan kemudahan dalam berusaha dan pengembangan reformasi struktural untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan ketiga fokus kepada kebijakan ekonomi dan fiskal, serta peranan dari lembaga bentukan baru Danantara.

Dengan mempertahankan peringkat BBB+ dan outlook Stabil, Kementerian Keuangan menilai Indonesia menunjukkan komitmen kuat terhadap reformasi ekonomi, pengelolaan fiskal yang kredibel, dan pembangunan yang inklusif serta berkelanjutan.

"Penilaian ini menjadi sinyal positif bagi investor dan mitra internasional bahwa Indonesia mampu menjaga stabilitas makroekonomi dan fiskal secara konsisten di tengah ketidakpastian global," ujarnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - China menyatakan kesiapan untuk membantu Indonesia mengatasi krisis keuangan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh yang menelan biaya hingga US$7,27 miliar, setara sekitar Rp117,3 triliun.

Langkah ini menandai sinyal kuat Beijing untuk menjaga keberlanjutan proyek andalan Belt and Road Initiative (BRI) di Asia Tenggara tersebut.

Dalam konferensi pers di Beijing, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menyampaikan bahwa negaranya siap berkolaborasi dengan Indonesia untuk menjaga keberlanjutan operasional Whoosh.

"China siap bekerja sama dengan Indonesia untuk memastikan pengoperasian kereta cepat Jakarta-Bandung berjalan optimal. Proyek ini diharapkan terus mendorong pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia, serta memperkuat konektivitas kawasan," ujar Guo, seperti dikutip media outlet Caliber.az, Minggu (26/10/2025).

Tawaran tersebut memperlihatkan komitmen China menjaga reputasi proyek unggulan BRI di Asia Tenggara. Pemerintah Indonesia, melalui Danantara, disebut akan menuntaskan rencana restrukturisasi utang Whoosh sebelum akhir tahun ini.

Sebagai informasi, kereta cepat Whoosh dioperasikan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), perusahaan patungan antara konsorsium BUMN Indonesia, Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dengan 60% saham, dan mitra China 40%.

Proyek ini awalnya dianggarkan US$6,02 miliar (sekitar Rp97 triliun), sebagian besar dibiayai pinjaman dari China Development Bank (CDB) dengan bunga tahunan 2%. Namun, pembengkakan biaya sebesar US$1,2 miliar (sekitar Rp19,3 triliun) membuat CDB memperpanjang pinjaman baru dengan bunga lebih tinggi, 3,4%.

Kendati sudah beroperasi penuh sejak Oktober 2023, performa Whoosh belum sesuai harapan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, penjualan tiket sepanjang 2024 hanya mencapai 6,06 juta, jauh di bawah proyeksi pemerintah sebesar 31 juta penumpang per tahun. Akibatnya, PSBI menanggung kerugian hingga Rp4,19 triliun (sekitar US$251,8 juta) pada 2024, dan tambahan Rp1,63 triliun (sekitar US$100,8 juta) pada paruh pertama 2025.

Kondisi tersebut menimbulkan desakan agar pemerintah turun tangan. Namun, Ketua Komite Investasi Lembaga Pengelola Investasi (LPI) sekaligus ekonom senior Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa dana publik tidak akan digunakan untuk menambal utang proyek.

"Kami tidak akan menggunakan anggaran negara untuk membayar utang proyek ini," tegas Purbaya. "Danantara sebagai dana kekayaan negara yang mengelola aset BUMN harus mencari solusi restrukturisasi yang tepat."