Jakarta (ANTARA) - Institute for Policy Studies (IPS) menilai hilirisasi semakin menjadi penggerak utama investasi nasional pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, seiring realisasi investasi berbasis hilirisasi yang mencapai Rp147,5 triliun atau sekitar 29,6 persen dari total investasi nasional sebesar Rp498,8 triliun pada triwulan I 2026.

Peneliti IPS Indra Kusumawardhana mengatakan capaian tersebut menunjukkan hilirisasi tidak lagi sekadar kebijakan pengolahan sumber daya alam, melainkan telah berkembang menjadi instrumen strategis dalam mendorong transformasi ekonomi nasional melalui peningkatan nilai tambah, penguatan industri domestik, dan pemerataan investasi di daerah.

"Hilirisasi kini menjadi salah satu motor utama investasi nasional. Namun keberhasilannya tidak boleh hanya diukur dari besarnya nilai investasi, melainkan juga dari kemampuannya menciptakan transfer teknologi, industri turunan, keterlibatan tenaga kerja lokal, dan penguatan rantai pasok domestik," kata Indra dalam keterangan tertulis IPS di Jakarta, Selasa.

Berdasarkan kajian IPS, sektor mineral masih menjadi penyumbang terbesar investasi hilirisasi dengan nilai mencapai Rp98,3 triliun. Investasi terbesar berasal dari komoditas nikel sebesar Rp41,5 triliun, disusul tembaga Rp20,7 triliun serta besi dan baja Rp17 triliun.

Sementara itu, investasi hilirisasi di sektor perkebunan dan kehutanan tercatat sebesar Rp48,6 triliun, sedangkan sektor minyak dan gas mencapai Rp600 miliar.

IPS juga mencatat sebanyak 75,5 persen investasi nasional pada triwulan I 2026 terealisasi di luar Pulau Jawa, terutama di Sulawesi Tengah dan Maluku Utara yang menjadi pusat pengembangan industri pengolahan mineral.

Menurut IPS, tren tersebut menunjukkan kebijakan hilirisasi mulai mendorong munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah sekaligus memperkuat pemerataan pembangunan.

Meski demikian, IPS mengingatkan pemerintah agar hilirisasi tidak berhenti pada tahap pengolahan awal komoditas.

Kebijakan tersebut perlu diarahkan pada pendalaman industri (industrial deepening) melalui pengembangan industri manufaktur bernilai tambah tinggi, penguasaan teknologi, peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta penguatan industri turunan.

Kajian IPS juga mencatat industri pengolahan tumbuh 5,04 persen pada triwulan I 2026. Namun sektor tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain tingginya ketergantungan terhadap impor dan masih terbatasnya ekspor produk manufaktur bernilai tambah.

Karena itu, IPS merekomendasikan pemerintah menjaga momentum hilirisasi melalui kebijakan investasi yang menghasilkan dampak produktif bagi perekonomian.

Langkah tersebut antara lain dilakukan dengan memperkuat transfer teknologi, meningkatkan keterlibatan industri domestik dalam rantai pasok global, menciptakan lapangan kerja berkualitas, serta mengarahkan belanja negara pada program-program yang mampu meningkatkan produktivitas ekonomi jangka panjang.

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Perkembangan ekonomi nasional saat ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil yang dihadapi oleh pelaku usaha maupun masyarakat. Menurut Head of Center of Industry, Trade and Investment INDEF, Andry Satrio Nugroho, meskipun berbagai indikator makroekonomi menunjukkan tren yang relatif positif, masih terdapat sejumlah persoalan struktural yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Menurutnya tantangan tersebut antara lain masih lemahnya kinerja sektor manufaktur, belum optimalnya realisasi investasi, serta menurunnya daya beli masyarakat akibat meningkatnya tekanan biaya hidup.Pidato Presiden Pertegas Arsitektur Ekonomi dan Arah Ideologi Pembangunan



Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum memberikan dampak yang merata terhadap dunia usaha maupun kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut, Andry menekankan pentingnya pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kebijakan ekonomi yang telah dijalankan.

Ia juga mendorong adanya penguatan kolaborasi antara pemerintah dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk kalangan pelaku usaha, akademisi, asosiasi industri, dan lembaga riset ekonomi, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih responsif terhadap dinamika dan kebutuhan di lapangan.

"Transparansi dalam pengelolaan keuangan negara dan kebijakan ekonomi merupakan faktor penting dalam membangun kepercayaan publik serta menciptakan kepastian bagi dunia usaha," ungkapnya.

Redam Risiko Lonjakan Harga Minyak Dunia, INDEF: Kendaraan Listrik Jadi Strategi Krusial



Menurutnya, keterbukaan informasi dan komunikasi yang baik akan mendukung terciptanya iklim investasi yang sehat sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional.

Meskipun menyampaikan sejumlah catatan kritis, Andry menegaskan, bahwa INDEF tetap mendukung berbagai upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Indonesia. Namun demikian ia berharap pemerintah juga memberikan ruang dialog yang konstruktif serta merespons berbagai masukan dari para pengamat dan akademisi ekonomi sebagai bagian dari proses penyempurnaan kebijakan.

"Masukan dari berbagai pihak hendaknya dipandang sebagai bentuk partisipasi dalam membangun perekonomian nasional, sehingga tercipta kebijakan yang lebih efektif, akuntabel, dan mampu menjawab tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia," ujar Andry.

JAKARTA - Nama Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun yang santer disebut dalam bursa calon Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendapat respons dari kalangan ekonom. Di satu sisi, kompetensi dinilai mumpuni, namun faktor penerimaan pasar menjadi syarat mutlak yang tak boleh diabaikan.

"Secara kompetensi beliau punya, baik dari sisi background maupun pengalaman kerja," ujar Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti saat dihubungi, Jumat (13/2/2026).

Namun demikian, Esther mengingatkan proses pemilihan Ketua DK OJK tidak semata-mata ditentukan oleh kapasitas individu. Menurutnya, banyak faktor yang turut memengaruhi, terutama figur yang akan memimpin lembaga pengawas sektor jasa keuangan itu dipersepsikan oleh pasar. "Namun masalah terpilihnya siapa, saya kurang tahu karena pasti banyak faktor yang mempengaruhi. Terutama faktor profil figur harus bisa diterima oleh pasar," lanjut Esther.

Ia menjelaskan bahwa sentimen pasar memiliki pengaruh signifikan terhadap stabilitas dan kinerja sektor keuangan yang berada di bawah kewenangan OJK. "Karena sentimen pasar akan menentukan kinerja sektor keuangan yang digawangi OJK," sebutnya.

Esther juga menekankan pentingnya independensi dan profesionalisme OJK sebagai lembaga pengawas. Ia menegaskan bahwa jika figur yang berasal dari partai politik terpilih, maka yang bersangkutan wajib melepaskan afiliasi politiknya demi mengedepankan kepentingan publik. "Kalau terpilih ya harus mundur dari partai karena menjaga profesionalisme. Ketika menjadi pejabat publik, maka kepentingan publik harus paling prioritas," tandasnya.

Sementara itu, politisi Partai Golkar tersebut membantah isu pencalonan dirinya. Misbakhun mengaku hingga saat ini masih fokus menjalankan amanat sebagai Ketua Komisi XI DPR RI. "Saya belum tahu. Sampai saat ini tugas partai saya, saya adalah Ketua Komisi XI," kata Misbakhun di Kompleks DPR, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Nama Misbakhun mengemuka di tengah kekosongan kursi pimpinan OJK pasca mundurnya Mahendra Siregar dari jabatan Ketua Dewan Komisioner. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan disebut telah membentuk panitia seleksi (Pansel) untuk mengisi sejumlah jabatan strategis di lembaga pengawas jasa keuangan tersebut.

JAKARTA - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan investasi strategis pembangunan sumber daya manusia (SDM). Dia menyatakan dampaknya lebih terasa dalam jangka panjang dibandingkan pertumbuhan ekonomi jangka pendek.

Hal itu disampaikan Esther berdasarkan hasil riset INDEF bekerjasama dengan United Nation, Department of Economic and Social Affairs (UNDESA). Esther menjelaskan bahwa hasil simulasi menggunakan Model Overlapping Generation Indonesia (OG-IDN) untuk mengukur dampak realokasi anggaran melalui MBG terhadap indikator makroekonomi.

“MBG bukan kebijakan yang didesain untuk mendorong lonjakan pertumbuhan dalam waktu singkat. Ini adalah investasi modal manusia yang manfaatnya baru optimal ketika generasi penerima memasuki usia produktif,” kata Esther di Jakarta, dikutip Kamis (12/2/2026).

Esther menjelaskan, urgensi MBG tidak dapat dilepaskan dari persoalan gizi nasional yang masih menjadi tantangan struktural. Meski angka stunting menunjukkan tren menurun dalam beberapa tahun terakhir, lajunya melambat dan masih berada di atas ambang batas rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Selain itu, masalah anemia pada ibu hamil, risiko kekurangan energi kronis (KEK), serta beban gizi ganda pada anak dan remaja juga masih tinggi di sejumlah wilayah. “Persoalan gizi berdampak langsung pada kualitas pendidikan dan produktivitas jangka panjang. Tanpa intervensi serius, kita akan terus menghadapi jebakan produktivitas rendah,” ujarnya.

Ia menambahkan, posisi Indonesia dalam Human Capital Index (HCI) masih tertinggal dibandingkan beberapa negara ASEAN. Menurutnya, perbaikan gizi sejak dini menjadi fondasi penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, literasi, dan numerasi yang selama ini menjadi pekerjaan rumah besar sektor pendidikan.

Dalam kajian INDEF, MBG dimodelkan sebagai transfer non-tunai kepada anak usia 0–18 tahun. Besaran transfer disimulasikan sekitar Rp799.371 per anak per tahun (harga 2025), dengan asumsi pembiayaan dilakukan melalui realokasi belanja sehingga tidak menambah defisit APBN.

Esther menjelaskan, dampak terhadap produktivitas tenaga kerja terjadi melalui dua jalur utama. “Pertama melalui kanal kesehatan, yang mulai terlihat sekitar dua tahun setelah implementasi, dan kedua melalui kanal pendidikan yang efeknya muncul sekitar enam tahun kemudian,” ujarnya.

Secara total, peningkatan produktivitas tenaga kerja dalam simulasi mencapai sekitar 0,7 persen pada tahun keenam.

Berdasarkan hasil model OG-IDN, Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat secara moderat dengan puncak kenaikan sekitar 0,15–0,17 persen pada awal 2040-an, saat kohort penerima MBG memasuki pasar kerja.

Namun, dalam jangka panjang, PDB kembali ke lintasan keseimbangan semula. Hal serupa terjadi pada stok modal dan investasi yang hanya meningkat pada fase awal transisi. “Efeknya tidak permanen pada level output, tetapi yang paling konsisten adalah peningkatan konsumsi rumah tangga dan kesejahteraan antargenerasi,” kata Esther.

Konsumsi rumah tangga tercatat meningkat sekitar 0,04–0,05 persen dalam jangka panjang, menunjukkan adanya perbaikan kesejahteraan lintas kohort. Dari sisi pasar tenaga kerja, simulasi menunjukkan adanya penurunan kecil dan sementara pada penawaran tenaga kerja, terutama di kelompok pendapatan terbawah. Namun besarnya kurang dari 0,06 persen dan dinilai tidak signifikan secara struktural.

“Ini lebih merupakan efek kesejahteraan, bukan disinsentif kerja. Ketika kondisi rumah tangga membaik, ada penyesuaian jam kerja, tetapi sangat kecil dan tidak mengganggu pasar tenaga kerja,” jelasnya.

Upah riil juga tidak menunjukkan perubahan struktural. Perbedaan antara skenario dengan dan tanpa MBG sangat tipis dan kembali konvergen dalam jangka panjang. Esther menegaskan, selama MBG dibiayai melalui realokasi anggaran dan bukan ekspansi defisit, keberlanjutan fiskal tetap terjaga.

Rasio utang terhadap PDB dalam simulasi tidak mengalami perubahan struktural dan tetap berada di kisaran sekitar 50 persen dalam jangka panjang. Rasio penerimaan pajak terhadap PDB maupun rasio belanja pemerintah terhadap PDB juga tidak menunjukkan pergeseran permanen.

“Desain fiskal netral adalah kunci. Jika pembiayaan dilakukan lewat utang baru, maka tentu implikasinya akan berbeda,” katanya. Esther menekankan, agar dampak MBG lebih optimal, pemerintah perlu mempersempit sasaran program, terutama pada kelompok usia dan wilayah dengan risiko gizi tertinggi.

Selain itu, MBG perlu diintegrasikan dengan kebijakan pendidikan dan peningkatan keterampilan tenaga kerja agar peningkatan modal manusia benar-benar terkonversi menjadi produktivitas dan pendapatan yang lebih tinggi.

“MBG tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada sinergi dengan kebijakan pendidikan, vokasi, dan pasar kerja,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar evaluasi program tidak hanya berfokus pada serapan anggaran, melainkan pada indikator outcome dan impact jangka panjang seperti perbaikan status gizi, capaian pendidikan, dan produktivitas tenaga kerja.

“Ini investasi generasi. Hasilnya memang tidak instan, tetapi jika dikelola tepat sasaran dan konsisten, dampaknya akan terasa pada daya saing Indonesia ke depan,” kata Esther.

Terkait hasil survei kepuasan publik 72,8 persen terhadap Program MBG, Eshter menilai angka tersebut perlu dibaca secara komprehensif, terutama dari sisi metodologi dan tata kelola program di lapangan. Esther mengatakan, angka kepuasan publik memang menunjukkan adanya penerimaan masyarakat terhadap tujuan program. Namun, menurutnya, validitas temuan survei tetap harus ditopang oleh transparansi metode dan kualitas implementasi kebijakan.

“Survei kepuasan publik harus dilihat dari jumlah sampel, sebaran responden, margin of error, serta metode pengumpulan datanya. Tanpa itu, angka 72,8 persen bisa menimbulkan tafsir yang berbeda-beda,” ujar Esther.

Esther menambahkan, tingginya tingkat kepuasan tidak otomatis meniadakan persoalan di lapangan. Ia menilai wajar apabila dalam program berskala nasional seperti MBG masih muncul kasus-kasus teknis, termasuk dugaan keracunan atau keterlambatan distribusi.

“Program dengan cakupan jutaan penerima tentu memiliki tantangan implementasi. Kepuasan mayoritas masyarakat tidak berarti 100 persen tanpa kendala,” katanya.

Menurutnya, pemberitaan negatif yang muncul di media bisa saja merepresentasikan kasus spesifik di daerah tertentu, bukan gambaran keseluruhan program. Namun demikian, kasus-kasus tersebut tetap harus menjadi bahan evaluasi serius.

Lebih jauh, Esther menekankan pentingnya pembenahan kelembagaan dalam pengelolaan MBG. Ia mengingatkan bahwa model sentralisasi penuh berpotensi menimbulkan persoalan pada tahap distribusi dan pengawasan.

“Jika seluruh proses terlalu terpusat, risiko yang muncul adalah panjangnya rantai distribusi dan lemahnya pengawasan di tingkat akhir. Ini bisa meningkatkan potensi masalah kualitas makanan,” jelasnya.

Esther menilai pendekatan desentralisasi terbatas dapat menjadi solusi, terutama dengan melibatkan komite sekolah, pemerintah daerah, dan pelaku usaha lokal dalam pengawasan maupun penyediaan makanan. “Pelibatan komite sekolah dan orang tua dapat memperkuat kontrol sosial. Pengawasan menjadi lebih dekat dan respons terhadap masalah bisa lebih cepat,” ujarnya.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa desentralisasi tanpa standar nasional yang ketat dapat memunculkan ketimpangan kualitas antarwilayah. Oleh karena itu, INDEF mendorong penerapan model tata kelola hibrida. Pemerintah pusat tetap memegang kendali pada aspek anggaran, standar gizi, dan sistem audit, sementara pelaksanaan teknis dapat melibatkan aktor lokal dengan pengawasan berlapis.

Ia menambahkan, transparansi anggaran dan sistem pelaporan digital juga penting untuk memastikan akuntabilitas program tetap terjaga. Menurut Esther, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari angka survei, tetapi dari konsistensi pelaksanaan, minimnya insiden, serta dampaknya terhadap perbaikan gizi dan ekonomi lokal.

“Survei adalah indikator persepsi. Tetapi tata kelola yang baik adalah fondasi keberlanjutan program,” ujarnya.