Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mencatat sebanyak 176 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) mengalami kerusakan imbas bencana yang terjadi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Menteri PU, Dody Hanggodo menjelaskan bahwa pemulihan infrastruktur dasar tersebut dilakukan melalui dua tahap, yakni penanganan sementara dan penanganan permanen.

"Kami mengidentifikasi ada 176 SPAM yang terdampak dan alhamdulillah sudah hampir 70% yang sudah bisa kita selesaikan, dan kami targetkan semua bisa fungsional selambatnya tanggal 15 Februari 2026. Untuk permanen, kami menargetkan sampai dengan Agustus 2028," ujar Dody dalam keterangannya, dikutip Selasa (27/1/2026).

Selain akses air bersih, sektor infrastruktur sanitasi juga mengalami kerusakan berat. Kementerian PU mencatat sebanyak 12 fasilitas pengolahan lumpur tinja dan 15 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah mengalami kerusakan.

Hingga kini, progres penanganan sanitasi tersebut diklaim telah menyentuh angka 83%. Pemerintah mematok tenggat waktu yang sama untuk sektor sanitasi, yakni seluruh fasilitas pengolahan limbah dan sampah harus sudah beroperasi kembali secara fungsional pada 15 Februari 2026.

Sebagai langkah mitigasi krisis air, tambah Dody, pihaknya juga melakukan pengeboran sumur dalam dan dangkal di titik-titik strategis. Sumur bor dalam dengan kedalaman lebih dari 80 meter disiapkan untuk menghasilkan air kualitas premium yang siap konsumsi bagi masyarakat.

Sebaliknya, sumur dangkal difungsikan untuk memenuhi kebutuhan non-konsumsi seperti mandi, cuci, hingga keperluan teknis pembersihan sisa-sisa lumpur bencana. Total terdapat 86 titik sumur bor yang tengah dikerjakan oleh tim di lapangan dengan progres yang bervariasi.

Dody merinci, saat ini baru sekitar 15% sumur bor dalam yang telah tuntas dikerjakan, sementara untuk sumur bor dangkal progresnya sudah mencapai 53%. Kementerian PU menargetkan seluruh proyek pengeboran ini rampung sebelum memasuki bulan Ramadan tahun ini.

"Targetnya adalah sebelum bulan Ramadan kita sudah bisa menyelesaikan sumur-sumur bor ini," pungkasnya.

Untuk diketahui sebelumnya, Kementerian PU mengungkap kebutuhan anggaran penanganan pascabencana Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat menembus angka Rp74 triliun. Kebutuhan anggaran tersebut diperlukan guna melakukan penanganan hingga periode 2028 mendatang.

Sementara itu, mengacu pada paparan yang disampaikan, anggaran penanganan bencana paling masif dikucurkan untuk Provinsi Aceh yang mencapai Rp39,89 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk penanganan infrastruktur Sumber Daya Air (SDA), bidang Cipta Karya, dan bidang Prasarana Strategis.

Posisi kedua ditempati Provinsi Sumatra Barat yang akan mendapat alokasi kucuran penanganan bencana sebesar Rp18,88 triliun, disusul Provinsi Sumatra Utara sebesar Rp15,21 triliun.