Sekarang kita sudah mulai melihat bagaimana perkembangan harga minyak, harga emas, dan nanti juga penting untuk melihat harga pangan. Karena kalau harga minyaknya mengalami peningkatan, tentunya ada (dampak biaya) transportasi dan lain-lain,

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) terus mencermati risiko inflasi domestik akibat kenaikan harga minyak dunia yang dapat meningkatkan biaya transportasi dan produksi, termasuk pangan, menyusul tingginya ketegangan antara Iran dengan Amerika Serikat (AS)-Israel.

Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman memaparkan bahwa bank sentral akan terus memantau indikator-indikator terkini terkait kondisi global yang dapat mempengaruhi perekonomian domestik pada tiga jalur utama, termasuk terkait dengan harga komoditas.

“Sekarang kita sudah mulai melihat bagaimana perkembangan harga minyak, harga emas, dan nanti juga penting untuk melihat harga pangan. Karena kalau harga minyaknya mengalami peningkatan, tentunya ada (dampak biaya) transportasi dan lain-lain,” kata Aida di Jakarta, Senin.

Dia menambahkan, bank sentral juga terus mencermati kondisi pasar keuangan yang dapat mempengaruhi nilai tukar. Hal ini juga dapat berdampak pada harga barang impor dan stabilitas harga dalam negeri.

Kemudian, BI mencermati perlambatan perdagangan global yang dapat menekan pertumbuhan ekonomi, yang kemudian mempengaruhi dinamika permintaan dan inflasi.

“Komitmen BI tetap menjaga stabilitas. Dan kami terus berada di pasar untuk memastikan stabilitas nilai tukar terjaga, termasuk juga inflasi,” kata Aida.

Sebagai informasi, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Februari 2026 tercatat meningkat mencapai 4,76 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Perkembangan ini antara lain dipengaruhi oleh low base effect di mana pada tahun lalu pemerintah menerapkan kebijakan diskon tarif listrik yang mendorong deflasi.

Pada Februari 2026, kelompok harga diatur pemerintah (administered prices/AP) mencatatkan inflasi sebesar 12,66 persen, melonjak apabila dibandingkan dengan Februari tahun sebelumnya yang deflasi sebesar minus 9,02 persen.

BI memandang, sejauh ini prospek ekonomi domestik pada 2026 tetap terjaga. Aida mengatakan bahwa momentum pertumbuhan ekonomi, khususnya pada kuartal I, perlu dimanfaatkan secara optimal mengingat pada periode ini terdapat sejumlah Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) yang mendorong peningkatan konsumsi masyarakat.

Selain itu, berdasarkan proyeksi, konsumsi pemerintah juga diperkirakan meningkat. Dalam hal ini, pemerintah telah menyampaikan komitmennya untuk merealisasikan berbagai belanja pada kuartal I guna memastikan program-program berjalan dengan baik.

“Kalau itu terjadi, tentunya konsumsi daripada swasta akan mengalami peningkatan dan tentunya ini mengakibatkan permintaan domestik mengalami peningkatan dan juga produksi-produksi lainnya,” kata Aida.

Ia mengingatkan pentingnya menjaga permintaan domestik terutama di tengah kondisi global yang dinamis dan masih diliputi ketidakpastian.

Penguatan sumber pertumbuhan dari dalam negeri dinilai menjadi modal utama untuk mempertahankan stabilitas dan momentum ekonomi.

Secara keseluruhan, Aida menyampaikan bahwa perekonomian Indonesia tetap terjaga. Setelah tumbuh sebesar 5,11 persen pada 2025, BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2026 berada pada kisaran 4,9-5,7 persen. Inflasi juga diproyeksikan tetap terkendali dalam sasaran 2,5 plus minus 1 persen.

“Tentunya tentang jalur (tiga jalur utama yang dicermati BI) berbagai macam dampak dari perang, nanti akan kita terus melakukan monitoring lebih lanjut,” ujar Aida.

Dari sisi eksternal, defisit transaksi berjalan diperkirakan tetap terkendali pada kisaran 0,9 persen sampai dengan 0,1 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Sementara itu, berbekal pertumbuhan kredit yang pada akhir 2025 tercatat 9,69 persen dan meningkat menjadi 9,96 persen pada Januari 2026, kinerjanya sepanjang 2026 diproyeksikan mampu mencapai target yakni dalam kisaran 8-12 persen.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Kalau kemudian kita tidak melakukan strategi antisipasi, hanya mengutak-atik dari sisi moneter atau dari sisi fiskalnya, tidak ada langkah konkret untuk mengantisipasi kenaikan harga ini, saya rasa akan sulit,

Jakarta (ANTARA) - Ekonom sekaligus Founder Core Indonesia Hendri Saparini mendorong pemerintah untuk menyiapkan beberapa opsi skenario untuk memitigasi risiko inflasi energi akibat konflik yang memanas antara Iran dengan Amerika Serikat (AS)-Israel.

Konflik ini memicu kekhawatiran atas pasokan minyak menyusul penutupan Selat Hormuz yang menjadi jalur strategis perdagangan energi global.

“Kalau kemudian kita tidak melakukan strategi antisipasi, hanya mengutak-atik dari sisi moneter atau dari sisi fiskalnya, tidak ada langkah konkret untuk mengantisipasi kenaikan harga ini, saya rasa akan sulit,” kata ekonom yang akrab disapa Rini saat dijumpai di Jakarta, Senin.

Ia mengingatkan bahwa tanpa grand design atau strategi besar yang jelas, penanganan dan koordinasi dampak konflik tersebut akan berjalan tidak terarah. Sebab, pihak yang menghadapi situasi ini bukan hanya pemerintah, melainkan juga pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya.

Dari sisi harga, Rini menjelaskan bahwa besarnya risiko kenaikan harga minyak sangat bergantung pada durasi konflik.

Apabila perang segera berhenti dan jalur distribusi kembali normal, dampaknya terhadap harga minyak diperkirakan tidak akan terlalu tinggi. Dengan kata lain, faktor pertama yang menentukan adalah lamanya konflik berlangsung.

Faktor kedua yakni cakupan atau luasnya eskalasi perang. Jika konflik meluas dan melibatkan lebih banyak pihak atau negara, maka tekanan terhadap harga minyak akan semakin besar.

Rini menjelaskan bahwa dalam situasi seperti itu, harga berpotensi bertahan di level tinggi dan tidak mudah turun karena dampaknya meluas ke lebih banyak negara.

Ia memperkirakan, dampaknya bagi Indonesia dapat signifikan dan meluas ke berbagai sektor, mengingat posisi Indonesia sebagai net importir minyak.

Tak hanya itu, Rini memperkirakan dampaknya bisa menjalar ke berbagai komoditas lain yang berpotensi terdorong oleh imported inflation.

Dalam hal ini, jelas dia, kenaikan harga energi hampir pasti akan mendorong biaya transportasi. Selain itu, tekanan terhadap nilai tukar juga berpotensi meningkat.

Di sisi lain, menurut Rini, ketergantungan impor pangan yang terus bertambah tanpa diimbangi penguatan substitusi produksi dalam negeri juga akan memperbesar dampak ekonomi yang ditimbulkan.

“Saya khawatir ini akan ada dampak sosial politik, kalau kemudian terjadi kenaikan harga. Karena ini tidak hanya harganya yang naik, tetapi juga ketersediaan barangnya itu yang juga jadi masalah,” kata dia.

Menjawab pertanyaan mengenai potensi melesetnya pertumbuhan ekonomi dari target pemerintah, ia menilai konflik geopolitik yang berkepanjangan berisiko menekan kinerja ekonomi Indonesia.

Sebelum adanya kesepakatan dagang antara Indonesia dan AS serta sebelum eskalasi serangan di Timur Tengah, Core Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 4,9-5 persen, atau di bawah target APBN.

Dengan kondisi geopolitik dan geo-ekonomi yang tidak menentu serta belum pastinya arah kebijakan pemerintah, ia menilai risiko perlambatan akan semakin besar.

“Kalau itu tidak ada (respon kebijakan pemerintah), kita khawatir pertumbuhannya itu akan lebih rendah. Dan tidak hanya lebih rendah, tetapi juga soal kualitas pertumbuhannya,” kata Rini.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, perang antara AS dan Iran berpotensi memicu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri.

Menurutnya, tekanan harga masih bisa tertahan karena suplai minyak dari AS meningkat serta Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) turut menambah kapasitas produksi.

Pemerintah memiliki antisipasi potensi gangguan pasokan dari kawasan Timur Tengah setelah menjalin nota kesepahaman (MoU) untuk memperoleh suplai minyak dari luar kawasan tersebut. Salah satunya melalui langkah PT Pertamina (Persero) yang menjalin kerja sama dengan sejumlah perusahaan energi asal AS.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat peningkatan signifikan harga emas perhiasan pada Oktober 2025 yang tercermin dari inflasi bulanan (month-to-month/mtm) yang mencapai 11,97 persen dan menjadi level kenaikan harga tertinggi selama 26 bulan terakhir.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan bahwa lonjakan harga emas perhiasan menjadi penyumbang utama terhadap inflasi kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya.

“Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya menjadi kelompok utama penyumbang inflasi pada Oktober 2025 dengan tingkat inflasi dan andil inflasi masing-masing sebesar 3,05 persen dan 0,21 persen. Komoditas yang memberikan andil terbesar pada kelompok ini adalah komoditas emas perhiasan,” ujar dia di Jakarta, Senin.

Tren kenaikan harga emas perhiasan telah berlangsung konsisten sejak lebih dari dua tahun terakhir, terlihat dari kenaikan harga yang terjadi selama 26 bulan berturut-turut, kata Pudji, menjelaskan.

Kondisi tersebut menandakan tingginya permintaan terhadap emas perhiasan sekaligus pengaruh harga emas global yang masih cenderung meningkat.

Selain emas, BPS juga menyoroti perkembangan komponen energi yang turut memengaruhi andil inflasi dari kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga.

Secara tahunan (year-on-year/yoy), ia mengatakan komponen energi mencatat inflasi 0,36 persen, dengan kenaikan indeks harga dari 106,93 pada Oktober 2024 menjadi 107,32 pada Oktober 2025.

Hal tersebut mendorong kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga mengalami inflasi tahunan 1,59 persen, dengan andil inflasi sebesar 0,25 persen.

Kenaikan harga sejumlah komoditas energi juga memberikan andil terhadap inflasi tahunan subkelompok listrik dan bahan bakar rumah tangga yang tercatat sebesar 0,52 persen.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan perekonomian Indonesia mengalami inflasi 0,28 persen secara bulanan pada Oktober 2025.

“Terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 108,74 pada September 2025 menjadi 109,04 pada Oktober 2025,” kata Pudji Ismartini.

Sementara inflasi tahunan tercatat 2,86 persen (yoy) dan inflasi tahun kalender 2,10 persen (year-to-date/ytd).

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025