Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menegaskan pihaknya tidak pernah meminta agar minimarket atau toko ritel modern, seperti Indomaret atau Alfamart, ditutup karena keberadaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Dia menegaskan bahwa adanya narasi di media sosial yang menyebutkan bahwa DPR mendukung toko ritel modern ditutup adalah informasi yang keliru.

"Tidak ada pernyataan kami yang meminta Alfamart dan Indomaret supaya ditutup," kata Lasarus di Jakarta, Senin.

Dia mengaku hanya menyampaikan soal pengaturan keberadaan toko ritel modern tersebut, tetapi bukan untuk ditiadakan.

Dia menyampaikan bahwa pembahasan di DPR terkait toko ritel modern itu adalah soal keluhan masyarakat, terutama pedagang toko kelontong yang terpaksa harus ditutup karena kalah bersaing.

Sebab, kata dia, bisnis ritel modern tersebut sudah merambah hingga ke pelosok desa bahkan dusun di Indonesia.

Dia menjelaskan pada saat rapat bersama pemerintah beberapa waktu lalu, hanya menyampaikan pemikiran agar toko ritel itu dibatasi cukup hingga kecamatan, demi menjaga perekonomian masyarakat desa.

Dengan begitu, pedagang sembako di desa dapat memiliki kesempatan ekonomi, termasuk setelah adanya program KDKMP.

"Biarlah rantai pasok kebutuhan pokok masyarakat desa dan dusun beri kesempatan kepada pedagang sembako di Desa dan Dusun serta Bumdes atau Koperasi Desa saja," katanya.

Sebelumnya, Menteri Koperasi Ferry Juliantono juga menegaskan bahwa pemerintah tidak berencana menyetop ekspansi jaringan ritel modern, seperti Alfamart dan Indomaret, melainkan melakukan pengaturan terhadap keberadaannya, terutama di wilayah pedesaan.

Menurut Ferry, desa sebaiknya tidak didominasi oleh ritel modern karena sudah memiliki Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

"Iya sebaiknya desa jangan Alfamart dan Indomaret karena sudah ada Kopdes, karena biar uang itu berputar di desa tidak ke pemilik saham yang di Jakarta," katanya saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Sabtu (21/2).

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Konglomerasi Lippo melalui PT Matahari Putra Prima Tbk. (MPPA) memperluas segmen bisnis dengan menyiapkan ekspansi gerai ritel yang saat ini dikuasai oleh jaringan Indomaret (DNET) hingga Alfamart (AMRT).

Dalam keterbukaan hari ini, Kamis (22/1/2026) manajemen MPPA mengumumkan melakukan injeksi modal kepada anak usaha PT Super Ekonomi Retailindo (SER). Entitas ini merupakan perusahaan ritel dengan jenama Toko Mama.

MPPA mengungkap telah melakukan penambahan modal sebesar Rp46,65 miliar kepada SER. Penambahan modal telah dicatatkan di Kementerian Hukum pada 15 Januari 2026. Penambahan modal dilakukan dengan modal internal. Setelah aksi korporasi ini, modal ditempatkan oleh MPPA ke pengendali Toko Mama naik dari Rp5 miliar menjadi Rp51,65 miliar.

"Penggunaan dana [internal untuk injeksi modal SER] tersebut telah mempertimbangkan kondisi keuangan Perseroan secara menyeluruh, termasuk posisi kas, arus kas operasional, serta kewajiban keuangan Perseroan baik jangka pendek maupun jangka panjang," dikutip dari penjelasan perusahaan.

SER sendiri didirikan pada 11 Maret 2025 lalu. Anak usaha ini menjadi payung bisnis ritel Toko Mama sebagai ritel yang didirikan dekat dengan pemukiman. Gerai dekat perumahan ini juga diyakini dapat menyediakan kebutuhan lebih detail sesuai kebutuhan kawasan yang dilayani.

"Meningkatnya segmen konsumen yang berorientasi pada harga mendorong kebutuhan akan solusi ritel yang dekat, praktis, dan terjangkau, dengan diferensiasi dibandingkan minimarket, baik dari sisi ragam produk, nilai yang ditawarkan, maupun pengalaman berbelanja," dijelaskan lebih lanjut.

Setelah penambahan modal, MPPA menjelaskan pengendali Toko Mama akan melakukan pengembangan gerai. Dana yang disuntikkan juga dijadikan modal kerja awal, penyediaan barang dagangan, hingga penguatan infrastruktur dan sistem operasional.

"Transaksi ini diharapkan memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan Perseroan, seiring dengan perluasan skala usaha yang dapat mendorong pertumbuhan pendapatan, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperkuat daya saing perseroan," tulis perusahaan lebih lanjut.

Bisnis mengkonfirmasi aksi korporasi ini kepada komisaris sekaligus putra mahkota Grup Lippo John Riady, namu pertanyaan yang dikirimkan belum direspons.

--

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - Konglomerasi Lippo melalui PT Matahari Putra Prima Tbk. (MPPA) memperluas segmen bisnis dengan menyiapkan ekspansi gerai ritel yang saat ini dikuasai oleh jaringan Indomaret (DNET) hingga Alfamart (AMRT).

Dalam keterbukaan hari ini, Kamis (22/1/2026) manajemen MPPA mengumumkan melakukan injeksi modal kepada anak usaha PT Super Ekonomi Retailindo (SER). Entitas ini merupakan perusahaan ritel dengan jenama Toko Mama.

MPPA mengungkap telah melakukan penambahan modal sebesar Rp46,65 miliar kepada SER. Penambahan modal telah dicatatkan di Kementerian Hukum pada 15 Januari 2026. Penambahan modal dilakukan dengan modal internal. Setelah aksi korporasi ini, modal ditempatkan oleh MPPA ke pengendali Toko Mama naik dari Rp5 miliar menjadi Rp51,65 miliar.

"Penggunaan dana [internal untuk injeksi modal SER] tersebut telah mempertimbangkan kondisi keuangan Perseroan secara menyeluruh, termasuk posisi kas, arus kas operasional, serta kewajiban keuangan Perseroan baik jangka pendek maupun jangka panjang," dikutip dari penjelasan perusahaan.

SER sendiri didirikan pada 11 Maret 2025 lalu. Anak usaha ini menjadi payung bisnis ritel Toko Mama sebagai ritel yang didirikan dekat dengan pemukiman. Gerai dekat perumahan ini juga diyakini dapat menyediakan kebutuhan lebih detail sesuai kebutuhan kawasan yang dilayani.

"Meningkatnya segmen konsumen yang berorientasi pada harga mendorong kebutuhan akan solusi ritel yang dekat, praktis, dan terjangkau, dengan diferensiasi dibandingkan minimarket, baik dari sisi ragam produk, nilai yang ditawarkan, maupun pengalaman berbelanja," dijelaskan lebih lanjut.

Setelah penambahan modal, MPPA menjelaskan pengendali Toko Mama akan melakukan pengembangan gerai. Dana yang disuntikkan juga dijadikan modal kerja awal, penyediaan barang dagangan, hingga penguatan infrastruktur dan sistem operasional.

"Transaksi ini diharapkan memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan Perseroan, seiring dengan perluasan skala usaha yang dapat mendorong pertumbuhan pendapatan, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperkuat daya saing perseroan," tulis perusahaan lebih lanjut.

Bisnis mengkonfirmasi aksi korporasi ini kepada komisaris sekaligus putra mahkota Grup Lippo John Riady, namu pertanyaan yang dikirimkan belum direspons.

--

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) tengah menggodok kebijakan rantai bisnis berkeadilan untuk melindungi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk warung madura, dari gempuran perusahaan ritel modern besar, seperti Alfamart—Indomaret Cs.

Deputi Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Leontinus Alpha Edison mengatakan kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan ekosistem usaha yang lebih adil dan inklusif.

Leon menjelaskan bahwa keberadaan UMKM sangat penting bagi ekonomi nasional dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja Indonesia. Menurutnya, pelaku usaha mikro seperti warung Madura dan toko kelontong kecil menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dari sisi permodalan. Imbasnya, warung madura dan UMKM berpotensi gulung tingkar atau mati.

“Kami bukan mau mematikan [Indomaret dan Alfamart], tapi kami sedang melindungi mereka yang tak mampu melindungi dirinya sendiri. Jangan hanya hitung berapa orang yang bekerja di Alfamart dan Indomaret, tapi hitung juga berapa toko kecil yang mati,” ujar Leon dikutip, Kamis (30/10/2025).

UMKM warung Madura adalah warung kelontong yang biasanya dikelola oleh perantau dari Madura dan terkenal buka 24 jam dengan model layanan serba lengkap dan harga bersaing.

Menurut laporan Euromonitor International, perusahaan riset pasar, pada 2021 diperkirakan jumlah warung Madura di Indonesia mencapai sekitar 38.323 unit. Jumlah ini terus meningkat setiap tahun dengan pertumbuhan pesat di daerah kota maupun pinggiran.

Leon menuturkan, mandat utama dari Kemenko PM adalah memberdayakan masyarakat, termasuk memperkuat ekonomi rakyat melalui penciptaan lapangan kerja dan perluasan akses usaha.

Dalam hal ini, lanjut dia, UMKM menjadi fokus utama pemberdayaan dengan memastikan dapat bersaing di pasar yang sehat.

“Dalam konteks usaha perdagangan, pasar yang sehat adalah pasar yang tumbuh dalam persaingan yang sehat pula dengan disertai adanya perlindungan yang terukur dari pemerintah bagi semua pelaku usaha berbagai skala,” tuturnya.

Adapun, Leon menyatakan nantinya rencana kebijakan ini juga akan menata aturan izin operasional ritel besar di daerah yang selama ini juga sudah menjadi perhatian banyak pemerintah daerah.

Leon mencontohkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kota Padang melarang pendirian waralaba minimarket modern di wilayahnya. Menurutnya, regulasi di tingkat pusat diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan dan agar perlindungan terhadap UMKM bisa lebih kuat secara nasional.

“Poinnya adalah tentang penataan izin usaha waralaba minimarket modern, ritel-ritel besar seperti Indomaret dan Alfamart. Kami ingin Pemda bisa memproteksi dan memberdayakan UMKM, sekaligus menciptakan keadilan usaha bagi mereka,” terangnya.

Dengan regulasi tersebut, dia berharap kebijakan ini mampu memperkuat daya saing UMKM agar tetap tangguh, naik kelas, dan terus berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja.

Leon menambahkan, melalui kebijakan ini pemerintah juga akan memastikan UMKM hingga konglomerasi ritel besar bisa berada dalam satu rantai bisnis untuk memenuhi kebutuhan konsumen dari beragam daya beli.

“Hal ini berlaku sekaligus bagi rantai produksi dan distribusi yang memberikan kesempatan seadil-adilnya dalam menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus perlindungan konsumen,” pungkasnya.