JAKARTA - Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa tingkat keyakinan masyarakat terhadap kinerja perekonomian domestik terpantau masih kokoh berada di zona optimistis. Sentimen positif tersebut tecermin dari pencapaian Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada periode Mei 2026 yang berhasil bertengger di level 120,9 atau konsisten berada di atas ambang batas parameter optimistis (indeks di atas 100).

Meski demikian, jika dibandingkan secara bulanan, raihan angka IKK pada Mei 2026 ini mengalami penurunan tipis dibandingkan dengan perolehan pada bulan April 2026 yang sempat menyentuh posisi 123,0.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, menyampaikan tetap kuatnya keyakinan konsumen pada Mei 2026 didukung oleh Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) lebih tinggi dibandingkan dengan indeks bulan sebelumnya.

“Tetap kuatnya keyakinan konsumen pada Mei 2026 didukung oleh Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) yang tercatat sebesar 129,7, lebih tinggi dibandingkan dengan indeks bulan sebelumnya sebesar 129,6,” ujar Denny dalam keterangan resmi, Rabu (10/6/2026).

Akselerasi pada komponen IEK ini dipicu langsung oleh tebalnya rasa optimisme masyarakat terhadap proyeksi ketersediaan lapangan kerja baru yang merangkak ke level 128,1 (dari 127,7), serta ekspektasi kegiatan usaha ke depan yang mendarat di posisi 124,5 (dari 124,1).

Di sisi lain, parameter Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) terpantau masih bertahan di zona ekspansi pada level 112,2, walaupun secara nominal terkoreksi cukup dalam dari performa bulan sebelumnya yang berada di level 116,5.

Tetap kuatnya IKE ditopang oleh Indeks Penghasilan Saat Ini (IPSI), Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja (IKLK), dan Indeks Pembelian Barang Tahan Lama/Durable Goods (IPDG) yang tercatat masing-masing sebesar 123,2, 105,0, dan 108,3, meskipun lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya masing-masing sebesar 128,1, 108,8, dan 112,6.

Dalam survei yang sama, BI juga mencatat rata-rata proporsi pendapatan konsumen untuk konsumsi (average propensity to consume ratio) pada Mei 2026 tercatat sebesar 72,3 persen, relatif stabil dibandingkan dengan proporsi pada bulan sebelumnya, yaitu sebesar 72,1 persen.

Proporsi pembayaran cicilan/utang (debt installment to income ratio) sebesar 10,2 persen, lebih tinggi dibandingkan proporsi pada bulan sebelumnya sebesar 9,7 persen.

Sementara proporsi pendapatan konsumen yang disimpan (saving to income ratio) sebesar 17,5 persen, lebih rendah dibandingkan proporsi pada bulan sebelumnya, yaitu sebesar 18,2 persen.

...tetap kuatnya keyakinan konsumen pada Mei 2026 didukung oleh Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) lebih tinggi dibandingkan dengan indeks bulan sebelumnya

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) menyebut keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi diindikasikan tetap kuat, sebagaimana tercermin dari hasil Survei Konsumen dengan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Mei 2026 yang berada pada level optimis (indeks >100) sebesar 120,9.

Meski tetap kuat, IKK pada Mei 2026 menurun dari bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 123,0.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, menyampaikan tetap kuatnya keyakinan konsumen pada Mei 2026 didukung oleh Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) lebih tinggi dibandingkan dengan indeks bulan sebelumnya.

Lebih rinci, IEK Mei 2026 tercatat sebesar 129,7, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan indeks pada bulan sebelumnya sebesar 129,6.

Meningkatnya IEK bersumber dari optimisme ekspektasi ketersediaan lapangan kerja dan ekspektasi kegiatan usaha yang masing-masing tercatat sebesar 128,1 dan 124,5, lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya masing-masing sebesar 127,7 dan 124,1.

Sementara itu, Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) tetap berada pada level optimis sebesar 112,2, meskipun lebih rendah dibandingkan dengan indeks bulan sebelumnya sebesar 116,5.

Tetap kuatnya IKE ditopang oleh Indeks Penghasilan Saat Ini (IPSI), Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja (IKLK), dan Indeks Pembelian Barang Tahan Lama/Durable Goods (IPDG) yang tercatat masing-masing sebesar 123,2, 105,0, dan 108,3, meskipun lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya masing-masing sebesar 128,1, 108,8, dan 112,6.

Dalam survei yang sama, BI juga mencatat bahwa rata-rata proporsi pendapatan konsumen untuk konsumsi (average propensity to consume ratio) pada Mei 2026 tercatat sebesar 72,3 persen, relatif stabil dibandingkan dengan proporsi pada bulan sebelumnya, yaitu sebesar 72,1 persen.

Proporsi pembayaran cicilan/utang (debt installment to income ratio) sebesar 10,2 persen, lebih tinggi dibandingkan proporsi pada bulan sebelumnya sebesar 9,7 persen.

Sementara proporsi pendapatan konsumen yang disimpan (saving to income ratio) sebesar 17,5 persen, lebih rendah dibandingkan proporsi pada bulan sebelumnya, yaitu sebesar 18,2 persen.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

IKK April 2026 tercatat sebesar 123,0, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 122,9

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) melalui hasil Survei Konsumen mencatat keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi diindikasikan tetap terjaga pada April 2026, tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang berada pada level optimis atau indeks lebih dari 100.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, Senin, menyampaikan bahwa IKK April 2026 tercatat sebesar 123,0, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 122,9.

Terjaganya keyakinan konsumen pada April 2026 terutama ditopang oleh peningkatan Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) yang tercatat sebesar 116,5, lebih tinggi dibandingkan dengan indeks bulan sebelumnya sebesar 115,4.

Lebih rinci, hasil survei mencatat bahwa meningkatnya IKE ditopang oleh kenaikan Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja (IKLK) dan Indeks Pembelian Barang Tahan Lama/Durable Goods (IPDG) yang tercatat masing-masing sebesar 108,8 dan 112,6, lebih tinggi dari bulan sebelumnya sebesar 107,8 dan 109,2.

Sedangkan Indeks Penghasilan Saat Ini (IPSI) tercatat di level optimis sebesar 128,1, meskipun lebih rendah dari bulan sebelumnya sebesar 129,2.

Di sisi lain, Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) terjaga di level optimis sebesar 129,6, meskipun lebih rendah dibandingkan dengan indeks bulan sebelumnya sebesar 130,4

BI mencatat bahwa tetap kuatnya IEK bersumber dari optimisme ekspektasi penghasilan, ekspektasi ketersediaan lapangan kerja, dan ekspektasi kegiatan usaha yang masing-masing tercatat sebesar 136,9, 127,7, dan 124,1.

Dalam hasil survei yang sama, BI juga mencatat bahwa rata-rata proporsi pendapatan konsumen untuk konsumsi (average propensity to consume ratio) pada April 2026 tercatat sebesar 72,1 persen, relatif stabil dibandingkan dengan proporsi pada bulan sebelumnya, yaitu sebesar 72,2 persen.

Proporsi pembayaran cicilan/utang (debt installment to income ratio) sebesar 9,7 persen, lebih rendah dibandingkan proporsi pada bulan sebelumnya sebesar 10,2 persen.

Sementara proporsi pendapatan konsumen yang disimpan (saving to income ratio) sebesar 18,2 persen, lebih tinggi dibandingkan proporsi pada bulan sebelumnya, yaitu sebesar 17,6 persen.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu optimistis tingkat konsumsi domestik selama masa liburan sekolah dan perayaan keagamaan pada kuartal I tahun ini dapat mendorong peningkatan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK/Consumer Confidence Index).

Ia mengatakan di Jakarta, Kamis, bahwa tren perbaikan IKK mulai terlihat sejak akhir tahun lalu. Menurut data Bank Indonesia (BI), IKK pada tahun lalu mencapai level tertinggi pada Januari 2025, yakni sebesar 127,2.

Angka tersebut terus menurun hingga menyentuh titik terendah pada September 2025 yang hanya mencapai 115. Selanjutnya, indeks tersebut terus menunjukkan perbaikan menjelang akhir tahun hingga level 123,5 pada Desember 2025.

Tren penguatan tersebut berlanjut pada Januari 2026 yang mencatatkan Indeks Keyakinan Konsumen sebesar 127.

Mari Elka pun memproyeksikan momentum positif tersebut akan berlanjut dan menguat pada kuartal I tahun ini, seiring dengan masa liburan sekolah dan perayaan hari besar keagamaan, yakni Tahun Baru Imlek, Nyepi, hingga Idul Fitri, sebagai mesin pendorong utama.

“Di kuartal pertama ini karena ada Lebaran, ada liburan-liburan (keagamaan lainnya), ini (IKK) pasti akan juga terdorong. Tapi, hal ini harus didorong dengan disbursement (pencairan) dan belanja dari pemerintah yang tepat waktu,” ujarnya.

Ia menilai, laju perekonomian nasional saat ini sangat bergantung pada kekuatan pasar domestik yang besar, sehingga ia mengingatkan agar pemerintah menjaga kelancaran perputaran fiskal pada awal tahun.

Menurutnya, pengalaman pada kuartal I 2025, yang mana belanja fiskal sempat terhambat akibat transisi pemerintahan baru dan adanya berbagai realokasi anggaran, tidak boleh terulang kembali.

“Nah tahun ini, itu tidak boleh terjadi keterlambatan di dalam belanja ya, karena itulah yang akan mendorong pertumbuhan juga di kuartal I,” jelasnya.

Selain mengandalkan faktor konsumsi domestik, Mari Elka menyoroti pentingnya mengembalikan kepercayaan (confidence) para investor dalam jangka pendek.

Hal tersebut menjadi prioritas menyusul isu yang diangkat oleh sejumlah lembaga internasional pada akhir Januari 2026, seperti MSCI dan Moody’s Rating, yang secara khusus menyoroti masalah keberlanjutan fiskal serta inkonsistensi kebijakan pemerintah.

Ia menekankan bahwa rentang waktu hingga Mei 2026, yang mana MSCI dijadwalkan melakukan peninjauan kembali (review) terhadap rating Indonesia, merupakan momentum yang harus dioptimalkan untuk mereformasi pasar modal domestik.

Selain itu, Mari Elka juga menyoroti pentingnya langkah-langkah nyata deregulasi untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia agar dapat menangkap peluang relokasi investasi global, mengingat saat ini banyak pihak yang melirik Indonesia.

Peluang emas tersebut, lanjut dia, akan menjadi semakin optimal apabila Indonesia dapat menandatangani kesepakatan perjanjian dagang yang menguntungkan dengan Amerika Serikat.

“(Perjanjian dagang) itu menjadi opportunity (kesempatan) besar untuk menarik investment (investasi), dan pada akhirnya (meningkatkan) penciptaan lapangan pekerjaan,” kata Mari Elka Pangestu.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

IKK terbaru menunjukkan kenaikan 3,5 poin, dari 123,5 pada Desember 2025 menjadi 127 pada Januari 2026. Level IKK ini menjadi yang tertinggi dalam setahun terakhir atau sejak Januari 2025 (127,2),

Jakarta (ANTARA) - Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan di Jakarta, Senin, bergerak menguat 71 poin atau 0,42 persen menjadi Rp16.805 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.876 per dolar AS.

Pengamat pasar uang Ibrahim Assuaibi mengatakan, penguatan kurs rupiah dipengaruhi kenaikan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Indonesia.

“IKK terbaru menunjukkan kenaikan 3,5 poin, dari 123,5 pada Desember 2025 menjadi 127 pada Januari 2026. Level IKK ini menjadi yang tertinggi dalam setahun terakhir atau sejak Januari 2025 (127,2),” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

Bank Indonesia (BI) menyebutkan berdasarkan survei tercatat keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi mengalami peningkatan pada Januari 2026 dibandingkan bulan sebelumnya.

Peningkatan keyakinan konsumen pada Januari 2026 ditopang kenaikan Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) yang masing-masing tercatat sebesar 115,1 dan 138,8, lebih tinggi dibandingkan dengan indeks bulan sebelumnya sebesar 111,4 dan 135,6.

“IKK merupakan indikator yang dapat digunakan untuk memprediksi perkembangan konsumsi dan tabungan rumah tangga. IKK menggunakan tahun acuan dengan nilai 100. Artinya indeks kepercayaan konsumen pada Januari 2026 berada di zona optimistis atau di atas nilai acuan,” ungkap Ibrahim.

Melihat sentimen global, Iran dan AS disebut telah melakukan pertemuan dalam rangka pembicaraan nuklir tidak langsung yang diadakan di Oman.

“Pesan tersebut membantu meredakan kekhawatiran bahwa konflik militer di Timur Tengah, terutama setelah Washington mengerahkan beberapa kapal perang ke wilayah tersebut awal tahun ini,” ujar dia.

Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga bergerak menguat ke level Rp16.838 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.887 per dolar AS.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) menyebutkan berdasarkan survei tercatat keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi mengalami peningkatan pada Januari 2026 dibandingkan bulan sebelumnya.

Direktur Eksekutif​ Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, Senin, menyampaikan hal ini tecermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Januari 2026 yang berada pada level optimis atau indeks lebih dari 100, yakni sebesar 127,0, yang lebih tinggi dibandingkan dengan indeks bulan sebelumnya sebesar 123,5.

Meningkatnya keyakinan konsumen pada Januari 2026 ditopang oleh peningkatan Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) yang masing-masing tercatat sebesar 115,1 dan 138,8, lebih tinggi dibandingkan dengan indeks bulan sebelumnya sebesar 111,4 dan 135,6.

Pada IKE atau persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini, BI mencatat bahwa kenaikan berasal dari seluruh komponen pembentuknya.

Indeks Penghasilan Saat Ini (IPSI), Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja (IKLK), dan Indeks Pembelian Barang Tahan Lama/Durable Goods (IPDG) tercatat masing-masing sebesar 123,7, 109,9, dan 111,8, lebih tinggi dari bulan sebelumnya sebesar 120,2, 106,5, dan 107,6.

Sedangkan, pada IEK atau ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi enam bulan ke depan, kenaikannya bersumber dari peningkatan Indeks Ekspektasi Penghasilan (IEP) dan Indeks Ekspektasi Kegiatan Usaha (IEKU) yang tercatat masing-masing sebesar 146,0 dan 135,3, lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya sebesar 140,8 dan 130,8.

Adapun Indeks Ekspektasi Ketersediaan Lapangan Kerja (IEKLK) tercatat stabil dibandingkan dengan periode sebelumnya sebesar 135,1.

Pada Januari 2026, rata-rata proporsi pendapatan konsumen untuk konsumsi (average propensity to consume ratio) tercatat sebesar 72,3 persen, lebih rendah dibandingkan dengan proporsi pada bulan sebelumnya, yaitu sebesar 74,3 persen.

Sementara proporsi pembayaran cicilan/utang (debt installment to income ratio) sebesar 11,2 persen, relatif stabil dibandingkan proporsi pada bulan sebelumnya sebesar 10,8 persen.

Di sisi lain, proporsi pendapatan konsumen yang disimpan (saving to income ratio) sebesar 16,5 persen, lebih tinggi dibandingkan proporsi pada bulan sebelumnya, yaitu sebesar 14,9 persen.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Rekor Indeks Kepercayaan Industri (IKI) sebesar 54,12 poin pada Januari 2026 menjadi sinyal ekspansi terkuat dalam 49 bulan terakhir.

Capaian tersebut membuktikan optimisme pelaku usaha terhadap kepastian hukum dan arah kebijakan nasional pada awal tahun.

Di balik angka tersebut, tersimpan tantangan prosedural serius. Meski pertumbuhan industri pengolahan non-migas mencapai 5,17 persen, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional, kontribusi tenaga kerja industri justru tertahan di angka 13,83 persen.

Kesenjangan angka makro dengan distribusi kesejahteraan melalui penyerapan tenaga kerja nyata terlihat di titik tersebut. Ketimpangan dimaksud berakar pada persoalan kepastian prosedur dan perlindungan hukum industri domestik.

Data Rapat Panja DPR pada 26 Januari 2026 menunjukkan industri kecil dan menengah (IKM) masih terhimpit beban administratif serta maraknya produk impor ilegal.

Sementara sektor padat modal, seperti logam, tumbuh masif hingga 16,04 persen, daya serap tenaga kerja sektor tersebut belum sebanding dengan industri agro yang menaungi 10 juta pekerja.

Tanpa harmonisasi kebijakan dan instrumen hukum kuat, rekor kepercayaan tadi hanya akan menjadi statistik, tanpa kedaulatan ekonomi yang dirasakan masyarakat luas secara merata.

Lemahnya sinkronisasi prosedur lintas lembaga sering kali memicu tumpang tindih regulasi serta ketidakpastian biaya logistik.

Dokumen Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian menyebut strategi Smart Business Industrial Network (SBIN) telah dirancang untuk memangkas hambatan dimaksud.

Hanya saja, implementasi di lapangan tetap membutuhkan "regulasi pintar" yang lebih tajam.

Instrumen hukum prosedural harus menjadi katalis agar rekor IKI bertransformasi menjadi fondasi industrialisasi berkeadilan yang tahan terhadap guncangan eksternal maupun perlambatan ekonomi global.

Hilirisasi inklusif

Langkah pertama adalah memperkuat instrumen hukum perlindungan pasar melalui hambatan teknis perdagangan yang tegas.

Laporan Direktorat Jenderal ILMATE menekankan bahwa pengawasan HS Code dan pencegahan penyalahgunaan asal-usul barang sangat krusial guna menekan praktik dumping.

Solusinya bukan sekadar pengawasan fisik, melainkan penguatan dasar hukum neraca komoditas sebagai pengendali impor transparan.

Prosedur izin impor berbasis data riil kebutuhan industri akan memastikan kapasitas produksi nasional tidak tergerus barang impor ilegal yang mengabaikan standar SNI wajib.

Reformasi prosedural penyaluran Kredit Industri Padat Karya (KIPK) juga harus dipertajam bagi sektor penyerap tenaga kerja tinggi.

Bahan evaluasi kinerja Menteri Perindustrian mencatat realisasi KIPK mencapai Rp787 miliar pada tahun lalu.

Untuk 2026, prosedur akses plafon baru sebesar Rp549,5 miliar harus dipangkas birokrasinya agar menjangkau subsektor strategis, seperti industri rambut dan bulu mata palsu.

Subsidi bunga 5 persen merupakan bukti keberpihakan hukum bagi sektor padat karya yang kerap rentan terhadap gejolak arus kas maupun biaya modal tinggi.

Diplomasi hukum ekonomi juga diperlukan dalam menghadapi hambatan global yang semakin proteksionis.

Paparan Direktorat Jenderal IKFT menyoroti tarif resiprokal 19 persen dari Amerika Serikat pada produk alas kaki yang harus dinegosiasikan melalui perjanjian dagang, seperti IEU-CEPA.

Pemerintah perlu segera merumuskan prosedur insentif fiskal alternatif sebagai pengganti tax holiday pasca-pemberlakuan pajak minimum global.

Kepastian hukum dalam pemberian insentif bakal menjaga kepercayaan pelaku usaha agar tetap berada dalam zona ekspansi yang stabil dan berkelanjutan.

Vokasi industri hijau

Standarisasi industri menjadi instrumen hukum kedua untuk meningkatkan daya saing global. Laporan BSKJI membuktikan penerapan national lighthouse Industri 4.0 meningkatkan produktivitas hingga 101 persen pada perusahaan percontohan.

Biaya prosedur sertifikasi hijau sering kali masih membebani pelaku IKM. Negara harus menyediakan skema sertifikasi terintegrasi dan murah agar surplus neraca dagang sektor agro sebesar 51,85 miliar dolar AS tidak terancam regulasi lingkungan global, seperti European Union Deforestation Regulation (EUDR).

Solusi konstruktif selanjutnya adalah pembentukan pelayanan terpadu satu atap yang mengonsolidasikan perizinan di bawah koordinasi teknis kementerian pembina.

Rencana aksi Menteri Perindustrian mengusulkan sistem pengawasan satu atap yang mewajibkan seluruh lembaga terkait tunduk pada data tunggal industri.

Kepastian prosedur tersebut bakal mengeliminasi hambatan administratif yang selama ini dikeluhkan asosiasi industri dalam dokumen Ditjen IKMA secara sistemik.

Keberadaan satu data akan mempermudah monitoring utilisasi industri yang saat ini rata-rata berada di angka 67,73 persen.

Regulasi vokasi juga harus diarahkan pada penyiapan SDM ekonomi masa depan yang adaptif. Rencana pengembangan BPSDMI mencatat lulusan STEM Indonesia baru mencapai 18,47 persen, padahal industri membutuhkan 5,3 juta tenaga kerja ramah lingkungan pada 2029.

Perubahan kurikulum yang adaptif memerlukan regulasi prosedural yang mewajibkan keterlibatan industri dalam penyusunan standar kompetensi.

Selain itu, integrasi Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dengan platform ketenagakerjaan menjadi prasyarat mutlak guna memetakan kebutuhan tenaga kerja secara real-time di seluruh wilayah.

Ke depan, tantangan industri menuntut adanya anticipatory law yang mampu melampaui regulasi reaktif.

Pemerintah harus mulai mengonstruksi payung hukum bagi industri strategis masa depan, seperti semikonduktor, melalui pembentukan Indonesia Chip Design Collaborative Center.

Langkah visioner tersebut mencakup penyederhanaan izin investasi teknologi tinggi dan perlindungan kekayaan intelektual bagi inovator domestik.

Digitalisasi pengawasan melalui optimalisasi teknologi blockchain dalam rantai pasok industri juga harus masuk ke dalam agenda besar hukum manufaktur kita guna menjamin transparansi serta akuntabilitas dari hulu hingga ke hilir.

Rekor IKI 54,12 poin adalah mandat bagi pemerintah untuk menuntaskan reformasi regulasi secara menyeluruh.

Kepastian hukum prosedural menjadi kunci utama agar optimisme pelaku usaha terkonversi menjadi investasi riil dan lapangan kerja berkualitas bagi rakyat.

Jika prosedur administratif tetap menjadi penghambat, rekor kepercayaan tersebut hanya akan menjadi peluang emas yang terbuang sia-sia.

Indonesia memerlukan keberanian untuk menerapkan regulasi pintar yang melindungi, memudahkan, dan memajukan industri nasional di tengah kompetisi global yang kian tanpa kompromi.

*) Rioberto Sidauruk adalah analis industri strategis dan saat ini bertugas sebagai Tenaga Ahli AKD DPR RI

Copyright © ANTARA 2026

Bontang, Kaltim (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat Indeks Kepercayaan Industri (IKI) pada Januari 2026 mencapai 54,12 poin, melonjak 2,22 poin secara bulanan yang menjadikannya tertinggi sejak indeks tersebut pertama kali diluncurkan 49 bulan lalu pada November 2022.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif dalam pernyataan diterima di Bontang, Kalimantan Timur, Jumat, mengatakan penguatan tersebut mencerminkan meningkatnya optimisme pelaku industri terhadap prospek usaha di awal tahun.

‎“Capaian ini juga lebih tinggi 1,02 poin dibandingkan Januari 2025, yang menandakan penguatan kepercayaan pelaku industri terhadap prospek usaha di awal tahun,” ujar dia. ‎

Dari sisi makroekonomi, ia mengatakan stabilitas kebijakan moneter turut menopang kinerja industri. Keputusan Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan BI-Rate di level 4,75 persen pada Rapat Dewan Gubernur 20–21 Januari 2026 lalu dinilai memberikan kepastian bagi dunia usaha, seiring upaya menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi nasional.‎

Sedangkan di sektor riil, aktivitas manufaktur nasional masih berada dalam fase ekspansi. Indeks PMI S&P Global Manufaktur Indonesia pada Desember 2025 tercatat sebesar 51,2, menandai ekspansi selama lima bulan berturut-turut.

Sejalan dengan itu, Prompt Manufacturing Index Bank Indonesia (PMI-BI) triwulan IV 2025 meningkat menjadi 51,86 persen dan diproyeksikan terus menguat pada triwulan I 2026.

Menurut Febri, struktur IKI Januari 2026 menunjukkan perbaikan yang merata di hampir seluruh subsektor industri pengolahan. Dari 23 subsektor, sebanyak 20 subsektor berada pada fase ekspansi dan hanya tiga subsektor yang masih mengalami kontraksi.

Subsektor yang berada di zona ekspansi tersebut memberikan kontribusi sebesar 94,7 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) industri pengolahan nonmigas.

‎“Kami menilai peningkatan IKI terjadi karena pelaku industri mulai mengintensifkan kegiatan produksi untuk merespons dan memenuhi peningkatan permintaan menjelang bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri, serta hari raya keagamaan lainnya,” katanya

Ia mengatakan dua subsektor dengan nilai IKI tertinggi tercatat pada industri kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer, serta industri mesin dan perlengkapan.
‎
‎“Kenaikan angka IKI pada subsektor ini juga dipengaruhi oleh respon positif pelaku industri terhadap surat Menteri Perindustrian kepada Menteri Keuangan. Meskipun demikian, usulan tersebut masih dalam proses pembahasan antara Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan,” katanya.

Sementara itu, beberapa subsektor masih mengalami kontraksi, antara lain industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki, industri kayu, barang dari kayu dan gabus, serta industri komputer, barang elektronik dan optik. Kondisi ini dipengaruhi oleh pelemahan permintaan ekspor, faktor musiman, serta dinamika geopolitik global.

Berdasarkan komponen penyusunnya, seluruh variabel IKI Januari 2026 berada di zona ekspansi. Indeks pesanan tercatat sebesar 55,27, indeks produksi melonjak ke level 54,86 setelah sebelumnya mengalami kontraksi selama tujuh bulan berturut-turut, sementara indeks persediaan berada pada level 50,14.

Dari sisi pelaku usaha, survei IKI menunjukkan 78,5 persen responden menyatakan kegiatan usahanya membaik dan stabil. Tingkat optimisme pelaku industri juga meningkat menjadi 72,5 persen, sementara tingkat pesimisme menurun menjadi 4,5 persen.
‎
Penguatan IKI juga tercermin pada kinerja industri berorientasi ekspor yang tercatat sebesar 54,62 pada Januari 2026, serta meningkatnya realisasi investasi industri pengolahan yang mencapai Rp218,2 triliun pada triwulan IV 2025.
‎
‎“Capaian IKI Januari 2026 menjadi modal awal yang kuat bagi industri nasional untuk terus tumbuh berkelanjutan sepanjang tahun 2026,” ujar dia.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jadi, tekanan terhadap daya beli konsumen ini diperkirakan sepanjang 2026 akan meningkat. Salah satunya dipicu oleh adanya kesulitan untuk mencari pekerjaan di sektor formal,

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyatakan bahwa kurangnya lapangan pekerjaan formal menjadi salah satu faktor yang memberi tekanan terhadap daya beli masyarakat tahun ini.

“Jadi, tekanan terhadap daya beli konsumen ini diperkirakan sepanjang 2026 akan meningkat. Salah satunya dipicu oleh adanya kesulitan untuk mencari pekerjaan di sektor formal,” ujar Bhima Yudhistira saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Rabu.

Selain itu, ia mengatakan, harga komoditas yang cenderung naik menjelang Ramadhan juga dapat menjadi faktor penekan daya beli konsumen.

Ia menuturkan, meskipun produksi sejumlah bahan pokok tercatat surplus, salah satunya beras, tapi suplai komoditas tersebut juga dibutuhkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini semakin masif diimplementasikan dengan anggaran yang melonjak hampir 5 kali lipat dibandingkan 2025.

“Itu akan menciptakan atau akan men-trigger (memicu) kenaikan inflasi pangan yang sebenarnya sudah mulai terasa,” kata Bhima.

Untuk mengatasi tekanan terhadap daya beli dan konsumsi masyarakat tersebut, ia menyampaikan bahwa pemerintah perlu merevisi kebijakan perpajakan yang amat berpengaruh terhadap masyarakat kelas menengah agar dapat mendorong konsumsi domestik tetap menjadi motor pertumbuhan yang efektif.

Pihaknya menyarankan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipangkas menjadi 8-9 persen untuk meningkatkan keinginan masyarakat untuk melakukan belanja.

Transmisi penurunan suku bunga juga perlu dipercepat, sehingga nasabah yang tengah mencicil pembayaran, misalnya melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) maupun kredit kendaraan bermotor, bisa mendapatkan nominal cicilan yang lebih rendah.

“Selain itu juga yang perlu dilakukan adalah menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan. Jadi fiskal yang lebih agresif dengan defisit yang lebar itu sebenarnya harus dicek apakah kualitas belanjanya bisa mendorong penciptaan lapangan kerja,” imbuh Bhima.

Bank Indonesia (BI) mencatat bahwa keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi tetap kuat pada Desember 2025, sebagaimana tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Desember 2025 yang berada pada level optimis atau lebih dari 100, yakni sebesar 123,5.

Meskipun demikian, angka tersebut turun 0,5 poin dibandingkan IKK November 2025 yang tercatat sebesar 124.

Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) juga tercatat turun tipis masing-masing dari 111,5 dan 136,6 pada November 2025 menjadi 111,4 dan 135,6 pada Desember 2025.

Sementara Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja (IKLK) dilaporkan meningkat menjadi 106,5 dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 103,7.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan di Jakarta, Jumat, bergerak melemah 21 poin atau 0,13 persen menjadi Rp16.819 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.798 per dolar AS.

Presiden Direktur PT Doo Financial Futures Ariston Tjendra menganggap pelemahan nilai tukar rupiah dipengaruhi data-data pekerjaan AS yang lebih baik dari perkiraan

“Rupiah masih melemah terhadap dolar AS yang kembali menguat setelah data-data pekerjaan yang lebih baik dari perkiraan,” ujarnya kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

Challenger, Gray & Christmas melaporkan pemutusan hubungan kerja menurun sebesar 8,3 persen year on year (yoy) pada Desember 2025 menjadi 35.553, level terendah sejak Juli 2024.

Sementara itu, US Initial Jobless Claims untuk pekan yang berakhir 3 Januari 2025 naik menjadi 208 ribu dari 200 ribu pada pekan sebelumnya, tetapi tetap di bawah ekspektasi pasar sebesar 212 ribu.

Selain itu, Departemen Tenaga Kerja AS merilis laporan Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS) bulan November 2025 yang menunjukkan lowongan pekerjaan menurun menjadi 7,14 juta, turun dari 7,44 juta dibandingkan Oktober.

Perubahan Ketenagakerjaan Automatic Data Processing (ADP) juga menunjukkan penggajian swasta meningkat sebesar 41 ribu pada bulan Desember, kurang dari perkiraan sebesar 47 ribu, tetapi menandai peningkatan yang jelas dari kehilangan pekerjaan sebesar 29 ribu pada bulan November.

“Pelemahan rupiah ini sebelumnya juga mendapatkan dorongan dari persoalan bencana (Sumatera) dan stimulus fiskal serta moneter yang belum mengangkat pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ujar Aris.

Di samping itu, pelemahan rupiah tertahan laporan Bank Indonesia (BI) terkait keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi yang tetap kuat pada Desember 2025, sebagaimana terindikasi dalam hasil Survei Konsumen Bank Indonesia.

Hal ini tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Desember 2025 yang berada pada level optimis atau indeks lebih dari 100, yakni sebesar 123,5.

“Kalau lihat bulannya adalah Desember, indeks kepercayaan konsumen lebih baik karena peningkatan konsumsi jelang akhir tahun,” kata dia.

Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga bergerak melemah ke level Rp16.834 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.801 per dolar AS.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) pada Desember 2025 tetap ekspansif yakni berada di angka 51,9 poin dengan 17 subsektor industri ekspansi dan enam subsektor mengalami kontraksi.

"IKI bulan Desember 2025 mencapai 51,9, masih ekspansi, meski melambat sebesar 1,55 poin dibandingkan dengan November 2025 yang sebesar 53,45," kata Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif di Jakarta, Selasa.

Dijelaskan Febri, subsektor dengan indeks kepercayaan tertinggi yakni industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional (KBLI 21) dan industri pengolahan lainnya (KBLI 32).

Sementara, enam subsektor yang mengalami kontraksi yakni industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur), serta barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya (KBLI 16), industri karet, barang dari karet dan plastik (KBLI 22), industri logam dasar (KBLI 24), industri barang logam bukan mesin dan peralatan (KBLI 25), industri komputer, barang elektronik dan optik (KBLI 26), serta industri alat angkut lainnya (KBLI 30).

Lebih lanjut, Febri menyatakan dari sisi variabel penyusun IKI, kinerja pesanan baru masih berada di zona ekspansi dengan nilai 52,76, meski melambat 3,17 poin dibanding bulan sebelumnya. Variabel persediaan produk juga tetap ekspansi di level 54,99, turun 1,20 poin.

Untuk variabel produksi masih berada pada fase kontraksi, namun menunjukkan perbaikan dengan kenaikan 0,92 poin menjadi 48,41.

Sementara itu, kinerja pasar ekspor dan domestik pun masih menopang optimisme industri. IKI ekspor pada Desember 2025 tercatat 52,36, sedangkan IKI domestik berada di level 51,33, keduanya masih berada pada fase ekspansi meski mengalami perlambatan dibandingkan bulan sebelumnya.

Dari sisi sentimen pelaku usaha, sebanyak 75,9 persen responden menyatakan kondisi kegiatan usahanya pada Desember 2025 membaik dan stabil. Meski proporsi pelaku usaha yang menyatakan kondisi membaik turun menjadi 29,8 persen, tingkat optimisme terhadap prospek usaha enam bulan ke depan meningkat menjadi 71,8 persen yang mencerminkan keyakinan industri terhadap perbaikan kondisi ekonomi ke depan.

Dengan capaian tersebut, kata Febri, pihaknya menilai sektor industri pengolahan nasional masih memiliki daya tahan yang baik di tengah dinamika ekonomi global dan domestik, serta tetap menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Dirinya turut meyakini pertumbuhan industri manufaktur di triwulan IV akan melebihi pertumbuhan industri manufaktur di triwulan III yang sebesar 5,58 persen.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - PT Danareksa (Persero) atau Holding BUMN Danareksa mengukuhkan posisinya sebagai badan publik terpercaya dengan mempertahankan predikat tertinggi sebagai badan publik informatif dengan skor sebesar 96,20 dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Direktur Utama Holding BUMN Danareksa, Yadi Jaya Ruchandi dalam pernyataan di Jakarta, Rabu menyatakan capaian ini menegaskan konsistensi Holding BUMN Danareksa dalam mengedepankan transparansi dan akuntabilitas sebagai fondasi vital untuk meraih kepercayaan publik dan pemangku kepentingan.

“Sebagai strategic holding yang menaungi dan mengoptimalisasi 14 entitas lintas sektor, kami menyadari bahwa keterbukaan informasi merupakan elemen kunci dalam membangun kepercayaan publik dan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, mempertahankan predikat informatif di tengah dinamika bisnis yang semakin kompleks adalah bukti bahwa integritas dan transparansi telah menjadi DNA di Holding BUMN Danareksa.” kata dia.

Menurutnya, prestasi Danareksa tahun ini terbilang istimewa mengingat ketatnya hasil monitoring dan evaluasi (Monev) KIP 2025. Berdasarkan data Komisi Informasi Pusat, dari 63 BUMN yang dinilai, Danareksa masuk dalam jajaran 39 BUMN terpilih yang meraih kualifikasi informatif, dengan rentang nilai 90–100.

Kata dia, dengan perolehan skor 96,20, kualitas keterbukaan informasi Danareksa berada jauh di atas rata-rata Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Nasional 2025 yang tercatat di angka 66,43. Ini menunjukkan kesiapan Danareksa dalam mendukung IKIP 2025 yang kini ditetapkan sebagai Program Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025–2029.

Yadi menambahkan, komitmen transparansi ini berkorelasi langsung dengan peta jalan transformasi bisnis perusahaan, khususnya dalam mengakselerasi pengembangan klaster Kawasan Industri yang modern, terintegrasi, dan berdaya saing global.

“Predikat informatif memberikan sinyal kuat kepada pasar dan investor bahwa Holding BUMN Danareksa mengelola aset negara dengan tata kelola unggul (Good Corporate Governance), akuntabel, dan terbuka. Hal ini kami harapkan dapat turut mempercepat masuknya arus investasi global, membuka lapangan kerja, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional sejalan dengan visi Astacita pemerintah,” kata Yadi.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025