JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa biro jasa terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) pada Jumat (26/6/2026). Saksi yang dimaksud ialah Ni Komang Yustarin selaku staf PT Bali Soft dan I Gusti Ngurah Putu Atmadja selaku wiraswasta di Polresta Denpasar Bali.

Dari keterangan mereka, tim penyidik Lembaga Antirasuah menelusuri dugaan permintaan uang oleh dua kantor imigrasi (Kanim). "Penyidik mendalami keterangan kedua saksi selaku biro jasa terkait adanya dugaan permintaan uang selain pembayaran resmi yang sesuai tarif PNBP. Permintaan uang tersebut dilakukan di loket Kanim Ngurah Rai dan Denpasar," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya.

Menurutnya, uang tersebut sebagai 'pelicin' agar pengajuan bisa diproses. "Jika biro jasa tidak memberikan uang tambahan, maka berkas pengajuannya tidak diproses, seperti pengajuan KITAS, KITAP, ITK, ataupun VOA," ujarnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan delapan orang menjadi tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan dokumen keimigrasian, Kamis (4/6/2026). Penetapan tersangka tersebut merupakan lanjutan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada, Rabu (3/6/2026).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim menjadi salah satu pihak yang ditetapkan tersangka.

"Berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dari 18 orang yang diamankan dari peristiwa tertangkap tangan," ujar Budi kepada wartawan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (4/6/2026).

Silmy bersama tujuh orang lainnya akan menjalani masa penahanan untuk 20 hari pertama. Adapun, delapan tersangka di antaranya sebagai berikut:

1. Wamen Imipas 2025-2026 dan Dirjen Imigrasi 2023-2024 Silmy Karim (SK)

2. Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam (SMG)

3. Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra (JS)

4. Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji (TBS)

5. Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal, Bagus Bramantyo (BGS)

6. Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat 2024-2025 dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat 2025-2026 Ronald Arman Abdullah (RAA)

7. Ketua Tim Alih Status ITAS, Juniadi Sri Priambudi (JSP)

8. Staf Subdit Izin Tinggal, Gusti Benardiansyah (GST).

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dan atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan biro jasa harus menyetor sebesar Rp100 ribu hingga Rp2,5 juta ke pihak-pihak di Kantor Imigrasi (Kanim) Ngurah Rai, Bali agar pengajuan pengurusan izin tinggal keimigrasian warga negara asing diproses. Hal itu dialami saat KPK memeriksa enam pihak biro jasa di Bali.

"Dalam pemeriksaan hari ini, saksi-saksi didalami berkaitan dengan setoran yang diberikan dari pihak biro jasa kepada pihak-pihak di Kanim Ngurah Rai. Selain itu juga dugaan setoran yang diberikan oleh para biro jasa ini kepada Kanim di Denpasar," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (25/6/2026).

"Adapun setoran-setoran yang diberikan ini variatif ya nominalnya, ada yang nilainya dari Rp10 ribu sampai Rp2.500.000 dalam setiap proses pengajuan dokumen, baik KITAS, KITAP, ataupun dokumen keimigrasian lainnya," sambungnya.

Menurutnya, kantor imigrasi setempat tidak akan memproses pengajuan jika tidak ada setoran yang diterima. Maka dari itu, kata Budi, dalam perkara ini terdapat istilah 'uang klik'.

"Sehingga dalam perkara ini kita mengenal juga ada uang klik, uang untuk memproses setiap pengajuan. Artinya ada tindakan-tindakan mempersulit yang dilakukan oleh oknum di keimigrasian kepada para biro jasa yang memohonkan proses dokumen keimigrasian tersebut," ujarnya.

Geledah Kantor Imigrasi di Bali

Sebelumnya, KPK melakukan penggeledahan di beberapa lokasi yang ada di wilayah Bali terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA). Penggeledahan tersebut berlangsung pada 17-19 Juni 2026.

Budi Prasetyo menyatakan, penggeledahan menyasar tiga lokasi yang berbesa, di mana salah satunya Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar.

"Penggeledahan dilakukan di 3 lokasi yaitu di Kantor PT Visa Empat Bali, CV Visa Agung Bali Teratai Promanende, serta Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar," kata Budi dalam keterangannya, Sabtu (20/6/2026).

Ia menjelaskan, dalam giat tersebut pihaknya menyita sejumlah barang bukti yang diduga terkait dengan penyidikan kasus dugaan pemerasan yang menyeret eks Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim.

"Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah barang bukti elektronik(BBE) dan dokumen," ujarnya.

"Barang bukti yang disita selanjutnya akan dianalisis oleh penyidik guna mengungkap perkara ini menjadi terang, sebagaimana dalam unsur pasal 12e maupun 12B UU Tipikor," sambungya.

KPK menetapkan delapan orang menjadi tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan dokumen keimigrasian, Kamis (4/6/2026). Penetapan tersangka tersebut merupakan lanjutan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada, Rabu (3/6/2026).

Budi Prasetyo mengatakan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim menjadi salah satu pihak yang ditetapkan tersangka.

"Berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dari 18 orang yang diamankan dari peristiwa tertangkap tangan," ujar Budi kepada wartawan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (4/6/2026).

Silmy bersama tujuh orang lainnya akan menjalani masa penahanan untuk 20 hari pertama.

Delapan Tersangka Pemerasan di Imigrasi:

1. Wamen Imipas 2025-2026 dan Dirjen Imigrasi 2023-2024 Silmy Karim (SK)

2. Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam (SMG)

3. Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra (JS)

4. Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji (TBS)

5. Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal, Bagus Bramantyo (BGS)

6. Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat 2024-2025 dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat 2025-2026 Ronald Arman Abdullah (RAA)

7. Ketua Tim Alih Status ITAS, Juniadi Sri Priambudi (JSP)

8. Staf Subdit Izin Tinggal, Gusti Benardiansyah (GST).

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Silmy Karim yang berada di Jalan Brawijaya Nomor 5, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (5/6/2026). Dari penggeledahan itu, tim KPK turut menyita sejumlah mata uang, dari rupiah hingga asing.

"Yakni uang rupiah senilai Rp59 juta; USD 12.200; EUR 1.250, dan YEN 80.000," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Jumat (12/6/2026).

Hal ini diungkapkan Budi sekaligus untuk mengklarifikasi terkait beredarnya tumpukan mata uang asing yang disebut hasil dari penggeledahan rumah eks Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) itu.

"Kami luruskan, bahwa foto tumpukan uang valas yang ramai beredar di media sosial bukan bagian dari giat penggeledahan KPK di rumah SK," ujarnya.

Selain uang tunai, turut disita barang bukti berupa 2 unit mobil Porsche; 10 unit motor mulai dari vespa, moge, hingga harley; tujuh unit sepeda; dan beberapa perhiasan.

"Barang bukti yang disita ini diduga terkait atau didapat dari dugaan tindak pidana korupsi pemerasan yang dilakukan tersangka terkait pengurusan izin tinggal sementara WNA," kata Budi Prasetyo dalam keterangannya.

JAKARTA - Kantor Imigrasi Ngurah Rai menangkap AP, warga negara Australia yang menjadi buronan interpol atas dugaan tindak pidana lintas negara. AP ditangkap saat hendak meninggalkan Indonesia secara diam-diam melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali.

Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Bugie Kurniawan mengatakan peristiwa bermula saat petugas imigrasi tengah melakukan pemeriksaan keimigrasian penumpang pesawat private CAPA JET dengan nomor penerbangan N917CJ, rute Denpasar menuju Maputo - Mozambik.

Pesawat tersebut membawa tiga orang (stay on board) dan empat penumpang warga negara asing, yaitu ARR (WN Portugal), GAM (WN Brasil), GS (WN Italia), dan FMJ (WN Brasil). Dalam pemeriksaan itu, petugas mencurigai GAM yang tidak tidak memiliki data perlintasan masuk maupun izin tinggal sah di Indonesia.

Keberangkatan GAM sempat ditunda untuk pemeriksaan mendalam. Alih-alih menunggu, GAM dan penumpang lainnya justru menyusup ke pesawat dan hendak terbang.

"Namun, sebelum tindakan lebih lanjut diambil, seluruh penumpang justru menyusup ke dalam pesawat tanpa izin, dan pesawat tersebut bersiap lepas landas tanpa mengindahkan arahan petugas," ujar Bugie, Kamis (11/6/2026).

Beruntungnya, petugas imigrasi segera berkoordinasi dengan otoritas bandara untuk menghentikan penerbangan. GAM pun kembali diperiksa dan tim mendapati bahwa paspor yang dimiliki ialah palsu.

Lihat video: Tak Bisa Kabur Lagi! Riza Chalid Kini Jadi Buronan Interpol Paling Dicari | Sindo Today

"Hasil pemeriksaan lanjutan mengungkap bahwa paspor Brasil atas nama GAM tersebut adalah palsu. Identitas asli pria berusia 55 tahun itu adalah AP, seorang warga negara Australia kelahiran Whyalla, Australia," lanjut Bugie.

Bugie juga menyebut bahwa AP terdeteksi sistem dalam daftar HIT Interpol dengan skor kecocokan 100% sebagai Suspect. AP diduga merupakan buronan yang tengah dicari oleh aparat penegak hukum internasional terkait kasus tindak pidana lintas negara.

Berdasarkan dokumen notice dari Interpol, AP diketahui merupakan tokoh berpengaruh dalam jaringan Transnational Serious Organised Crime (TSOC) dan anggota terkemuka kelompok geng motor.

Menurut Australian Federal Police (AFP) bahwa AP bertanggung jawab atas serangkaian penyelundupan narkotika ilegal ke wilayah Australia dalam skala besar.

"Yang bersangkutan diketahui telah lama menghindari penegak hukum dan diduga berupaya meninggalkan kawasan secara diam-diam menggunakan dokumen perjalanan yang diperoleh secara tidak sah guna melarikan diri ke luar jangkauan hukum dan melanjutkan aktivitas jaringannya dari luar Australia," jelas Bugie.

Merespons temuan tersebut, Kantor Imigrasi Ngurah Rai langsung berkoordinasi dengan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dan Divisi Hubungan Internasional Polri untuk mendalami kasus serta berkomunikasi dengan penegak hukum asing. Secara paralel, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memeriksa pesawat beserta seluruh muatannya.

Karena adanya indikasi keterlibatan subjek dalam jaringan kejahatan transnasional, kerja sama internasional juga dilakukan bersama Drug Enforcement Administration (DEA) Amerika Serikat dan AFP.

"AP resmi diamankan, dikenakan pencegahan dan penangkalan (cekal) seumur hidup dari wilayah Indonesia, dan selanjutnya dideportasi untuk menjalani proses hukum di Australia," tandas Bugie.

BELFAST - Protes anti-imigrasi pecah di Belfast, Irlandia Utara , setelah serangan pisau yang diduga dilakukan oleh seorang pengungsi Sudan membuat negara itu gelisah.

Ratusan pengunjuk rasa, banyak yang menggunakan masker, memblokir jalan dan membakar mobil serta bangunan pada Selasa malam saat warga dievakuasi.

4 Pemicu Kerusuhan di Irlandia Utara, dari Agitator Sayap Kanan Picu hingga Warisan Sejarah

1. Irlandia Utara Dilanda Rasisme, Intimidasi dan Kekerasan

Michelle O’Neill, menteri pertama Irlandia Utara, menggambarkan kerusuhan itu sebagai “kepengecutan yang menjijikkan”. “Rasisme, intimidasi, dan kekerasan adalah salah di mana pun hal itu terjadi,” katanya di X.

Tersangka serangan pisau berusia 30 tahun, yang namanya belum dirilis, didakwa melakukan percobaan pembunuhan, kepemilikan senjata tajam di tempat umum dan membuat ancaman pembunuhan setelah dia berulang kali menyayat kepala dan leher seorang pria berusia 40-an pada hari Senin.

Kepala polisi Irlandia Utara Jon Boutcher mengatakan tersangka tiba di Inggris pada tahun 2023 melalui Paris dan Dublin. Kementerian Dalam Negeri Inggris mengonfirmasi bahwa dia adalah seorang pengungsi Sudan dengan izin tinggal sah yang berlaku hingga tahun 2028.

Kekerasan terbaru ini terjadi ketika ketegangan masih tinggi di seluruh Inggris, dimana partai-partai populis menuduh kebijakan suaka mengizinkan orang-orang berbahaya masuk ke negara tersebut.

Bentrokan dengan kekerasan terjadi pekan lalu di Southampton, Inggris bagian selatan, terkait penanganan polisi atas pembunuhan seorang pelajar kulit putih muda yang ditikam hingga tewas oleh seorang pria Sikh asal Inggris. Pada hari Selasa, puluhan demonstran juga berkumpul di luar sebuah hotel yang menampung para pencari suaka, membawa spanduk bertuliskan “tidak ada rasisme, hanya patriotisme” dan “cukup sudah”.

2. Imigrasi Jadi Isu Hangat

Imigrasi telah menjadi isu hangat di Inggris, dan membantu memicu kebangkitan partai sayap kanan Reformasi Inggris dalam jajak pendapat kota baru-baru ini.

Terjadi kerusuhan anti-imigran di Irlandia Utara tahun lalu di tengah kemarahan atas dugaan pelecehan seksual yang melibatkan dua remaja yang digambarkan berasal dari luar negeri. Lokasi bentrokan terjadi di kota Ballymena, di Irlandia Utara, di mana kelompok pengunjuk rasa menargetkan rumah tempat tinggal para migran.

Inggris juga dilanda kekerasan pada bulan Juli 2024 menyusul pembunuhan tiga gadis kecil yang ditikam di dekat Liverpool oleh seorang putra pengungsi Rwanda asal Inggris berusia 17 tahun – sebuah peristiwa yang pada saat itu menyebabkan kerusuhan, bahkan di Irlandia Utara. Remaja tersebut mengaku bersalah atas tuduhan membunuh gadis-gadis tersebut dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, dengan hukuman minimal 52 tahun.

Pada bulan November tahun lalu, Amnesty International menggambarkan 12 bulan sebelumnya sebagai “tahun kebencian yang memalukan” di Irlandia Utara. Kepolisian mendokumentasikan 2.048 insiden rasis dan 1.280 kejahatan rasial dalam jangka waktu tersebut, salah satu tingkat tertinggi yang tercatat sejak pencatatan dimulai pada tahun 2004.

Empat dari lima insiden kebencian ras dengan tingkat bulanan tertinggi tercatat antara bulan Juni dan September 2025. “Di balik setiap statistik yang mengejutkan, ada orang atau keluarga yang hidup dalam ketakutan,” kata Patrick Corrigan, direktur Amnesty International Irlandia Utara, pada saat itu.

“Namun terlalu banyak politisi yang menyuarakan misinformasi anti-migran yang menjadi latar belakang serangan-serangan ini, dibandingkan berpihak pada para korban kejahatan rasial.”

3. Minoritas Sayap Kanan ciptakan Ketakutan

Michael Kerr, profesor studi konflik di King’s College London, mengatakan meskipun jumlah perusuh yang terlibat relatif kecil, dampaknya berpotensi sangat serius.

“Minoritas sayap kanan yang kecil namun gigih dapat menciptakan ketakutan dengan sangat cepat, terutama ketika mereka menargetkan komunitas kecil, rentan, dan sudah terpapar,” kata Kerr kepada Al Jazeera.

"Hal ini membuat serangan-serangan tersebut semakin meresahkan. Ini bukan merupakan ekspresi dari keluhan demokrasi yang besar; ini adalah intimidasi rasis yang ditujukan kepada orang-orang yang mempunyai kekuasaan yang sangat kecil."

Tokoh-tokoh anti-imigrasi, termasuk pemimpin Partai Reformasi Nigel Farage dan pemimpin Restore Britain Rupert Lowe, telah menuntut rincian tentang status imigrasi penyerang pada hari Senin. Gavin Robinson, pemimpin Partai Persatuan Demokratik, mendesak pihak berwenang untuk mengekang "imigrasi yang tidak terkendali".

Boutcher mengatakan bahwa terduga penyerang tersebut sebelumnya tidak dikenal oleh Kepolisian Irlandia Utara — menunjukkan bahwa ia tidak memiliki riwayat kejahatan besar.

Sementara polisi mendesak orang-orang untuk tidak membagikan video grafis penusukan tersebut, banyak akun media sosial yang terkait dengan apa yang disebut "patriot" membagikan rekaman tersebut, mendesak orang-orang untuk "memprotes imigrasi massal ke komunitas mereka".

Miliarder teknologi Amerika Elon Musk me-retweet sebuah unggahan oleh aktivis anti-imigrasi Tommy Robinson, yang nama aslinya adalah Stephen Yaxley-Lennon, dengan mengatakan: "Hanya dengan memprotes BERULANG KALI dan KERAS akan ada perubahan!!".

Penusukan pekan lalu di Southampton, yang diduga dilakukan oleh seorang anggota komunitas Sikh Inggris, dimanfaatkan oleh Wakil Presiden AS JD Vance, yang menyalahkan "politik kebencian diri dan invasi massal migran" atas kekerasan tersebut. Pejabat pemerintah Inggris mencatat bahwa pelaku di Southampton bukanlah imigran dan menuduh Vance mencoba "mengintervensi demokrasi kita dan berusaha untuk memicu perpecahan di jalanan kita".

Komunitas Sikh sejak itu melaporkan berbagai insiden pelecehan rasial dan verbal, meskipun Mark Nowak, ayah korban yang berduka, memperingatkan agar kematian putranya tidak digunakan untuk menciptakan "perpecahan, kebencian, atau ketegangan lebih lanjut".

Menteri Kehakiman Irlandia Utara Naomi Long pada hari Rabu mengatakan bahwa mereka yang melakukan tindakan kekerasan "memanfaatkan rasa sakit, keprihatinan, dan kemarahan yang tulus" di antara masyarakat dan menyalahkan agitator daring sayap kanan karena memicu ketegangan rasial.

“Ada pihak-pihak yang berniat jahat di Inggris dan di tempat lain yang mungkin sebelumnya kesulitan menemukan Belfast di peta… yang sengaja mendorong orang untuk turun ke jalan,” katanya kepada BBC Breakfast. “Itulah definisi rasisme yang sesungguhnya.”

Kerr, dari King’s College, mengatakan bahwa penguatan materi anti-migran di platform seperti X, telah membantu menciptakan konteks di mana insiden dapat dengan cepat dipolitisasi dan digunakan untuk memicu kemarahan. “Itu tidak berarti setiap peserta secara formal diorganisir oleh sayap kanan ekstrem, tetapi kerangka ideologis jelas dibentuk oleh ekosistem yang lebih luas itu,” katanya.

4. Ada Warisan Konflik Irlandia Utara

Evi Chatzipanagiotidou, seorang dosen antropologi di Queen’s University of Belfast, mengatakan bahwa kekerasan pada hari Selasa juga terkait dengan Konflik Irlandia Utara, sebagaimana konflik sektarian di Irlandia Utara antara tahun 1960-an dan akhir 1990-an dikenal. Perjanjian damai tahun 1998, yang dikenal sebagai Perjanjian Jumat Agung, menghasilkan pakta pemerintahan antara partai-partai terbesar Nasionalis (mereka yang menginginkan Irlandia bersatu) dan Unionis (mereka yang ingin tetap menjadi bagian dari Inggris Raya).

Kerusuhan kekerasan terjadi di daerah-daerah yang telah terdampak oleh kemiskinan ekonomi jangka panjang, pengangguran, dan marginalisasi, kata Chatzipanagiotidou.

“Belum ada hubungan yang terbukti antara kerusuhan tersebut dengan paramiliter [sayap kanan], tetapi para pemuda yang berpartisipasi dalam kerusuhan ini akan menjadi target utama perekrutan kelompok-kelompok tersebut,” kata Chatzipanagiotidou.

“Jadi, proses sejarah dan ideologis lokal bertemu dengan politik sayap kanan global.”

Ia menambahkan bahwa dalam narasi anti-migrasi, perbatasan dengan Irlandia disalahkan sebagai koridor transit bagi para migran, yang kembali memicu ketegangan seputar identitas nasional antara komunitas Katolik dan nasionalis, yang sangat mengidentifikasi diri sebagai orang Irlandia dan mendukung persatuan Irlandia, serta komunitas Protestan dan unionis yang mengidentifikasi diri sebagai orang Inggris dan ingin tetap berada di Inggris.

Kerr, dari King’s College, juga menunjuk pada perpecahan politik dalam eksekutif pembagian kekuasaan sebagai bahaya lebih lanjut. Tanpa persatuan politik, “sayap kanan dapat menggunakan insiden-insiden ini untuk menciptakan perpecahan antara partai, komunitas, dan polisi,” katanya.

“Jika ini berlanjut, ini akan menjadi tantangan besar bagi kepolisian di Irlandia Utara dan dapat memicu kerusuhan yang lebih luas di seluruh Inggris.”

LONDON - Para pengunjuk rasa anti-imigran di kota Belfast di Irlandia Utara membakar kendaraan dan bangunan setelah seorang pria Sudan ditangkap atas serangan pisau yang menyebabkan satu orang terluka parah.

Ratusan pengunjuk rasa, banyak di antaranya bertopeng, berkumpul di beberapa lokasi di seluruh kota pada hari Selasa, membakar sebuah bus dan beberapa mobil.

Sebuah bangunan di dekat pusat kota juga dibakar, dengan warga mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa para pengunjuk rasa menyalakan api di tempat sampah dan kemudian melemparkan bom molotov.

Kerumunan juga berkumpul di Antrim, sekitar 25 km (15 mil) sebelah barat Belfast.

Michelle O’Neill, menteri pertama Irlandia Utara, mengecam protes tersebut dan mendesak agar tetap tenang.

“Sekelompok pria bertopeng membakar rumah keluarga adalah tindakan pengecut yang menjijikkan,” tulisnya di X, dilansir Al Jazeera.

“Rasisme, intimidasi, dan kekerasan adalah salah di mana pun terjadi. Tidak ada alasan dan pembenaran untuk serangan malam ini. Tidak seorang pun ingin melihat ini di jalanan kita dan saya sekali lagi menyerukan ketenangan.”

Tersangka dalam serangan pisau, yang terjadi di Belfast utara pada Senin malam, didakwa pada Selasa malam dengan percobaan pembunuhan, kepemilikan senjata tajam di tempat umum, dan membuat ancaman pembunuhan.

Pria berusia 30 tahun itu, yang namanya belum dirilis, dijadwalkan hadir di pengadilan pada hari Rabu.

Korban, seorang pria berusia 40-an, menderita luka parah di matanya dan luka sayatan di wajah dan punggungnya selama serangan dengan pisau dapur yang ditemukan di tempat kejadian, kata polisi.

“Saya memahami bahwa percobaan pembunuhan tadi malam akan membuat orang merasakan berbagai emosi, dari rasa takut hingga marah,” kata Asisten Kepala Kepolisian Irlandia Utara, Ryan Henderson, dalam konferensi pers, seraya menyatakan kerusuhan tersebut sebagai “insiden kritis”.

“Saya menyerukan ketenangan dan keselamatan seluruh komunitas kita sebagai tanggapan atas hal ini,” katanya.

Rekaman serangan pisau di Belfast utara menunjukkan beberapa anggota masyarakat mencoba melawan penyerang sebelum polisi tiba, dan mereka dipuji oleh para perwira senior karena telah menyelamatkan nyawa pria tersebut.

Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, menyebut serangan itu “mengerikan” dan “menjijikkan” di X. “Saya sama sekali tidak mentolerir adegan kekerasan yang menjijikkan seperti ini di jalanan kita,” katanya.

Kantornya mengatakan bahwa “sudah waktunya untuk tenang”, menambahkan: “Penting bagi polisi untuk memiliki waktu dan ruang untuk menyelidiki dengan tepat.”

Serangan tersebut, yang tidak dianggap sebagai terorisme, terjadi pada saat ketegangan meningkat di Inggris menyusul pembunuhan seorang mahasiswa di Southampton yang diborgol oleh polisi saat ia sekarat akibat luka tusukan setelah pembunuhnya, seorang pria Sikh, secara keliru menuduh serangan tersebut bersifat rasis.

Meskipun korban dan pembunuh yang dihukum sama-sama warga negara Inggris, para pengunjuk rasa pada hari Selasa berdiri di luar sebuah hotel di Southampton yang menampung pencari suaka, sambil memegang papan bertuliskan, “Migrasi Ilegal Menghancurkan Peradaban Kita”.

Sementara itu, serangan di Belfast memicu pertanyaan langsung tentang status imigrasi tersangka, termasuk dari beberapa politisi.

Gavin Robinson, pemimpin Partai Persatuan Demokratik, mendesak pihak berwenang untuk mengekang “imigrasi yang tidak terkendali”, sementara tokoh-tokoh anti-imigrasi, termasuk pemimpin Partai Reformasi Inggris Nigel Farage dan pemimpin Restore Britain Rupert Lowe, menuntut rincian tentang penyerang tersebut.

Kepala Polisi Irlandia Utara Petugas polisi, Jon Boutcher, mengatakan kepada wartawan bahwa tersangka tinggal di Inggris dengan visa lima tahun yang diberikan pada September 2023.

Boutcher mengatakan tersangka diyakini telah melakukan perjalanan dari Sudan ke Paris dan Dublin sebelum mengajukan permohonan suaka di Belfast.

“Tidak ada jejak tersangka ini di basis data keamanan nasional kami, dan dia tidak dikenal oleh Kepolisian Irlandia Utara,” tambahnya.

Para pemimpin partai politik utama Irlandia Utara bersama-sama mengutuk serangan pisau tersebut, menyebutnya "mengerikan" dan mengatakan bahwa "tidak ada tempat di masyarakat kita untuk kebrutalan semacam ini".

Mereka juga menyerukan ketenangan, mengatakan bahwa kerusuhan hanya akan merusak komunitas mereka.

Romli Atmasasmita

Guru Besar Emeritus Universitas Padjadjaran (Unpad)

SUNGGUH mengejutkan peristiwa dua mega korupsi yang terjadi akhir-akhir ini, tentang Badan Gizi Nasional (BGN) dan Surat Izin Menetap Sementara (Kitas) dan Izin Menetap Tetap (Kitap) di Imigrasi dengan nilai miliar sampai triliun rupiah. Kedua kasus korupsi tersebut terjadi di program pemerintah yang strategis dan penting bagi kemajuan kesejahteraan dan ekonomi ekonomi Indonesia.

BGN terkait program pemerintah dalam bidang kesejahteraan dan program Kitas dan Kitap terkait program pemerintah dalam pelayanan publik sekaligus cermin dari pemerintah di hadapan masyarakat internasional. Dua kasus mega korupsi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah mengabaikan sistem pencegahan dan mengutamakan sistem penindakan yang berujung pemenjaraan tetapi tidak efisien dari sisi kemanfaatan sosial.

Namun demikian kita pasti mengharapkan kinerja kejaksaan dan KPK tetap teguh melakukan penindakan dan pencegahan korupsi karena telah dimandatkan di dalam UNCAC 2003 yang telah ditratifikasi UUNomor 7 tahun 2006 sekaligus meningkatkan tugas dan wewenang KPK dan Kejaksaan yang selama ini tidak kenal lelah memenjarakan koruptor.

Selain pencegahan dan penindakan korupsi juga penting dan strategis dilaksanakan penindakan atas perbuatan kolusi dan nepotisme yang telah dikriminalisasi menjadi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 12 tahun dan pidana denda sebanyak-banyaknya satu miliar rupiah. Langkah mana tidak pernah dilaksanakan oleh kejaksaan dan KPK sedangkan tindak pidana kolusi dan tindak pidana nepotisme telah dicantumkan dalam UU Nomor 28 tahun 19999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN.

Yang belum dilaksanakan pemerintah sampai saat ini dalam pemberantasan korupsi adalah pengaturan tentang Pencegahan Korupsi yang merupakan mandat bagi setiap negara peratifikasi UNCAC 2003 dan tindak pidana memperkaya diri sendiri secara tidak sah (illicit enrichment) dan tindak pidana memperdagangkan pengaruh (trading in influence) serta meningkatkan kerjasama internasional khususnya dalam proses pemulihan aset korupsi (Asset Recovery).

Selain sistem pencegahan yang perlu segera ditingkatkan juga sistem pengawasan yang intensif harus segera dievaluasi kembali karena kebocoran anggaran negara dari korupsi yang telah diungkap kejaksaan dan KPK adalah disebabkan lembaga pengawasan internal seperti APIP dan Inspektorat tidak bekerja secara optimal. Jika pun bekerja optimal tidak didukung oleh atasan instansinya sehingga KPK tidak cukup hanya mengandalkan sistem pendidikan anti korupsi dalam keadaan dan masalah korupsi yang telah mencapai titik krusial dan serius saat ini.

Pengamatan terhadap kasus korupsi saat ini hanya bergerak aktif di hilir saja sedangkan kurang aktif di hulu dan sistem reward and punishment tidak dilaksanakan secara tegas dan konsisten. Di sisi lain proses rekruitment aparatur sipil negara termasuk TNI dan Polri tidak transparan dan sistem meritokrasi ditinggalkan dan tergantikan dengan nepotisme dan kolusi bahkan dilatarbelekangi keuntungan finansial.

Pada intinya baik dari aspek kuantitas maupun kualitas korupsi, dapat dikatakan korupsi telah merupakan budaya masyarakat Indonesia dari pekerjaan terendah seperti tukang parkir sampai pada pekerjaan dengan jabatan setingkat Menteri dan pejabat eselon satu selalu terlibat korupsi dan suap.

Bahkan dilakukannya dengan tidak ada rasa malu lagi sebagaimana layaknya bukan kejahatan. Dalam keadaan dan masalah sedemikian dapat dikatakan bahwa korupsi di Indonesia memerlukan kepemimpinan nasional dan daerah yang memberikan contoh dan teladan baik kepada bawahannya dan masyarakat pada umumnya karena dari contoh dan teladan. Baik itulah kepatuhan bawahan pada khususnya sangat diperlukan dan menjadi tuntunan yang bermanfaat bagi institusi yang dipimpinnya.

Masa keadaan darurat korupsi tahun 1960-an telah terlampaui dan masa stabilitas penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN telah dimulai sejak tahun 1999 akan tetapi memasuki era globalisasi ekonomi. Korupsi telah merambah ke sektor swasta di mana korporasi terlibat dalam korupsi karena tidak dipatuhi prinsip bisnis yang baik (good corporate governance) sebagaimana telah diatur dalam Pasal 97 ayat (5) UUNomor 40 tahun 2007 Perseroan Terbatas yang antara lain, direksi dilarang mengambil keputusan tanpa RUPS dan tidak memiliki konflik kepentingan atau membiarkan terjadinya pelanggaran terhadap UU.

Pasca ratifikasi perjanjian OECD kedudukan Indonesia sebagai negara peratifikasi semakin sensitif dan rentan terhadap perhatian masyarakat internasional sehingga bagi Indonesia, dalam keadaan dan masalah korupsi di dalam negeri yang belum rampung-rampung terpaksa harus menghadapi dua front yaitu di dalam negeri dan di luar negeri.

Hal ini akan terjadi dalam lima tahun yang akan datang dan tidak akan pernah surut kecuali Indonesia telah berhasil menurunkan indeks persepsi korupsi (IPK) di bawah 3, di mana saat ini menduduki 3.45. Sementara itu penguatan kelembagaan anti korupsi memerlukan perencanaan yang rapi baik dari aspek sumber daya manusia, infrastruktur maupun dari aspek pembiayaan.

TANGERANG SELATAN - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tangerang mengecek viralnya temuan paspor RI di sekitar Halte BSD, Jalan Letjen Sutopo, Kota Tangerang Selatan, Minggu (7/6/2026). Ketika dilakukan pengecekan di lapangan, tidak ditemukan lagi tumpukan paspor sebagaimana yang terlihat dalam unggahan media sosial.

"Namun, petugas menemukan dua sampul paspor yang kehilangan halaman biodata dan halaman isi serta satu lembar bukti setoran haji," ujar Kepala Kantor Imigrasi Tangerang Hasanin, Selasa (9/6/2026).

Dari hasil penelusuran bukti setoran haji, paspor yang ditemukan telah habis masa berlaku dan telah digunakan untuk pelaksanaan ibadah haji. Pihaknya berkoordinasi dengan Polsek Serpong dan memperoleh informasi bahwa sejumlah paspor yang ditemukan di lokasi telah diamankan petugas keamanan kawasan dan diserahkan kepada pihak kepolisian.

Selanjutnya, Polsek Serpong menyerahkan barang bukti kepada Imigrasi. "Barang bukti yang diterima berupa 129 sampul paspor Republik Indonesia bekas dan satu paspor Republik Indonesia yang telah habis masa berlaku," ucapnya.

Dari hasil pemeriksaan awal, seluruh sampul paspor tersebut tidak lagi memiliki halaman biodata maupun halaman isi. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Haji Tangerang Selatan guna memperoleh informasi dan melakukan pendalaman terkait dokumen yang ditemukan.

"Berdasarkan hasil koordinasi diketahui barang bukti yang diketemukan benar merupakan paspor lama yang sudah tidak berlaku milik jemaah haji yang telah berangkat dan berada dalam tanggung jawab Kantor Wilayah Kementerian Haji Tangsel," ujar Hasanin.

JAKARTA - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang pada Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan investigasi terkait temuan paspor yang diduga milik jemaah haji berserakan di Jalan Letjen Sutopo, dekat Pasar Modern BSD dan Santa Ursula, Kota Tangerang Selatan, Minggu (7/6/2026).

Kepala Kantor Imigrasi Tangerang, Hasanin menyampaikan, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang melalui bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) telah melakukan penelusuran dan pengecekan langsung ke lokasi guna memastikan kebenaran informasi tersebut.

“Berdasarkan hasil pengecekan di lapangan yang dilaksanakan pada hari Minggu, 7 Juni 2026 sekitar pukul 21.00 WIB, petugas tidak menemukan lagi adanya tumpukan paspor sebagaimana yang terlihat pada unggahan media sosial,” kata Hasanin dalam keterangannya, Senin (8/6/2026).

Namun demikian, ia berkata, petugas menemukan 2 (dua) buah sampul paspor yang telah terpisah dari halaman biodata maupun halaman paspornya. “Sehingga terdapat indikasi bahwa sebelumnya memang terdapat sejumlah paspor bekas di lokasi tersebut,” ucapnya.

“Selain itu, petugas juga menemukan beberapa lembar dokumen berupa bukti setoran haji yang diduga memiliki keterkaitan dengan dokumen yang sebelumnya berada di lokasi tersebut,” imbuh Hasanin.

Atas temuan itu, Kantor Imigrasi Tangerang akan melakukan pengecekan nomor paspor pada sistem penerbitan paspor untuk mendapatkan data atau keterangan lebih lanjut perihal pemilik serta penjamin paspor tersebut.

Selain itu, Hasanin berkata, Kantor Imigrasi Tangerang juga melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait guna memastikan peristiwa yang terjadi.

“Melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) serta pendalaman lebih lanjut guna mengidentifikasi pihak yang diduga membuang paspor maupun dokumen terkait,” kat Hasanin.

“Hasil pendalaman tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan langkah pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkasnya.

SEMARANG - Praktik dugaan penipuan daring berkedok cinta atau love scamming di Semarang , Jawa Tengah, berhasil dibongkar Imigrasi. Sebanyak empat Warga Negara Asing (WNA) asal China ditangkap.

Praktik ilegal tersebut dibongkar Kantor Imigrasi Semarang bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjenim) Jawa Tengah berdasarkan operasi pengawasan keimigrasian yang dilaksanakan pada Kamis, 4 Juni 2026 pukul 23.30 WIB di Kawasan Puri Anjasmoro, Semarang Barat.

Sebelum penangkapan, dilakukan langkah intelijen keimigrasian secara intensif selama dua minggu oleh Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Kantor Imigrasi Semarang.

Banyak: Mengenal Bahaya Love Scamming, Modus Penipuan Online Berkedok Cinta

Data Imigrasi, empat Warga Negara China yang ditangkap berinisial HJ (40), HK (44), HY (44), dan TW (37). Selain itu, dua Warga Negara Indonesia berinisial DS (26) dan E (26) turut diamankan untuk dimintai keterangan guna mendalami peran dan keterlibatan mereka dalam aktivitas yang ditemukan di lokasi.

Dari hasil penggeledahan dan pemeriksaan awal, petugas menemukan sejumlah barang bukti elektronik dalam jumlah besar yang diduga digunakan untuk mendukung aktivitas penipuan daring.

Barang bukti yang berhasil diamankan antara lain 604 unit telepon genggam berbagai merek, 11 unit laptop, 10 unit komputer all-in-one (AIO), 1 unit printer, 1 unit hard disk, 1 unit proyektor, 1 perangkat wireless portable, ratusan kartu SIM, tiga paspor Republik Rakyat China, serta sejumlah dokumen lainnya yang saat ini sedang dianalisis lebih lanjut.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, para warga negara asing tersebut diduga menjalankan aktivitas love scamming dengan memanfaatkan berbagai platform komunikasi digital," kata Kepala Kantor Imigrasi Semarang Ari Widodo dalam keterangan tertulisnya, Minggu (7/6/2026).

Modus yang digunakan yaitu membangun hubungan emosional dengan calon korban melalui identitas dan profil palsu, kemudian memanfaatkan kepercayaan yang telah terbangun untuk memperoleh keuntungan finansial.

Dari hasil pendalaman awal, diketahui bahwa korban maupun target yang disasar berada di luar wilayah Indonesia. "Kami akan memastikan setiap dugaan pelanggaran keimigrasian diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku," ujarnya.

Saat ini seluruh warga negara asing yang diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif oleh petugas. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, para WNA tersebut diduga melanggar ketentuan Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terkait penyalahgunaan izin tinggal.

Selain itu, terhadap salah satu WNA yang tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku, petugas juga mendalami kemungkinan penerapan ketentuan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

TANGERANG SELATAN - Warga Negara Asing (WNA) asal Vietnam berinisial TAT di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan (Tangsel) dideportasi ke negaranya oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan. Sebab, TAT kedapatan melakukan praktik sebagai dokter gigi menggunakan fasilitas Izin Tinggal Kunjungan (ITK).

"Tindakan ini merupakan bentuk komitmen kami dalam menegakkan hukum keimigrasian dan memastikan setiap warga negara asing mematuhi ketentuan yang berlaku selama berada di wilayah Indonesia," ujar Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan Winarko, Sabtu (6/6/2026).

Dia menambahkan, selain tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi terhadap TAT, pihaknya juga memasukkan nama TAT ke dalam daftar penangkalan. Deportasi terhadap TAT dilaksanakan pada Jumat, 5 Juni 2026 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Vietnam setelah Kantor Imigrasi berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Dia menerangkan, penindakan dilakukan dalam rangka pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah Indonesia, khususnya di wilayah Jakarta Selatan. Langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan dalam menjaga ketertiban umum, keamanan nasional, serta menegakkan hukum keimigrasian secara profesional dan terukur.

"Berdasarkan informasi yang diperoleh, TAT tinggal di Indonesia menggunakan fasilitas Izin Tinggal Kunjungan. Namun, dalam pengawasan yang dilakukan petugas, dia diduga menyalahgunakan izin tinggal dengan melakukan praktik sebagai dokter gigi di sebuah klinik yang berlokasi di kawasan Ciputat," tuturnya.

Dia mengungkapkan, saat tim pengawasan dan penindakan keimigrasian melakukan pemeriksaan di lokasi, TAT sempat mengaku sebagai pasien yang akan menjalani perawatan di klinik tersebut. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dan pengumpulan fakta oleh petugas, TAT diketahui merupakan tenaga medis yang bekerja dan memberikan pelayanan di klinik tersebut.

"Petugas kemudian membawa TAT ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan dia secara sengaja menggunakan izin tinggal yang diperoleh untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian izin tersebut," katanya.

JAKARTA - Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim dan 7 orang lainnya ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA). Mereka langsung ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis (4/6/2026).

Usai Silmy Karim menjadi tersangka KPK, kursi Wamen Imipas dibiarkan kosong. Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan tidak ada rencana dalam waktu dekat untuk mengisi kursi Wamen Imipas usai Silmy Karim ditahan KPK.

"Untuk sementara belum ada rencana pengisian dari jabatan yang ditinggalkan," kata Prasetyo Hadi ditemui di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/6/2026).



Terlebih, posisinya juga merupakan wakil menteri. Sehingga, belum ada urgensi yang mengharuskan Presiden Prabowo Subianto segera mencari penggantinya.

"Artinya kegiatan atau tugas kementerian tersebut yang dijalankan oleh menterinya masih dapat berjalan dengan apa namanya normal gitu," ujarnya.

Kendati demikian, Istana tetap akan mencermati perkembangan ke depan, khususnya terkait dengan kerja-kerja di kementerian tersebut. Jika memang dibutuhkan adanya posisi wamen, tentu hal itu akan dipertimbangkan.

"Nanti kita lihat kalau memang kebutuhan kita hitung, kita harus melakukan perkuatan dengan menunjuk wakil menteri ya itu nanti kita lihat setelah kita evaluasi. Saya rasa masih nggak ada masalah," pungkasnya.