Mexico City (ANTARA) - Duta Besar RI untuk Republik Meksiko Serikat merangkap Belize, Republik El Salvador, dan Republik Guatemala, Toferry Primanda Soetikno mengatakan, hubungan perekonomian antara Republik Indonesia dan Republik Meksiko Serikat memiliki potensi sangat besar untuk terus ditingkatkan.

“Saat ini nilai hubungan perdagangan kedua negara mencapai 4,6 miliar dolar AS dan Indonesia surplus sebesar 2,8 miliar dolar AS,” kata Toferry Primanda Soetikno di Mexico City, Jumat waktu setempat.

Meski angka tersebut relatif besar, lanjut Toferry, tetapi potensinya bisa jauh lebih besar dari itu.

“Saat ini Meksiko sedang bernegosiasi perdagangan dengan Amerika Serikat dan Juli 2026 nanti sudah ada keputusan,” kata Dubes yang mulai bertugas di Meksiko sejak tujuh bulan lalu.

Dia berharap hasil perundingan tersebut bisa berdampak positif positif bagi Indonesia dengan peluang pasar lebih besar.

Selain itu, menurut Toferry, adanya hubungan perdagangan bebas antara Meksiko dan Kanada juga menjadi peluang bagi Indonesia untuk bisa memasarkan produk-produknya lebih luas.

“Jadi Meksiko ini bisa menjadi pintu gerbang perdagangan produk-produk Indonesia ke negara-negara di kawasan Amerika utara, Amerika tengah, maupun Amerika selatan,” kata Toferry.

Di samping itu, adanya disrupsi hubungan ekonomi antarnegara di dunia akibat situasi geopolitik menjadi situasi menguntungkan bagi peluang produk Indonesia.

Akibat situasi geopolitik yang berdampak pada negara tertentu, kata Toferry, banyak dari pebisnis Meksiko mencari alternatif suplier-suplier baru. Ini juga menjadi salah satu peluang lain bagi Indonesia.

Beberapa komoditas, seperti kayu, barang plastik, hingga alat kesehatan merupakan yang banyak diminta oleh pasar Meksiko.

Selain itu, Meksiko menjadi pasar nomor tiga dari ekspor mobil-mobil produksi Indonesia. “Saat ini beberapa produk-produk mobil yang familiar di Indonesia jamak kita temui di jalanan Meksiko ini,” kata Toferry.

Tak hanya itu, pariwisata Indonesia juga memiliki peluang besar untuk meraih pasar wisatawan Meksiko yang besar. “Banyak dari warga Meksiko biasa berlibur ke Eropa dan ingin mencari pengalaman baru di tempat lain,” kata dia.

Menurut Toferry, masyarakat Meksiko yang sangat menyukai kebudayaan menjadi peluang bagi Indonesia yang memiliki kekayaan budaya di sejumlah wilayahnya.

Oleh karena itu, Kedubes RI di Meksiko ini terus berupaya mempromosikan hal tersebut. Beberapa di antaranya adalah menggelar acara Festival Indonesia, membuka Pusat Kebudayaan Indonesia di kompleks Kedubes, hingga mengikuti acara-acara promosi yang digelar di Meksiko.

Pewarta: Aditya Pradana Putra
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto menghadiri Forum Bisnis Jepang-Indonesia bersama sejumlah anggota Kabinet Merah Putih serta pengusaha asal Indonesia, dengan 10 kesepakatan antar bisnis berhasil disepakati dalam forum itu dengan nilai mencapai 22,6 miliar dolar AS.

"Usai menemui Kaisar Naruhito, Presiden melanjutkan rangkaian kunjungan kenegaraan di Jepang dengan menghadiri Japan-Indonesia Business Forum bersama anggota Kabinet Merah Putih serta para pengusaha dari Indonesia," kata Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Angga Raka Prabowo saat dihubungi di Jakarta pada Senin.

"Dalam forum tersebut, sebanyak sepuluh kesepakatan kerja sama business-to-business dengan nilai mencapai USD 22,6 miliar berhasil disepakati," tambahnya.

Dia menyebut kerja sama tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat hubungan ekonomi Indonesia dan Jepang.

Tidak hanya itu, dengan kesepakatan tersebut maka dapat membuka peluang kolaborasi yang lebih luas di berbagai sektor prioritas. Termasuk untuk peluang di sektor industri, energi dan pengembangan teknologi.

Sebelumnya, Presiden juga melakukan kunjungan kehormatan kepada Kaisar Jepang Naruhito di Istana Kekaisaran Jepang, Tokyo, Senin, untuk mempererat hubungan persahabatan kedua negara.

Menurut keterangan resmi, dalam kesempatan itu selain membahas agenda formal kenegaraan, pembicaraan tersebut juga diwarnai dengan pertukaran cerita-cerita ringan yang mencerminkan kedekatan personal antara Presiden RI dan Kaisar Jepang.

Dalam kesempatan itu Presiden Prabowo juga melakukan pertemuan terpisah dengan Putra Mahkota Jepang Fumihito yang merupakan adik dari Kaisar. Pertemuan itu semakin memperkuat hubungan emosional serta persahabatan antara Indonesia dan Jepang hingga ke tingkat keluarga kekaisaran.

​Usai sesi pertemuan formal, Presiden Prabowo bersama Kaisar Naruhito dan Putra Mahkota Fumihito menghadiri jamuan santap siang kenegaraan.

Agenda makan siang tersebut diselenggarakan di Rensui North, salah satu bagian dari kompleks Imperial Palace. ​Suasana jamuan berlangsung cair dengan pemandangan taman khas Jepang yang tertata tepat di hadapan kedua pemimpin.

Presiden Prabowo juga sempat mengungkapkan kekagumannya terhadap keindahan suasana taman tersebut seraya berbincang santai dengan Kaisar Naruhito sepanjang acara berlangsung.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta, CNBC Indonesia - Raksasa otomotif Jepang Toyota Motor Corporation resmi mengumumkan investasi tambahan senilai US$10 miliar atau sekitar Rp167 triliun di Amerika Serikat (AS) dalam 5 tahun ke depan. Pengumuman ini sekaligus mengonfirmasi pernyataan sebelumnya dari Presiden AS Donald Trump yang sempat menimbulkan kebingungan di kalangan industri.

Langkah Toyota ini menandai dorongan besar untuk memperkuat kehadirannya di pasar otomotif terbesar di dunia, sekaligus menegaskan komitmennya terhadap transformasi kendaraan listrik.

"Investasi tambahan sebesar US$10 miliar ini akan membawa total investasi Toyota di Amerika Serikat menjadi hampir US$60 miliar sejak memulai operasinya di sana hampir 70 tahun lalu," kata perusahaan itu dalam pernyataannya, dilansir AFP, Kamis (13/11/2025).

Pengumuman ini bertepatan dengan pembukaan pabrik pertama Toyota di Amerika Serikat yang memproduksi baterai lithium-ion untuk mobil listrik dan hibrida. Fasilitas di North Carolina tersebut merupakan pabrik ke-11 Toyota di AS, dengan nilai investasi hampir US$14 miliar dan menciptakan hingga 5.100 lapangan kerja baru.

Sebelumnya, Trump sempat menyebut pada Oktober lalu bahwa CEO Toyota, Akio Toyoda, telah menyampaikan rencana investasi besar itu kepadanya saat keduanya bertemu di Tokyo.

"Mereka akan mengeluarkan US$10 miliar. Mereka akan membangun pabrik mobil baru, di sejumlah negara bagian," kata Trump.

Namun, pernyataan tersebut sempat diragukan oleh manajemen Toyota. Kepala keuangan perusahaan, Kenta Kon, mengatakan pekan lalu bahwa sulit mengonfirmasi keakuratan angka yang disampaikan Trump.

Pernyataan resmi pada Kamis akhirnya memperjelas arah investasi tersebut dan menegaskan sinyal positif hubungan ekonomi kedua negara.

Investasi baru ini juga datang setelah kesepakatan ekonomi bilateral yang diumumkan pada Juli lalu. Sebagai imbalan atas penurunan tarif impor kendaraan Jepang menjadi 15% dari ancaman tarif 25%-27,5%, Tokyo setuju untuk menanamkan investasi senilai US$550 miliar di perekonomian Amerika Serikat.

Pemerintahan Trump juga telah menekan produsen mobil Jepang agar meningkatkan ekspor kendaraan yang diproduksi di AS ke pasar Jepang. Toyota menyatakan bersedia melakukannya apabila standar sertifikasi kendaraan Jepang dan AS dapat diselaraskan.

"Upaya sedang dilakukan untuk menyelaraskan standar sertifikasi antara Jepang dan Amerika Serikat. Jika hal ini berhasil, kami akan mempertimbangkannya," kata Hiroyuki Ueda, Kepala Urusan Publik Toyota, dalam ajang Tokyo Mobility Show.

Menurut laporan Bloomberg yang dikutip AFP, sekitar setengah dari kendaraan Toyota yang dijual di AS tahun lalu merupakan impor, sebagian besar berasal dari Kanada dan Meksiko, sementara sekitar 281.000 unit diimpor langsung dari Jepang.

Meski menghadapi tekanan tarif dan tantangan pasar, Toyota menunjukkan kinerja yang kuat. Perusahaan baru-baru ini menaikkan proyeksi pendapatan operasional dan laba bersih untuk tahun fiskal berjalan, "meskipun ada dampak tarif AS," kata pernyataan perusahaan.

kemitraan Indonesia–Belanda dapat dipahami sebagai bentuk ketergantungan yang saling menguntungkan, asalkan dikelola dengan transparansi, aturan main yang jelas, serta prinsip kesetaraan

Jakarta (ANTARA) - Pertemuan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, dengan Menteri Luar Negeri Belanda, David van Weel, dan pengumuman Rencana Aksi 2026–2029, pada Kamis (9/10), bukan hanya soal protokol diplomatik.

Peristiwa itu adalah tanda bahwa hubungan antara dua negara yang pernah bertaut melalui sejarah panjang ini, sedang diarahkan pada agenda masa depan, yang berfokus pada ekonomi hijau, investasi berkelanjutan, dan perdagangan yang adil.

Saat ini, dunia tengah bergerak ke arah ekonomi hijau. Model pembangunan lama yang bergantung pada eksploitasi sumber daya mulai ditinggalkan. Negara-negara berlomba menyesuaikan diri dengan standar keberlanjutan yang menjadi prasyarat baru dalam perdagangan global.

Bagi Indonesia, tantangan utamanya adalah mentransformasi struktur ekonomi yang masih bertumpu pada komoditas menjadi ekonomi berbasis nilai tambah. Dalam hal ini, kemitraan dengan Belanda dan Uni Eropa dapat menjadi katalis bila dirancang secara seimbang dan adil.

Belanda dikenal unggul dalam pengelolaan air, pertanian presisi, dan ekonomi sirkular. Pengalaman dan teknologi Negeri Kincir tersebut bisa menjadi sumber pembelajaran berharga bagi Indonesia, sepanjang proses transfernya tidak bersifat top-down, tetapi berlangsung melalui kolaborasi yang saling menguntungkan.

Kerja sama semacam itu dapat menghadirkan tiga keuntungan utama, yakni akses terhadap teknologi ramah lingkungan, modal berkelanjutan, dan peluang integrasi dalam rantai nilai global. Ketiganya akan mempercepat adopsi teknologi hijau di berbagai sektor strategis Indonesia.

Meski demikian, setiap peluang selalu hadir bersama risiko. Salah satu risiko terbesar adalah potensi ketergantungan pada standar dan pasar luar negeri yang belum tentu sesuai dengan kapasitas domestik, terutama bagi usaha kecil dan menengah.

Risiko lain muncul pada harmonisasi regulasi. Bila penyesuaian dilakukan terburu-buru tanpa dukungan kapasitas, Indonesia bisa terjebak dalam posisi reaktif, hanya mengikuti standar eksternal tanpa memiliki ruang negosiasi yang memadai.

Karena itu, Rencana Aksi 2026–2029 sebaiknya tidak sekadar menjadi daftar proyek kerja sama, tetapi peta jalan yang realistis, bertahap, dan inklusif. Ia harus menjawab persoalan ketimpangan kapasitas antar-sektor serta menyiapkan mekanisme pembelajaran konkret bagi pelaku lokal, agar transfer teknologi benar-benar menghasilkan peningkatan kompetensi dan daya saing nasional. Prinsipnya, kolaborasi harus mampu memperkuat kapasitas domestik.

Untuk memahami dinamika hubungan semacam ini, teori complex interdependence yang dikemukakan Robert Keohane dan Joseph Nye dapat dijadikan rujukan. Teori ini menegaskan bahwa hubungan antarnegara modern tidak lagi didominasi oleh kekuatan militer atau politik, melainkan oleh jejaring kepentingan ekonomi, sosial, dan teknologi yang saling terkait. Dalam kerangka ini, diplomasi tidak bersifat hierarkis, tetapi interaktif dan berbasis kepentingan bersama.

Melalui kacamata teori tersebut, kemitraan Indonesia–Belanda dapat dipahami sebagai bentuk ketergantungan yang saling menguntungkan, asalkan dikelola dengan transparansi, aturan main yang jelas, serta prinsip kesetaraan. Dalam kondisi seperti ini, kerja sama tidak akan menimbulkan dominasi salah satu pihak, melainkan membangun ruang inovasi bersama yang mampu mempercepat transisi menuju ekonomi hijau di kedua negara.

Dalam konteks yang lebih luas, kemitraan Indonesia–Belanda sejatinya merupakan bagian dari kerangka besar hubungan ekonomi Indonesia–Uni Eropa melalui perjanjian IEU-CEPA. Karena itu, implementasi IEU-CEPA dan Rencana Aksi bilateral perlu melibatkan berbagai aktor, mulai dari pemerintah, swasta, akademisi, hingga masyarakat sipil.

Diplomasi ekonomi pada era interdependensi kompleks tidak bisa lagi dijalankan secara eksklusif oleh pejabat negara semata. Keberhasilan kerja sama kini ditentukan oleh sejauh mana seluruh pemangku kepentingan mampu berkolaborasi dalam mewujudkan pembangunan hijau yang adil, setara, dan berkelanjutan.

Pendekatan lebih berkelanjutan

Salah satu sektor yang menjanjikan untuk dikolaborasikan adalah pengelolaan lahan dan restorasi ekosistem gambut. Dengan pengalaman panjang dalam manajemen air, Belanda dapat menjadi mitra strategis bagi Indonesia dalam mengembangkan tata kelola lingkungan yang lebih berkelanjutan.

Di sektor ekonomi sirkular, peluang kerja sama antara Indonesia dan Belanda juga sangat besar. Kolaborasi dapat difokuskan pada pengurangan limbah plastik, desain produk yang mudah didaur ulang, serta pengembangan sistem pengumpulan dan pengolahan limbah yang lebih efisien.

Keberhasilan inisiatif di kedua sektor tersebut tentu bergantung pada dukungan pembiayaan yang memadai. Transisi hijau memerlukan pendanaan yang cerdas --melalui skema pembiayaan campuran yang menggabungkan dana publik, investasi swasta, dan mekanisme blended finance-- agar risiko proyek dapat ditekan tanpa membebani fiskal negara.

Akan tetapi, pembiayaan saja tidak cukup. Transisi ini juga memerlukan kebijakan domestik yang kuat berupa reformasi birokrasi, insentif fiskal untuk energi bersih, serta kepastian hukum bagi investor hijau.

Di sisi lain, standar keberlanjutan global menuntut sistem sertifikasi dan pelacakan yang transparan. Tanpa dukungan teknis, kewajiban ini bisa menjadi beban bagi eksportir kecil. Karena itu, capacity building perlu menjadi prioritas utama.

Pelatihan, riset bersama, dan dukungan terhadap laboratorium uji di dalam negeri harus dikembangkan agar pelaku usaha Indonesia dapat memenuhi standar internasional tanpa kehilangan daya saing. Kerja sama riset dan inovasi antara universitas Indonesia dan universitas Belanda juga penting. Fokusnya bisa diarahkan pada teknologi tropis, energi terbarukan, dan pertanian berketahanan iklim.

Di balik aspek ekonomi, dimensi sosial tak boleh dikesampingkan. Transisi hijau akan berhasil hanya jika masyarakat lokal turut merasakan manfaatnya. Inklusi sosial harus menjadi prinsip dalam setiap proyek kerja sama.

Masyarakat harus dilibatkan sejak tahap perencanaan hingga ke level implementasi. Dengan begitu, kepercayaan publik terhadap kemitraan internasional akan meningkat dan resistensi sosial dapat diminimalisasi.

Tidak dapat berdiri sendiri

Di tingkat geopolitik, hubungan Indonesia–Belanda tidak dapat berdiri sendiri. Kerja sama ekonomi hijau dengan Belanda harus diposisikan dalam strategi besar Indonesia untuk menjaga keseimbangan di tengah rivalitas kekuatan besar seperti Tiongkok dan Amerika Serikat.

Dewasa ini, isu keberlanjutan tidak lagi sekadar agenda lingkungan, tetapi juga arena pengaruh ekonomi dan teknologi. Karena itu, diversifikasi mitra -- baik dengan negara-negara ASEAN maupun kekuatan global lain -- menjadi kunci menjaga kemandirian strategis dan ruang negosiasi Indonesia di masa depan.

Dalam konteks itu, diplomasi ekonomi Indonesia harus bersifat proaktif. Pemerintah perlu menetapkan batas tegas untuk isu yang menyangkut kedaulatan sumber daya, sambil tetap membuka ruang bagi investasi yang mendukung pembangunan jangka panjang.

Pendekatan strategis tersebut perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan yang operasional dan terukur. Maka, Rencana Aksi 2026–2029 sudah seyogianya dilengkapi dengan indikator kinerja yang jelas, seperti jumlah proyek hijau yang terealisasi, tingkat penyerapan tenaga kerja, serta pengurangan emisi karbon. Tanpa ukuran yang konkret, komitmen akan mudah kehilangan arah.

Akuntabilitas publik harus pula dijaga melalui mekanisme pemantauan independen. Keterlibatan akademisi dan lembaga swadaya masyarakat dapat memastikan bahwa kerja sama ini benar-benar membawa manfaat, bukan sekadar menyangkut citra diplomatik. Transparansi semacam ini akan memperkuat legitimasi kebijakan dan memperdalam kepercayaan publik terhadap arah diplomasi ekonomi Indonesia.

Di sisi domestik, pemerintah perlu menyiapkan instrumen pendukung seperti digitalisasi sistem informasi lingkungan dan platform perdagangan karbon yang transparan agar pelaksanaan kerja sama ekonomi hijau nasional tetap sejalan dengan komitmen Indonesia dalam IEU-CEPA.

Sebagai langkah awal, proyek percontohan di bidang restorasi gambut, pelabuhan hijau, atau pertanian berkelanjutan bisa menjadi laboratorium kebijakan. Keberhasilan proyek semacam itu akan memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan lanjutan.

Pada akhirnya, masa depan hubungan Indonesia–Belanda di era ekonomi hijau akan ditentukan oleh pilihan model pembangunan yang diambil, yakni melanjutkan pola ekonomi lama yang eksploitatif, atau bertransformasi menuju ekonomi hijau yang berkeadilan dan berdaya tahan terhadap krisis iklim.

Dengan pengelolaan yang transparan, inklusif, dan berkeadilan, kemitraan hijau antara Indonesia dan Belanda bisa menjadi simbol kedewasaan diplomasi menuju masa depan yang lebih setara dan berkelanjutan.

*) Djoko Subinarto, kolumnis, alumnus Departemen Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran

Copyright © ANTARA 2025