Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) resmi menggabung seluruh hotel badan usaha milik negara (BUMN) dan akan dioperasikan di bawah InJourney, sebagai bagian dari langkah transformasi BUMN.

"Penyatuan seluruh hotel BUMN di bawah payung InJourney adalah lompatan besar dalam menata ulang dan memperkuat nilai aset hospitality kita agar lebih berdaya saing,” ujar Kepala BP BUMN dan COO Danantara Dony Oskaria dalam pernyataannya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Jumat.

Sebanyak 45 hotel yang tersebar di beberapa BUMN telah melakukan penandatanganan Conditional Sale and Purchase Agreement (CSPA) pada Jumat (26/6) sebagai bagian dari penyatuan aset hotel di bawah payung InJourney.

Penandatanganan CSPA oleh 45 hotel ini, tutur Dony melanjutkan, merupakan bagian dari transformasi BUMN di sektor hospitality.

Dony menambahkan, skema CSPA ini memastikan bahwa proses konsolidasi aset berjalan dengan cermat dan mengedepankan tata kelola yang baik.

“Momentum positif ini akan terus kita jaga, dan kami memproyeksikan adanya penambahan penandatanganan dari beberapa hotel lainnya pada awal pekan depan. Ini adalah langkah konkret menuju optimalisasi nilai aset dan struktur manajemen yang lebih tangguh,” ucap Dony.

Ia memproyeksikan akan ada 120 hotel BUMN yang digabung untuk dikelola oleh InJourney. Dengan demikian, Dony menyampaikan InJourney akan menjadi operator hotel kedua terbesar di Indonesia.

“Dengan terkonsolidasinya seluruh hotel BUMN menjadi fondasi yang solid untuk melakukan value creation. Transformasi ini pada akhirnya akan menciptakan portofolio industri pariwisata yang lebih efisien, kompetitif, dan terintegrasi,” kata Dony.

Diwartakan sebelumnya, Dony mengungkapkan siap mencari mitra investor strategis di sektor perhotelan setelah melakukan proses konsolidasi setidaknya 100 hotel badan usaha milik negara (BUMN).

Lebih lanjut, ia mengatakan konsolidasi seluruh aset tersebut disatukan ke PT Hotel Indonesia Natour atau Injourney Hospitality.

Setelah konsolidasi tuntas, Dony mengatakan Danantara siap untuk membuka kemitraan strategis bagi investor melalui sejumlah skema kerja sama.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kejaksaan Negeri Jakarta Utara mengeksekusi terpidana Razman Arif Nasution ke Lapas Kelas I Cipinang dalam kasus pencemaran nama baik Hotman Paris Hutapea. Razman akan menjalani vonis 1,5 tahun penjara dalam kasus tersebut.

Berdasarkan foto yang diterima, terlihat Razman Nasution mengenakan kemeja abu-abu, peci dan sarung biru saat dijebloskan ke Lapas Kelas I Cipinang pada Kamis, 25 Juni 2026. Terlihat Razman didampingi sejumlah petugas kejaksaan.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta, Dapot Dariarma menjelaskan, eksekusi dipimpin Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Anggara Hendra Setya Ali didampingi Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Wahyu Oktaviandi.

Dapot menyebutkan, pelaksanaan eksekusi merupakan bentuk pelaksanaan tugas Kejaksaan sebagai eksekutor putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

"Seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap mengedepankan profesionalisme, kepastian hukum, serta koordinasi yang baik antarinstansi sehingga proses eksekusi dapat berjalan aman, tertib, dan kondusif," kata Dapot, Jumat (26/6/2026).

Dapot menambahkan, eksekusi ini menegaskan komitmen Kejaksaan dalam menjalankan putusan pengadilan yang telah inkrah sekaligus memastikan kepastian hukum berjalan sebagaimana mestinya.

Lihat video: DESAKAN KERAS: Hotman Paris: Razman Nasution Harus Dipenjara, Jangan Ditunda Lagi!

Sebagai informasi, perseteruan antara dua pengacara kondang ini berawal pada 2022. Saat itu, Hotman Paris dilaporkan mantan asisten pribadinya Iqlima Kim atas tuduhan pelecehan seksual.

Dalam laporan itu, Iqlima juga menunjuk Razman Arif Nasution sebagai kuasa hukumnya. Tak terima dengan laporan itu, Hotman justru melaporkan balik Razman dan Iqlima atas dugaan pencemaran nama baik.

Belakangan Iqlima justru membantah dirinya pernah menuding Hotman melakukan pelecehan seksual. Iqlima juga mencabut Razman dari kuasa hukumnya.

Laporan pencemaran nama baik dengan terlapor Razman pun kembali berlanjut. Hasilnya dalam gelar perkara 20 Maret 2023 Razman pun ditetapkan tersangka. Perkara itu selanjutnya diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Majelis hakim meyakini Razman bersalah atas tindak pidana pencemaran nama baik dan menjatuhkan hukuman 1,5 tahun penjara.

Hakim menyatakan Razman terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam UU ITE Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Razman juga dihukum membayar denda sebesar Rp200 juta. Apabila denda itu tidak dibayarkan maka diganti hukuman pidana kurungan selama 4 bulan penjara.

JAKARTA - Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Utara melakukan eksekusi terhadap Razman Arif Nasution, terpidana kasus pencemaran nama baik Hotman Paris Hutapea. Razman menjalani masa tahanan di lembaga permasyarakat (Lapas) Kelas I Cipinang, Jakarta.

Hal itu dibenarkan oleh Kepala Lapas Kelas I Cipinang, Syarpani yang menyatakan Razman dieksekusi ke Lapas pada Kamis (25/6) kemarin sekitar pukul 16.20 WIB.

“Bahwa benar telah dilaksanakan penerimaan 1 orang Eksekusi dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara atas nama Dr. H. Razman Arif Nasution,” kata Syarpani saat dikonfirmasi, Jumat (26/6/2026).

Adapun pengacara Hotman Paris Hutapea mengaku mendapatkan informasi bahwa Razman Nasution telah resmi ditahan di Rutan Cipinang sejak Kamis (25/6/2026) kemarin.

Hal ini disampaikan Hotman melalui Instagram pribadinya @hotmanparisofficial. dalam video tersebut, Hotman mengklaim mendapatkan informasi terkait penahanan Razman dari sumber terpercaya.

“Pengumuman resmi, akhirnya si Botak, Rasman Nasution sudah resmi dikerangkeng oleh Kejaksaan. Mulai hari ini, hari Kamis, sudah sah dimasukkan ke penjara di Cipinang. Saya sudah bicara langsung dengan sumber yang sah,” ujar Hotman.

Hotman menyampaikan bahwa penahanan Razman terkait dengan putusan Mahkamah Agung (MA) yang menjatuhkan hukuman penjara selama 18 bulan kepada Razman.

Batam (ANTARA) - PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) berhasil menyelesaikan pekerjaan hot tap pada proyek pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS) Pemping yang akan menghubungkan pasokan gas bumi Natuna untuk kebutuhan domestik Batam, Kepulauan Riau.

Direktur Utama PLN Energi Primer Indonesia Rakhmad Dewanto mengatakan penyelesaian hot tap menjadi pencapaian penting yang menunjukkan kesiapan proyek memasuki tahap akhir sebelum pengaliran gas.

"Puji syukur ke hadirat Tuhan YME, pelaksanaan hot tap, yang merupakan tonggak sejarah yang paling penting dari proyek WNTS-Pemping, telah berjalan dengan lancar. Keberhasilan ini menunjukkan PLN EPI mampu menjalankan mandat dari Menteri ESDM untuk membangun dan mengoperasikan pipa WNTS-Pemping dalam rangka memastikan pasokan gas yang andal, efisien, dan berkelanjutan khususnya untuk sistem kelistrikan di Sumatera dan Batam,” katanya dalam keterangan resmi yang diterima di Batam, Kamis.

Sebagai informasi, proses hot tap merupakan teknik penyambungan pipa baru ke jaringan pipa utama yang tetap beroperasi tanpa menghentikan aliran gas dengan laju alir sekitar 300 juta kaki per hari dan bertekanan 1.096 psi di kedalaman laut 29 meter tanpa menimbulkan kebocoran.

Rakhmad turut menjelaskan gas bumi Natuna yang sebelumnya hanya dimanfaatkan untuk pasar ekspor akan mulai dialirkan untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri, khususnya mendukung sistem kelistrikan di Sumatera dan Batam.

“Capaian ini juga mencerminkan kesiapan teknis proyek serta sinergi yang kuat antar pemangku kepentingan dalam mewujudkan infrastruktur energi strategis nasional," ujar Rakhmad.

Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menyampaikan pekan depan akan dimulai untuk comissioning gas, yakni proses pengujian dan verifikasi awal pada sistem perpipaan gas.

“Saat ini tim SKK Migas sedang menyiapkan gas untuk commissioning, agar gas dari Natuna untuk pertama kalinya dapat mengalir ke Republik Indonesia, yang sudah ditunggu-tunggu sejak bertahun-tahun lamanya,” kata dia.

Hadirnya pasokan gas Natuna akan memperkuat pasokan energi primer bagi pembangkit PLN di Sumatera dan Batam, khususnya Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Tanjung Uncang berkapasitas 135,29 MegaWatt (MW) dan PLTGU IPP Tanjung Uncang milik PT Energi Listrik Batam (ELB) berkapasitas 109,4 MW.

PLN EPI juga telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Gas dengan West Natuna Exploration Limited (WNEL) untuk pasokan gas sampai dengan 111 juta kaki kubik gas per hari untuk periode 2027-2037.

Selain meningkatkan keandalan sistem kelistrikan, pemanfaatan gas bumi juga akan mengurangi risiko penggunaan bahan bakar minyak, sekaligus mendukung keandalan kelistrikan dan mendukung upaya penurunan emisi.

"Selain pasokan gas dari WNEL, PLN EPI mengharapkan adanya pasokan gas tambahan untuk meningkatkan keandalan pasokan energi primer bagi pembangkit PLN dan PLN Batam. Selain lebih efisien dan bersumber dalam negeri, penggunaan gas juga lebih bersih dibandingkan BBM," ujar Rakhmad.

Menurutnya, pipa WNTS-Pemping juga akan memperkuat daya saing Batam sebagai salah satu pusat industri, logistik, dan investasi nasional karena mendukung pertumbuhan kawasan industri, manufaktur, hingga ekonomi digital di kota itu.

"Proyek WNTS-Pemping melibatkan lebih dari 700 tenaga kerja mulai dari proses fabrikasi hingga pekerjaan offshore, nearshore, dan onshore. Dengan selesainya tahapan ‘hot tap’ proyek kini memasuki fase akhir sebelum gas Natuna resmi mengalir untuk mendukung ketahanan energi dan pertumbuhan ekonomi nasional,” tutupnya.

Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Polda Metro Jaya menyampaikan perkembangan terkini terkait jumlah orang yang diamankan imbas kericuhan saat eksekusi Hotel Sultan , Senayan, Jakarta Pusat. Kini, 119 orang diamankan.

"Guna memulihkan ketertiban dan mendalami dalang di balik aksi kekerasan dan penghalangan tugas ini, petugas mengamankan 119 orang ke Mapolda Metro Jaya," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto kepada wartawan, Kamis (18/6/2026).

Budi menerangkan, langkah tersebut untuk mengusut aktor intelektual yang mendanai mobilisasi massa tersebut. "Langkah ini diambil untuk melindungi mereka dari potensi eskalasi yang lebih membahayakan, sekaligus memetakan kelompok mana yang menduduki kawasan secara ilegal serta mengusut aktor intelektual yang mendanai mobilisasi massa tersebut," ujar dia.

Budi menjelaskan, sejak awal tahapan eksekusi dimulai, yaitu saat tim Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membacakan surat penetapan eksekusi perdata terkait perkara Nomor 208/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst., petugas kepolisian bergerak secara simpatik. Melalui pengeras suara, petugas menyampaikan imbauan dengan nada santun, mengajak kelompok massa yang menduduki area hotel untuk mengosongkan lokasi secara mandiri demi kelancaran bersama.

Tidak hanya memberikan imbauan, aparat keamanan di lapangan juga membuka ruang komunikasi yang seluas-luasnya. Petugas secara khusus menerima dan mendengarkan dengan seksama keluh kesah serta aspirasi yang disampaikan oleh perwakilan massa.

Namun, situasi kondusif tersebut sempat terganggu ketika beberapa kelompok massa mulai tersulut emosi dan melakukan aksi pelemparan batu serta benda keras ke arah barikade petugas.

"Insiden saling dorong dan pelemparan tersebut mengakibatkan puluhan orang mengalami luka-luka. Tanpa membeda-bedakan, tim medis dari Bid Dokkes Polda Metro Jaya langsung diterjunkan ke titik konflik untuk memberikan perawatan darurat kepada seluruh korban, yang terdiri dari 28 personel Polri, satu anggota TNI, serta dua warga sipil."

Budi menegaskan, seluruh proses eksekusi yang dilakukan di Hotel Sultan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. "Kami mengimbau kepada masyarakat tidak membuat informasi ataupun isu-isu yang liar, karena tindakan eksekusi hari ini dapat dipertanggungjawabkan," pungkasnya.

JAKARTA - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat mengeksekusi lahan dan bangunan Hotel Sultan, Jakarta Pusat. Diketahui, nilai lokasi yang dieksekusi diperkirakan mencapai lebih dari Rp28 triliun lantaran berada di kawasan elite Ibu Kota, yakni Simpang Susun Semanggi.

Eksekusi ini merupakan tindak lanjut dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 208/Pdt.G/2025/Jkt.Pst jo Penetapan Eksekusi Pengosongan Nomor 01/Pdt.Eks/2026/PN.JKT.PST.

Lahan yang dieksekusi yaitu tanah eks HGB No. 26 dan tanah eks HGB Nomor 27, Jalan Jendral Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Duduk sebagai pemohon adalah Menteri Sekretaris Negara dan Tergugat adalah PT Indobuildco. Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 208/Pdt.G/2025/Jkt.Pst memutuskan amar, di antaranya:

1. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk mengosongkan dan mengembalikan kepada para Penggugat bidang tanah HGB No. 26 dan tanah eks HGB Nomor 27 berikut bangunan dan segala sesuatu yang melekat di atasnya;

2. Menyatakan secara hukum putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari Tergugat Rekonvensi (iutvoerbaar bij voorraad)

Lihat video: DETIK-DETIK RICUH! Eksekusi Hotel Sultan Diwarnai Lempar Batu, Petugas Terluka



Juru Bicara PN Jakarta Pusat, Sunoto menyatakan, proses eksekusi sudah dilaksanakan sesuai hukum yang berlaku, khususnya Hukum Acara Perdata. Proses eksekusi pada Kamis (18/6/2026) dipimpin langsung oleh Panitera PN Jakpus, Parmika Ahyar dibantu para Panitera Muda, dan para Juru Sita.

Adapun untuk pengamanan proses eksekusi dilaksanakan oleh pihak kepolisian dan TNI. Hadir juga dalam proses tersebut para pihak. "Proses pengosongan akan dilakukan selama satu bulan ke depan, dan barang-barang akan dititipkan di pergudangan di Jababeka," kata Sunoto, Kamis (18/6/2026).

"Dengan dieksekusi lahan di atas, maka aset senilai Rp 28,9 triliun lebih itu akhirnya bisa kembali ke daftar aset milik negara. Angka Rp 28,9 triliun itu sebagaimana klaim pihak termohon eksekusi," sambungnya.

Puteranegara

JAKARTA - Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara DJKN Kemenkeu Encep Sudarwan menegaskan pihaknya telah mencatatkan Hotel Sultan sebagai Barang Milik Negara (BMN). Ia berkata, aset itu telah dilaporkan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Kami ingin menegaskan saja, kami dari Kementerian Keuangan , Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, ingin menegaskan bahwa aset ini merupakan BMN, Barang Milik Negara, sudah dicatat, sudah dilaporkan, dan sudah diaudit oleh BPK ," ujar Encep saat ditemui di kawasan GBK, Kamis (18/6/2026).

Lebih lanjut, Encep menyampaikan, pengelolaan aset Hotel Sultan merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115 mengenai pemanfaatan barang milik negara. "Kami akan bekerja sama dengan pengguna barang, dalam hal ini Setneg dan PPKGBK," kata Encep.

Sementara itu, Direktur Utama Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPK GBK) Rakhmadi Afif Kusumo menambahkan, pihaknya akan menjalankan PMK untuk memanfaatkan aset tersebut. Ia berkata, pengelolaan aset ditujukan agar masyarakat merasakan manfaatnya.

"Kita wajib secara PPKGBK dan Setneg untuk mengoptimalisasikannya dan pastinya kita juga ingin memberikan dampak yang lebih positif kepada masyarakat seperti bertambahnya area-area yang dapat dimanfaatkan bersama masyarakat, termasuk yang ada di dalam Blok 15 ini," jelas Rakhmadi.

Jadi, kata dia, pihaknya bersama pemerintah ingin memberikan yang terbaik. "Baik dampak finansialnya maupun juga kepada dampak kehidupan yang lebih positif di area Senayan," pungkasnya.

JAKARTA - Massa yang menolak proses eksekusi pengosongan Hotel Sultan , Senayan, Jakarta Pusat sempat memberikan perlawanan dengan melempari petugas. Akibatnya, 27 petugas dari TNI dan Polri mengalami luka ringan.

"Dalam hal ini, ada 27 petugas yang terluka, terdiri dari Polri ada 26 petugas yang luka ringan akibat lemparan batu dari massa yang berada menduduki area eksekusi. Dari TNI satu terluka di bagian pelipis," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto kepada wartawan, Kamis (18/6/2026)

Selain petugas, kata Budi, ada dua orang masyarakat sipil yang terluka. Saat ini, lanjut dia, petugas yang terluka mendapatkan perawatan medis.

"Dari masyarakat sipil ada dua orang yang berada pada saat pelaksanaan eksekusi. Saat ini, yang terluka dalam penanganan pihak medis," ujar dia.

Sementara itu, sebanyak 69 orang diamankan oleh pihak kepolisian. "Kami mengamankan saat ini ada 69 orang dan mungkin masih bisa bertambah orang-orang yang mencoba menghalangi proses eksekusi."

Budi menjelaskan, ada tahapan yang sudah dilakukan saat proses eksekusi. Pertama, panitera telah menyampaikan penetapan penyitaan, kemudian imbauan secara persuasif dan humanis kepada masyarakat yang masih berada di area eks Hotel Sultan.

Namun kata Budi, imbauan tersebut tak didengar oleh massa. Justru, massa melakukan pelemparan terhadap petugas di lapangan. "Setelah dilakukan imbauan, diberikan ruang untuk negosiasi, tetapi massa melakukan pelemparan, melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengganggu kamtibmas, dapat mencederai petugas," ujar dia.

Budi menegaskan, seluruh proses eksekusi yang dilakukan di Hotel Sultan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. "Kami mengimbau kepada masyarakat tidak membuat informasi ataupun isu-isu yang liar, karena tindakan eksekusi hari ini dapat dipertanggungjawabkan."

JAKARTA - Pihak TNI-Polri sempat mendapatkan perlawanan saat proses eksekusi pengosongan Hotel Sultan , Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (18/6/2026). Sebanyak 69 orang diamankan pihak kepolisian.

“Mungkin masih bisa bertambah orang-orang yang mencoba menghalangi proses eksekusi,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto, Kamis (18/6/2026).

Menurut dia, ada tahapan yang sudah dilakukan saat proses eksekusi. Pertama, panitera menyampaikan penetapan penyitaan, kemudian imbauan secara persuasif dan humanis kepada masyarakat yang masih berada di area bekas Hotel Sultan.

Namun, imbauan tersebut tak didengar oleh massa. Mereka justru melakukan pelemparan terhadap petugas di lapangan.

“Setelah diimbau, diberikan ruang untuk negosiasi, tetapi massa melakukan pelemparan, melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengganggu kamtibmas, serta dapat mencederai petugas,” ujar Budi.

Sebelumnya, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold EP Hutagalung telah mengimbau kepada seluruh simpatisan yang masih berada di dalam gedung untuk keluar. “Petugas silakan maju ke depan. Anggota TNI-Polri berdiri di depan. Brimob maju,” katanya.

Kemudian, pihak TNI-Polri yang menggunakan peralatan lengkap mulai mendekati batas gerbang menuju dalam Hotel Sultan. Simpatisan yang terpancing beberapa kali melemparkan botol ke arah petugas kepolisian.

JAKARTA - Pemerintah akan mendata barang, karyawan Hotel Sultan hingga penghuni apartemen The Suites Residences di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) saat melaksanakan eksekusi. Hal itu sebagai komitmen pemerintah bahwa tidak ada yang dikorbankan dalam eksekusi tersebut.

Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto menyampaikan, pihaknya akan mendata segala hal di kawasan Hotel Sultan pasca eksekusi.

"Nanti kita data, hari ini kita data. Jadi, sekarang kita akan laksanakan eksekusi, setelah itu kita data, baru kemudian barang apa dan sebagainya kita amankan," ujar Bambang, Kamis (18/6/2026).

Bambang menyampaikan, pihaknya punya gudang untuk menyimpan barang. Untuk itu, ia memastikan, tak ada yang dikorbankan dari eksekusi ini. "Nanti kita punya gudang untuk menyimpan, jadi tidak ada yang rusak. Tidak ada yang dikorbankan," katanya.

Sementara Kuasa hukum PPKGBK, Chandra Hamzah menyampaikan, pihaknya concern untuk memikirkan nasib para karyawan Hotel Sultan. Pemerintah akan mendata para karyawan baik yang berstatus tetap hingga PKWT.

Lihat video: Jelang Pengosongan oleh PPKGBK, Begini Suasana Terkini Hotel Sultan

"Mengenai karyawan, ini merupakan concern dari Pak Wamen sendiri, dari Setneg. Itu kita akan akomodir, kita akan catat mana yang karyawan benar, mana yang karyawan harian, mana yang karyawan waktu tertentu lah, PKWT," kata Chandra di kawasan GBK.

JAKARTA - Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto menghadiri eksekusi Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Kamis (18/6/2026). Eksekusi dilakukan untuk menarik aset negara dari pihak lain.

"Hari ini kita semuanya akan menyaksikan pelaksanaan eksekusi perkara yang sudah beberapa tahun lalu masuk ke ranah hukum pengadilan," ujar Bambang di kawasan GBK, Jakarta.

Lahan bekas Hotel Sultan ini merupakan aset negara yang dibebaskan oleh pemerintah sekitar tahun 1959 dalam rangka Asian Games ke-IV. "Dalam beberapa kesempatan, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa kita harus menarik aset-aset pemerintah, aset-aset negara yang selama ini dikuasai pihak lain," katanya.

"Kemudian, kita harus mengembalikan bahwa semua aset itu harus di bawah kontrol kita sendiri, pemerintah, dan negara," ucapnya.

PT Indobuildco telah gunakan lahan itu selama 50 tahun. "Jadi bisa dikatakan bahwa Indobuildco itu sudah punya privilege selama 50 tahun untuk menguasai aset ini. Ini aset yang strategis," ujar Bambang.

"Presiden juga menyampaikan bahwa nanti ketika dikembalikan kepada negara, aset ini harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat,” sambungnya.

JAKARTA - Pemerintah akan melakukan eksekusi pengosongan terhadap lahan kawasan Hotel Sultan, Senayan, Jakarta Pusat pada hari ini. Sejumlah spanduk penolakan hingga kawat berduri telah terpasang di sejumlah titik di kawasan tersebut.

Berdasarkan pantauan, sejumlah kawat berduri telah terpasang di area depan hingga belakang Hotel Sultan. Spanduk-spanduk yang bertuliskan penolakan juga terlihat di area tersebut.

Semua pintu masuk, baik dari depan hingga belakang tertutup rapat. Tak boleh ada satupun orang yang masuk ke dalam kecuali pihak pengamanan dari hotel tersebut.

Sebelumnya, sebanyak 3.161 personel dikerahkan untuk mengawal pelaksanaan eksekusi lahan kawasan Hotel Sultan, Jakarta Pusat.