Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan kerja dari rumah (work from home/WFH) satu hari dalam sepekan diproyeksi mampu memangkas beban fiskal negara hingga Rp9,67 triliun per tahun. Strategi ini dinilai efektif untuk mengurangi tekanan subsidi energi akibat tingginya ketergantungan pada impor bahan bakar minyak (BBM).

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P. Sasmita menjelaskan, potensi penghematan tersebut didasarkan pada target penghematan BBM yang dibidik pemerintah sebesar 20%, sedangkan ISEAI mencatat kebutuhan BBM nasional mencapai 232.417 kilo liter (KL) per hari hingga akhir 2025.

"Inti dari rencana pemerintah adalah melakukan perubahan formasi kerja untuk mendapatkan ruang bernapas secara fiskal," kata Ronny dalam risetnya, dikutip Kamis (26/3/2026).

Mengacu pada angka kebutuhan BBM per hari sebesar 232.417 KL, apabila WFH dilakukan satu hari dengan target penghematan 20%, maka volume BBM yang dihemat tembus 46.483,4 KL per hari.

Lebih lanjut, apabila program ini dijalankan selama satu tahun penuh (52 minggu) maka volume BBM yang dihemat tembus 2.417.136,8 KL. Kemudian, asumsi penghematan fiskal didasarkan pada selisih antara harga pasar minyak (US$100/barel) dengan harga subsidi (Pertalite/Biosolar) sebesar Rp4.000 per lite, maka ditemukan potensi penghematan sebesar Rp9,67 triliun.

Ronny menyebut angka penghematan hampir Rp10 triliun ini dinilai sangat krusial untuk menjaga postur APBN 2026 yang tengah mengalami pengetatan.

"Jika dari sisi fiskal kebijakan ini terlihat menggiurkan, maka dari sisi ekonomi riil, ceritanya jauh berbeda. Kebijakan satu hari WFH adalah ancaman langsung bagi pertumbuhan ekonomi sektor jasa dan perdagangan ritel," lanjutnya.

Pasalnya, tambah Ronny, pelaksanaan WFH satu hari dalam sepekan diproyeksi akan diikuti dengan kontraksi di sektor transportasi dan UMKM perkantoran, berupa menurunnya pendapatan jutaan pekerja informal dan pedagang kecil.

Selain itu, WFH satu hari akan memicu pemindahan biaya operasional dari anggaran negara ke anggaran rumah tangga pekerja (biaya energi dan data). Kemudian, adanya potensi penurunan output nasional akibat hambatan teknis dan komunikasi di lingkungan kerja non-kantor.

Terakhir, Ronny menyebut kebijakan WFH dapat menimbulkan ketidakpastian bagi sektor swasta. Mengingat, imbauan tanpa variabel paksa hanya akan menciptakan kebingungan dalam perencanaan operasional bisnis.

“Tanpa pengawasan ketat, rencana satu hari WFH ini bukan akan menjadi penghematan energi, melainkan hanya akan menjadi hari libur terselubung yang semakin memperlemah daya saing nasional di kancah global,” tegas Ronny.

Ke depan, pertumbuhan ekonomi nasional akan sangat bergantung pada seberapa efektif pemerintah merelokasi hasil penghematan BBM tersebut. Hasil efisiensi subsidi diharapkan dapat dialokasikan ke sektor dengan daya ungkit produktivitas lebih tinggi.

Sejalan dengan hal itu, ISEAI menekankan keberhasilan skema WFH ini memerlukan mekanisme pengawasan ketat agar tidak kontraproduktif terhadap target pertumbuhan ekonomi.

Sebelumnya, pemerintah memang tengah mengkaji serius penerapan WFH untuk menekan konsumsi BBM di tengah fluktuasi harga energi global. Langkah strategis ini muncul menyusul ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang mengancam stabilitas pasokan minyak.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa kebijakan ini dijadwalkan mulai berlaku setelah periode libur Idulfitri.

“PascaLebaran tapi nanti akan kita tentukan waktunya,” ungkapnya.