Bisnis.com, JAKARTA — Harga beras terus menunjukkan tren kenaikan meski pemerintah saat ini menguasai cadangan beras dalam jumlah terbesar sepanjang sejarah. Kondisi tersebut dinilai mencerminkan kuatnya tekanan dari pasar domestik, terutama akibat tingginya harga gabah dan belum optimalnya distribusi beras pemerintah ke pasar.

Pengamat pertanian Khudori mengatakan kenaikan harga beras sebenarnya telah berlangsung sejak awal tahun dan terjadi secara konsisten di berbagai level perdagangan, mulai dari penggilingan, grosir, hingga eceran.

Menurutnya, fenomena tersebut menarik karena berlangsung di tengah periode panen raya dan peningkatan stok beras nasional yang signifikan.

“Kalau ada narasi ke publik bahwa beras stabil itu tidak salah, tapi baru separuh benar. Yang benar adalah harga beras stabil tinggi dan terus naik,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (24/6/2026).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan harga rata-rata nasional beras medium pada pekan ketiga Juni 2026 mencapai Rp14.402 per kilogram atau naik 0,38% dibandingkan Mei 2026. Sementara itu, harga beras premium mencapai Rp16.230 per kilogram atau meningkat 0,46% secara bulanan.

Harga tersebut telah melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) zona I yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp13.500 per kilogram untuk beras medium dan Rp14.900 per kilogram untuk beras premium.

Khudori menilai faktor utama yang mendorong kenaikan harga beras berasal dari tingginya harga gabah di tingkat petani.

Berdasarkan data BPS, harga gabah nasional pada 20 Juni 2026 mencapai Rp6.993 per kilogram atau berada di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram.

Bahkan di sejumlah sentra produksi seperti Lampung dan Jawa Timur, harga gabah dilaporkan telah mencapai Rp7.500 hingga Rp8.000 per kilogram.

Menurutnya, kenaikan harga gabah secara langsung meningkatkan biaya produksi beras karena gabah merupakan komponen utama dalam proses penggilingan.

“Bahan baku beras adalah gabah. Ketika harga gabah makin mahal alias di atas HPP, beras hasil giling pun akan semakin mahal,” katanya.

Di sisi lain, produksi gabah mulai menurun setelah berakhirnya masa panen raya. BPS memperkirakan produksi gabah kering giling pada Juni 2026 mencapai 4,05 juta ton atau turun sekitar 18% dibandingkan Mei 2026 yang mencapai 4,94 juta ton.

Meski produksi diproyeksikan meningkat kembali pada Juli, volumenya masih jauh di bawah capaian puncak panen raya Maret 2026 yang mencapai 8,71 juta ton.

Khudori menilai kondisi tersebut membuat persaingan memperoleh gabah semakin ketat. Tidak hanya antar-penggilingan, persaingan juga melibatkan Perum Bulog yang masih aktif melakukan penyerapan gabah dan beras untuk memenuhi target pengadaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Hingga pertengahan Juni 2026, realisasi pengadaan Bulog tercatat telah mencapai sekitar 3,14 juta ton beras dari target 4 juta ton.

Selain faktor harga gabah, Khudori menilai penyaluran beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) belum cukup besar untuk memberikan dampak signifikan terhadap harga pasar.

Data Bulog menunjukkan realisasi penyaluran beras SPHP sejak Maret hingga 20 Juni 2026 baru mencapai 361.667 ton atau sekitar 3.229 ton per hari.

Menurutnya, volume tersebut relatif kecil dibandingkan kebutuhan pasar sehingga efek stabilisasinya terbatas.

“Karena volumenya kecil, dampaknya terhadap harga di pasar pun kecil. Istilah anak muda sekarang, tidak nendang,” ujarnya.

Padahal, stok beras yang saat ini dikelola Bulog telah mencapai sekitar 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah.

Khudori menilai pemerintah perlu mempercepat pelepasan cadangan beras pemerintah ke pasar untuk memperkuat stabilisasi harga sekaligus mengurangi risiko penurunan kualitas beras akibat penyimpanan yang terlalu lama.

“Dengan stok beras di gudang Bulog sebesar 5,2 juta ton, ada keperluan mendesak untuk mengeluarkan cadangan beras pemerintah yang dikelola Bulog,” katanya.

Menurut dia, langkah tersebut penting agar melimpahnya stok beras nasional dapat benar-benar dirasakan masyarakat melalui harga yang lebih terjangkau dan tidak sekadar tersimpan di gudang.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga gabah di sejumlah daerah mulai menembus Rp7.500 hingga Rp8.000 per kilogram. Namun, pemerintah masih mempertahankan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram.

Di tengah berakhirnya panen raya, lonjakan harga ini memunculkan pertanyaan baru apakah petani benar-benar menikmati kenaikan harga, atau pasar beras nasional mulai memasuki fase tekanan pasokan.

Kenaikan harga gabah mulai terlihat seiring menurunnya volume panen di berbagai sentra produksi. Pemerintah menilai kondisi tersebut sebagai siklus normal setelah puncak panen raya Februari hingga April mulai berlalu.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal mengungkapkan bahkan rata-rata harga gabah di sejumlah daerah kini telah mencapai Rp7.200 hingga Rp7.300 per kilogram.

“Kondisi ini karena masa panen sudah berlalu sehingga sudah mulai sedikit yang dipanen dan harganya melambung tinggi,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Menurut dia, sejumlah daerah kini mulai memasuki musim tanam baru sehingga volume gabah yang beredar di pasar semakin terbatas.

Kondisi tersebut membuat harga gabah bergerak jauh di atas HPP yang ditetapkan pemerintah.

Bahkan, Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menyebut harga gabah di beberapa daerah telah menembus Rp7.500 hingga Rp8.000 per kilogram.

“Bulog menetapkan harga gabah Rp6.500, namun di lapangan gabah sudah mencapai Rp7.500-Rp8.000,” katanya.

Firman mengingatkan pemerintah perlu mengantisipasi dampak lanjutan terhadap harga beras di pasar jika lonjakan harga gabah terus berlanjut.

Menurut dia, kenaikan harga gabah berpotensi mendorong kenaikan harga beras karena swasta akan mengikuti pergerakan harga pasar.

“Kalau pemerintah menaikkan lagi, swasta juga akan naik. Maka harga tidak terkendali dan imbasnya ke konsumen,” ujarnya.

Meski harga pasar sudah melampaui HPP, Bulog memastikan tetap menyerap gabah petani sesuai harga pemerintah sebesar Rp6.500 per kilogram.

Ahmad Rizal mengatakan Bulog akan fokus membeli gabah yang tidak terserap pedagang atau penggilingan swasta.

“Yang tidak dibeli oleh pihak pedagang manapun, itu kami yang akan beli,” katanya.

Kenaikan Harga Tak Dinikmati Petani

Namun di lapangan, petani dan penggilingan dinilai cenderung memilih pasar komersial karena menawarkan harga lebih tinggi dibanding HPP pemerintah.

Kepala Badan Perbenihan Nasional dan Pusat Pengkajian dan Penerapan Agroekologi Serikat Petani Indonesia (SPI) Kusnan mengatakan tidak semua petani benar-benar menikmati lonjakan harga gabah saat ini.

Menurut dia, sebagian besar petani sebenarnya telah menjual hasil panen beberapa pekan lalu ketika harga belum setinggi sekarang. Petani yang masih memiliki stok gabah umumnya hanya sebagian kecil atau mereka yang memiliki fasilitas penyimpanan memadai.

“Yang menikmati kenaikan ini secara maksimal biasanya pengepul, penggilingan besar, atau sebagian kecil petani yang memiliki fasilitas penyimpanan,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (20/5/2026).

Kusnan menilai kenaikan harga gabah saat ini lebih banyak dinikmati rantai perdagangan dibanding mayoritas petani kecil.

Di sisi lain, biaya produksi petani juga terus meningkat. Kenaikan harga pestisida, pupuk nonsubsidi, ongkos tenaga kerja, hingga sewa alat mesin pertanian membuat keuntungan petani tidak naik sebesar kenaikan harga gabah di pasar.

“Jadi, kenaikan harga gabah saat ini sebenarnya lebih banyak terserap untuk menutup tingginya biaya modal kerja,” katanya.

Situasi tersebut membuat kenaikan harga gabah belum tentu identik dengan membaiknya kesejahteraan petani.

Petani juga menghadapi tantangan memasuki musim tanam kedua ketika kebutuhan air mulai menjadi perhatian. Produksi ke depan sangat bergantung pada kondisi cuaca dan kelancaran irigasi.

Untuk itu, Kementerian Pertanian menegaskan terus memantau perkembangan harga gabah dan beras di lapangan melalui koordinasi lintas pihak.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan pemerintah melibatkan penyuluh pertanian, TNI, Babinsa, Babinkamtibmas, hingga pemerintah daerah untuk memantau distribusi gabah, irigasi, pupuk subsidi, dan harga beras.

“Kalau ada laporan harga di bawah HPP atau serapan gabah tidak merata, kami akan tindak lanjuti,” ujarnya.

Pemerintah saat ini mempertahankan HPP gabah Rp6.500 per kilogram sebagai batas minimal pembelian untuk melindungi petani, sementara harga eceran tertinggi beras medium ditetapkan Rp13.500 per kilogram dan premium Rp14.900 per kilogram.

Sudaryono mengatakan pemerintah memiliki tiga instrumen utama menjaga stabilitas harga beras, yakni penegakan hukum Satgas Pangan terhadap penjualan di atas HET, distribusi beras SPHP Bulog, dan bantuan pangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Namun, di tengah kenaikan harga gabah setelah panen raya, tantangan pemerintah kini bukan lagi menjaga harga agar tidak jatuh di tingkat petani, melainkan memastikan lonjakan harga tidak berujung pada tekanan baru di pasar beras dan inflasi pangan nasional.

Kondisi ini juga memperlihatkan pasar gabah nasional mulai memasuki fase baru setelah panen raya mereda. Pasokan yang menurun mulai mengerek harga di tingkat hulu, sementara pemerintah harus menjaga keseimbangan antara kesejahteraan petani dan keterjangkauan harga beras bagi konsumen.

Bisnis.com, JAKARTA — Mulai berakhirnya musim panen di berbagai sentra produksi yang memicu berkurangnya pasokan di pasar telah mengerek naik harga gabah hingga menembus Rp7.300 per kilogram (kg).

Hal ini dikemukakan Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR RI pada Selasa (19/5/2026). Dia menyebutkan harga rata-rata gabah di sejumlah daerah saat ini telah mencapai Rp7.200 hingga Rp7.300 per kg.

“Kondisi ini karena masa panen sudah berlalu sehingga sudah mulai sedikit yang dipanen dan harganya melambung tinggi,” kata Rizal.

Menurutnya, tren kenaikan harga gabah mulai terlihat seiring dengan berakhirnya musim panen awal tahun pada Mei hingga Juni 2026. Di sejumlah daerah, petani bahkan mulai memasuki musim tanam baru sehingga volume gabah di pasar makin terbatas.

“Dilaporkan Mei dan Juni ini memang akhir-akhir masa panen. Di beberapa daerah sudah mulai musim tanam makanya di pasaran harganya agak tinggi,” ujarnya.

Meski harga pasar sudah melampaui Harga Pembelian Pemerintah (HPP), Bulog mengatakan akan tetap melakukan penyerapan gabah petani sesuai ketetapan pemerintah sebesar Rp6.500 per kilogram.

Rizal mengatakan Bulog akan fokus menyerap gabah yang tidak terserap pedagang maupun pelaku usaha lainnya di lapangan.

“Namun kami tetap membeli sesuai harga HPP Rp6.500. Yang tidak dibeli oleh pihak pedagang manapun, itu kami yang akan beli,” katanya.

Bulog juga mencatat tren serapan gabah petani meningkat signifikan sepanjang tahun ini. Pada Januari 2026, rata-rata serapan gabah kering panen (GKP) masih berada di level 6.067 ton. Angka tersebut meningkat menjadi 37.364 ton pada Mei 2026.

Adapun puncak serapan terjadi pada April 2026 dengan volume mencapai 66.649 ton GKP. Sementara itu, target serapan gabah Bulog sepanjang Mei 2026 dipatok sebesar 8.000 ton GKP.

Kenaikan harga gabah sebelumnya menjadi sorotan Komisi IV DPR RI setelah harga di sejumlah sentra produksi dilaporkan sudah menembus Rp7.500 hingga Rp8.000 per kg.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono juga mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah hingga penegakan hukum untuk mengatasi kenaikan harga beras yang tidak wajar.