Bisnis.com, BANDA ACEH — Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menegaskan keinginannya untuk menguasai Greenland dengan alasan keamanan nasional, meski mendapat penolakan dari Denmark dan negara-negara Eropa.

Sikap tersebut memicu ketegangan diplomatik dengan sekutu Amerika di Eropa. Trump juga mengancam akan menjatuhkan tarif perdagangan tambahan dan tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan militer.

“NATO telah mengatakan kepada Denmark selama 20 tahun bahwa ‘kalian harus menyingkirkan ancaman Rusia dari Greenland’. Sayangnya, Denmark tidak mampu melakukan apa pun. Sekarang waktunya telah tiba, dan itu akan dilakukan,” tulis Trump di Truth Social, Senin (19/01/2026).

Mengutip dari BBC, Rabu (21/01/2026), Greenland adalah pulau terbesar di dunia dengan luas sekitar 2,2 juta kilometer persegi dan populasi sekitar 56.000 jiwa.

Wilayah ini berada di kawasan Arktik dan memiliki posisi strategis untuk sistem peringatan dini serta pemantauan militer. Amerika Serikat telah mengoperasikan Pangkalan Antariksa Pituffik sejak Perang Dunia II. Pangkalan tersebut hingga kini digunakan untuk memantau ancaman misil di kawasan tersebut.

Ketertarikan Trump terhadap Greenland juga dipicu oleh potensi sumber daya alam, termasuk mineral tanah jarang dan kemungkinan cadangan minyak serta gas. Namun, Trump menegaskan bahwa ancaman Rusia dan China menjadi alasan utamanya.

Trump sebelumnya pernah menawarkan pembelian Greenland pada 2019, tetapi ditolak. Minat tersebut kembali menguat setelah Trump kembali ke Gedung Putih pada Januari 2025.

Ancaman tarif hingga 25% disampaikan kepada sejumlah negara Eropa jika mereka menolak rencana tersebut. Para pemimpin Eropa menilai langkah itu tidak dapat diterima dan berpotensi merusak hubungan transatlantik.

Pemerintah Denmark dan Greenland menegaskan bahwa masa depan wilayah tersebut hanya dapat ditentukan oleh rakyat Greenland dan Denmark. Perdana Menteri Greenland Jens Frederik Nielsen menyebut gagasan penguasaan AS sebagai “fantasi”.

Survei menunjukkan mayoritas warga Greenland mendukung kemerdekaan dari Denmark, tetapi menolak menjadi bagian dari Amerika Serikat. Penolakan itu juga memicu aksi demonstrasi di Greenland dan Denmark.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri Denmark Lars Løkke Rasmussen menyatakan akan memanggil Duta Besar Amerika Serikat untuk Denmark guna membahas penunjukan utusan khusus AS untuk Greenland oleh Presiden Donald Trump.

“Saya sangat terganggu dengan penunjukan dan pernyataan tersebut, yang menurut saya sama sekali tidak dapat diterima,” ujar Løkke Rasmussen kepada media Denmark TV2, dilansir dari CNBC International, Selasa (23/12/2025).

Dia menambahkan, pertemuan dengan duta besar AS diharapkan dapat berlangsung hari ini atau paling lambat besok.

Sejak memulai masa jabatan keduanya, Trump berulang kali menyatakan bahwa Amerika Serikat membutuhkan Greenland—wilayah otonom Denmark yang kaya sumber daya—demi kepentingan keamanan nasional. Trump bahkan menolak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan untuk mewujudkan ambisi tersebut.

Di sisi lain, Greenland dinilai tidak menunjukkan minat besar untuk menjadi negara pertambangan utama. Para pemimpin setempat juga secara terbuka mengkritik dorongan pemerintah AS agar wilayah itu menjadi bagian dari Amerika Serikat.

Pada Minggu (21/12/2025) malam waktu setempat, Trump mengumumkan melalui media sosial bahwa dia menunjuk Gubernur Louisiana Jeff Landry sebagai Utusan Khusus AS untuk Greenland.

“Jeff memahami betapa pentingnya Greenland bagi keamanan nasional kami dan akan secara kuat memajukan kepentingan negara kami demi keselamatan, keamanan, dan kelangsungan hidup para sekutu kami—bahkan dunia,” tulis Trump.

Kementerian Luar Negeri Denmark menolak memberikan komentar tambahan dan merujuk pada pernyataan Løkke Rasmussen dalam wawancara dengan TV2.

Sementara itu, Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen dalam unggahan di Instagram menegaskan bahwa Greenland bukan milik Amerika Serikat.

“Greenland adalah milik rakyat Greenland, dan Amerika Serikat tidak seharusnya mengambil alih Greenland,” tulis Frederiksen.

Dia juga menekankan bahwa tidak ada pihak yang boleh mengubah batas negara dengan kekerasan, baik secara politik maupun militer, seraya menegaskan harapannya agar integritas teritorial Denmark dihormati.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menegaskan keinginannya agar AS menguasai Greenland, setelah mengumumkan rencana penunjukan Gubernur Louisiana Jeff Landry sebagai utusan khusus ke wilayah tersebut.

“Kami membutuhkan Greenland untuk kepentingan keamanan nasional. Kami harus memilikinya dan dia [Landry] ingin memimpin langkah itu.” ujar Trump kepada wartawan di resor Mar-a-Lago miliknya di Florida sebagaimana dilansir dari Bloomberg, Selasa (23/12/2025).

Trump menyebut Landry sebagai sosok pembuat kesepakatan yang dinilai mampu membantu merealisasikan visinya untuk mengambil alih kendali atas Greenland. “Jika melihat sepanjang garis pantai, Anda akan menemukan kapal-kapal Rusia dan China di mana-mana,” kata Trump.

Presiden AS itu menegaskan ambisinya terhadap Greenland bukan didorong oleh cadangan energi atau mineral, dengan alasan AS memiliki sumber daya yang melimpah. Namun, dia menilai Denmark tidak mengalokasikan anggaran yang memadai untuk melindungi wilayah tersebut.

Sebagai informasi, Greenland merupakan wilayah otonom yang berada di bawah kedaulatan Denmark, dengan pemerintahan sendiri dan parlemen lokal.

“Mereka memiliki populasi yang sangat kecil, dan entahlah, mereka menyebut Denmark, tetapi Denmark tidak mengeluarkan biaya apa pun. Tidak ada perlindungan militer. Mereka bilang Denmark ada di sana 300 tahun lalu atau semacamnya, dengan kapal. Kami juga ada di sana dengan kapal, saya yakin. Jadi semuanya harus kita atur," ujar Trump.

Trump menunjukkan ketertarikan besar untuk menguasai Greenland sejak pertama kali melontarkan gagasan membeli wilayah tersebut dari Denmark enam tahun lalu.

Namun, pada masa jabatan keduanya, Trump semakin vokal menyuarakan ambisi tersebut dan telah mengerahkan sejumlah pejabat tinggi AS, termasuk Wakil Presiden JD Vance dan Menteri Energi Chris Wright, ke wilayah Arktik itu.

Selain itu, putra sulungnya, Donald Trump Jr., juga mengunjungi Greenland pada Januari, sebelum Trump dilantik untuk periode kedua.

Fokus Trump terhadap Greenland memicu kekhawatiran di kalangan penduduk setempat dan pemerintah Denmark, serta menarik perhatian badan intelijen Denmark.

Untuk pertama kalinya awal bulan ini, Dinas Intelijen Pertahanan Denmark menyebut AS sebagai potensi risiko keamanan, dengan menyoroti upaya Washington memanfaatkan kekuatan ekonomi dan teknologi sebagai instrumen pengaruh terhadap kawan maupun lawan.

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyatakan Uni Eropa berdiri sepenuhnya solid bersama Denmark dan rakyat Greenland. Dia menuturkan, keamanan Arktik tetap menjadi prioritas utama Uni Eropa. Dia menegaskan Uni Eropa akan bekerja sama dengan para sekutu dan mitra.

“Keutuhan wilayah dan kedaulatan adalah prinsip fundamental hukum internasional, yang penting tidak hanya bagi Uni Eropa, tetapi juga bagi negara-negara di seluruh dunia,” tulis von der Leyen dalam unggahan di media sosial.