Bisnis.com, JAKARTA — Majelis hakim menilai kasus korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek telah menguntungkan pihak Google.

Ketua Majelis Hakim, Purwanto S Abdullah mengatakan Google terbukti diuntungkan dalam perkara ini sebagaimana fakta persidangan yang telah berjalan.

"Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak yang menjadi sasaran tujuan menguntungkan dalam perkara ini adalah korporasi Google, termasuk Google Asia Pacific dan Google Internasional selaku korporasi global pemilik produk Chrome OS, Google Cloud, dan Chrome Device Management yang menjadi objek dalam kebijakan digitalisasi pendidikan periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2022," ujar Purwanto di PN Tipikor Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Dia menjelaskan, dasar penilaian pihak Google diuntungkan dalam perkara ini lantaran Nadiem telah melakukan pertemuan strategis dengan jajaran eksekutif Google sejak awal masa jabatan.

Misalnya, Nadiem bertemu pertemuan dengan Presiden Google Asia Pacific, Scott Beaumont, untuk membahas program Google seperti Google for Education pada Februari 2020.

Selang dua bulan kemudian, Nadiem berinteraksi dengan pihak Google yaitu Caesar Sengupta melalui rapat daring yang juga membahas Chromebook.

"Menimbang bahwa terdakwa dalam keterangannya menyatakan bahwa saudara Caesar Sengupta adalah salah satu petinggi Google yang dulunya bertugas memasarkan Chromebook di Asia Pasifik, termasuk ke Indonesia, dan pada tahun 2021 saudara Caesar Sengupta menjabat sebagai Komisaris PT Gojek Tokopedia," imbuhnya.

Rangkaian pertemuan dengan eksekutif Google tersebut, kata Purwanto, telah menunjukkan adanya hubungan strategis yang substansial antara terdakwa selaku Menteri dengan korporasi Google yang melampaui pertemuan biasa antara pejabat publik dengan perusahaan teknologi.

Selanjutnya, tujuan menguntungkan korporasi Google tersebut juga terbukti dari perwujudan dari rangkaian investasi Google di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa yang sangat substansial dalam periode jabatan Nadiem.

Adapun, dari fakta persidangan terungkap bahwa total investasi Google ke PT AKAB selama periode 2017-2021 mencapai US$786,9 juta. Hakim menyatakan imvestasi itu sebagian besar terjadi dalam periode terdakwa menjabat sebagai menteri yaitu setelah 23 Oktober 2019.

"Korelasi antara waktu investasi-investasi Google tersebut dengan periode jabatan terdakwa dan dengan rangkaian kebijakan pengadaan Chromebook menunjukkan keterkaitan yang tidak dapat dianggap kebetulan," pungkas Purwanto.

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim membantah telah diminta petinggi Google Colin Marson untuk membeli layanan Chrome Device Management (CDM).

Hal tersebut disampaikan saat Nadiem bertanya kepada Strategic Partner Manager Google for Education, Ganis Samoedra selaku saksi pada sidang kasus Chromebook pada Senin (26/1/2026).

Mulanya, Nadiem menanyakannya soal pertemuannya dengan petinggi Google yang membahas soal program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek.

Secara spesifik Nadiem mempertanyakan berita acara pemeriksaan (BAP) yang menyinggung kesepakatan program Google for Education, termasuk Chromebook.

"Tetapi di BAP Bapak tiba-tiba ditambahkan ada koma, termasuk Chromebook. Sekarang saya tanya sekali lagi. Apakah yang Bapak maksudkan yang Colin Marson bilang ke Bapak adalah mengenai Google Suite for Education atau mengenai Chromebook?" tanya Nadiem.

"Dua-duanya," ujar Ganis.

Setelah itu, Nadiem kembali mencecar Ganis soal BAP-nya yang menyatakan Colin meminta Nadiem untuk memasukkan pembelian CDM agar Google mendapatkan keuntungan.

Menurut Nadiem, hal ini mustahil karena Colin merupakan petinggi di Google Asia Pasifik untuk mendapatkan keuntungan melalui cara tersebut. Namun, Ganis tetap memberikan sesuai keterangan pada BAP.

"Ini terakhir Pak. Jadi Bapak harus hati-hati sekali dengan yang pertanyaan kedua ini. Dan yang ketiga Pak Ganis, Pak Ganis juga di dalam BAP menyebut bahwa suatu hal yang hampir mustahil terjadi, bahwa Colin Marson secara pribadi menyuruh saya sebagai Menteri secara langsung, ya, Colin Marson meminta Nadiem Anwar Makarim untuk memasukkan CDM agar Google bisa mendapat keuntungan. Ini statement Bapak di BAP. Dari mana Colin Marson, dua level di bawah Head of Asia Pacific, menelepon saya atau bukan menelepon, meminta saya untuk memasukkan CDM dalam...," kata Nadiem.

Belum selesai menjelaskan, hakim pun meminta agar Nadiem langsung memberikan pertanyaan pokoknya. Dalam hal ini, Ganis tetap menyatakan sesuai keterangan pada BAP-nya.

Setelah itu, Nadiem membantah soal adanya pertemuan dengan Colin pada November dan Maret untuk membahas Chromebook. Bahkan, dia juga menyanggah soal Colin yang meminta Nadiem untuk membeli CDM agar Google dapat untung.

"Untuk menutup, saya ingin menyanggah dua statement ini yang tidak benar sama sekali. Yang pertama adalah bahwa di bulan Maret ada interaksi apapun dengan Colin Marson. Dan ini dilihat daripada BAP-nya Putri Alam tidak ada sama sekali di dalam BAP Putri Alam. Termasuk pertemuan di November salah, Colin Marson di Maret salah, dan juga mengenai saya diminta oleh Colin Marson untuk itu. Saya ingin menyanggah secara formal Yang Mulia, bahwa itu adalah statement yang bohong," pungkas Nadiem.

Sekadar informasi, dalam dakwaan jaksa menyatakan kasus ini merugikan negara Rp2,1 triliun. Dari kerugian itu, jaksa sempat menyinggung kerugian negara itu diakibatkan oleh pengadaan CDM sebesar Rp621 miliar yang dinilai tidak bermanfaat.

Bisnis.com, JAKARTA — Strategic Partner Manager Google for Education, Ganis Samoedra Murharyono mengungkap momen pertemuan antara bosnya Colin Marson selaku Head of Education Google Asia Pacific dengan Nadiem Makarim.

Hal tersebut disampaikan Ganis saat menjadi saksi dalam sidang kasus Chromebook di PN Jakarta Pusat, Senin (26/1/2026).

Mulanya, jaksa penuntut umum (JPU) menangakan soal pertemuan Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim dengan Google di ruang kerja Kemendikbudristek. Ganis pun mengamini momen pertemuan itu.

"Seingat saya, pimpinan saya pernah bertemu ke kementerian, bertemu dengan Pak Nadiem," ujar Ganis.

Kemudian, Colin tak sendiri saat bertemu dengan Nadiem. Sebab, Putri Ratu Alam selaku Head Public Policy dan Government Relations Google Indonesia juga hadir dalam pertemuan itu sekitar Februari 2020.

Ganis menyampaikan dalam pertemuan itu untuk membahas tindak lanjut soal program Google for Education, salah satunya soal penggunaan Chromebook.

"Apakah ada Pak Colin Marson menyatakan, ya kan, dia menyebutkan bahwasanya "Nadiem Anwar Makarim sudah sepakat untuk menggunakan produk-produk Google for Education, salah satunya adalah penggunaan Chromebook untuk setiap sekolah-sekolah yang ada di Indonesia dan spesifikasi teknis akan diganti menggunakan Chrome OS." Benar keterangan ini?" tanya jaksa.

Singkatnya, setelah pertemuan itu Ganis diminta Collin untuk melakukan survey dengan ke sejumlah sekolah terkait penggunaan Chromebook. Ganis juga ditemani oleh tim Kemendikbudristek dalam survei tersebut.

"Pada waktu pertemuan itu sendiri, untuk membicarakan mengenai langkah survei atau due diligence ke sekolah-sekolah yang sudah menggunakan solusi Chromebook tersebut," ujar Ganis.

Bisnis com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memeriksa satu saksi dari Google Indonesia dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek 2019-2022.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan saksi yang diperiksa itu berinisial OB selaku pihak Google For Education PT Google Indonesia.

"Saksi yang diperiksa berinisial OB selaku pihak Google For Education PT Google Indonesia," ujar Anang dalam keterangan tertulis, Jumat (14/10/2025).

Hanya saja, Anang tidak menjelaskan materi pemeriksaan terhadap pihak Google itu secara detail. Dia hanya mengatakan bahwa OB diperiksa untuk melengkapi berkas perkara Chromebook.

"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud," pungkasnya.

Dalam catatan Bisnis, OB bukan satu-satunya pihak Google Indonesia yang pernah diperiksa dalam perkara ini. Sebab, pihak Google lainnya yakni PRA selaku Direktur Hubungan Pemerintah dan Kebijakan PT Google Indonesia juga sempat menjalani pemeriksaan di Kejagung pada Senin (6/10/2025).

Sekadar informasi, Kejagung telah menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi pada Kemendikbudristek dalam program digitalisasi pendidikan periode tahun 2019–2022.

Perinciannya, eks Mendikbudristek, Nadiem Makarim; Stafsus Mendikbudristek Nadiem, Jurist Tan selaku; dan mantan konsultan teknologi di Kemendikbudristek Ibrahim Arief (IBAM).

Kemudian, Sri Wahyuningsih (SW) selaku eks Direktur SD di Kemendikbudristek dan Mulyatsyah selaku eks Direktur Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kemendikbudristek turut ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini.

Adapun, Sri dan Mulyatsyah merupakan KPA dalam proyek pengadaan pendidikan ini. Di samping itu, Kejagung juga telah menaksir kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp1,9 triliun.