Bank Indonesia (BI) melaporkan uang primer atau monetary base (M0) adjusted pada Mei 2026 tumbuh 14,2% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp 2.214,6 triliun. Pertumbuhan tersebut sedikit melambat dibandingkan April 2026 yang tercatat sebesar 14,3% (yoy).

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan perkembangan uang primer dipengaruhi oleh peningkatan giro bank umum di Bank Indonesia, serta pertumbuhan uang kartal yang beredar di masyarakat.

“Perkembangan ini dipengaruhi oleh pertumbuhan giro bank umum di Bank Indonesia adjusted sebesar 17,4% (yoy) dan uang kartal yang diedarkan sebesar 15,8% (yoy),” kata Ramdan dalam keterangan resmi, Senin (8/6).

Berdasarkan data BI, posisi uang primer adjusted pada Mei 2026 mencapai Rp 1.939,2 triliun, naik dibandingkan April 2026 sebesar Rp 1.952,3 triliun. Sementara itu, uang primer secara nominal tercatat Rp 1.563,8 triliun pada Mei 2026.

Di sisi lain, uang kartal yang diedarkan mencapai Rp 1.143 triliun pada Mei 2026, meningkat dibandingkan posisi Mei tahun sebelumnya. Adapun giro bank umum di BI tercatat sebesar Rp 338,3 triliun.

BI menjelaskan pertumbuhan uang tunai dilakukan guna memperhitungkan dampak pemberian insentif likuiditas atau pengendalian moneter yang disesuaikan. Kebijakan tersebut dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai perkembangan likuiditas di perekonomian.

Mulai Januari 2025, BI juga melakukan penyesuaian perhitungan uang primer guna memberikan pemahaman yang lebih baik terkait perkembangan uang primer dan pengaruh kebijakan likuiditas bank sentral.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) memutuskan untuk menebar dividen senilai Rp13,02 triliun dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan (RUPST) yang digelar pada Senin (9/3/2026).

Pada 2025, perseroan membukukan laba bersih konsolidasian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk senilai Rp20,40 triliun, sehingga total dividen itu setara dengan 65% laba perseroan.

Dalam bahan mata acara RUPST 2025 diusulkan nilai dividen tunai tahun buku 2025 senilai Rp13,02 triliun. Perseroan mengimbau kepada pemegang saham untuk dapat menyetujui sebesar 65% atau sejumlah Rp13,02 triliun ditetapkan sebagai dividen tunai.

“Rapat menyetujui usulan mata acara rapat sebagaimana dikemukakan sebelumnya," demikian disebutkan dalam RUPST BNI Tahun Buku 2025.

Selain itu, para pemegang saham juga menyepakati penetapan 35% atau sejumlah Rp7,01 triliun untuk digunakan sebagai saldo laba ditahan perseroan.

Untuk diketahui, sebelumnya perseroan memutuskan untuk menebar dividen senilai Rp13,95 triliun untuk tahun buku 2024. Nilai tersebut setara dengan Rp374,05 per saham.

Para pemegang saham BNI juga menetapkan bahwa 35% dari laba tahun buku 2024 alias Rp7,51 triliun digunakan sebagai saldo laba ditahan perseroan. Lalu pada 2023, perseroan menebar dividen tunai tahun buku 2023 sebesar 50% dari laba bersihnya atau senilai Rp10,45 triliun.

Kinerja 2025

Adapun, BNI meraup laba bersih tahun berjalan senilai Rp20,11 triliun sepanjang 2025. Realisasi itu menyusut 7,15% secara tahunan (year-on-year/YoY) dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp21,66 triliun.

Dari sisi intermediasi, bank pelat merah ini membukukan pertumbuhan kredit sebesar Rp899,53 triliun, meningkat 15,94% YoY dibanding tahun lalu. Sepanjang 2024, BNI menyalurkan kredit senilai Rp775,87 triliun.

Kemudian dari sisi penghimpunan dana, BNI mencatatkan dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp1.040,83 triliun, meningkat 29,21% YoY dari periode yang sama tahun lalu Rp805,51 triliun.

Pertumbuhan DPK pada periode tersebut utamanya ditopang oleh simpanan giro yang tumbuh 43,75% YoY menjadi Rp439,49 triliun dari sebelumnya Rp305,73 triliun.

Simpanan deposito dan tabungan BNI juga mencatatkan pertumbuhan. Tercatat, simpanan deposito meningkat 29,99% YoY menjadi Rp314,87 triliun dan tabungan tumbuh 11,23% YoY menjadi Rp286,46 triliun hingga Desember 2025.

Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan mengatakan, capaian tersebut mencerminkan ketahanan model bisnis BNI yang dibangun melalui penguatan fundamental, produktivitas, dan transformasi berkelanjutan.

“Sepanjang 2025 kami menghadapi tekanan eksternal yang tidak ringan, mulai dari volatilitas global hingga penyesuaian suku bunga. Namun BNI mampu menjaga pertumbuhan yang sehat dengan fokus pada pendanaan yang kuat, disiplin risiko, serta ekspansi kredit ke sektor-sektor produktif,” kata Putrama dalam keterangannya, Selasa (3/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo atau Bank Sulutgo membukukan laba bersih tahun berjalan senilai Rp281,00 miliar sepanjang 2025. Realisasi itu meningkat 25,38% secara tahunan (year on year/YoY) dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp224,12 miliar.

Berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan di Harian Bisnis Indonesia, raihan laba bersih pada 2025 didorong oleh pendapatan bunga bersih yang tumbuh 6,32% YoY menjadi Rp1,36 triliun dari 2024 yang sebesar Rp1,28 triliun.

Perinciannya, pendapatan bunga mencapai Rp2,40 triliun tumbuh 3,75% YoY dari tahun sebelumnya Rp2,32 triliun. Pada saat yang sama, beban bunga naik tipis 0,59% YoY menjadi Rp1,04 triliun dari periode yang sama tahun lalu Rp1,03 triliun.

Adapun beban operasional selain bunga bersih tercatat mengalami kenaikan. Dalam laporannya, Bank Sulutgo mencatatkan beban nonbunga sebesar Rp975,68 miliar, naik 7,64% YoY dibandingkan 2024 yang sebesar Rp906,42 miliar.

Sementara itu, Bank Sulutgo mencatatkan laba operasional sebesar Rp386,77 miliar hingga akhir 2025. Realisasi itu tumbuh 3,13% YoY dari tahun sebelumnya Rp375,03 miliar.

Dari sisi intermediasi, penyaluran kredit Bank Sulutgo mencapai Rp16,76 triliun, naik 3,94% YoY dibanding periode yang sama tahun lalu Rp16,13 triliun.

Pada saat yang sama, dana pihak ketiga (DPK) perseroan tumbuh double digit sebesar 21,06% YoY menjadi Rp18,20 triliun hingga akhir 2025.

Pertumbuhan DPK pada 2025 utamanya ditopang oleh pertumbuhan simpanan giro yang tumbuh signifikan 88,72% YoY menjadi Rp2,11 triliun. Pada 2024, DPK Bank Sulutgo tercatat sebesar Rp1,12 triliun.

Melihat indikator keuangan, rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) Bank Sulutgo meningkat dari 19,44% pada 2024 menjadi 17,94% pada 2025. Untuk kualitas kredit, NPL gross naik dari 2,41% menjadi 2,97% dan NPL net naik dari 1,32% menjadi 1,88% hingga akhir 2025.

Sementara itu, pendapatan bunga bersih (net interest margin/NIM) meningkat menjadi 6,74% dari periode yang sama tahun lalu 6,68%, sedangkan biaya operasional terhadap pendapatan operasional menyusut dari 85,32% pada 2024 menjadi 84,98% pada 2025.

IDXChannel - PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) belum menghabiskan dana hasil penawaran umum sejak Initial Public Offering (IPO) pada Agustus 2021. Hingga akhir 2025, posisi sisa dana IPO Bukalapak mencapai Rp4,3 triliun.

Sebagai informasi, Bukalapak memperoleh dana IPO setelah dikurangi biaya emisi mencapai Rp21,3 triliun. Dengan kata lain, dana yang baru dihabiskan sekitar Rp17 triliun.

Sisa dana IPO jumbo tersebut saat ini disimpan di sejumlah instrumen keuangan seperti deposito, giro, dan obligasi. Yang terbesar ada di deposito dengan nilai Rp1,2 triliun.

Sekretaris Perusahaan Bukalapak, Cuti Fika Lutfi mengungkapkan, alasan perseroan menempatkan dana IPO di deposito hingga obligasi sebagai bagian dari pengelolaan keuangan yang hati-hati (prudent).

"Instrumen tersebut dipilih karena memiliki tingkat risiko yang rendah, likuiditas yang memadai, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," katanya dikutip Selasa (17/2/2026).

Fika memastikan kebijakan ini bertujuan menjaga nilai dana sekaligus memastikan ketersediaan dana secara optimal sesuai dengan rencana penggunaan dana IPO yang telah ditetapkan.

Selain deposito, Bukalapak juga menyimpan dana di giro dengan bunga 5 persen di Bank CIMB Niaga senilai Rp453,8 miliar. Adapun SBN rupiah, Bukalapak memiliki portofolio sebesar Rp900 miliar dengan bunga 2 persen.

Bukalapak sebelumnya telah memundurkan jadwal batas akhir penggunaan dana IPO pada akhir 2026. Terkait masih besarnya sisa dana IPO, perseroan berkomitmen merealisasikan penggunaan dana IPO sesuai rencana dan jangka waktu.

"Hingga 31 Desember 2025, perseroan melakukan realisasi dana IPO dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (prudent) dan selektif, khususnya dalam penggunaan dana untuk modal kerja," tuturnya.

Pendekatan ini, kata Fika, mempertimbangkan kondisi usaha, prioritas pengembangan, serta dinamika ekonomi dan industri, dengan tujuan menjaga kualitas penggunaan dana dan keberlanjutan usaha perseroan. Selain itu, perseroan juga secara aktif terus menjajaki berbagai peluang pertumbuhan usaha dan potensi kerja sama.

(Rahmat Fiansyah)

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) meraup laba bersih tahun berjalan sebesar Rp20,11 triliun hingga Desember 2025. Raihan tersebut menyusut 7,15% secara tahunan (year on year/YoY) dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp21,66 triliun.

Dikutip dari laporan kinerja perseroan yang dipublikasikan, bank dengan logo 46 itu membukukan pendapatan bunga sebesar Rp69,39 triliun, meningkat 4,22% YoY dari tahun sebelumnya Rp66,58 triliun. Pada saat yang sama, beban bunga juga naik 11,33% YoY menjadi Rp29,06 triliun.

Dengan realisasi tersebut, pendapatan bunga bersih yang diperoleh BNI sepanjang 2025 mencapai Rp40,33 triliun, turun tipis 0,36% YoY dari periode yang sama tahun lalu Rp40,48 triliun.

Beban operasional lainnya tercatat mengalami peningkatan. BNI melaporkan, beban operasional perseroan mencapai Rp16,68 triliun, naik 13,68% YoY dibandingkan tahun lalu Rp14,67 triliun.

Salah satu komponen beban operasional nonbunga yang membengkak yaitu impairment yang naik signifikan 27,52% YoY, dari Rp7,78 triliun menjadi Rp9,92 triliun hingga akhir 2025.

Adapun laba operasional menyusut 8,19% YoY dari periode yang sama tahun lalu Rp26,57 triliun menjadi Rp24,39 triliun sepanjang 2025. Di sisi lain, laba non operasional BNI mencapai Rp1,83 miliar, setelah sebelumnya membukukan rugi sebesar Rp3,79 miliar.

Dari sisi intermediasi, bank pelat merah ini membukukan pertumbuhan kredit sebesar Rp899,53 triliun, meningkat 15,94% YoY dibanding tahun lalu. Sepanjang 2024, BNI menyalurkan kredit senilai Rp775,87 triliun.

Kemudian dari sisi penghimpunan dana, BNI mencatatkan dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp1.040,83 triliun, meningkat 29,21% YoY dari periode yang sama tahun lalu Rp805,51 triliun.

Pertumbuhan DPK pada periode tersebut utamanya ditopang oleh simpanan giro yang tumbuh 43,75% YoY menjadi Rp439,49 triliun dari sebelumnya Rp305,73 triliun.

Simpanan deposito dan tabungan BNI juga mencatatkan pertumbuhan. Tercatat, simpanan deposito meningkat 29,99% YoY menjadi Rp314,87 triliun dan tabungan tumbuh 11,23% YoY menjadi Rp286,46 triliun hingga Desember 2025.

Melihat indikator keuangan, rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) BNI menyusut dari 21,40% menjadi 20,66% hingga akhir 2025. Untuk kualitas kredit, NPL Gross tercatat turun dari 1,97% menjadi 1,93%, dan NPL Net turun menjadi 0,70% dari 0,74%.

Adapun, pendapatan bunga bersih (net interest margin/NIM) menyusut menjadi 3,80% dari periode yang sama tahun lalu 4,24%, sedangkan biaya operasional terhadap pendapatan operasional meningkat dari 70,05% sepanjang 2024 menjadi 72,94% hingga akhir 2025.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut kinerja intermediasi perbankan tetap tumbuh positif dengan profil risiko yang terjaga.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan kredit perbankan pada Desember 2025 tumbuh 9,6% secara tahunan (year on year/YoY) menjadi Rp8.585 triliun, utamanya didorong oleh kredit investasi yang tumbuh signifikan.

“Kredit perbankan pada Desember 2025 mencatat pertumbuhan 9,6% YoY menjadi Rp8.585 triliun, utamanya didorong oleh kredit investasi yang tumbuh tinggi 20,81% YoY,” ungkap Mahendra dalam konferensi pers KSSK di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa (27/1/2026).

Selain kredit investasi, OJK juga mencatat pertumbuhan pada kredit konsumsi dan kredit modal kerja. Per Desember 2025, kredit konsumsi tumbuh 6,58% YoY dan kredit modal kerja meningkat 4,52% YoY.

Kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio Non-Performing Loan (NPL) gross sebesar 2,05% dan untuk net sebesar 0,79%. Loan at Risk (LaR) juga relatif stabil di level 8,72% YoY.

Lebih lanjut dari sisi pendanaan, Mahendra mengungkapkan bahwa dana pihak ketiga (DPK) perbankan tumbuh 13,83% YoY menjadi Rp10.059 triliun.

Simpanan giro, tabungan, dan deposito tercatat tumbuh pada Desember 2025, masing-masing sebesar 19,13%, 8,19%, dan 14,28% YoY.

Adapun ketahanan perbankan terjaga kuat. Mahendra menyebut, kuatnya ketahanan perbankan tercermin dari tingkat permodalan (Capital Adequacy Ratio/CAR) yang pada Desember 2025 berada di posisi 25,87%.

Sementara itu, Alat Likuid terhadap Non-Core Deposit atau AL/NCD dan Alat Likuid terhadap DPK (AL/DPK) masing-masing tercatat 126,56% dan 28,50%, jauh di atas threshold masing-masing sebesar 50% dan 10%.

Bisnis.com, JAKARTA – Pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) perbankan pada Desember 2025 meningkat bahkan mencapai double digit dibandingkan bulan sebelumnya.

Berdasarkan data Analisis Uang Beredar Bank Indonesia (BI), DPK bank pada Desember 2025 mencapai Rp9.467,6 triliun, tumbuh 10,4% secara tahunan (year on year/YoY). Pertumbuhan ini meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 8,5% YoY.

“Pertumbuhan tersebut didorong oleh pertumbuhan giro dan simpanan berjangka,” tulis BI dalam laporannya, Jumat (23/1/2026).

Untuk diketahui, simpanan giro tumbuh 18,6% YoY menjadi Rp3.059,6 triliun pada akhir 2025, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Pada November 2025, simpanan giro tumbuh 12,8% YoY menjadi Rp2.939,3 triliun.

Simpanan berjangka juga meningkat dibandingkan November 2025. BI melaporkan, simpanan berjangka tumbuh 5,6% YoY menjadi Rp3.300,8 triliun. Bulan lalu, simpanan berjangka tercatat mencapai Rp3.238,4 triliun, tumbuh 4,7% YoY.

Sementara itu, simpanan tabungan tumbuh 8,3% YoY menjadi Rp3.107,2 triliun pada Desember 2025, melambat dibandingkan bulan sebelumnya yang tumbuh 8,9% YoY. “Tabungan tumbuh sebesar 8,3% YoY, setelah pada November 2025 tumbuh sebesar 8,9% YoY,” ungkap BI.

Menurut golongan nasabah, kenaikan pertumbuhan DPK terutama didorong oleh kenaikan pertumbuhan DPK korporasi dan perorangan.

BI mengungkapkan, DPK korporasi tercatat tumbuh 18,2% YoY menjadi Rp4.920,6 triliun pada Desember 2025. Bulan sebelumnya, DPK korporasi mencapai Rp4.595,0 triliun, meningkat 14,6% YoY.

Pertumbuhan DPK perorangan naik tipis pada Desember 2025 dibandingkan bulan lalu. Tercatat, DPK perorangan tumbuh 2,8% YoY, meningkat dibandingkan November 2025 yang tercatat sebesar 2,7% YoY.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) atau Surge belum menyerap dana hasil penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue senilai Rp5,89 triliun yang mendapatkan izin efektif sejak akhir semester I/2025.

Direktur Utama Surge Yune Marketatmo menyampaikan perusahaan meraih hasil bersih penawaran umum rights issue senilai Rp5,89 triliun. Dana jumbo itu diperoleh WIFI dari hasil HMETD I PT Solusi Sinergi Digital Tbk Tahun 2025 dengan menerbitkan 2.949.193.897 saham biasa dengan nominal Rp100 pada harga pelaksanaan Rp2.000.

Rencananya, dana itu akan digunakan untuk belanja modal sebesar Rp5,8 triliun dan modal kerja Rp96,8 miliar. Berdasarkan catatan Bisnis, seluruh dana rights issueini akan digunakan Surge untuk melakukan setoran modal ke entitas anak, yaitu PT Jaringan Infra Andalan (JIA). Nantinya, JIA akan melakukan setoran ke entitas anak, yaitu PT Integrasi Jaringan Ekosistem (IJE).

Perincian penggunaan dana oleh IJE adalah sekitar Rp5,8 triliun untuk pembangunan jaringan fiber to the home (FTTH) untuk 4 juta homepass yang berlokasi di Pulau Jawa.

WIFI atau Surge menjelaskan IJE melakukan pembangunan jaringan FTTH untuk melakukan penetrasi pasar dengan menyalurkan internet murah dengan harga langganan Rp100.000 per bulan yang diproyeksikan akan menjadi sumber pendapatan utama IJE. Target penyelesaian pembangunan tersebut yaitu pada akhir 2025.

Rencana pembangunan ini merupakan bagian dari strategi jangka menengah IJE, dengan estimasi biaya sekitar Rp1,45 juta per homepass, sehingga total kebutuhan pendanaan diperkirakan mencapai kurang lebih Rp7,25 triliun.

Namun, merujuk pada laporan penggunaan dana hasil penawaran umum per 31 Desember 2025, WIFI belum merealisasikan rencana penggunaan dana tersebut.

“Sisa dana penawaran umum Rp5,89 triliun,” ungkapnya dalam laporan kepada Bursa Efek Indonesia, dikutip Sabtu (17/1/2026).

Dana tersebut diparkirkan ke dalam 10 instrumen perbankan, baik dalam bentuk deposito maupun giro. Nilai terbesar ialah giro pada Bank DKI pada PT Jaringan Infra Andalan senilai Rp1,64 triliun. WIFI mendapat suku bunga 1,25% dari giro tersebut.

Selain itu, WIFI juga menempatkan dana jumbo hasil rights issue di giro pada Bank HIBANK pada PT Jaringan Infra Andalan senilai Rp1,5 triliun dengan suku bunga 0,5%.

Berikut penempatan dana hasil rights issue Surge:

• Deposito pada Bank HIBANK pada PT Jaringan Infra Andalan Rp8 miliar
• Deposito pada Bank HIBANK pada PT Solusi Sinergi Digital Tbk. Rp464,5 miliar
• Deposito pada Bank SHINHAN pada PT Jaringan Infra Andalan Rp500 miliar
• Giro pada Bank Bank pada PT Integrasi Jaringan Ekosistem Rp790 miliar
• Giro pada Bank BCA pada PT Solusi Sinergi Digital Tbk Rp39,57 miliar
• Giro pada Bank DKI pada PT Investasi Jaringan Nusantara Rp786,56 miliar
• Giro pada Bank DKI pada PT Jaringan Infra Andalan Rp1,64 triliun
• Giro pada Bank DKI pada PT Solusi Sinergi Digital Tbk Rp156,82 miliar
• Giro pada Bank HIBANK pada PT Jaringan Infra Andalan Rp1,5 triliun
• Giro pada Bank SHINHAN pada PT Solusi Sinergi Digital Tbk Rp5,38 miliar

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) melaporkan total dana pihak ketiga (DPK) perbankan mencapai Rp9.217,9 triliun pada November 2025. Capaian itu tumbuh 8,5% secara tahunan (year on year/YoY) dibanding pertumbuhan bulan sebelumnya yang sebesar 8,2% YoY.

Dalam laporan Perkembangan Uang Beredar yang dirilis BI, pertumbuhan DPK pada periode ini didongkrak oleh simpanan tabungan yang mencapai Rp3.040,2 triliun, tumbuh 8,8% YoY. Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 7,2% YoY.

“Pertumbuhan tersebut didorong oleh pertumbuhan tabungan sebesar 8,8% YoY, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 7,2% YoY,” tulis BI dalam laporannya, Senin (22/12/2025).

Sementara itu, meski masih mencatatkan pertumbuhan, simpanan giro dan simpanan berjangka pada November 2025 tumbuh melambat dibandingkan bulan sebelumnya.

Pada periode tersebut, simpanan giro tercatat mencapai Rp2.939,3 triliun tumbuh 12,8% YoY melambat dibanding bulan sebelumnya. Untuk diketahui, simpanan giro pada Oktober 2025 mencapai Rp2.864,6 triliun, tumbuh 13,2% YoY.

Kemudian, simpanan berjangka tumbuh 4,7% YoY mencapai Rp3.238,4 triliun. Pada Oktober 2025, simpanan berjangka tumbuh Rp3.292,5 triliun atau tumbuh 4,9% YoY.

Menurut golongan nasabah, otoritas moneter mencatat bahwa kenaikan pertumbuhan DPK utamanya didongkrak oleh kenaikan pertumbuhan DPK perorangan sebesar 2,7% YoY menjadi Rp4.131,3 triliun. Pada bulan sebelumnya, DPK perorangan mencapai Rp4.115,9 triliun, tumbuh 0,8% YoY.

Sementara itu, DPK korporasi tumbuh melambat dari bulan sebelumnya. Tercatat DPK korporasi tumbuh 14,7% pada November 2025, melambat dari bulan sebelumnya 15,9% YoY.

DPK lainnya juga turut melambat dari bulan sebelumnya. Pada November 2025, DPK lainnya mencapai Rp491,3 triliun, tumbuh 6,3% YoY atau melambat dari bulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 7,9% YoY.

Fokus Dana Murah pada Akhir Tahun

Sebelumnya, Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) Lani Darmawan mengatakan menjelang akhir tahun perbankan fokus menggalang dana murah atau Current Account Savings Account (CASA). Menurut dia, kondisi likuiditas yang longgar membuat bank tidak agresif menawarkan bunga deposito.

“Dengan likuiditas yang tersedia di market, bank tidak mengambil langkah untuk membayar deposito sehingga tidak terlalu menarik untuk penempatan di deposito bagi nasabah,” kata Lani.

Adapun Retail Funding Division Head PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) Frengky Rosadrian Perangin Angin menilai, pelambatan penurunan suku bunga menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat enggan menempatkan dana di deposito. “Ya karena pelambatan suku bunga turun. Satu memang ekonomi bergerak, orang lebih banyak bertransaksi ya tabungannya akan lebih dikedepankan,” tutur Frengky.

Sementara itu, Chief Economist PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menjelaskan, pergeseran komposisi dana menuju tabungan dan giro mencerminkan dua dinamika utama.

Pertama, meningkatnya preferensi likuiditas nasabah karena kebutuhan transaksi akhir tahun dan tanda-tanda perbaikan aktivitas usaha. Kondisi itu tercermin dari indeks PMI-BI industri pengolahan yang berada di zona ekspansi serta Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang menunjukkan kegiatan industri pengolahan kembali positif.

Kedua, tren penurunan suku bunga membuat imbal hasil deposito kurang menarik dibandingkan rekening transaksi, sehingga dana lebih banyak bertahan di tabungan atau giro.

Menurut Josua, data September 2025 memperlihatkan pertumbuhan DPK didorong kenaikan giro yang lebih cepat dibandingkan simpanan berjangka. Pada saat yang sama, suku bunga dana rupiah turun secara bulanan, menandakan meredanya persaingan antarbank di pasar dana. “Kombinasi sinyal aktivitas dan harga ini menjelaskan kenapa tabungan dan giro diprakirakan tumbuh lebih tinggi pada kuartal IV/2025 dibanding tahun lalu,” ujarnya.

bank bjb kembali meluncurkan program promosi akhir tahun melalui bjb Boom SurePrize, yang ditujukan untuk memberikan nilai tambah bagi nasabah dari aktivitas menabung dan pengelolaan dana jangka pendek.

Melalui program ini, bank bjb mengajak nasabah mengoptimalkan dana akhir tahun dengan melakukan top up tabungan atau giro. Nasabah berkesempatan memperoleh beragam hadiah, mulai dari cashback hingga hadiah lainnya, sesuai ketentuan yang berlaku. Program ini menjadi bentuk apresiasi bank bjb kepada nasabah sekaligus mendorong kebiasaan finansial yang lebih produktif.

bjb Boom SurePrize berlangsung terbatas pada 1–31 Desember 2025. Program ini terbuka bagi nasabah perorangan, baik nasabah baru maupun existing, yang melakukan penempatan dana sesuai persyaratan. Produk yang diikutsertakan meliputi Tabungan dan Giro, sehingga memberikan fleksibilitas dalam memilih instrumen penempatan dana.

Adapun minimal penempatan dana ditetapkan sebesar Rp500 juta, dengan penempatan selanjutnya dalam kelipatan Rp50 juta. Jangka waktu penempatan selama satu bulan, menjadikan program ini sebagai opsi pengelolaan dana akhir tahun yang efisien dan terukur.

Selain tetap memperoleh bunga tabungan atau giro sesuai ketentuan, nasabah juga mendapatkan equivalent rate hadiah melalui skema berjenjang yang disiapkan bank. Skema ini dirancang agar manfaat yang diterima selaras dengan nominal penempatan dana.

Melalui bjb Boom SurePrize, bank bjb menawarkan alternatif pengelolaan dana yang transparan dan terstruktur, sekaligus memperkuat komitmen menghadirkan produk dan promo yang kompetitif serta relevan dengan kebutuhan nasabah.

Informasi lebih lanjut mengenai bjb Boom SurePrize dapat diperoleh di kantor cabang bank bjb terdekat, melalui bjb Call 14049, atau dengan mengunjungi infobjb.id/bjbboomsureprize. bank bjb berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Dengan promo terbatas ini, bank bjb mengajak nasabah menutup tahun 2025 dengan langkah finansial yang lebih cerdas dan optimal melalui bjb Boom SurePrize.

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) memperkuat kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM), yang berbasis kinerja dan berorientasi ke depan (forward looking) mulai 1 Desember 2025, yang diprediksi menambah insentif likuiditas sekitar Rp18,5 triliun.

KLM yang efektif pada bulan depan tersebut diberikan kepada bank yang berkomitmen menyalurkan kredit/pembiayaan kepada sektor tertentu (lending channel) dan menetapkan suku bunga kredit/pembiayaan yang sejalan dengan arah suku bunga kebijakan BI (interest rate channel).

"Implementasi penguatan KLM tersebut diprakirakan dapat memberikan tambahan insentif likuiditas sekitar Rp18,5 triliun dari insentif KLM saat ini," kata Gubernur BI Perry Warjiyo menjawab pertanyaan media dalam konferensi pers hasil RDG BI November 2025 di Jakarta, Rabu.

KLM merupakan insentif yang diberikan melalui pengurangan giro bank di BI dalam rangka pemenuhan giro wajib minimum (GWM) yang wajib dipenuhi secara rata-rata.

Berbeda dengan insentif KLM sebelumnya yang backward looking, insentif per Desember 2025 lebih bersifat forward looking terutama karena bank harus menyampaikan laporan komitmen rencana penyaluran kredit kepada bank sentral.

Pada KLM terbaru, total besaran untuk insentif yang berbasis komitmen penyaluran kredit (lending channel) yakni paling tinggi sebesar 5 persen dari DPK.

Insentif ini diberikan bagi bank yang cepat melakukan penyesuaian suku bunga kredit baru.

Sedangkan, insentif yang didasarkan suku bunga kredit/pembiayaan (interest rate channel) ditetapkan paling tinggi sebesar 0,5 persen dari DPK.

Adapun KLM yang bersifat backward looking ditujukan bagi bank yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas yang mulanya ditetapkan dengan besaran 4 persen dari DPK.

Kemudian per 1 April 2025, insentif ditingkatkan menjadi 5 persen dari DPK.

Hingga minggu pertama November 2025, total insentif KLM mencapai Rp404,6 triliun.

Dari jumlah ini, kelompok bank BUMN mendapatkan insentif sebesar Rp179,4 triliun, bank umum swasta nasional (BUSN) sebesar Rp179,9 triliun, bank pembangunan daerah (BPD) sebesar Rp39,3 triliun, dan kantor cabang bank asing (KCBA) sebesar Rp6 triliun.

Secara sektoral, insentif KLM tersebut disalurkan kepada sektor-sektor prioritas yakni sektor pertanian, perdagangan dan manufaktur; sektor real estate, perumahan rakyat, dan konstruksi; sektor transportasi, pergudangan, pariwisata dan ekonomi kreatif; serta UMKM, ultra mikro, dan hijau.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Pemerintah Singapura akan membagikan bantuan langsung tunai (BLT) sebesar S$100 hingga S$600 atau setara Rp1,28 juta hingga Rp7,71 juta (asumsi kurs Rp12.850 per dolar Singapura) kepada sekitar 3 juta warganya mulai 5 Desember 2025.

Hal ini merupakan bagian dari paket jaminan "assurance package" yang diumumkan pada 2023 lalu.

Penyaluran bantuan tunai ini untuk membantu rumah tangga mengurangi biaya hidup dan memberikan dukungan lebih besar kepada keluarga berpenghasilan rendah dan menengah.

Bantuan tunai tersebut diberikan kepada warga Singapura yang memenuhi syarat setiap Desember sejak 2022 hingga 2026 mendatang.

"Secara total, warga Singapura yang memenuhi syarat akan menerima antara S$700 dan S$2.250 (setara Rp9 juta hingga Rp28,9 juta) dari pembayaran tunai paket jaminan selama lima tahun ini," kata Kementerian Keuangan Singapura dalam siaran pers yang dilansir CNA, Jumat (7/11) lalu.

Paket jaminan ini juga termasuk potongan harga, voucher Dewan Pengembangan Masyarakat (Community Development Council/CDC), serta penambahan saldo MediSave (tabungan medis nasional yang wajib bagi warga Singapura).

Pembayaran bantuan tunai untuk tahun manfaat 2026 akan dibayarkan pada Desember 2025 bergantung pada pendapatan yang dinilai dan jumlah properti yang dimiliki oleh warga Singapura.

Bagi mereka yang tidak memiliki hingga memiliki satu properti dan dengan pendapatan bersih maksimal S$39 ribu per tahun atau setara Rp501 juta akan mendapatkan S$600.

Sementara itu, bagi yang berpendapatan antara S$39 ribu hingga S$100 ribu atau setara Rp501 juta hingga Rp1,28 miliar akan menerima US$269 atau setara Rp4,5 juta.

Untuk yang pendapatannya melebihi US$100 ribu atau setara Rp1,28 miliar, jumlah yang diberikan adalah S$100 atau setara Rp1,28 juta.Begitupun warga yang memiliki lebih dari satu properti akan menerima S$100, tanpa melihat besar pendapatan mereka.

Untuk pembayaran bantuan tahun manfaat 2027 akan dibayarkan pada Desember 2026 besarannya akan menurun.

Penerima dengan pendapatan maksimal S$39 ribu per tahun atau setara Rp501 juta akan mendapatkan US$250 atau setara Rp3,2 juta.

Sementara itu, mereka yang pendapatannya berada di kisaran US$39 ribu hingga S$100 ribu atau setara Rp501 juta hingga Rp1,28 miliar menerima S$150 atau setara Rp1,92 juta.

Bagi yang pendapatannya lebih dari S$100 ribu atau setara Rp1,28 miliar, bantuan yang diberikan tetap S$100 atau setara Rp1,28 juta. Begitu pula, warga yang memiliki lebih dari satu properti juga menerima jumlah tersebut, sama seperti pada tahun sebelumnya.

Warga Singapura dapat memeriksa kelayakan mereka di situs web govbenefits dengan login menggunakan Singpass (identitas digital nasional Singapura).

Kementerian Keuangan Singapura mendorong warganya untuk menghubungkan National Registration Identity Card (NRIC) mereka ke PayNow hingga 23 November apabila mereka memiliki rekening di bank-bank peserta di Singapura.

"Hal ini akan memungkinkan mereka menerima bantuan tunai hingga 5 Desember," tambah kementerian.

Bagi warga yang menerima melalui Giro, bantuan akan diterima pada 16 Desember. Namun, bagi yang tidak memiliki rekening bank yang valid, bantuan tunai akan dilakukan melalui GovCash pada 22 Desember mendatang.